MANAGED BY:
SENIN
11 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 08 November 2017 07:27
Rangsang Pemulihan, Jangan Salah Sasaran

PROKAL.CO, CATATAN: M ADITYA USMAN

DUA pekan terakhir stagnasi pertumbuhan perekonomian Indonesia ramai diperbincangkan. Berbagai analisis pun muncul.

Ada yang mengatakan, masyarakat menunda untuk berbelanja. Ada juga yang bilang bahwa masyarakat shifting dalam pola berbelanja, dari tadinya offline menjadi online.

Isu daya beli seolah menjadi teka-teki di masyarakat. Dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong baik pada angka 5,2 persen. Bahkan ada di posisi ketiga terbaik di antara negara-negara G-20, walaupun masih di bawah target 7 persen yang dicanangkan pemerintah.

Tapi, jika kita melihat di permukaan, memang banyak pusat perbelanjaan yang sepi, bahkan tutup karena menurunnya penjualan ritel. Contoh seperti 7-Eleven, Lotus, dan Debenhams. Hal ini tentu juga berkaitan dengan pemangkasan karyawan.

Akan tetapi, ada counterpoint terkait alasan banyaknya ritel tutup. Yakni bukan semata-mata karena daya beli yang turun, melainkan karena strategi bisnis yang kurang matang terhadap perubahan perilaku belanja. Juga di sisi lain disebabkan gagalnya kemampuan bersaing dengan pemain-pemain baru.

Di Inggris, juga banyak ritel tutup. Tapi ruang pertumbuhan tetap ada. Salah satunya, dibuktikan oleh Primark, salah satu brand ritel pakaian di Negeri Elizabeth, yang meningkat pendapatannya karena dapat menawarkan kualitas bagus dan harga kompetitif.

Gambaran itu menjadi salah satu contoh agar pemerintah tidak terkecoh. Mungkin benar bahwa banyak ritel tutup. Tapi itu lebih karena mereka terlalu suka bermain di zona nyaman. Padahal dunia era milenial berubah terus tiap jam, menit, dan detik.

Menurut sejumlah ekonom, daya beli secara nasional tidak turun. Hanya saja, 40 persen merupakan penduduk termiskin yang masuk kategori spend less. Angka itu setara 17 persen dari total nilai konsumsi orang Indonesia.

Lesunya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah memang tidak mengejutkan. Bila dilihat secara keseluruhan, kurang lebih 18 juta pelanggan terkena dampak dicabutnya subsidi listrik dan BBM.

Lalu, lebih dari dua tahun, PNS tidak mendapatkan kenaikan gaji, serta belanja pemerintahan dan kementerian yang ikut dikurangi. Penerimaan pajak pun ikut terkena dampak dari kebijakan “austerity” itu.

Di lain sisi, terjadi pertumbuhan di sektor online seperti sektor informasi dan komunikasi, serta sektor services seperti akuntansi dan lain lain. Sayangnya sektor yang tumbuh pesat sekarang, tidak mempunyai relasi tinggi ke penerimaan pajak.

Melihat pada sejarahnya, pertumbuhan ekonomi 7 persen tidak dapat dicapai apabila tidak ada booming commodity. Pemerintah harus lebih bijak dengan mencari solusi seperti rekonsiliasi terhadap sektor-sektor yang padat pajak. Serta memperkuat sektor-sektor yang menjadi growth story, seperti pariwisata.

Fokus pemerintah dalam membangun infrastruktur, pun dikait-kaitkan dengan minimnya rangsangan terhadap daya beli masyarakat. Apapun alasannya, tren ini menjadi PR besar untuk dua tahun sisa pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), tingkat kepuasan masyarakat terbilang tinggi di angka 68,3 persen. Selanjutnya, ada 70 persen yang menyatakan puas dengan pembangunan.

Akan tetapi, masalah di bidang ekonomi sebenarnya terjadi pada aspek-aspek yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Seperti lapangan kerja, daya beli, serta juga kesehatan dan pendidikan.

Bergeser ke sektor fiskal, penerimaan pajak yang seret disebut menjadi salah satu biang perlambatan ekonomi di Tanah Air. Kaitannya, tentu dengan pembiayaan infrastruktur.

Beberapa faktor pun disebut sebagai pemicu susahnya mencapai target pajak. Seperti belum konsistennya kinerja ekspor-impor, masih banyaknya orang Indonesia yang tidak mempunyai NPWP karena alasan kemiskinan, sampai pada meruginya dua BUMN besar seperti Pertamina dan PLN yang berujung pada turunnya Pajak Penghasilan (PPh) dua perusahaan itu.

Benar adanya, dalam tiga tahun pemerintahannya, rezim Jokowi-JK memang lagi getol membangun infrastruktur. Penyebarannya pun nyaris merata, tak lagi Jawa-sentris.

Tren itu, sebenarnya dapat dianggap sebagai prestasi, karena pemerintah sekarang dapat membangun infrastruktur dengan biaya 50 persen lebih rendah dari pemerintahan sebelumnya. Tetapi harus digarisbawahi, membangun infrastruktur dengan mengandalkan APBN saat lingkungan ekonomi kurang memadai, sangatlah riskan.

Dari berbagai usulan, penghapusan dana APBN dalam beban pembangunan adalah salah satu yang paling realistis. Hal tersebut, bisa dilakukan untuk proyek-proyek di Pulau Jawa.

Pemerintah dapat berputar otak dengan cara merevaluasi aset BUMN. Atau sekuritasi aset yang juga dapat menaikkan angka penerimaan pajak.

Salah satu tantangan membangun di Pulau Jawa adalah pembebasan tanah. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan ganti untung, dengan menaikkan harga antara 10 hingga 15 persen dari harga pasaran, lalu dan menjualnya ke investor dengan harga 150 hingga 160 persen. Penulis meyakini, investor tetap akan datang dan tertarik, apabila pemerintah dapat menyederhanakan perizinan dan menciptakan rasa aman bagi mereka.

Fokus pemerintah terhadap infrastruktur yang padat karya pun harus lebih diprioritaskan. Dibanding menghabiskan banyak dana untuk proyek infrastruktur industri pada modal.

Kesejahteraan dan daya beli, bisa dibangun dari bawah. Sebut saja pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, atau infrastruktur lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.

Kembali ke pertanyaan awal; apakah daya beli masyarakat turun? Yes, daya beli menurun secara realita.

Apakah ada peralihan ekonomi digital? Yes, tapi tidak sepenuhnya. Hanya pemilik pendapatan kelas menengah ke atas yang mampu terlibat. Sangat kecil kemungkinan masyarakat berpenghasilan rendah terlibat, apalagi bila kebutuhan pokok belum terpenuhi. Sangat sulit membeli smartphone demi belanja dan menjual secara online.

“Membangun itu manusianya, bukan infrastruktur atau barang matinya”. Begitulah kutipan dari ekonom Indonesia, Faisal Basri. Itu mungkin hanya sebuah pengingat bahwa pembangunan infrastruktur sekarang harus bermuara ke kesejahteraan masyarakatnya.

Kondisi sekarang ini cenderung sangat kompleks. Sesuatu yang kompleks, cara menyelesaikannya tidak bisa dipaksa menjadi sederhana. Kondisi ini tidak bisa diukur oleh satu komponen, karena semua memiliki keterkaitan.

Okay is not enough. Perlu cara berpikir yang inovatif. Mungkin itu kutipan yang cocok untuk kondisi saat ini. (**/man/k15)

Penulis adalah lulusan SMP 1 Samarinda, yang melanjutkan studi di Ontario High School, Malaysia. Kini, tengah menempa ilmu di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, HAN University of Applied Science.


BACA JUGA

Minggu, 10 Desember 2017 11:28

Perokok Zaman Now

Sudah menjadi kesepakatan dan terbukti, bahwa rokok sangatlah tak baik bagi kesehatan si perokok sendiri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .