MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Sabtu, 30 September 2017 07:46
Lagi, Empat OPD Digeledah
Tim KPK menggeledah empat OPD.

PROKAL.CO, PENGGELEDAHAN  tim KPK di Tenggarong berlanjut. Kemarin (29/9) penggeledahan dilakukan di empat organisasi perangkat daerah (OPD) di Kukar. Yaitu, Dinas Sosial (Dissos), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Diduga petugas mencari dokumen terkait kasus yang menyeret Bupati Kukar Rita Widyasari. Penggeledahan berlangsung 11 jam.

Dengan pengawalan ketat kepolisian, penggeledahan dimulai pukul 09.30 Wita. Dari informasi yang dihimpun Kaltim Post, petugas komisi antirasuah memeriksa seluruh ruangan di empat OPD tersebut. Aktivitas pegawai dihentikan selama pemeriksaan berlangsung.

Kepada media ini, Kepala Bappeda Kukar Wiyono mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, seluruh ruangan bidang di kantornya turut diperiksa. “Semua ruangan diperiksa. Ada empat bidang ditambah ruang saya dan sekretaris, berarti ada enam ruangan yang diperiksa,” papar Wiyono.

Dia mengaku tak tahu apa saja yang dicari pihak KPK. Namun, dalam proses tersebut, pihaknya hanya melakukan pendampingan. Terutama terkait dokumen yang dicari. “Katanya memang mencari dokumen yang berhubungan dengan kasus yang ditangani. Tapi sepertinya tidak ada ditemukan,” tambah Wiyono. Pihaknya siap jika diminta untuk membantu proses pemeriksaan. “Kami sangat mendukung dan kooperatif,” tegasnya.

Dalam proses penggeledahan, petugas KPK sempat meminta pegawai untuk mengumpulkan ponsel mereka. Proses pemeriksaan selesai sekitar pukul 21.00 Wita. Sementara itu, mobil pribadi milik Rita Widyasari yang sempat diamankan tampak tak terlihat lagi di Mapolres Kukar. Mobil tersebut disebut-sebut telah dibawa oleh tim KPK menuju Rupbasan Kelas I Samarinda untuk dititipkan.

Keempat mobil itu adalah Hummer H3 dengan nomor polisi KT 7 RW, Land Cruiser Cygnus berpelat nomor KT 1408 CS, Toyota Vellfire bernomor polisi KT 7 KK, serta Ford Everest berpelat nomor KT 168 CK.  Deretan mobil tersebut diduga dimiliki Rita, namun menggunakan nama orang lain.

Sebelumnya, kasus korupsi yang menimpa Rita Widyasari semakin terang benderang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan penetapan tersangka terhadap bupati perempuan pertama di Kaltim itu, Jumat (28/9).

Rita disangka menerima suap dan gratifikasi. Bersamanya, ditetapkan dua tersangka lain yaitu komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, dan Hery Susanto Gun alias Abun selaku direktur utama PT Sawit Golden Prima (SGP).

Dalam konferensi pers di press room KPK, Jumat (28/9), Abun disebut berperan sebagai pemberi suap. Abun diduga memberikan uang senilai Rp 6 miliar kepada bupati perempuan pertama di Kaltim itu.

Rupiah tersebut diduga untuk melancarkan pemberian izin lokasi untuk alih fungsi hutan di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar. Itu untuk dijadikan areal lahan kebun sawit PT SGP. Suap diduga diterima sekitar Juli hingga Agustus 2010, tahun pertama periode awal Rita menjabat bupati Kukar.

Dalam jumpa pers yang dipimpin Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tersebut juga diungkap peran Khairudin dalam kasus ini. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim itu diduga turut membantu Rita dalam menerima gratifikasi. “Mereka bersama-sama diduga menerima gratifikasi berupa uang senilai USD 775 ribu atau setara Rp 6,9 miliar,” ujar Basaria.

Uang tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar (Kukar) selama Rita menjabat (2010–2017). Namun, Basaria belum bisa membeber daftar proyek yang dimaksud. Dari dua kasus yang berbeda itu, artinya Rita disebut-sebut mengantongi Rp 12,9 miliar. Namun, dari gratifikasi itu, belum diketahui jumlah rupiah yang diterima Khairudin.

Dengan demikian, KPK menjerat Rita dalam dua kasus sekaligus. Yakni, suap dan gratifikasi. Untuk perkara suap, Rita diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dalam perkara gratifikasi, bupati yang memiliki harta kekayaan Rp 236,7 miliar pada 29 Juni 2015 itu dijerat Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal itu juga disangkakan kepada Khairudin. Sementara itu, Abun disangka Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. (qi/rom/k8)


BACA JUGA

Senin, 11 Desember 2017 09:25

Vonis Tumpul para Koruptor

Korupsi serupa sampar yang tak kunjung memberi waras. Efek jera dari putusan peradilan nyatanya tak…

Senin, 11 Desember 2017 09:22

Alat Bukti Belum Bisa Membawa Keyakinan

RASUAH tak mungkin berdiri sendiri. Namun, tak sedikit kasus yang bergulir ke meja hijau hanya menyajikan…

Senin, 11 Desember 2017 08:35

Berebut Rekomendasi Jelang Pendaftaran

Konstelasi politik jelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Penajam Paser Utara (PPU) 2018 mulai menghangat.…

Kamis, 07 Desember 2017 07:33

Masih Ada yang Tinggal di Lereng Gunung

TANA PASER – Lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Pasero, RT 05, Desa Kerang Dayu, Kecamatan…

Kamis, 07 Desember 2017 07:31

Masuk Radar Kejaksaan

TANA PASER – Proyek pembangunan rumah untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Pasero, RT…

Kamis, 07 Desember 2017 07:30

Kades: Warga Sudah Huni Rumah Adat

PROTES warga terhadap kondisi rumah dari proyek Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pemberdayaan Komunitas…

Rabu, 06 Desember 2017 07:45

Nasib Kesultanan Paser di Zaman Sekarang

Sejarah panjang Kerajaan Paser telah berakhir 1906 silam. Setelah Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…

Rabu, 06 Desember 2017 07:39

Ini Riwayat Sultan Terakhir Kerajaan Paser

KEPEMIMPINAN sultan terakhir (kesebelas) jatuh pada masa pemerintahan Pangeran Mangku Jaya Kesuma gelar…

Kamis, 30 November 2017 07:40

Fokus Infrastruktur Dasar

Defisit anggaran pemerintah daerah belum berakhir. Ini membuat pejabat Pemkab Kutai Timur (Kutim) adu…

Kamis, 30 November 2017 07:38

Mahyunadi: Perhatikan Utang

LEGISLATOR mendukung program Pemkab di APBD Kutim 2018. Tapi, penyelenggara anggaran diwanti-wanti agar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .