MANAGED BY:
SABTU
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 18 Oktober 2017 09:44
KPK Bakal Jemput Paksa

Saksi Tak Penuhi Panggilan, Pengembangan Kasus Rita Sampai Malang

KOOPERATIF: Heri Mursyid Brotosejati memberi keterangan kepada awak media setelah diperiksa KPK di Mapolres Malang Kota kemarin. Dia sebagai saksi dari pengembangan kasus yang membelit Rita Widyasari. (BAYU EKA NOVANTA/RADAR MALANG)

PROKAL.CO, JAKARTA – Pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari berlanjut kemarin (17/10). Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyasar Kota Malang. Mereka memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, saksi yang tak memenuhi panggilan tanpa alasan jelas bakal dijemput paksa.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, ancaman penjemputan paksa itu muncul setelah banyaknya saksi yang tak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang jelas.

Dikatakan, upaya itu akan dijalankan bila setelah dua kali panggilan, saksi tidak hadir tanpa keterangan. “Sesuai KUHAP, di panggilan ketiga (saksi yang tak datang tanpa alasan) kami jemput paksa,” tegas Priharsa saat dikonfirmasi.

Kemarin KPK menjadwalkan memeriksa Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kutai Timur M Ismed Ade Baramuli. Ismed, lanjut Arsa, panggilan Priharsa, tadinya akan diminta bersaksi untuk kasus dugaan suap terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti plasma perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman.

Untuk kasus ini, KPK sudah menetapkan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP) Hery Susanto alias Abun dan Rita Widyasari sebagai tersangka. Menurut KPK, Abun diduga memberikan uang suap kepada Rita senilai Rp 6 miliar agar izin sawit yang diajukannya bisa cepat terbit.

Hingga sore kemarin, lanjut Arsa, Ismed tak datang ke Gedung Merah Putih KPK tanpa alasan jelas. Masih untuk kasus yang sama, sehari sebelumnya, penyidik juga gagal memeriksa tiga saksi dari swasta, yakni Ramli Yahya, Kevin Wijaya, dan Nafsiah. Untuk itu, menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya akan menjadwal ulang pemanggilan ketiganya. Mereka rata-rata baru sekali dipanggil KPK.

Agar tak dijemput paksa, tambah dia, KPK mengharapkan semua saksi yang dipanggil untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. “Demi memperlancar proses penanganan perkara dan membuat terang benderang,” ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

PERIKSA DI MALANG

Sementara itu, dari Kota Malang, KPK meminta keterangan Direktur Properti PT CGA Heri Mursyid Brotosejati di Mapolres Malang Kota. Nama bos Mall Dinoyo City itu diseret-seret karena PT CGA merupakan pemenang tender proyek Royal World Plaza di Tenggarong. Dalam proyek senilai Rp 390 miliar tersebut, PT CGA melakukan kerja sama dengan Pemkab Kukar.

Proyek itu ditengarai bermasalah. Sebab sejak 2012, proyek tersebut belum digarap. KPK menduga ada permainan yang mengarah pada tindak korupsi yang dilakukan Rita Widyasari.

Jadi, KPK menelusuri proses tender yang dimenangkan PT CGA itu. Ada sembilan saksi yang diminta keterangan KPK kemarin. Dua di antaranya, Heri Mursyid dan Triyanto, legal officer PT CGA. Mereka menjalani pemeriksaan bersamaan mulai pukul 09.30–07.30 WIB.

Setelah menjalani pemeriksaan, Heri Mursyid dengan tenang menjelaskan pemeriksaan dirinya tidak berkaitan dengan Kota Malang. Menurut dia, pemeriksaan itu terkait pembangunan central business district (CBD) di Kota Raja. Ibaratnya, “api” persoalannya ada di Kukar, tapi ”asap”-nya saja di Kota Malang. Karena kebetulan, domisili bos PT CGA berada di Malang. “Ini baru kali pertama saya diperiksa,” ujarnya.

Sebenarnya, imbuh Heri, pemeriksaan tersebut lebih spesifik kepada kasus yang sedang menyeret kakak kandungnya, Dirut PT CGA Ichsan Suaidi. “Ini terkait kakak saya di sana. Apakah ada unsur lain atau tidak, saya tidak tahu,” sambungnya.

Heri menegaskan, pemeriksaan dirinya hanya seputar kasus di Tenggarong. Dia juga dikorek tentang perusahaan rekanan apa saja dalam proyek senilai Rp 390 miliar yang ditengarai bermasalah itu. “Di surat perintah penyidikan (sprindik) ya enggak berbicara Kota Malang,” imbuhnya.

Sementara itu, delapan saksi lain yang ikut diperiksa menolak memberikan keterangan kepada wartawan. Saat semuanya istirahat siang untuk melaksanakan salat Zuhur, mereka memilih menghindar.

Jawa Pos Radar Malang (Jawa Pos Group) berusaha menanyai pria yang mengenakan baju koko putih dan perempuan berkerudung cokelat. Namun, mereka tidak mau bicara dan hanya mengangkat tangan tanda menolak. “Sepertinya memang dari swasta,” kata Heri saat ditanya siapa rekan-rekan yang ikut diperiksa.

Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, pemeriksaan KPK terhadap Heri Mursyid Brotosejati terkait proyek Royal World Plaza di Tenggarong. PT CGA dapat jatah menggarap gedung mal dan perkantorannya. Sedangkan Pemkab Kukar yang mengerjakan akses jalannya.

Namun belakangan, PT CGA yang mengerjakan akses jalan. Tidak dikerjakan oleh Pemkab Kukar. Di sinilah KPK mengorek ada “permainan” dalam proyek tersebut. Apalagi mal yang seharusnya mulai digarap 2012, ternyata hingga saat ini dikabarkan belum dikerjakan. Belum ada pembangunan fisik di mal tersebut.

REVIEW

Rita Widyasari sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK, Selasa (26/9). Bersamanya, komisi antirasuah menetapkan Hery Susanto Gun alias Abun dan Khairudin sebagai tersangka. Penetapan Abun sebagai tersangka karena KPK menyangka pria itu berperan sebagai pemberi suap senilai Rp 6 miliar kepada Rita.

Sementara itu, Khairudin dalam kasus yang berbeda diduga turut membantu Rita dalam menerima gratifikasi. Mereka bersama-sama diduga menerima gratifikasi berupa uang senilai USD 775 ribu atau setara Rp 6,9 miliar.

Uang itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar selama Rita menjabat (2010–2017). Dari dua kasus yang berbeda tersebut, artinya, Rita disebut-sebut mengantongi Rp 12,9 miliar. Namun, dari gratifikasi itu, belum diketahui jumlah rupiah yang diterima Khairudin.

Rita dan Abun kompak membantah uang Rp 6 miliar itu merupakan tindak pidana suap. Ketua Golkar Kaltim tersebut menganggap penetapan tersangka dirinya oleh KPK terlalu tergesa-gesa.

“Atas nama keadilan dan kebenaran yang semoga masih ada di negeri ini. Saya dituduh menerima uang dari Bapak Abun tanggal 22 Juli 2010, melalui transfer pada 5 Agustus. Saya berani bersumpah apapun bahwa ini (uang Rp 6 miliar) adalah jual-beli emas,” tegas Rita.

Selain itu, Abun menegaskan, penetapan status tersangka pada dirinya tak beralasan. “Uang Rp 6 miliar yang saya berikan ke dia (Rita Widyasari) itu murni urusan jual-beli emas. Saya beli emas Antam milik Rita,” kata mantan calon legislatif untuk DPR RI dari Partai Demokrat pada Pileg 2014 tersebut.

Meski demikian, KPK menjerat Rita dalam dua kasus sekaligus. Yakni, suap dan gratifikasi. Untuk perkara suap, Rita diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dalam perkara gratifikasi, bupati yang memiliki harta kekayaan Rp 236,7 miliar pada 29 Juni 2015 itu dijerat Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut juga disangkakan kepada Khairudin. Sementara itu, Abun disangka Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. (pra/rom/k8)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 06:09

Kinerja Industri Non-migas Membaik

SAMARINDA  -   Kinerja industri pengolahan non-migas mulai menunjukkan perbaikan.…

Jumat, 14 Desember 2018 22:17

Pendirian Pabrik Semen di Kutai Timur Berlanjut

SAMARINDA - Tidak lama lagi, pabrik semen yang pertama di…

Jumat, 14 Desember 2018 22:14

Gubernur Tanya Isu Sawit ke Dubes Belgia, Begini Jawabannya...

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor melakukan pertemuan dengan Dubes…

Jumat, 14 Desember 2018 09:57

Bos Bank Indonesia Bilang, Harga Tiket Pesawat 2,1 Juta Masih Wajar

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor rapat bersama dengan Tim…

Jumat, 14 Desember 2018 08:25

Pahala yang Sia-Sia

CATATAN: BAMBANG ISWANTO (Dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda) URUSAN…

Jumat, 14 Desember 2018 07:41

Banyak Pemdes Ngutang di Toko Bangunan, Sisa ADD Dipertanyakan

PENAJAM – Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendatangi kantor…

Jumat, 14 Desember 2018 07:37

NGANGGUR DAH..!! Kontrak Ribuan Honorer Bakal Dihapus

PENAJAM – Keberadaan tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer…

Kamis, 13 Desember 2018 22:01

CATAT NIH..!! Selama Dua Tahun, Tak Ada Proyek Besar di Kaltim

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan periode tahun 2019…

Kamis, 13 Desember 2018 11:27
Kemelut Seleksi Komisioner KPU Kaltim

5 Pansel Komisioner KPU Kaltim Diminta Keterangan Lebih 5 Jam

SAMARINDA – Kerja panitia seleksi (pansel) komisioner KPU Kaltim periode…

Kamis, 13 Desember 2018 10:32

Jumlah Pemilih di Kaltim Bertambah, TPS-nya Juga Bengkak

SAMARINDA- KPU Kaltim akhirnya melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .