MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 23 Oktober 2017 08:24
Ombudsman: Pemanfaatan Jabatan Selalu Ada
-

PROKAL.CO, DARI Balikpapan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim melihat potensi pelanggaran maladministrasi menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Hal tersebut diungkapkan Kepala ORI Perwakilan Kaltim, Syarifah Rodiah.

”Potensi pasti ada. Namun yang berhubungan dengan pelayanan publik belum sampai ke arah penggunaan status jabatan mereka. Kami masih observasi dan pengamatan biasa saja. Karena ORI konsentrasi ke pelayanan publik. Dimana sudah menjadi tanggung jawab kepala daerah ini,” katanya kepada Kaltim Post, Ahad (22/10). Potensi pelanggaran administrasi hampir terjadi di seluruh daerah Kaltim yang kepala daerahnya masuk dalam bursa calon gubernur maupun calon wakil gubernur.

Karena itu ORI Perwakilan Kaltim meminta, bakal calon yang saat ini tercatat sebagai pejabat aktif mengambil sikap jika ingin maju dalam Pilgub Kaltim 2018. Menyelesaikan komitmen mereka agar penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas. Atau mundur. Sehingga tidak ada konflik kepentingan.

”Dalam hal kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, berdasarkan survei Ombudsman, rata-rata daerah di Kaltim ini (kecuali pemprov) masih berada di area kuning dan merah. Jadi kami masih harus mengingatkan kepala daerah untuk kembali komitmen. Minimal tidak membiarkan daerahnya terbengkalai karena disibukkan dengan pilgub,” katanya.

Wali kota Balikpapan dan Samarinda hingga bupati Kukar, lanjut Syarifah sudah menandatangani pakta integritas. Sehingga pihaknya berkeyakinan jika para kepala daerah itu masih memegang komitmen mereka. Namun pembuktian tetap ditunggu. Caranya dengan mengubah pelayanan publik dari warna kuning dan merah menjadi hijau.

”Saya yakin mereka tetap menunjukkan kepedulian mereka dan kualitas mereka dalam melakukan pelayanan publik. Apalagi jelang Pilgub ini lebih baik menunjukkan kualitas mereka,” ucapnya. Terkait banyaknya baliho foto bakal calon Pilgub, Syarifah menyebut harus mempelajari aturannya dulu. Mengingat alat peraga kampanye merupakan kewenangan dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

”Bercermin dua tahun lalu, memang ada laporan yang masuk ke ORI soal itu. Laporan itu langsung kami teruskan ke KPU dan Bawaslu. Itu sudah kewenangan dan tanggung jawab mereka. Untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Karena berpeluang pada suasana tidak kondusif dalam kompetisi yang seharusnya jujur, adil, dan tidak melanggar aturan yang ada,” sebutnya.

Dia menegaskan, potensi melakukan pemanfaatan jabatan selalu ada. Namun perlu keterlibatan masyarakat untuk mengawasinya. Karena masyarakat yang langsung merasakan adanya pemanfaatan tersebut. KPU dan Bawaslu juga diminta berlaku adil. Yakni memperingatkan pihak-pihak yang terbukti dan terindikasi melakukan pelanggaran.

”Jangan berpihak ke pihak tertentu. Karena sebagaimana diketahui, bakal calon yang mengikuti pilgub adalah petinggi suatu daerah. Ada wali kota, sekretaris daerah, anggota DPRD Kaltim, bahkan kapolda,” tuturnya. Bila ada kaitannya dengan indikasi mengganggu pelayanan publik, ORI menyatakan siap menindaklanjutinya. Hanya saja, sejauh ini yang ada hanyalah keluhan secara lisan. Namun tidak dibawa ke ranah laporan.

”Balikpapan dan Samarinda sedang ramai diperbincangkan. Laporan pemanfaatan. Namun bukan di area pelayanan publik. Sayang, hanya sebatas keluhan saja. Tidak dibawa ke dalam bentuk laporan resmi. Kami sebenarnya bisa bergerak. Namun ORI memerlukan laporan sebagai bentuk resmi investigasi. Laporan diperlukan sebagai bukti permulaan indikasi atau dugaan yang tampak dan memiliki kesaksian,” pungkasnya. (*/rdh/riz/k18)


BACA JUGA

Kamis, 16 November 2017 07:37

Sampah Meningkat, Petugas Tidak Seimbang

TANA PASER - Banjir tidak terlepas dari volume sampah yang dihasilkan suatu wilayah. Setiap tahun, penduduk…

Senin, 06 November 2017 08:21

Pemkot Samarinda Siapkan Kereta Api, Tapi Kata Pengamat Lebih Cocok Ini...

TRANSPORTASI massal pada era modern sangat penting dan vital karena mendukung pengembangan kawasan.…

Sabtu, 04 November 2017 06:45

WADUH..!! PPU Dikepung Penderita HIV/AIDS

Setahun lalu Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah memerintahkan penutupan seluruh lokalisasi di…

Jumat, 03 November 2017 07:49
Ketika Putusan Kasasi Dody Jadi Pertanyaan

Disebut Inkracht, Isi Belum Pasti

Kepastian hukum atas kasus korupsi yang membelit wakil ketua DPRD Kaltim nonaktif, Dody Rondonuwu, mencapai…

Jumat, 03 November 2017 07:46

Kasus Dody, Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

AMAR putusan Mahkamah Agung (MA) yang berbunyi tolak perbaikan disebut pengamat hukum dari Universitas…

Jumat, 03 November 2017 07:42

Wakil Ketua DPRD Kaltim Itu Licin, Masuk Radar Kejaksaan

DIKENAL licin, Dody Rondunuwu tak lepas dari pantauan Kejaksaan Negeri Bontang. Ya, Korps Adhyaksa terus…

Senin, 30 Oktober 2017 08:37

Markas Sabu yang Terpelihara

Bandar narkoba di Samarinda tumbuh subur. Mereka menjalankan roda bisnis di tengah-tengah masyarakat.…

Senin, 30 Oktober 2017 08:32

Bungkam setelah Ditangkap, BNN: Pelaku Pasang Badan

SUDAH berkali-kali polisi mengungkap peredaran narkoba di Kawasan Pasar Segiri Samarinda. Bukannya makin…

Sabtu, 28 Oktober 2017 06:36

Lunturnya Gairah Berinovasi

BERGELUT dengan usaha pertanian pada era modern memang menuntut banyak hal. Selain nilai keuletan dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .