MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Rabu, 18 Oktober 2017 09:37
Pentingnya Sustainability Financial

PROKAL.CO, CATATAN: AJI SOFYAN EFFENDI

PADA 14 Oktober 2017, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim atau Bankaltim genap berusia 52 tahun. Dengan usia lebih setengah abad itu, dalam usia biologis adalah umur yang sudah sangat matang. Penuh dengan pengalaman hidup, pahit-manis, asin-masam, berdiri kukuh-tejerungkup (bahasa Banjar: terjerembab) sudah dilalui Bankaltim.

Sebagai salah seorang warga Kaltim yang mencintai Bankaltim, saya dan kita semua wajib hukumnya membesarkan dan memelihara bank ini. Agar sejajar dengan bank swasta nasional atau bank internasional lain. Kita wajib memberikan pemikiran “sekecil apapun”.

Itu dilakukan untuk terus melangkah maju dengan tegar, suasana psikologis, dan kebatinan akan rasa sense of belonging terhadap Bankaltim. Inilah yang menjadi kelebihan bank pelat merah itu, yang tidak dimiliki bank swasta nasional lain.

Kita bisa “cuek” dengan apapun yang terjadi dengan bank swasta nasional dan asing yang beroperasi di Kaltim. Tapi, kita tidak bisa cuek dengan Bankaltim. Mengapa demikian? Ya, karena bank ini milik kita bersama sebagai warga Kaltim. Milik saya dan milik Anda, titik.

Sekian banyak penghargaan yang diperoleh Bankaltim di kancah perbankan nasional, maka itu juga bukan hanya award untuk jajaran direksi dan komisaris. Tapi, itu adalah penghargaan untuk hampir 4 juta rakyat Kaltim.

Rasa memiliki inilah yang akan menjadi kekuatan utama Bankaltim. Bahwa nantinya rakyat Kaltim berlomba-lomba menyimpan deposito dan tabungan serta menggunakan berbagai produk Bankaltim. Itu bagian kecil dari partisipasi rasa memiliki tersebut. Sebagai akibat dari kerja keras dan kerja cerdas jajaran direksi yang dikomandoi Dirut Bankaltim Zainuddin Fanani, beserta direktur lain, dan jajaran komisaris.

SUSTAINABILITY FINANCIAL

Pada injury time, tugas komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) priode 2012–2017. Tepatnya pada 20 Juli 2017, Indonesia mendapatkan kado yang menggembirakan. Yakni, terbitnya Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Memang setelah ditandatangani peraturan OJK (POJK) tersebut tidak sekonyong-konyong langsung diterapkan. Namun, harus dicatatkan lebih dulu di Kementerian Hukum dan HAM. Akhirnya, pada 8 Agustus 2017, peraturan ini sudah diikuti perbankan untuk menjadi salah satu dari sekian banyak peraturan perbankan di Indonesia.

Kita patut bangga karena peraturan bank yang menyangkut sustainability financial ini tidak banyak dimiliki negara di dunia. Artinya, kini Indonesia selangkah lebih maju dibandingkan negara lain. Apa yang melatarbelakangi OJK mengeluarkan peraturan mengenai sustainability financial ini? Setidaknya ada empat alasan penting.

Pertama, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan bersifat inklusif. Diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Jadi, terdapat kesadaran dari OJK untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, stabil, dan inklusif. Tak ada cara lain di luar menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebaliknya, ketimpangan di antara ketiga aspek itu berakibat pada ketidakberlanjutan, instabilitas, dan eksklusi.

Kedua, untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Mampu menjaga stabilitas ekonomi dan bersifat inklusif diperlukan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai.

Butir ini sangat penting mengingat sumber daya finansial adalah hal yang mendasar untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan, stabil, dan inklusif itu. Dan, sumber daya tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai. Bila tidak, tujuan untuk mencapai ekonomi yang demikian tidaklah akan tercapai. Atau mungkin dicapai dalam waktu yang lebih lama dari yang diinginkan atau direncanakan.

Ketiga, adalah bahwa pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di sini OJK menyatakan mandat dari keuangan berkelanjutan sesungguhnya bukan hanya berasal dari kebutuhan penciptaan ekonomi yang berkelanjutan, stabil, dan inklusif. Melainkan juga dari keperluan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 32/2009.  

Maka, dapat diartikan keuangan berkelanjutan juga adalah keuangan yang kompatibel dengan seluruh tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termaktub dalam UU tersebut.

Keempat, bahwa roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh OJK perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang spesifik dan mengikat. Itu berlaku untuk seluruh lembaga jasa keuangan, emiten, dan roadmap keuangan berkelanjutan yang terbit pada pengujung 2014. Artinya juga, target-target yang dinyatakan di roadmap itu–beserta kerangka waktunya–juga menjadi rujukan dalam membaca POJK ini.

ARTI PENTING

Usia yang ke-52 tahun, merupakan momen penting dari piramida orientasi dan tujuan dalam perspektif kelembagaan Bankaltim menjadi bank yang terdepan di Indonesia. Banyak harapan dari warga Kaltim dan para pengusaha Kaltim-Kaltara kepada Bankaltim.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kaltim dan Kaltara adalah provinsi yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah. Dari kekayaan SDA, lahirlah para pengusaha yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi SDA tersebut. Di antaranya, minyak dan gas, batu bara, perkebunan sawit, karet, pertanian, dan perikanan.

Semua entitas bisnis tersebut bersentuhan dengan SDA dan lingkungan. Selaku penyedia dan penyalur kredit perbankan bagi nasabahnya, penulis meyakini ada ratusan atau ribuan permohonan kredit kepada Bankaltim. Agar diberi kredit untuk menjalankan usaha tersebut.

Berbeda dengan BPD lainnya di Indonesia. Misalnya, Bank Jabar dan Bank DKI. Karena struktur ekonomi daerahnya bukan berbasis SDA, lebih kepada sektor perdagangan atau jasa, maka tentu permohonan kredit yang diminta pasti berhubungan dengan perdangan dan jasa.

Nah, pada posisi seperti inilah sustainability financial sangat penting bagi Bankaltim. Tidak mudah mengevaluasi nasabah dan calon kreditor di Kaltim dan Kaltara yang akan menerima kredit yang taat lingkungan sesuai peraturan OJK.

Apalagi saat ini kita sudah mengetahui kondisi sesungguhnya dengan SDA dan lingkungan Kaltim yang porak-poranda. Tidak ada sukses story pengusaha (katakanlah: batu bara) yang mampu mengembalikan dan mereklamasi dari lingkungan yang ditambang.

Di mana-mana terlihat kehancuran lingkungan yang begitu masif. Akhirnya berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kaltim. Misalnya, banjir, longsor, kepunahan habitat alam, pencemaran air, dan udara.

Bahkan, sampai hari ini, ada 24 anak-anak di Kaltim meninggal karena tenggelam di kolam bekas galian batu bara. Sampai hari ini, tidak ada satu pun pengusaha yang bertanggung jawab atas musibah sosial, musibah ekonomi, dan musibah kemanusiaan seperti itu.

Maka, dalam Pasal 1, Peraturan OJK dengan terang benderang memuatdefinisi keuangan berkelanjutan yang dinyatakan sebagai, “Dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.”

FINANCIAL REPORTING

Pekerjaan rumah jajaran direksi Bankaltim untuk menyikapi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Itu untuk mampu mengevaluasi sustainability financial tersebut dalam kebijakan internal Bankaltim.

Dengan mengacu peraturan OJK, ke depan, Bankaltim memerlukan bidang atau ahli dan konsultan penyusunan sustainability reporting (pelaporan keberlanjutan), jasa konsultasi review sustainability reporting, dan advokasi sustainability reporting.

Maka, semua lembaga keuangan termasuk bank harus menerapkan financial sustainability. Salah satunya, prinsip investasi bertanggung jawab. Artinya, semua klien bank harus memiliki sustainability reporting sebagai salah satu syarat kredit dan harus sesaui GRI Standard (Global Reporting Initiative Standard).

Tidak gampang untuk mengevaluasi kreditor yang peduli dan memperlakukan lingkungan sebagaimana mestinya. Berbagai instrumen yeng berhubungan dengan SDA dan lingkungan perlu dipahami dengan lebih komprehensif.

Sebelum memutuskan pemberian kredit kepada pengusaha, ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagian kredit yang cukup berat. Tentunya, Bankaltim harus menyiapkan dan memiliki sumber daya manusia yang bersertifikat Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS).

Seandainya Bankaltim belum memiliki bidang atau pegawai yang bersertifikat tersebut, Bankaltim bisa melatih karyawannya agar memiliki CSRS. Atau, sementara waktu bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang mumpuni dan paham dengan persoalan ini.

Sampai pada akhirnya Bankaltim betul-betul mandiri dan sudah mampu memiliki karyawan yang bersertifikasi CSRS. Selamat ulang tahun ke-52. Semoga Bankaltim terus berjaya memajukan Kalimantan membangun negeri ini. (rom/k8)

(Penulis adalah Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman)


BACA JUGA

Minggu, 10 Desember 2017 11:28

Perokok Zaman Now

Sudah menjadi kesepakatan dan terbukti, bahwa rokok sangatlah tak baik bagi kesehatan si perokok sendiri…

Sabtu, 25 November 2017 06:19

Peluang dan Tantangan Kaltim Tahun Depan

SELAIN  faktor makroekonomi dan investasi, masih ada beberapa aspek yang turut menghadapi risiko…

Jumat, 24 November 2017 07:01

Peluang dan Tantangan Kaltim Tahun Depan

CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO *) BICARA masalah ekonomi, tak lepas dari aspek mikro dan makro. Banyak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .