MANAGED BY:
MINGGU
22 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 12 Oktober 2017 09:45
Wajib Pajak Besar Sembunyikan Fakta

Peningkatan Jumlah, Kepatuhan Membayar Masih Rendah

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Kepatuhan wajib pajak (WP) untuk membayar pajak masih rendah. Itu tergambar dari data yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Wilayah Kaltim-Kaltara (Kaltimra). Khusus Kaltim, dalam tiga tahun terakhir, meski terdapat peningkatan WP Terdaftar, namun yang bayar pajak malah menurun.

Hal ini yang kemudian membuat pendapatan dari pajak yang ditetapkan DJP Kaltimra tak pernah mencapai target. Dari tiga jenis WP, karyawan 21, badan usaha, dan usahawan, pihaknya paling menyoroti perilaku usahawan. Karena selama ini pajak berdasarkan self assessment, maka bisa saja, WP tidak melaporkan jumlah kekayaan atau setiap transaksi keuangan yang dilakukannya.

Kepala Kantor DJP Kaltimra, Samon Jaya mengakui, kondisi ini muncul karena banyak faktor. Pertama adalah kesadaran bayar pajak WP tersebut masih rendah. Diperparah dengan masuknya pihak ketiga yang memengaruhi penanggung pajak untuk membayar. Kedua adalah melemahnya sektor swasta di Kaltim. Kemudian akibat penurunan belanja pemerintah di masing-masing daerah.

 “Kami akui dalam sejumlah pengalaman. Ternyata para penanggung pajak masih ngeyel bayar pajak itu karena dipengaruhi pihak ketiga. Saat kami periksa baik harta maupun transaksinya, kok ada yang belum disetor pajaknya. Kami klarifikasi mereka berkeras tidak bersalah. Mereka bahkan ada yang melakukan upaya ke pengadilan pajak,” ucap Samon, kemarin (11/10).

Kebanyakan yang ngeyel tadi ada di pengusaha. Karena selama ini dari temuan petugas, banyak yang tidak tepat membayar pajaknya. Pengalamannya, ada satu warung makan melaporkan omzetnya hanya bernilai ratusan juta. Setelah diverifikasi lebih teliti dari petugas pajak ternyata omzetnya miliaran. Hal ini yang membuat pihaknya berkesimpulan jika sejumlah WP dengan pendapatan besar masih menyembunyikan fakta.

“Kalau yang karyawan kami tidak terlalu memikirkan. Meski jumlah mereka banyak, namun pajaknya umumnya di bawah Rp 10 juta. Pengaruhnya tidak terlalu besar. Yang kami soroti adalah usahawan. Bisa dilihat, dari jumlah WP terdaftar dan WP Bayar, jumlah yang bayar di atas Rp 100 juta hanya segitu. Padahal, lihat sendiri bagaimana banyak perumahan mewah di Balikpapan saja,” katanya.

Kondisi riil yang terjadi, sejumlah WP menggunakan cara khusus untuk menghindari besarnya pajak. Mereka memecah kekayaan dan diberikan atas nama orang lain. Hal ini membuat petugas harus ekstra dalam melakukan penelusuran. “Jadi, jumlah WP bayar di atas Rp 100 juta sebenarnya jauh bisa lebih banyak. Makanya, kami perlu bantuan. Kolaborasi dengan media, pemerintah, dan WP untuk menyadarkan wajib pajak,” lanjutnya.

Soal belanja pemerintah punya andil 15–25 persen pengaruh terhadap persentase target pendapatan pajak. Dengan kondisi keuangan merosot, banyak pemerintah daerah mengambil kebijakan mengurangi anggaran belanja, khususnya untuk proyek pembangunan. Juga menyimpan dahulu anggaran belanja. Kemudian digunakan ketika pengesahan di APBD atau APBN perubahan.

“Jadi, jangan kaget kalau saat ini target kami masih 53,6 persen dari Rp 21,18 triliun, nanti bisa melonjak 10–25 persen menjelang akhir tahun. Karena ada pajak yang datang dari belanja daerah. Juga karena saat ini banyak proyek yang dikerjakan oleh BUMN. Nah mereka bayar pajaknya di Jakarta,” katanya.

Penurunan pendapatan pajak juga dipengaruhi perusahaan sektor minyak dan gas bumi (migas) serta batu bara. Dalam tiga tahun terakhir, misalnya Balikpapan, jumlah perusahaan asing yang bermarkas di Balikpapan semakin sedikit. Padahal, angka pendapatan pajak atas karyawan 21 khususnya pekerja asing, paling besar mencapai Rp 5,3 triliun.

“Misal yang terbaru seperti Total E&P Indonesie nanti. Itu kami imbau kalau bisa bayar pesangonnya di sini saja. Jangan melalui kantornya di Jakarta. Jadi ada PPh juga yang bisa diserap oleh pemerintah daerah,” katanya.

Disinggung upaya DJP soal penyitaan aset WP nakal, Samon menyebut mengedepankan upaya persuasif. Bentuk klarifikasi akan dilakukan jika petugas menemukan ketidaksesuaian pembayaran pajak. Jika dalam bentuk klarifikasi, WP menerima, maka selesai urusan. Namun tidak sedikit yang minta bantuan pihak ketiga untuk lepas dari kewajiban.

“Ada hak WP. Kalau keberatan bisa ajukan banding dengan pengadilan pajak. Nanti tinggal dilihat buktinya. Banyak yang sudah ditolak pengadilan dan inkrah. Kalau sudah inkrah maka dimulailah proses pemberian surat teguran hingga bisa berujung pada gijzeling,” tegasnya.

Dengan penyitaan aset, membuat banyak pengemplang pajak yang insaf. Mereka rata-rata menyesal saat proses ini. Bahkan Samon menyebut, sejumlah pengemplang harus sia-sia kehilangan ratusan juta uangnya. “Dia bayar orang ketiga. Ujung-ujungnya kami sita asetnya. Kami blokir rekeningnya. Mereka baru sadar dan menyesal. Baru mau bayar. Tetapi ada juga yang tidak kooperatif,” sebutnya.  

TERLAMBAT ANTISIPASI

Pengamat Ekonomi Kaltim Hairul Anwar tidak kaget dengan tidak pernah tercapainya pendapatan pajak. Pasalnya, tren dalam tiga tahun terakhir, ekonomi Kaltim terus merosot. Hal ini lantaran pendapatan dari sektor minyak dan pertambangan batu bara berkurang. Kaltim selama ini terlalu bergantung pada dua sektor ini.

“Pengaruhnya lebih dari 50 persen. Jadi ini hal yang normal. Itu sebabnya saya di 2000 silam sudah pernah menyatakan. Kaltim harus bertransformasi. Jangan selamanya bergantung pada migas dan batu bara. Paling yang dirasakan hanya 15–20 tahun. Selebihnya, bakal merosot,” ucap Hairul.

Selain itu, perlu dipertimbangkan langkah DJP dalam upaya memungut pajak. Apakah selama ini agresif atau tidak. Karena meski dalam hal ini perhitungan pajak dilakukan sendiri oleh WP (self assessment). “Kalau WP-nya turun, pendapatan bisa turun. Tetapi meski WP naik tetapi dalam pengumpulannya tidak intensif maka tetap saja tidak bisa naik pendapatannya,” sambungnya.

Tidak masuk di akal menurut dia, jika menyalahkan pengusaha bila dianggap lalai membayar pajak. Pasalnya, dari sejumlah pertemuan dengan pengusaha minyak dan batu bara, dia menyimpulkan jika DJP kerap mempersulit mereka bayar pajak. Apalagi banyak dari pengusaha, meski kaya, namun tidak punya kemampuan administrasi. Sehingga mempekerjakan seseorang yang dianggap mampu.

“Jangan salah. Banyak pengusaha itu sebenarnya mau bayar sesuai dengan pendapatan mereka. Namun mereka kesulitan. Harusnya ada upaya dari petugas pajak untuk jemput bola. DJP juga sebaiknya lebih mencermati dana yang dibagikan ke desa-desa. Di sana angkanya bisa besar,” katanya.

Diberitakan sebelumnya,  DJP meyakini Kaltim punya potensi besar menyumbang pajak. Tapi sayang, hingga saat ini, pendapatan sektor pajak belum memuaskan. DJP Kaltim dan Kaltara (Kaltara) kini menarget ratusan WP untuk diblokir rekening bank mereka.

Data yang diperoleh Kaltim Post melalui DJP Kaltimra, pendapatan sektor pajak instansi vertikal itu terancam kembali lepas target. Dari Januari hingga kemarin, DJP Kaltimra baru mampu memungut pajak sebesar Rp 11,36 triliun. Jumlah itu sekitar 53,6 persen dari target tahun ini sebesar Rp 21,18 triliun.

Sementara itu, DJP Kaltimra hingga 30 September lalu telah mendata sejumlah WP yang akan ditindak karena masih ogah bayar pajak. Bahkan, jumlah surat paksa (SP) yang dikeluarkan nilainya mencapai 7.368 surat. Itu data terakhir dari 1 Januari hingga 30 September.

Sebelum SP biasanya DJP akan memberi surat teguran (ST). Jika SP tidak mempan, DJP akan mengirimkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Lewat surat ini, DJP menyiapkan langkah untuk memblokir segala aset yang dimiliki oleh penanggung pajak.(*/rdh/far/k8)


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 09:29

Masih Tabu Bahas Tarif

SAMARINDA – Tarif pertama kali operasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menuai kontroversi. Banyak…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:28

Modal Sama Jelang Derby

PADANG – Modal sama menuju gelanggang derby. Mitra Kukar dan Borneo FC kemarin memetik kemenangan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:22

40 Tim Adu Taktik di Ajang Bergengsi

  SAMARINDA – Honda Developmental Basketball League (DBL) kembali lagi. Sepuluh tahun sudah…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:19

“Susu” Ber-pH Tinggi di Sungai Ampal

BALIKPAPAN – Aliran sungai yang berubah warna mengagetkan warga. Puluhan pengendara sampai menepi…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:16

Terakhir Dibuat 1987, Perajinnya Tinggal Dua Keluarga

Dalam deretan kapal-kapal Nusantara, nama Padewakang masih kalah populer dibandingkan Pinisi. Siapa…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:11

Dipenjara Masih Bisa Mendua

PARA pria jomblo silakan iri dengan Bejo, bukan nama sebenarnya. Betapa tidak. Walau fisik terpenjara,…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:30
Tol Balikpapan-Samarinda yang Kemahalan

Terancam Ditinggal Pengguna Jalan

SAMARINDA – Tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang diprediksi bakal mencekik penggunanya…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:26

Bakar Barang Bukti Rp 400 Juta

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim berhasil mengungkap…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:23

Kenaikan Tiket Pesawat Masih Diterima Pasar

BALIKPAPAN – Rencana kenaikan tiket pesawat kelas ekonomi ditanggapi santai Angkasa Pura I Bandara…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:21

KPK Tanya Peran Khairudin ke Rita

JAKARTA – Untuk kali ketiga, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kutai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .