MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 23 Oktober 2017 08:22
Lumrah tapi Berpotensi Menyalahgunakan Kekuasaan dan Kewenangan
GALANG DUKUNGAN: Sejak mengikuti uji kelayakan di PDI Perjuangan, Kapolda Irjen Safaruddin rutin blusukan ke kabupaten/kota di Kaltim. (dok/kp)

PROKAL.CO, PENGAMAT politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Sonny Sudiar menilai, manuver politik Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin masih lumrah. Karena dalam berbagai kesempatan hanya menyosialisasikan perihal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Artinya, belum terang-terangan mengampanyekan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Posisinya sebagai anggota kepolisian aktif pun secara etika tidak ada yang dilanggar.

”Sosialisasi ke berbagai acara, kemudian memantau pasar, jadi khatib jika memang mampu, itu wajar. Karena dia kapolda. Kalau ada muatan lain di dalamnya itu persoalan lain, itu tafsir-tafsir. Tapi secara etika tidak ada yang dilanggar,” ujar Sonny, Ahad (22/10). Meski begitu, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) itu menyebutkan, apabila sudah mencalonkan diri dalam Pilgub Kaltim 2018, maka segala atribut, entah itu militer, polisi, maupun pegawai negeri sipil (PNS) wajib mengundurkan diri. Itu sesuai Undang-Undang (UU) TNI maupun Polri yang melarang anggotanya berpolitik.

UU 34/2004 tentang TNI mengatur larangan prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kemudian, UU Polri 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengharuskan polisi netral dalam kehidupan politik dan tak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Netralitas dan tidak melibatkan diri dalam politik bagi anggota TNI dan Polri memang sangat beralasan. Mengingat anggota TNI dan Polri memiliki struktur hierarki komando. Sehingga sepanjang mereka masih berstatus sebagai anggota TNI ataupun Polri, maka berpotensi mengakibatkan terjadinya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan) demi memenangi pilkada.  

Bentuknya bisa berupa pengerahan kekuatan militer ataupun polisi untuk memenangi pilkada. Padahal, anggota TNI maupun Polri diharapkan menjaga dan mengamankan politik selama pilkada agar stabil dan tidak terganggu. ”Sekarang masih menjalankan tugas sebagai kapolda, pakai atribut Polri tidak masalah. Tapi jika sudah daftar dan mulai tahapan pilkada maka semua atribut polrinya sudah tidak boleh dikenakan,” ucapnya. Dia tak memungkiri, setelah kasus hukum yang membelit Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari, peluang bakal calon gubernur dan wakil gubernur lain di Pilgub Kaltim 2018 terbuka lebar.

Bahkan Irjen Safaruddin bisa berada di atas rata-rata pasangan lain. Itu berdasarkan perhitungan jika dia mendapat dukungan PDIP dan didampingi sosok wakil yang punya basis dukungan muslim kuat di akar rumput. ”PDIP itu partai besar di Kaltim, belum lagi unsur Polri, seperti dharma wanita dan lainnya. Itu bisa menguatkan posisinya sebagai calon gubernur di Kaltim,” tambah dia. Menurutnya, tiap warga negara entah berstatus anggota TNI, Polri, PNS, maupun masyarakat sipil biasa berhak dan punya peluang menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden sekalipun.

Namun, memang tidak bisa serta-merta. Sosok itu harus lebih dulu dikenal di masyarakat. Kemudian didorong jadi pemimpin. Mekanismenya bisa melalui jalur independen maupun dukungan partai politik.  ”Sekarang yang dibutuhkan masyarakat sosok pemimpin yang bersih, transparan, adil, dan bertanggungjawab. Kalau sosok itu punya kapasitas itu sah-sah saja, begitu pula dengan kapolda,” pungkasnya. (*/him/riz/k18)


BACA JUGA

Kamis, 16 November 2017 07:41

Banjir Hantui Tanah Grogot

TANA PASER – Sejak 2015 lalu, keluhan banjir sering dilontarkan warga ibu kota Kabupaten Paser…

Kamis, 16 November 2017 07:37

Sampah Meningkat, Petugas Tidak Seimbang

TANA PASER - Banjir tidak terlepas dari volume sampah yang dihasilkan suatu wilayah. Setiap tahun, penduduk…

Kamis, 16 November 2017 07:37

Kesadaran Warga Masih Rendah

BANJIRkecil sesudah hujan deras dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kandilo meningkat, tidak bisa serta-merta…

Selasa, 14 November 2017 07:48

Anggaran Defisit, Venue Belum Dibangun

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VI tinggal menghitung bulan. Pesta olahraga empat tahunan itu…

Selasa, 14 November 2017 07:44

Belajar dari Pengalaman Penyelenggara Sebelumnya

RENCANA perhelatan Porprov Kaltim VI/2018di Kutim diragukan berbagai pihak. Banyak aspek menjadi sorotan,…

Selasa, 14 November 2017 07:41

Tuan Rumah Di-deadline Maret

WAKIL Ketua IV KONI Kaltim Muslimin menilai, pembangunan venue demi menunjang pelaksanaan Porprov VI…

Senin, 06 November 2017 08:26

Solusi Macet Jalan di Tempat

Pada 2020, jumlah kendaraan bermotor di Samarinda diprediksi mencapai 893 ribu unit. Kondisi tersebut…

Senin, 06 November 2017 08:21

Pemkot Samarinda Siapkan Kereta Api, Tapi Kata Pengamat Lebih Cocok Ini...

TRANSPORTASI massal pada era modern sangat penting dan vital karena mendukung pengembangan kawasan.…

Senin, 06 November 2017 08:10

FOKUS TERBAGI, DEFISIT JADI TAMENG

PERBAIKAN dan penataan Perusahaan Daerah (Perusda) Balikpapan menjadi program unggulan pasangan Rizal…

Senin, 06 November 2017 08:07

Prioritas tetapi Tidak Tahun Ini

TARGET baru Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud untuk menuntaskan revisi Perda Perusda tahun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .