MANAGED BY:
RABU
17 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 18 Oktober 2017 09:47
Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Kemahalan

Operasional Membengkak, Pengusaha Minta Kaji Ulang

TERUS BERPACU: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Seksi I sisi Balikpapan. Progres seksi ini sudah 70,7 persen. (ANGGI PRADITHA/KP)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) terus berproses. Meski ditarget beroperasi Desember 2018, tol sepanjang 99,35 kilometer itu sudah memiliki tarif melintas.

Saat penawaran lelang investasi Seksi II (Samboja-Palaran I), III (Samboja-Palaran II), dan IV (Palaran-Jembatan Mahkota II), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya menetapkan tarif pertama kali operasi untuk kendaraan golongan I, yakni Rp 1.000 per kilometer. 

Yang termasuk golongan I adalah sedan, jip, pikap atau truk kecil, dan bus. Penetapan tarif itu ditentukan berdasar kemampuan bayar masyarakat Kaltim yang ditarik dari dasar pokok, yakni upah minimum provinsi.

Kini setelah ketiga seksi dimenangkan Konsorsium PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Bangun Tjipta Sarana, tarif hingga golongan V sudah ditentukan. Konsorsium itu membentuk anak perusahaan PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JMBS).

Dari data yang didapat Kaltim Post menyebut, Tol Balsam yang memiliki panjang 99,35 kilometer untuk golongan I, bila ditotal, tarifnya mencapai Rp 99.350. Sedangkan termahal yakni golongan V sebesar Rp 298.050. Golongan V untuk truk dengan lima gandar. (lihat grafis)

Tarif itu tidak stagnan. Direktur Utama PT JMBS Arie Irianto mengatakan, berdasar PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, setiap dua tahun akan dilakukan penyesuaian tarif tol terhadap besaran inflasi atau deflasi. “Skema dalam rencana bisnis tersebut agar kelayakan investasi terjamin,” ujarnya, kemarin (17/10).

Meski demikian, dia menepis tarif per kilometer Tol Balsam bila diberlakukan sekarang menjadi yang termahal di Indonesia. Terang dia, tol di DKI Jakarta dan Jawa Timur justru lebih mahal tarif per kilometernya. Meski dia tak memerinci ruas jalan tol yang dimaksud. “Banyak. Bisa dikonfirmasi BPJT,” terangnya.

Namun, dari penelusuran media ini, saat sekarang rekor termahal per kilometer dipegang Tol Cikopo-Palimanan dengan Rp 823 ribu per kilometer. Tol Cikopo-Palimanan yang memiliki panjang 116,75 kilometer dari yang termurah golongan I sebesar Rp 96 ribu. Sedangkan termahal yakni golongan V sebesar Rp 288.500.

Diketahui, masa konsesi tol yang menghubungkan dua kota utama di Kaltim itu diatur selama 40 tahun. Durasi waktu itu diperhitungkan dengan total biaya investasi, lalu lintas kendaraan, pendapatan, dan biaya pengeluaran. Dari situ, kelihatan break even point alias pengembalian modal terjadi pada tahun ke-30. Nah, selama 10 tahun merupakan masa mencari untung investor.

MAHAL

Kehadiran Tol Balsam diprediksi akan memangkas biaya logistik. Distribusi barang untuk kedua kota jadi lebih cepat. Waktu yang terpangkas tersebut diklaim membuat pengiriman logistik jadi lebih efisien. Namun, ada hal yang masih mengganjal. Yakni, tarif tol yang dinilai terlampau mahal.

Sementara itu, jarak tempuh Samarinda ke Balikpapan mencapai 107 kilometer. Angka tersebut kami dapat melalui penghitungan jarak oleh Google Map. Jarak tersebut ditarik dari Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda Seberang, hingga Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan. 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim memberi pandangan mengenai tarif yang telah ditetapkan tersebut. Melalui ketuanya, Slamet Brotosiswoyo, menuturkan, dari segi waktu, adanya jalan tol tersebut memang akan memberi dampak efisiensi. “Nah, tarif tol itu yang masih menjadi hal yang mengganjal,” terangnya.

Slamet menjelaskan, secara hitung-hitungan, pengeluaran sopir truk akan menghabiskan sekitar 15 liter solar untuk sekali tempuh Balikpapan-Samarinda atau sebaliknya. Jika harga per liter solar Rp 5.150, biaya bahan bakar untuk menempuh dua kota tersebut sekitar Rp 77 ribu. “Anggap saja jika dibulatkan, sekali jalan sopir mengisi solar senilai Rp 100 ribu,” ujarnya. Saat ini, hanya biaya itu yang dikeluarkan sopir untuk bisa mengirim logistik.

Kemudian, dia menghitung tambahan biaya tol untuk kendaraan golongan tertinggi atau V jika nanti tol sudah bisa dilalui. Dengan panjang tol sekitar 99,35 kilometer, biaya tambahan untuk tol yang mesti dikeluarkan mencapai Rp 298 ribu.

“Malah jadi bengkak tiga kali lipat dari biasanya,” ujarnya. Memang, kata dia, dengan lewat jalan tol konsumsi bahan bakar tentu lebih sedikit, namun kembali lagi dengan adanya biaya tol tentu menjadi beban baru bagi pengusaha.

Dia berpendapat, sebaiknya pemerintah mengevaluasi tarif tersebut. Sebab, lagi-lagi yang terkena dampak adalah masyarakat. Pria berkacamata itu mempertanyakan tol tersebut yang digerojok APBN dan APBD, bisa semahal itu tarifnya.

Dia khawatir, masyarakat dan pengusaha lebih memilih jalur lama (lewat Bukit Soeharto) karena lebih murah. Dari kacamata pengusaha, terang dia, lebih lama sejam bakal lebih baik dibanding mesti mengeluarkan biaya tiga kali lipat.

Sebelumnya, pembangunan tol pertama di Pulau Kalimantan terus diburu waktu. Waktu pekerjaan yang tersisa efektif hanya 14 bulan dari target rampung Desember 2018.

Nah, dari lima seksi tol, permasalahan di Seksi II (Samboja-Palaran I) sepanjang 23,26 kilometer paling kompleks. Selain persoalan tanam tumbuh warga di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sepanjang 16 kilometer, juga belum terbitnya izin penambahan daerah milik jalan atau right of way (ROW) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

PT JMBS selaku badan usaha jalan tol (BUJT) turut meresahkan permasalahan yang tak kunjung beres tersebut. Mereka pula yang membiayai Seksi II, III, dan IV dengan total panjang 63,06 kilometer. “Mudahan bisa segera selesai. Kedua isu itu krusial,” ujar Arie Irianto, direktur utama PT JMBS, dua hari lalu (16/10).

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim Wahyu Widhi Heranata menuturkan, dalam penambahan ROW di kanan-kiri area penggunaan lain (APL) di Tahura Bukit Soeharto berupa perjanjian kerja strategis selama konsesi antara JMBS dan Kementerian LHK. “Mereka sudah setuju. Ini proses finalisasi. Insyaallah bulan ini sudah keluar,” ucap Didit, begitu disapa.

Dalam perjanjian kerja sama itu, ada kewajiban yang harus dipenuhi JMBS sebagai pengelola tol. Semisal, melakukan re-planting areal yang terganggu. Berstatus proyek strategis nasional (PSN) harusnya tak bisa dielakkan dan kementerian bisa merespons cepat. (ril/rom/k8)


BACA JUGA

Rabu, 17 Oktober 2018 10:46

Cerita Perjalanan Sunarman, Napi Palu yang Menyerahkan Diri ke Rutan Solo

Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) beberapa…

Rabu, 17 Oktober 2018 10:40

Waduh, Utang Luar Negeri Indonesia Naik, Tembus Rp 5.410 Triliun..!!

JAKARTA- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh sebesar USD 360,7 miliar atau Rp 5.410 triliun (kurs…

Senin, 15 Oktober 2018 11:42
Menelisik Prostitusi Online di Kota Semarang

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota…

Senin, 15 Oktober 2018 11:36
Romo Leo Joosten Ginting Suka, Warga Belanda yang Lestarikan Budaya Batak Karo

Lestarikan Budaya Batak karena Cinta

Begitu menginjakkan kaki di Tapanuli Utara pada 1971, Leo Joosten langsung jatuh cinta dengan tanah…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:11

INNALILLAHI..!! 12 Siswa Tewas Diterjang Banjir

JAKARTA – Kelas sore itu berubah jadi tragedi. Puluhan siswa yang tengah belajar diterjang air…

Minggu, 14 Oktober 2018 14:09

Premium Tak Naik, Tapi Pasokan Dikurangi?

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai,…

Minggu, 14 Oktober 2018 08:06

Sikat Persebaya, Borneo FC Bidik Papan Atas

SURABAYA – Gairah Borneo FC kembali membuncah. Tekad bersaing di papan atas makin kuat. Suntikan…

Sabtu, 13 Oktober 2018 11:10

Rumah DP 0 Persen Diluncurkan Anies

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berharap rumah DP 0 persen dapat meringankan warga…

Sabtu, 13 Oktober 2018 10:28

Dua Kali Dipanggil Mangkir, Ketua DPRD Itu Dibawa Polisi

JAKARTA – Isu bahwa Ketua DPRD Samarinda Alphad Syarif ditangkap polisi terjawab. Ya, Mabes Polri…

Jumat, 12 Oktober 2018 11:09

Soal BBM, Ini Tiga Tekanan yang Dihadapi Pemerintah

JAKARTA- Pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp 6.650 menjadi Rp 7.000 per…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .