MANAGED BY:
RABU
21 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM REDAKSI

Sabtu, 21 Oktober 2017 07:31
Redup Terang Investasi PLTS

CATATAN Lauhil Machfudz ST

Lauhil Machfudz ST

PROKAL.CO, PADA sebuah kafe di bilangan Balikpapan Baru, saya bertemu dengan Wahyu Soetomo, putra pengusaha kawakan Kaltim, Jos Soetomo, Kamis (19/10). Kami berdiskusi soal rencana dia bersama mitranya dari Singapura untuk investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kaltim. Ini perbincangan lanjutan yang sebelumnya dilakukan lewat sambungan telepon. Maklum, Wahyu kini lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta.

Obrolan yang cukup menarik. Dia mengutarakan, mitranya siap menjual listrik fotovoltaik dengan tarif yang bersaing di kisaran Rp 1.250–1900/kWh bergantung lokasi atau daerah PLTS tersebut.

Saya sampaikan ke Wahyu, baiknya dikaji lebih dalam jika ingin berinvestasi listrik energi baru terbarukan (EBT). Terlebih, di atas lahan yang dia ungkapkan minimal 100 hektare dengan daya pembangkit sebesar 100 megawatt. Sebab, sejak 2016 hingga saat ini, pemerintah telah tiga kali mengubah peraturan tarif pembelian listrik energi baru terbarukan (EBT) oleh PLN dari independen power producer (IPP).

Pertama, Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh PLN. Kedua, Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dan terakhir, Permen ESDM 50/2017.

Perubahan signifikan terjadi dari Permen ESDM 19/2016 era Sudirman Said sebagai menteri ESDM ke Permen ESDM 12/2017 oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. Dulu, Permen 19/2017 itu membuka euforia berinvestasi listrik EBT agar negeri ini tidak bergantung sepenuhnya terhadap energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Sebab dihargai cukup tinggi melalui skema feed in tariff untuk listrik dari matahari antara USD 14,5 sen/kWh sampai USD 25 sen/kWh atau Rp 1.885–3.250/kWh.

Tarif ini bervariasi bergantung wilayah PLTS berada. Khusus di Kaltim/Kaltara kala itu dihargai USD 15,5 sen/kWh atau kisaran Rp 2.145/kWh. Sementara harga break even point (BEP) PLTS di Indonesia di kisaran USD 14–15 sen. Tentu daerah yang ditetapkan pembeliannya di atas itu jadi menarik bagi investor.

Namun sayang, aturan tersebut tak bertahan lama. Ganti kabinet, kebijakan berubah. Investor yang telanjur tanam modal dilema. Ibarat ke restoran, sebelum makan, harga telah ditentukan. Tapi saat makan, tarif menu tiba-tiba berubah.

Permen ESDM 50/2017 yang menjadi revisi atas Permen ESDM 12/2017 tersebut, Jonan mengubah patokan harga listrik dari energi terbarukan melalui permen ini. Dalam Permen 12/2017, harga pembelian listrik dari tenaga surya, angin, air, biomassa, dan biogas dipatok paling tinggi sebesar 85 persen biaya pokok penyediaan (BPP) listrik setempat. BPP ini disusun oleh PLN dan di-SK-an oleh menteri ESDM.

Dalam aturan baru, batas atas tarif tersebut dihapus khusus untuk wilayah yang memiliki BPP lebih rendah dari BPP nasional, misalnya Jawa, Bali, dan Sumatra. Harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengembang energi terbarukan dan PLN (mekanisme business to business/B to B).

Berdasarkan Kepmen ESDM No 1404 K/20/MEM/2017 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT PLN Persero 2016, ditetapkan BPP Nasional Rp 983/USD 739 sen. Jawa-Bali Rp 868/USD 6,51 sen. Sedangkan BPP Kaltim/Kaltara Rp 1.357/USD 10,20 sen.

Selain itu, diatur penambahan ketentuan mengenai persetujuan harga. Semua pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan wajib mendapatkan persetujuan dari menteri ESDM. Dengan menggunakan pola kerja sama build, own, operate, and transfer (BOOT), kecuali PLTSa.

Hal itu tentu membuat semangat berinvestasi listrik EBT melemah. Sebab, harga listrik PLTS di Kaltim, misalnya, tentu hanya akan dibeli oleh PLN sebesar 85 persen dari BPP Kaltim Rp 1.357 atau Rp 1.153,45/kWh. Hal ini sesuai Permen ESDM No 50/2017 Pasal 5 Ayat 3. Kalau harga BEP-nya USD 14–15 sen atau Rp 1.950–2.000/kWh. Lantas adakah swasta yang mau menanggung selisihnya?

Permen ESDM 50/2017 belum cukup mendukung pengembangan energi terbarukan. Mungkin pemerintah ingin “memaksa” harga BEP listrik fotovoltaik di Indonesia bisa terus turun setara dengan Vietnam yang mampu produksi listrik PLTS USD 9 sen, atau bahkan sama dengan di UEA yakni USD 3 sen. Apapun caranya. Kenapa mereka bisa, kita tidak! Mungkin saja itu acuannya.

Investor juga akan berhadapan dengan regulasi yang tertuang di Pasal 5 Ayat 6. Produsen listrik swasta tetap diwajibkan menggunakan skema BOOT. Jadi, pembangkit listrik diserahkan ke PLN begitu kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) habis. BOOT itu artinya begitu kontrak selesai diserahkan ke PLN, artinya berakhir. Tentu saja bertolak belakang dengan kaidah bisnis dengan waktu tak terbatas. (rom/k8)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .