MANAGED BY:
MINGGU
22 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Sabtu, 30 September 2017 07:46
Lagi, Empat OPD Digeledah
Tim KPK menggeledah empat OPD.

PROKAL.CO, PENGGELEDAHAN  tim KPK di Tenggarong berlanjut. Kemarin (29/9) penggeledahan dilakukan di empat organisasi perangkat daerah (OPD) di Kukar. Yaitu, Dinas Sosial (Dissos), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Diduga petugas mencari dokumen terkait kasus yang menyeret Bupati Kukar Rita Widyasari. Penggeledahan berlangsung 11 jam.

Dengan pengawalan ketat kepolisian, penggeledahan dimulai pukul 09.30 Wita. Dari informasi yang dihimpun Kaltim Post, petugas komisi antirasuah memeriksa seluruh ruangan di empat OPD tersebut. Aktivitas pegawai dihentikan selama pemeriksaan berlangsung.

Kepada media ini, Kepala Bappeda Kukar Wiyono mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, seluruh ruangan bidang di kantornya turut diperiksa. “Semua ruangan diperiksa. Ada empat bidang ditambah ruang saya dan sekretaris, berarti ada enam ruangan yang diperiksa,” papar Wiyono.

Dia mengaku tak tahu apa saja yang dicari pihak KPK. Namun, dalam proses tersebut, pihaknya hanya melakukan pendampingan. Terutama terkait dokumen yang dicari. “Katanya memang mencari dokumen yang berhubungan dengan kasus yang ditangani. Tapi sepertinya tidak ada ditemukan,” tambah Wiyono. Pihaknya siap jika diminta untuk membantu proses pemeriksaan. “Kami sangat mendukung dan kooperatif,” tegasnya.

Dalam proses penggeledahan, petugas KPK sempat meminta pegawai untuk mengumpulkan ponsel mereka. Proses pemeriksaan selesai sekitar pukul 21.00 Wita. Sementara itu, mobil pribadi milik Rita Widyasari yang sempat diamankan tampak tak terlihat lagi di Mapolres Kukar. Mobil tersebut disebut-sebut telah dibawa oleh tim KPK menuju Rupbasan Kelas I Samarinda untuk dititipkan.

Keempat mobil itu adalah Hummer H3 dengan nomor polisi KT 7 RW, Land Cruiser Cygnus berpelat nomor KT 1408 CS, Toyota Vellfire bernomor polisi KT 7 KK, serta Ford Everest berpelat nomor KT 168 CK.  Deretan mobil tersebut diduga dimiliki Rita, namun menggunakan nama orang lain.

Sebelumnya, kasus korupsi yang menimpa Rita Widyasari semakin terang benderang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan penetapan tersangka terhadap bupati perempuan pertama di Kaltim itu, Jumat (28/9).

Rita disangka menerima suap dan gratifikasi. Bersamanya, ditetapkan dua tersangka lain yaitu komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, dan Hery Susanto Gun alias Abun selaku direktur utama PT Sawit Golden Prima (SGP).

Dalam konferensi pers di press room KPK, Jumat (28/9), Abun disebut berperan sebagai pemberi suap. Abun diduga memberikan uang senilai Rp 6 miliar kepada bupati perempuan pertama di Kaltim itu.

Rupiah tersebut diduga untuk melancarkan pemberian izin lokasi untuk alih fungsi hutan di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar. Itu untuk dijadikan areal lahan kebun sawit PT SGP. Suap diduga diterima sekitar Juli hingga Agustus 2010, tahun pertama periode awal Rita menjabat bupati Kukar.

Dalam jumpa pers yang dipimpin Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tersebut juga diungkap peran Khairudin dalam kasus ini. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim itu diduga turut membantu Rita dalam menerima gratifikasi. “Mereka bersama-sama diduga menerima gratifikasi berupa uang senilai USD 775 ribu atau setara Rp 6,9 miliar,” ujar Basaria.

Uang tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar (Kukar) selama Rita menjabat (2010–2017). Namun, Basaria belum bisa membeber daftar proyek yang dimaksud. Dari dua kasus yang berbeda itu, artinya Rita disebut-sebut mengantongi Rp 12,9 miliar. Namun, dari gratifikasi itu, belum diketahui jumlah rupiah yang diterima Khairudin.

Dengan demikian, KPK menjerat Rita dalam dua kasus sekaligus. Yakni, suap dan gratifikasi. Untuk perkara suap, Rita diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dalam perkara gratifikasi, bupati yang memiliki harta kekayaan Rp 236,7 miliar pada 29 Juni 2015 itu dijerat Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal itu juga disangkakan kepada Khairudin. Sementara itu, Abun disangka Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. (qi/rom/k8)


BACA JUGA

Selasa, 10 Oktober 2017 09:06
Plus dan Minus Penggunaan Bahan Bakar Gas

Murah dari Premium, Ramah bagi Mesin

Gas mulai ramai dilirik pengendara di Balikpapan sebagai bahan bakar mobil. Sebagian besar adalah angkutan…

Selasa, 10 Oktober 2017 09:01

Pakai BBG, Lingkungan Diuntungkan

ADA 500 kendaraan di Balikpapan yang sudah mengonsumsi BBG. Baik mobil dinas maupun angkutan umum. Tahun…

Sabtu, 30 September 2017 07:57

Amunisi Pencitraan

HAMPIR  seperempat Mei 2015 adalah bulan yang tak biasa bagi Muhammad Sulaiman. Dia berada ratusan…

Jumat, 29 September 2017 08:20

Pembunuh yang Tak Pandang Bulu

Pada 2012, pelatih Persiba Balikpapan, Junaidi (47) meninggal dunia usai bermain bola pada laga eksibisi…

Jumat, 29 September 2017 08:17

Olahraga Tiga Kali Seminggu

OTOT jantung tak seperti otot tubuh yang bisa dibentuk dan semakin kuat dengan berbagai olahraga. Meski…

Jumat, 29 September 2017 08:15

Kuasai Cpr Selamatkan Pasien

PASIEN jantung kini bisa menggunakan jalur jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penyakit…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .