MANAGED BY:
MINGGU
22 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Rabu, 11 Oktober 2017 11:36
Pemerintah Tak Serius Wujudkan Swasembada Pangan

PROKAL.CO, Pemerintah tak serius dan konsisten mewujudkan swasembada pangan. Sudah 3 tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan masih jauh dari harapan. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menyatakan, program swasembada 11 komoditas pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi tak berjalan sesuai harapan. 

Hal itu diungkapkannya saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik – Lamongan di Gedung DPR RI, Senayan, kemarin. Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga, Anggota Komisi IV Endro Hermono Anggota Komisi VII Harry Poernomo dan Anggota Komisi VI Khilmi.
 
“Swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal. Namun, sampai saat ini, 3 tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan belum juga terwujud. Parahnya, beberapa waktu lalu kita harus impor garam,” ungkap Bambang Haryo.
 
Ia menuturkan, salah satu bukti pemerintah tidak konsisten membangun swasembada pangan ialah banyaknya lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan industri. Lahan pertanian dinilai tidak lagi menjadi prioritas. 
 
“Seperti sekarang ini kita tahu bahwa program Meikarta itu menghabisi lahan pertanian produktif kita. Sesuai UU harusnya tanah produktif tidak alihfungsikan. Regulasi tata ruangnya sudah ada, tetapi banyak sekali dilanggar pemerintah,” sambungnya.
 
Menurutnya, seharusnya pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki luas lahan pertanian terbatas, namun mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya.

“Jadi, ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda, ada daerah yang hanya berjarak 15 km dari ibukota namun tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan,” terangnya.
 
Di sisi lain, ia melanjutkan, pemerintah masih saja selalu beriorientasi pada impor pangan. Disaat petani mau panen, selalu saja muncul kebijakan impor. “Nah, ini yang harus dihindari agar petani tetap melakukan usahanya di bidang pertanian dan mengusahakan pertaniannya menjadi komoditi yang swasembada,” tambah politikus dapil Jawa Timur I ini.
 
“Belum lagi, SDM nya kurang dibinah dan seolah-olah dibiarkan beralih ke profesi lain. Jadi, hal-hal ini pemerintah harus ada satu ketegasan untuk memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan swasembada pangan,” tandas Bambang Haryo.(adv/jpnn)


BACA JUGA

Sabtu, 21 Oktober 2017 11:08

GEGER..!! Ketua DPRD Tewas, Diduga Ditikam Istri Ketiga

KOLAKA- Inilah nasib naas Musakkir Sarira. Pria yang juga  Ketua DPRD Kolaka ini kabarnya tewas…

Jumat, 20 Oktober 2017 19:05

Sistem Jaminan Sosial, Ide Mega, Dinikmati Jokowi

Banyak hal dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi tak semuanya dimulai dari nol. Wakil…

Jumat, 20 Oktober 2017 18:59

Mendagri: Daerah Wajib Buka Posko Cetak e-KTP

Agar persoalan administrasi kependudukan tuntas pada akhir tahun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo…

Jumat, 20 Oktober 2017 18:50

AWAS! Narkoba Kini Sasar Balita

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai pada tahap benar-benar mengkhawatirkan.…

Kamis, 19 Oktober 2017 10:51

NGGA PENTING..!! Segera Akhiri Polemik Pidato Anies

JAKARTA – Kontroversi seputar kata-kata pribumi dalam pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan…

Kamis, 19 Oktober 2017 10:42
Polemik Densus Tipikor

JK Tak Setuju, Polri Jalan Terus

JAKARTA –  Walau Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) menyatakan tidak setuju jika Polri…

Kamis, 19 Oktober 2017 10:38

Najwa Shihab Gagal Jadi Mensos?

JAKARTA- Arus yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk memilih warga Nahdatul Ulama (NU) untuk menjadi…

Rabu, 18 Oktober 2017 16:27

Anies Bisa Jadi Lawan Jokowi di Pilpres 2019

Beberapa hari setelah dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta, nama Anies terus dikaitkan dengan Pilpres…

Rabu, 18 Oktober 2017 10:10

Jokowi Sebut Medsos Sangat Kejam

CILAWU – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat koordinasi Pesantren Muhammadiyah se-Indonesia…

Rabu, 18 Oktober 2017 09:13

Bangun Lapas Khusus Bandar

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .