MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Kamis, 12 Oktober 2017 09:45
Wajib Pajak Besar Sembunyikan Fakta

Peningkatan Jumlah, Kepatuhan Membayar Masih Rendah

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Kepatuhan wajib pajak (WP) untuk membayar pajak masih rendah. Itu tergambar dari data yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Wilayah Kaltim-Kaltara (Kaltimra). Khusus Kaltim, dalam tiga tahun terakhir, meski terdapat peningkatan WP Terdaftar, namun yang bayar pajak malah menurun.

Hal ini yang kemudian membuat pendapatan dari pajak yang ditetapkan DJP Kaltimra tak pernah mencapai target. Dari tiga jenis WP, karyawan 21, badan usaha, dan usahawan, pihaknya paling menyoroti perilaku usahawan. Karena selama ini pajak berdasarkan self assessment, maka bisa saja, WP tidak melaporkan jumlah kekayaan atau setiap transaksi keuangan yang dilakukannya.

Kepala Kantor DJP Kaltimra, Samon Jaya mengakui, kondisi ini muncul karena banyak faktor. Pertama adalah kesadaran bayar pajak WP tersebut masih rendah. Diperparah dengan masuknya pihak ketiga yang memengaruhi penanggung pajak untuk membayar. Kedua adalah melemahnya sektor swasta di Kaltim. Kemudian akibat penurunan belanja pemerintah di masing-masing daerah.

 “Kami akui dalam sejumlah pengalaman. Ternyata para penanggung pajak masih ngeyel bayar pajak itu karena dipengaruhi pihak ketiga. Saat kami periksa baik harta maupun transaksinya, kok ada yang belum disetor pajaknya. Kami klarifikasi mereka berkeras tidak bersalah. Mereka bahkan ada yang melakukan upaya ke pengadilan pajak,” ucap Samon, kemarin (11/10).

Kebanyakan yang ngeyel tadi ada di pengusaha. Karena selama ini dari temuan petugas, banyak yang tidak tepat membayar pajaknya. Pengalamannya, ada satu warung makan melaporkan omzetnya hanya bernilai ratusan juta. Setelah diverifikasi lebih teliti dari petugas pajak ternyata omzetnya miliaran. Hal ini yang membuat pihaknya berkesimpulan jika sejumlah WP dengan pendapatan besar masih menyembunyikan fakta.

“Kalau yang karyawan kami tidak terlalu memikirkan. Meski jumlah mereka banyak, namun pajaknya umumnya di bawah Rp 10 juta. Pengaruhnya tidak terlalu besar. Yang kami soroti adalah usahawan. Bisa dilihat, dari jumlah WP terdaftar dan WP Bayar, jumlah yang bayar di atas Rp 100 juta hanya segitu. Padahal, lihat sendiri bagaimana banyak perumahan mewah di Balikpapan saja,” katanya.

Kondisi riil yang terjadi, sejumlah WP menggunakan cara khusus untuk menghindari besarnya pajak. Mereka memecah kekayaan dan diberikan atas nama orang lain. Hal ini membuat petugas harus ekstra dalam melakukan penelusuran. “Jadi, jumlah WP bayar di atas Rp 100 juta sebenarnya jauh bisa lebih banyak. Makanya, kami perlu bantuan. Kolaborasi dengan media, pemerintah, dan WP untuk menyadarkan wajib pajak,” lanjutnya.

Soal belanja pemerintah punya andil 15–25 persen pengaruh terhadap persentase target pendapatan pajak. Dengan kondisi keuangan merosot, banyak pemerintah daerah mengambil kebijakan mengurangi anggaran belanja, khususnya untuk proyek pembangunan. Juga menyimpan dahulu anggaran belanja. Kemudian digunakan ketika pengesahan di APBD atau APBN perubahan.

“Jadi, jangan kaget kalau saat ini target kami masih 53,6 persen dari Rp 21,18 triliun, nanti bisa melonjak 10–25 persen menjelang akhir tahun. Karena ada pajak yang datang dari belanja daerah. Juga karena saat ini banyak proyek yang dikerjakan oleh BUMN. Nah mereka bayar pajaknya di Jakarta,” katanya.

Penurunan pendapatan pajak juga dipengaruhi perusahaan sektor minyak dan gas bumi (migas) serta batu bara. Dalam tiga tahun terakhir, misalnya Balikpapan, jumlah perusahaan asing yang bermarkas di Balikpapan semakin sedikit. Padahal, angka pendapatan pajak atas karyawan 21 khususnya pekerja asing, paling besar mencapai Rp 5,3 triliun.

“Misal yang terbaru seperti Total E&P Indonesie nanti. Itu kami imbau kalau bisa bayar pesangonnya di sini saja. Jangan melalui kantornya di Jakarta. Jadi ada PPh juga yang bisa diserap oleh pemerintah daerah,” katanya.

Disinggung upaya DJP soal penyitaan aset WP nakal, Samon menyebut mengedepankan upaya persuasif. Bentuk klarifikasi akan dilakukan jika petugas menemukan ketidaksesuaian pembayaran pajak. Jika dalam bentuk klarifikasi, WP menerima, maka selesai urusan. Namun tidak sedikit yang minta bantuan pihak ketiga untuk lepas dari kewajiban.

“Ada hak WP. Kalau keberatan bisa ajukan banding dengan pengadilan pajak. Nanti tinggal dilihat buktinya. Banyak yang sudah ditolak pengadilan dan inkrah. Kalau sudah inkrah maka dimulailah proses pemberian surat teguran hingga bisa berujung pada gijzeling,” tegasnya.

Dengan penyitaan aset, membuat banyak pengemplang pajak yang insaf. Mereka rata-rata menyesal saat proses ini. Bahkan Samon menyebut, sejumlah pengemplang harus sia-sia kehilangan ratusan juta uangnya. “Dia bayar orang ketiga. Ujung-ujungnya kami sita asetnya. Kami blokir rekeningnya. Mereka baru sadar dan menyesal. Baru mau bayar. Tetapi ada juga yang tidak kooperatif,” sebutnya.  

TERLAMBAT ANTISIPASI

Pengamat Ekonomi Kaltim Hairul Anwar tidak kaget dengan tidak pernah tercapainya pendapatan pajak. Pasalnya, tren dalam tiga tahun terakhir, ekonomi Kaltim terus merosot. Hal ini lantaran pendapatan dari sektor minyak dan pertambangan batu bara berkurang. Kaltim selama ini terlalu bergantung pada dua sektor ini.

“Pengaruhnya lebih dari 50 persen. Jadi ini hal yang normal. Itu sebabnya saya di 2000 silam sudah pernah menyatakan. Kaltim harus bertransformasi. Jangan selamanya bergantung pada migas dan batu bara. Paling yang dirasakan hanya 15–20 tahun. Selebihnya, bakal merosot,” ucap Hairul.

Selain itu, perlu dipertimbangkan langkah DJP dalam upaya memungut pajak. Apakah selama ini agresif atau tidak. Karena meski dalam hal ini perhitungan pajak dilakukan sendiri oleh WP (self assessment). “Kalau WP-nya turun, pendapatan bisa turun. Tetapi meski WP naik tetapi dalam pengumpulannya tidak intensif maka tetap saja tidak bisa naik pendapatannya,” sambungnya.

Tidak masuk di akal menurut dia, jika menyalahkan pengusaha bila dianggap lalai membayar pajak. Pasalnya, dari sejumlah pertemuan dengan pengusaha minyak dan batu bara, dia menyimpulkan jika DJP kerap mempersulit mereka bayar pajak. Apalagi banyak dari pengusaha, meski kaya, namun tidak punya kemampuan administrasi. Sehingga mempekerjakan seseorang yang dianggap mampu.

“Jangan salah. Banyak pengusaha itu sebenarnya mau bayar sesuai dengan pendapatan mereka. Namun mereka kesulitan. Harusnya ada upaya dari petugas pajak untuk jemput bola. DJP juga sebaiknya lebih mencermati dana yang dibagikan ke desa-desa. Di sana angkanya bisa besar,” katanya.

Diberitakan sebelumnya,  DJP meyakini Kaltim punya potensi besar menyumbang pajak. Tapi sayang, hingga saat ini, pendapatan sektor pajak belum memuaskan. DJP Kaltim dan Kaltara (Kaltara) kini menarget ratusan WP untuk diblokir rekening bank mereka.

Data yang diperoleh Kaltim Post melalui DJP Kaltimra, pendapatan sektor pajak instansi vertikal itu terancam kembali lepas target. Dari Januari hingga kemarin, DJP Kaltimra baru mampu memungut pajak sebesar Rp 11,36 triliun. Jumlah itu sekitar 53,6 persen dari target tahun ini sebesar Rp 21,18 triliun.

Sementara itu, DJP Kaltimra hingga 30 September lalu telah mendata sejumlah WP yang akan ditindak karena masih ogah bayar pajak. Bahkan, jumlah surat paksa (SP) yang dikeluarkan nilainya mencapai 7.368 surat. Itu data terakhir dari 1 Januari hingga 30 September.

Sebelum SP biasanya DJP akan memberi surat teguran (ST). Jika SP tidak mempan, DJP akan mengirimkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Lewat surat ini, DJP menyiapkan langkah untuk memblokir segala aset yang dimiliki oleh penanggung pajak.(*/rdh/far/k8)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 09:59

PARAH..!! Lihat Nih, Sekolah Dikepung Tambang

SAMARINDA – Penambangan batu bara berdampingan dengan fasilitas umum (fasum) terus mengancam.…

Rabu, 25 April 2018 09:09
Menjaga Kelangsungan Keanekaragaman Hayati di Bentang Alam Wehea-Kelay

Sulit untuk Mandiri, Lepaskan Lahan demi Konservasi

SAMARINDA – Menjaga kelangsungan keanekaragaman hayati di bentang alam Wehea-Kelay sulit untuk…

Rabu, 25 April 2018 09:07

AKHIRNYA..!! Kapal MV Ever Judger Disita

BALIKPAPAN - Penyidikan kasus putusnya pipa minyak Pertamina mengarah ke kapal MV Ever Judger. Kemarin…

Rabu, 25 April 2018 09:04

Tarik Fee Proyek 15 Persen tiap OPD

JAKARTA – Pejabat di Kutai Kartanegara (Kukar) disebut sudah tutup mata dengan aksi korupsi di…

Rabu, 25 April 2018 08:59
Mengikuti Upacara Adat Rambu Solo’ Mendiang Luther Kombong (1)

Sudah Turun-temurun, Keluarga Persembahkan 27 Kerbau

Upacara adat pemakaman jenazah, Rambu Solo’, pada masyarakat Toraja tak pernah kehilangan daya…

Selasa, 24 April 2018 09:31

Sangat Layak Jadi Daerah Otonomi Penuh

TANJUNG SELOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, Kalimantan Utara (Kaltara)…

Selasa, 24 April 2018 09:29

“Selamat Jalan sang Petarung, Perjuanganmu Selalu Dikenang”

Mulai hari ini (24/4) sampai Sabtu (28/4) akan dilaksanakan adat Rambu Solo’ pemakaman almarhum…

Senin, 23 April 2018 10:19

Kaltim Tak Khawatir Dosen Asing, INI ALASANNYA....

SAMARINDA – Kebijakan pemerintah pusat membuka keran impor dosen asing memang menuai pro dan kontra.…

Senin, 23 April 2018 10:12
Dua Hari Polisi Olah TKP

Periksa Potongan Pipa Minyak yang Putus di Teluk Balikpapan

BALIKPAPAN – Seluruh potongan pipa minyak milik Pertamina yang menjadi barang bukti akhirnya berhasil…

Senin, 23 April 2018 10:05
Imigran Disarankan Tetap Tinggal di Rudenim

Penolakan Community House Menguat

BALIKPAPAN – Keinginan imigran menjadikan Balikpapan sebagai community house terus mendapat penolakan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .