MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Sabtu, 30 September 2017 07:57
Amunisi Pencitraan

PROKAL.CO, HAMPIR  seperempat Mei 2015 adalah bulan yang tak biasa bagi Muhammad Sulaiman. Dia berada ratusan kilometer dari rumahnya di Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kukar itu sedang mengelilingi kecamatan terjauh kabupaten, Tabang.

Sulaiman bekerja untuk sebuah lembaga survei nasional. Diupah Rp 2 juta, pemuda 25 tahun itu mengelilingi dua desa, Ritan Baru dan Ritan Lama. Di tangannya, 50 kuesioner harus diisi lewat wawancara warga.

Angket itu terdiri dari dua lembar yang memuat 100 pertanyaan. Sulaiman bertugas menemui responden acak dengan jarak terdekat empat rumah. Pertanyaan yang dia ajukan seputar popularitas dan elektabilitas sejumlah calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2015. Begitu wawancara berdurasi 15 menit untuk setiap responden kelar, sebuah pulpen cantik diberi sebagai cendera mata. 

“Upahnya sesuai untuk mahasiswa,” terang Sulaiman kepada Kaltim Post. Meski begitu, dia mengakui peluang untuk memanipulasi hasil survei terbuka lebar. Di periode berbeda, menurutnya, beberapa pekerja survei dilaporkan mengisi sendiri kuesioner. Mereka cukup mendatangi ketua RT dan menyalin fotokopi KTP warga. Setelah kolom biodata terisi, wawancara abal-abal pun berjalan. Bisa ditebak, angket yang dikirim akan menggali lubang ketidakakuratan hasil survei.

Padahal membiayai survei bukan murah. Seorang kandidat gubernur mengakui, ongkos sekali survei mencapai Rp 250 juta. Sebanyak sekitar 400 responden yang tersebar di berbagai daerah di Kaltim. Sebagai alat evaluasi ilmiah yang paling diandalkan, survei biasanya berjalan tiga bulan sekali. Dalam sebuah perhelatan, jajak pendapat itu diadakan sekitar empat kali sehingga total biaya menjadi Rp 1 miliar.

Survei adalah paket yang tak terpisahkan dari jasa konsultan politik. Dia menjadi item penting dalam daftar belanja tim sukses. Para konsultan yang membawa resep kemenangan kebanyakan dari Jakarta. Perwakilan konsultan politik yang ditemui Kaltim Post mengakui, tarif pendampingan sekitar Rp 3 miliar. Kalau menang pilkada, dapat bonus Rp 3 miliar lagi. Konsultan, menurut sumber tadi, bertugas merancang strategi pemenangan. Mereka mengalokasikan belanja politik sekaligus menggandeng lembaga survei.

Hasil survei penting bagi para kandidat. Nilai yang bagus akan menggoda minat calon partai pengusung. Modal penting dalam mencari perahu sebelum KPU memasang janur kuning para pasangan saat tahap penetapan, Februari tahun depan.

Survei dengan hasil yang memuaskan berkelindan mesra dengan pencitraan. Bukan rahasia bahwa para kandidat wajib bersolek muka demi meraup simpati pemilik suara. Seturut dengan belanja iklan di media konvensional, gerak para kandidat di media sosial tak ketinggalan. Tentu saja tidak gratis. Dalam rapat tim pemenangan yang diikuti Kaltim Post, tersebutlah angka Rp 540 juta sebagai pelurunya.

Pilgub 2018 diyakini menjadi pemilu pertama di Kaltim yang sangat dipengaruhi dunia maya. Pada pemilihan terakhir, media sosial terutama Facebook tidak banyak dilirik. Jangkauannya masih rendah.

Data itu berubah hanya dalam dua tahun. Aplikasi Facebook Ads menyajikan angka pengguna. Jumlah akun Facebook di Kaltim sudah menembus 1,8 juta atau 57 persen dari 3,5 juta penduduk Kaltim. Paling besar adalah Samarinda dengan 700 ribu akun. Balikpapan mengekor dengan 450 ribu akun. Sisanya tersebar di delapan kabupaten/kota.

Adi Chandra, penggiat media sosial di Samarinda, membeberkan cara kerja dunia maya. Untuk membangun halaman penggemar di Facebook, kata dia, perlu membakar uang sampai Rp 250 juta. Abu dari rupiah itu bisa merangkul hingga 100 ribu akun di Kaltim. Mereka kemudian menjadi target kampanye. Jika ditambah konten berupa video, foto, dan artikel tentang figur, lulusan Universitas Telkom, Bandung, itu menulis Rp 500 juta untuk biaya sepuluh bulan.

Adi mengajak Kaltim Post menemui pemain media sosial yang disokong seorang bakal calon gubernur. Mereka berdelapan memegang peran berbeda. Dua orang adalah pengelola akun, sisanya bertugas mendesain grafis, mengumpulkan bahan, dan mengelola isu.

Kelompok itu bekerja di mana saja. Kantor virtual mereka adalah sebuah grup di aplikasi percakapan Telegram. Nama grup itu; KT 1. Para pekerja dunia maya itu sama-sama tidak berkenan menulis identitas mereka. Diwawancarai di sebuah kedai di Samarinda Utara, mereka mengaku hanya menyebarkan konten positif.

“Kami bukan makhluk sejenis Saracen (kelompok penyebar hoax yang ditangkap kepolisian),” pasti pengelola akun yang berusia 28 tahun itu. Dia mengaku menerima luncuran dana operasional dari tim pemenangan.

“Semua dana ditransfer lewat transaksi internet,” jelasnya seraya menunjukkan halaman-halaman di bawah pengelolaannya. “Kami juga tak mau ditemui klien karena kami punya pekerjaan di tempat lain,” imbuhnya.

KUALITAS, ELEKTABILITAS, ISI TAS

Ketika menjadi mahasiswa, Muhammad Sulaiman pernah direkrut sebagai saksi pilkada. Hari pencoblosan pada 2015, pemuda dari Kukar itu memasang mata di sebuah tempat pemungutan suara (TPS) di Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong. Keringatnya dibayar Rp 150 ribu setelah formulir saksi dikumpulkan kepada koordinator saksi kecamatan setempat.

Pada pemungutan suara tahun depan, diperkirakan terdapat 7.260 TPS di Kaltim. Untuk menjaga semua bilik suara, seorang calon harus mengeluarkan Rp 1,1 miliar sebagai honor saksi. Sebagian besar saksi merupakan bagian dari jaringan besar tim akar rumput kandidat.

Pada masa kampanye, ongkos membiayai tim lapisan bawah itu ikut mahal. Mereka disebut relawan, kendati tak rela-rela amat karena menerima bayaran. Pembiayaan untuk 5.596 anggota tim memerlukan Rp 9,9 miliar.

Belanja politik di Pilgub Kaltim yang menembus Rp 89,5 miliar jelas bukan uang receh. Itu cukup membiayai 200 mahasiswa di fakultas kedokteran ternama, dari masuk kuliah sampai lulus. Dia setara dengan biaya membangun gudang pustaka sekelas yang dimiliki Universitas Indonesia di Depok. Sangat cukup pula membangun tiga rumah sakit pratama.

Namun demikian, ongkos politik yang kian tinggi tidak serta-merta salah kandidat. Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Lutfi Wahyudi, mengatakan bahwa keadaan masyarakat ikut mendukung.

Sistem politik di Indonesia, kata dia, masih menganut mazhab politik biaya tinggi. Stigma sebagian masyarakat yang mencoblos karena menerima bayaran memaksa kandidat memenuhi keinginan itu. “Di sisi lain, money politic sulit dibuktikan. Kalaupun terbukti, hukumannya tidak menimbulkan efek jera,” lanjutnya.

Alasan kandidat menjalankan operasi politik uang juga sederhana. Jika lawan menggunakan cara itu, kenapa tidak diikuti? Lingkaran hitam itu berkelindan tanpa henti sepanjang masyarakat masih menerima politik uang. Kandidat yang terbaik versi masyarakat akhirnya menang. “Yang terbaik itu bisa berarti kualitas, elektabilitas, atau hanya isi tas,” jelas dia. Kalimat itu Lutfi kutip dari pernyataan seorang tokoh politik terkemuka di Kaltim. (fel/rom/k18)


BACA JUGA

Senin, 11 Desember 2017 09:25

Vonis Tumpul para Koruptor

Korupsi serupa sampar yang tak kunjung memberi waras. Efek jera dari putusan peradilan nyatanya tak…

Senin, 11 Desember 2017 09:22

Alat Bukti Belum Bisa Membawa Keyakinan

RASUAH tak mungkin berdiri sendiri. Namun, tak sedikit kasus yang bergulir ke meja hijau hanya menyajikan…

Senin, 11 Desember 2017 08:35

Berebut Rekomendasi Jelang Pendaftaran

Konstelasi politik jelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU) 2018 mulai menghangat.…

Kamis, 07 Desember 2017 07:33

Masih Ada yang Tinggal di Lereng Gunung

TANA PASER – Lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Pasero, RT 05, Desa Kerang Dayu, Kecamatan…

Kamis, 07 Desember 2017 07:31

Masuk Radar Kejaksaan

TANA PASER – Proyek pembangunan rumah untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Pasero, RT…

Kamis, 07 Desember 2017 07:30

Kades: Warga Sudah Huni Rumah Adat

PROTES warga terhadap kondisi rumah dari proyek Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pemberdayaan Komunitas…

Rabu, 06 Desember 2017 07:45

Nasib Kesultanan Paser di Zaman Sekarang

Sejarah panjang Kerajaan Paser telah berakhir 1906 silam. Setelah Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…

Rabu, 06 Desember 2017 07:39

Ini Riwayat Sultan Terakhir Kerajaan Paser

KEPEMIMPINAN sultan terakhir (kesebelas) jatuh pada masa pemerintahan Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…

Kamis, 30 November 2017 07:40

Fokus Infrastruktur Dasar

Defisit anggaran pemerintah daerah belum berakhir. Ini membuat pejabat Pemkab Kutai Timur (Kutim) adu…

Kamis, 30 November 2017 07:38

Mahyunadi: Perhatikan Utang

LEGISLATOR mendukung program Pemkab di APBD Kutim 2018. Tapi, penyelenggara anggaran diwanti-wanti agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .