MANAGED BY:
MINGGU
25 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Rabu, 11 Oktober 2017 11:36
Pemerintah Tak Serius Wujudkan Swasembada Pangan

PROKAL.CO, Pemerintah tak serius dan konsisten mewujudkan swasembada pangan. Sudah 3 tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan masih jauh dari harapan. Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menyatakan, program swasembada 11 komoditas pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi tak berjalan sesuai harapan. 

Hal itu diungkapkannya saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik – Lamongan di Gedung DPR RI, Senayan, kemarin. Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga, Anggota Komisi IV Endro Hermono Anggota Komisi VII Harry Poernomo dan Anggota Komisi VI Khilmi.
 
“Swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal. Namun, sampai saat ini, 3 tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan belum juga terwujud. Parahnya, beberapa waktu lalu kita harus impor garam,” ungkap Bambang Haryo.
 
Ia menuturkan, salah satu bukti pemerintah tidak konsisten membangun swasembada pangan ialah banyaknya lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan industri. Lahan pertanian dinilai tidak lagi menjadi prioritas. 
 
“Seperti sekarang ini kita tahu bahwa program Meikarta itu menghabisi lahan pertanian produktif kita. Sesuai UU harusnya tanah produktif tidak alihfungsikan. Regulasi tata ruangnya sudah ada, tetapi banyak sekali dilanggar pemerintah,” sambungnya.
 
Menurutnya, seharusnya pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki luas lahan pertanian terbatas, namun mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya.

“Jadi, ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda, ada daerah yang hanya berjarak 15 km dari ibukota namun tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan,” terangnya.
 
Di sisi lain, ia melanjutkan, pemerintah masih saja selalu beriorientasi pada impor pangan. Disaat petani mau panen, selalu saja muncul kebijakan impor. “Nah, ini yang harus dihindari agar petani tetap melakukan usahanya di bidang pertanian dan mengusahakan pertaniannya menjadi komoditi yang swasembada,” tambah politikus dapil Jawa Timur I ini.
 
“Belum lagi, SDM nya kurang dibinah dan seolah-olah dibiarkan beralih ke profesi lain. Jadi, hal-hal ini pemerintah harus ada satu ketegasan untuk memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan swasembada pangan,” tandas Bambang Haryo.(adv/jpnn)


BACA JUGA

Sabtu, 24 Februari 2018 12:41

WANITA PADA GEGER..!! Ditemukan Kutang Berbahan Aneh

PADANGPARIAMAN-  Belum lagi terpecahkan penemuan cairan aneh berbungkus plastik di dalam bra alias…

Sabtu, 24 Februari 2018 12:26

AHY-Gatot Cawapres Potensial

DEKLARASI Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres PDI Perjuangan (PDIP) akan diikuti manuver partai-partai…

Sabtu, 24 Februari 2018 11:10

PDIP Usung Jokowi Lagi, PKS-Gerindra Tak Gentar

JAKARTA- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra mengaku tak gentar menghadapi Joko Widodo. Terlebih,…

Sabtu, 24 Februari 2018 11:07

Satuan Tempur Baru di Indonesia Timur

JAKARTA – Mabes TNI memastikan akan menambah satuan baru, baik matra darat, laut, maupun udara,…

Jumat, 23 Februari 2018 13:02

Setnov "Nyanyi" Ganjar Pranowo Terima USD 500 Ribu

Setya Novanto (Setnov) "bernyanyi" keras di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2). Mantan ketua DPR…

Jumat, 23 Februari 2018 12:51

Jokowi Dipastikan Hadiri Rakernas PDIP di Bali

Di sela-sela jadwal padat dalam kunjungan kerjanya di Bali, hari ini (23/2), Presiden Joko Widodo dipastikan…

Jumat, 23 Februari 2018 12:45

Lega, Tunjangan Guru Besar Belum akan Dihapus

Sempat jadi polemik, akhirnya kabar melegakan datang juga untuk 3.800 lebih guru besar alias…

Jumat, 23 Februari 2018 12:39

Jamin Aman, Rumah Novel Baswedan Dipantau Tiap Hari

Tak ingin peristiwa penyerang terhadap Novel Baswedan terulang, kediaman penyidik senior di…

Kamis, 22 Februari 2018 19:56

Bamsoet : Tak Perlu Perppu MD3

Di tengah pro-kontra lahirnya Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Ketua Dewan Perwakilan…

Kamis, 22 Februari 2018 19:56
BREAKING NEWS

WASPADALAH, Napi Teroris Tembus 600 Orang 

  JAKARTA – Indonesia serius melakukan pencegahan aksi radikalisme dan terorisme. Terbukti,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .