MANAGED BY:
SELASA
24 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 23 Oktober 2017 08:24
Ombudsman: Pemanfaatan Jabatan Selalu Ada
-

PROKAL.CO, DARI Balikpapan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim melihat potensi pelanggaran maladministrasi menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Hal tersebut diungkapkan Kepala ORI Perwakilan Kaltim, Syarifah Rodiah.

”Potensi pasti ada. Namun yang berhubungan dengan pelayanan publik belum sampai ke arah penggunaan status jabatan mereka. Kami masih observasi dan pengamatan biasa saja. Karena ORI konsentrasi ke pelayanan publik. Dimana sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah ini,” katanya kepada Kaltim Post, Ahad (22/10). Potensi pelanggaran administrasi hampir terjadi di seluruh daerah Kaltim yang kepala daerahnya masuk dalam bursa calon gubernur maupun calon wakil gubernur.

Karena itu ORI Perwakilan Kaltim meminta, bakal calon yang saat ini tercatat sebagai pejabat aktif mengambil sikap jika ingin maju dalam Pilgub Kaltim 2018. Menyelesaikan komitmen mereka agar penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas. Atau mundur. Sehingga tidak ada konflik kepentingan.

”Dalam hal kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, berdasarkan survei Ombudsman, rata-rata daerah di Kaltim ini (kecuali pemprov) masih berada di area kuning dan merah. Jadi kami masih harus mengingatkan kepala daerah untuk kembali komitmen. Minimal tidak membiarkan daerahnya terbengkalai karena disibukkan dengan pilgub,” katanya.

Wali kota Balikpapan dan Samarinda hingga bupati Kukar, lanjut Syarifah sudah menandatangani pakta integritas. Sehingga pihaknya berkeyakinan jika para kepala daerah itu masih memegang komitmen mereka. Namun pembuktian tetap ditunggu. Caranya dengan mengubah pelayanan publik dari warna kuning dan merah menjadi hijau.

”Saya yakin mereka tetap menunjukkan kepedulian mereka dan kualitas mereka dalam melakukan pelayanan publik. Apalagi jelang Pilgub ini lebih baik menunjukkan kualitas mereka,” ucapnya. Terkait banyaknya baliho foto bakal calon Pilgub, Syarifah menyebut harus mempelajari aturannya dulu. Mengingat alat peraga kampanye merupakan kewenangan dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

”Bercermin dua tahun lalu, memang ada laporan yang masuk ke ORI soal itu. Laporan itu langsung kami teruskan ke KPU dan Bawaslu. Itu sudah kewenangan dan tanggung jawab mereka. Untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Karena berpeluang pada suasana tidak kondusif dalam kompetisi yang seharusnya jujur, adil, dan tidak melanggar aturan yang ada,” sebutnya.

Dia menegaskan, potensi melakukan pemanfaatan jabatan selalu ada. Namun perlu keterlibatan masyarakat untuk mengawasinya. Karena masyarakat yang langsung merasakan adanya pemanfaatan tersebut. KPU dan Bawaslu juga diminta berlaku adil. Yakni memperingatkan pihak-pihak yang terbukti dan terindikasi melakukan pelanggaran.

”Jangan berpihak ke pihak tertentu. Karena sebagaimana diketahui, bakal calon yang mengikuti pilgub adalah petinggi suatu daerah. Ada wali kota, sekretaris daerah, anggota DPRD Kaltim, bahkan kapolda,” tuturnya. Bila ada kaitannya dengan indikasi mengganggu pelayanan publik, ORI menyatakan siap menindaklanjutinya. Hanya saja, sejauh ini yang ada hanyalah keluhan secara lisan. Namun tidak dibawa ke ranah laporan.

”Balikpapan dan Samarinda sedang ramai diperbincangkan. Laporan pemanfaatan. Namun bukan di area pelayanan publik. Sayang, hanya sebatas keluhan saja. Tidak dibawa ke dalam bentuk laporan resmi. Kami sebenarnya bisa bergerak. Namun ORI memerlukan laporan sebagai bentuk resmi investigasi. Laporan diperlukan sebagai bukti permulaan indikasi atau dugaan yang tampak dan memiliki kesaksian,” pungkasnya. (*/rdh/riz/k18)


BACA JUGA

Jumat, 20 April 2018 09:10

Perlu Edukasi dan Dukungan

KANKER masih menjadi misteri. Penyakit satu ini menyerang tanpa disadari pengidapnya. Belum lagi…

Jumat, 20 April 2018 08:58

Pasien BPJS Mesti Lebih Bersabar

INSTALASI Kedokteran Nuklir RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda yang beroperasi Januari lalu…

Jumat, 20 April 2018 08:51

Nuklir untuk Kehidupan

OLEH: KADEK SUBAGIADA, M.Si(Dosen Program Studi Fisika di FMIPA Unmul, Samarinda) KETIKA mendengar kata…

Senin, 16 April 2018 08:56

Rangkul OPD PPU, Pertamina Bentuk Satgas

Pertamina menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ceceran minyak. Pertemuan demi pertemuan dilakukan…

Senin, 16 April 2018 08:48

Pulihkan Ekosistem Laut

SEHARI setelah kejadian pencemaran minyak Pertamina, Sabtu (31/3) lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)…

Senin, 16 April 2018 08:43

Perlu Komitmen Pemerintah

PENCEMARAN minyak di Teluk Balikpapan tak lagi urusan lokal. Kasus ini berkembang sebagai isu lingkungan.…

Senin, 16 April 2018 08:43

Efek Kerusakan Jangka Panjang

PENCEMARAN minyak di Teluk Balikpapan mengundang reaksi. Terlepas siapa yang bersalah memutus pipa milik…

Senin, 16 April 2018 08:39

Wajib Susun Bersama Pemulihan Lingkungan

CATATAN:NIEL MAKINUDDIN(Pemerhati Sosial dan Lingkungan Kaltim) KEJADIAN dahsyat di perairan Teluk Balikpapan…

Jumat, 13 April 2018 08:58

Tuntut Ganti Rugi Rp 122,9 M

YUSNADI sigap mengambil seluler yang tersimpan di tasnya ketika sidang ditunda sejenak dan kembali digelar…

Jumat, 13 April 2018 08:40

MANGROVE DAN KAMPUNG ATAS AIR

KONDISI mangrove Kampung Atas AirMargasari setelah hampir dua minggu kejadian tumpahan minyak di Teluk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .