MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM REDAKSI

Rabu, 08 November 2017 09:16
Triliunan Disia-siakan, Belukar di Gedung Ratusan Miliar

Berubahlah, atau “Melawan Kehidupan” (2-Habis)

PROKAL.CO, CATATAN: SB SILABAN*

BERUBAH memang tak mudah. Presiden Joko Widodo mengkritik tingkah birokrasi yang menghabiskan banyak waktu berharga untuk mengurusi administrasi dan berkas. Seolah-olah itulah yang terpenting. Bukan aksi. Bukan kerja. Bukan melayani masyarakat. Presiden tampak gregetan, melihat sulitnya perubahan sikap mental kalangan birokrasi.

Sulitnya birokrasi berubah juga tampak di Stadion Utama Kaltim di Palaran, Samarinda. Juga di Hotel Atlit dan sejumlah gedung di Kompleks Stadion Madya Samarinda. Kondisi di tempat-tempat tersebut menunjukkan, ada yang belum berubah dari cara pemerintah merawat sarana yang dibangun. Ungkapan “bisa membangun tak bisa merawat”, yang kerap disematkan ke pemerintah, tampaknya belum berubah.

Kompleks Stadion Utama menunjukkan wajah uzur sebelum waktunya. Tak terawat. Rusak di sana-sini. Itu sudah terjadi tak lama setelah PON XVII/2008 berakhir. Hotel Atlit dan sejumlah gedung di sekitarnya juga setali tiga uang. Padahal, biaya membangun sarana untuk PON 2008 itu mencapai triliunan rupiah. Sedikitnya, Rp 4,5 triliun dihabiskan membangun sarana PON yang sebagian besar di Samarinda. Telusurilah gedung demi gedung di Kompleks Stadion Madya. Dengan mudah kita menemukan kerusakan. Entah dikemanakan biaya perawatannya.

Bandingkan dengan fasilitas sejenis di Jakabaring, Palembang. Saya mengunjunginya pada Desember 2013. Dibangun untuk keperluan PON 2004, kondisinya baik dan terawat. Tak heran, Palembang kerap menjadi lokasi event internasional. Islamic Solidarity Games 2013, SEA Games 2011, Asean University Games 2014, dan tahun depan, Asian Games.

Enam bulan lalu, seorang asisten sekretaris provinsi menanggapi posting-an saya di media sosial tentang rumput yang menyemak dan meninggi di Gedung Convention Hall, Sempaja, Samarinda. Sebagai warga Kota Tepian, saya menyatakan kekecewaan atas pengelolaan lingkungan gedung itu. Tanggapan pejabat itu berbuah satu informasi baru bagi saya. Gedung itu ternyata dikelola pihak ketiga. Pejabat itu tak menyebutkan siapa.

Butuh ratusan hari setelah sang pejabat menyebutkan akan menyampaikan kondisi tadi ke pihak ketiga itu, beberapa hari lalu, saya melihat semak dan rerumputan di bagian depan dipotong. Namun, di banyak titik, tak ada yang berubah. Rumput dan belukar menyemak. Gedung megah itu, di bagian luarnya, sangat terkesan tak diurus dengan baik.

Saya bertanya-tanya, para petinggi Pemprov, yang sering menghadiri acara di tempat itu, tak adakah yang terusik dan terganggu dengan kesan kumuh dan kotor itu? Begitu susahkah membuat halaman dan tempat parkir gedung itu bersih dan asri?

Begitu mahalkah harga bunga dan pohon penghias, agar mampu menghadirkan pemandangan asri di gedung berharga hampir Rp 300 miliar itu? Ke mana saja duit hasil penyewaan gedung itu? Apakah para petinggi Pemprov sudah kebal rasa? Tak lagi menganggap kondisi tadi perlu dibenahi. Sebagai perbandingan, lihatlah lingkungan Balikpapan Sport and Convention Center yang populer sebagai Gedung Dome. Bersih, tertata, dengan penghijauan memadai.

Beberapa hari lalu, sebatang pohon kecil itu ditanam di tengah-tengah Jalan Antasari Samarinda. “Fungsinya” untuk menandai sebidang kerusakan. Di persimpangan empat Jalan AW Sjahranie, PM Noor, dan Wahid Hasyim II, setiap kali banjir, antrean kendaraan mengular. Di Jalan Abd Muthalib, sejumlah kerusakan tak kunjung diperbaiki. Di Jalan HA Rifaddin Samarinda Seberang, kondisi drainase di kedua sisi jalan itu, di sejumlah titik, memprihatinkan. Sama dengan di Jalan PM Noor, yang seperti juga Rifaddin, termasuk jalur sangat ramai.

Seruas jalan yang menjadi alternatif antara Jalan Wahid Hasyim II dengan PM Noor, juga telah rusak sejak lama. Ibaratnya sejak zaman “kuda masih makan rumput”. Padahal, jalan ini sangat penting bagi pengguna jalan, saat persimpangan empat Sempaja rusak.

Contoh-contoh dari jalan itu, sedikit banyak menggambarkan, kinerja pemerintah, di sisi tertentu belum berubah. Birokrasi tampak masih sulit melakukan perubahan, agar kinerja mereka benar-benar menjawab kebutuhan publik. Sulit mengabaikan kesan, kesulitan dan kesusahan yang dialami publik, terkadang direspons dengan dingin. Mengutip contoh di atas, setiap kali banjir, ribuan warga Sempaja kesulitan melintasi persimpangan empat itu. Di momen gangguan alam itu, sulit menemukan personel Dinas Perhubungan Samarinda mengatur antrean kendaraan. Antrean yang sering kali semrawut, karena banyak pengemudi saling serobot.

Yang mengatur lalu lintas justru warga setempat, sambil berharap pemberian dari pengguna jalan.  Kadang lebih mudah menemukan personel Dishub mengawal truk ready mix menuangkan muatannya di ruko yang sedang dibangun ketimbang menemukan mereka berjaga di persimpangan saat banjir. Padahal, merujuk pada contoh di persimpangan empat Sempaja, ribuan warga sungguh mengalami kesulitan saat banjir menggenangi persimpangan itu.  

Kadang geli saat mengamati CCTV di beberapa persimpangan jalan langganan banjir. “Bukankah salah satu fungsi alat modern itu untuk mengetahui kondisi lalu lintas. Lantas, kenapa tak ada personel Dishub yang muncul pada kemacetan ketika banjir begitu parah,” ujar saya membatin. Alat itu mestinya membantu Dishub berubah, lewat sikap yang lebih tanggap terhadap situasi yang sedang berlangsung.

Pohon menghiasi jalan rusak, mestinya sudah menjadi barang langka di kota-kota di provinsi kaya ini. Itu jika Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga, atau instansi apapun namanya, cepat tanggap. Saya membayangkan, pastilah ada ratusan atau ribuan PNS yang melintasi Jalan Antasari Samarinda yang ditanami pohon itu setiap hari. Tapi, adakah yang peduli melaporkan kerusakan itu ke instansi berwenang. Atau, jika sudah dilaporkan, bukankah seharusnya kerusakan itu cepat diatasi? Sama halnya, seandainya Pemkot Samarinda tanggap dan benar-benar mau melayani puluhan ribu warga Sempaja, jalan alternatif tadi tentu tak dibiarkan rusak menahun.

Seorang ibu rekan saya berkisah, jalan antara Palangkaraya ke Sampit itu lurus dan mulus. Dengan kecepatan sedang, kedua kota itu ditempuhnya 4 jam, untuk menemui sang bunda di Sampit. “Kalteng itu tak sekaya Kaltim. Kok, jalannya bisa lebih bagus, ya,” ujarnya.  Sebuah percakapan antara saya dengan sebuah keluarga dari Banjarmasin, Juni tahun lalu di Samarinda, masih teringat jelas. “Kalau di bagian Kalsel, jalannya bagus. Masuk Kaltim, jalannya banyak yang rusak,” ujar sang istri. Bersama suami dan kedua putrinya, mereka menjenguk sang ayah yang dioperasi di rumah sakit di Jalan Merbabu.

Percakapan itu membuat saya teringat pada kondisi jalan antara Kabupaten Paser yang terhubung dengan Kalsel. Yakni, tentang rusaknya jalan itu, yang sudah diberitakan harian ini sejak masih bernama Manuntung lebih dari 25 tahun lalu.

Seperempat abad lalu, kondisinya begitu. Sekarang pun, tak banyak berubah. Apa yang salah?  Dua puluh lima tahun lalu, APBD Kaltim masih beberapa ratus miliar rupiah. Dalam sembilan tahun terakhir, angkanya selalu beberapa triliun rupiah/tahun. Total belanja di APBD Kaltim sejak 2008 hingga 2016 adalah Rp 84,1 triliun.

Lalu, kenapa kondisi buruk itu tak kunjung tuntas diatasi. Soal anggaran? Rasanya bukan. Itu lebih soal komitmen dan kesungguhan untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini dan masyarakat. Anggaran berubah (baca: meningkat), kesejahteraan PNS berubah (baca: naik), tapi mentalitas dan kinerja belum tentu.

Terbukti, anggaran belanja Rp 84,1 triliun itu juga tak mampu membuat jalan poros Samarinda ke Balikpapan, memiliki penerangan. Khususnya di kawasan berpenghuni. Tapi, pada saat bersamaan, Kaltim bisa membangun jalan tol triliunan rupiah.

Orang bijak bilang, berubahlah. Atau mati dilindas zaman. Puluhan gubernur, bupati, wali kota, legislator, auditor negara, dan pejabat lainnya tak mau berubah dari perilaku koruptif. Sampai akhirnya, mereka ditangkap dan dipenjarakan.

Para pemimpin di daerah ini juga perlu berubah. Tak perlu lagi banyak janji. Makin banyak janji, makin besar kemungkinan ada yang tak dipenuhi. Hampir sembilan tahun lalu, warga Kaltim sudah mendengar janji bahwa penyelesaian Bandara Samarinda Baru yang kemudian diberi nama Bandara APT Pranoto, termasuk prioritas pembangunan. Juga mampu didarati jet, agar bisa menjangkau kota-kota utama di Jawa dan Sulawesi. Prioritas itu juga termasuk Jembatan Mahkota II. Hari ini, kita tahu, apa makna kata “prioritas” itu.

Banyak yang menyebutkan, Kaltim adalah provinsi kaya. Hari ini sebuah pertanyaan patut kita renungkan, apa makna kekayaan itu? Jika jalan Trans Kalimantan di perbatasan Kaltim-Kalsel selalu rusak, apa yang salah? Jika jalan poros Samarinda ke simpang Bontang dan Sangatta juga kerap rusak, di mana masalahnya?

Dunia sedang berubah. Suka atau tidak suka, kita harus menerimanya. Entah mudah atau sulit. Pemerintah yang mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat, pastilah mau mengubah kinerjanya. Agar masyarakat lebih terlayani, karena mereka (mestinya) adalah unsur paling mulia bagi pemerintah di tingkat apapun. Juga dalam pembangunan yang bagaimanapun. (far/k11)

(*) Anggota Dewan Redaksi Kaltim Post Group


BACA JUGA

Jumat, 10 November 2017 09:54

Kenapa Takut Degradasi?

CATATAN: RIZAL JURAID HARI ini “bersejarah”. Persiba Balikpapan akan menjamu Mitra Kukar.…

Selasa, 07 November 2017 09:40

Kenapa Menentang Kemajuan?

CATATAN: SB SILABAN SENIN malam pekan lalu, saya menggunakan jasa Go-Jek, ojek online, dari sebuah hotel…

Sabtu, 28 Oktober 2017 06:55

Wrong Way dan Sumpah Pemuda

“Ku tak bakal mengklaim diriku si superhebat. Aku terlalu muda untuk menanjak cepat.” Demikian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .