MANAGED BY:
SELASA
25 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 26 September 2017 09:43
Normalisasi Drainase
JADI MOMOK: Petugas mengevakuasi korban banjir di Jalan Beller, Balikpapan pada 29 Agustus lalu. (DOK/KP)

PROKAL.CO, SEBAGIAN besar responden hasil survei Tim Riset Kaltim Post tak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan. Sebaliknya, mereka menginginkan duit Rp 250 miliar itu dialihkan untuk proyek pengendalian banjir. Dari data survei, responden dominan memilih proyek pengendalian banjir menjadi prioritas, yakni 98 persen. Sedangkan 2 persen menyatakan tidak tahu.

Di DPRD Balikpapan, wacana menghentikan rencana pembangunan gedung baru berembus. Namun, masih menjadi pembicaraan yang tabu di kalangan anggota dewan. Sejauh ini, upaya menghentikan itu hanya disambut dengan mengganti desain gedung. Itu dilakukan untuk mengurangi jumlah mata anggaran yang telah ditetapkan Rp 250 miliar. Meski demikian, rencana perubahan desain juga masih tarik-ulur.

Menanggapi hasil survei Kaltim Post, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Nazaruddin menilai, pihaknya perlu melakukan musyawarah dengan semua fraksi. “Selama ini, PU (Dinas Pekerjaan Umum) tidak pernah memberikan angka pasti berapa sebenarnya yang diperlukan untuk penanganan banjir. Yang ada hanya proyek-proyek sementara. Padahal, kami ingin ada proyek multiyears (pengendalian banjir),” kata politikus Hanura itu, kemarin (25/9).

Menurut Nazaruddin, proyek penanganan banjir perlu dianggarkan dengan skema tahun jamak. Sehingga dewan fokus dalam setiap pembahasan APBD. Ada kepastian alokasi anggaran tiap tahunnya. “Menangani banjir jangan setengah-setengah. Kalau memang serius, solusinya penanganan banjir harus dianggarkan multiyears contract (MYC),” sarannya.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh tetap kukuh, gedung baru DPRD kembali masuk di APBD Perubahan 2017. Nilainya Rp 50 miliar. Dengan demikian, tahun ini anggaran proyek gedung bakal dikucurkan Rp 75 miliar. Sebab, pada APBD murni telah dianggarkan Rp 25 miliar. Meski demikian, ungkap dia, penanganan banjir tetap skala prioritas DPRD.

Dia menyebut, kondisi gedung DPRD saat ini jauh dari kata layak. Jadi perlu pembenahan agar dapat menunjang kinerja. “Kan bisa sama-sama kita lihat. Gedung sekarang kondisinya seperti apa. Satu ruangan untuk 13 orang. Kan tidak maksimal kinerja anggota dewan. Jadi yang benar adalah penanganan banjir dan lainnya tetap jalan. Gedung DPRD juga jalan,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan Farid Nurrahman mengatakan, penanganan banjir di Kota Minyak bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, memaksimalkan drainase. Termasuk normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Kedua, pembuatan rekayasa berupa sumur resapan. Hal ini bisa dilakukan di kawasan yang rawan banjir.

“Contoh seperti di Kabupaten Bandung dan Surabaya. Ada sumur resapan yang mampu mengurangi banjir. Sementara untuk pelebaran dan normalisasi Sungai Ampal memang jadi solusi. Tetapi bukan solusi permanen. Karena belum diketahui apakah dengan normalisasi tersebut banjir tidak akan terjadi lagi,” paparnya, kemarin.

Dia menilai, sumur resapan lebih efektif karena secara langsung air akan diserap tanah. Hal ini akan berdampak pada lama genangan yang terjadi di kawasan rawan banjir.

Apalagi banjir di Balikpapan, terang dia, lebih banyak terjadi karena faktor curah hujan yang tinggi. Selain itu, dalam kurun setahun terakhir, masa kering hampir tidak pernah terjadi dalam waktu lama. Balikpapan terus dibasahi. Meski demikian, dia mengakui, fenomena pengupasan lahan untuk perumahan dan permukiman juga memiliki peran.

“Ada tren pembangunan perumahan di kawasan utara Balikpapan. Memang ini sedikit banyak memiliki pengaruh. Namun, hal tersebut bukan penyebab utama. Tapi kondisi sekarang, Balikpapan selalu diguyur hujan yang volumenya tinggi. Maka perlu memanfaatkan drainase secara maksimal. Maka perlu dilakukan normalisasi. Sehingga bisa menekan terjadinya banjir,” paparnya.

Dikatakan, Balikpapan tidak krisis lahan terbuka hijau untuk resapan air. Secara tata ruang, dia melihat lahan serapan untuk air hujan masih luas. Namun yang menjadi masalah adalah pengelolaan air hujan. Bagaimana mengarahkan air yang turun ke drainase kemudian menuju laut. “Pasang surut air tidak terlalu berpengaruh. Jadi yang berperan adalah pengelolaan airnya,” sebut master dari Universitas Greenwich, London, Inggris, itu. (*/rdh/rom/k8)


BACA JUGA

Senin, 24 September 2018 09:38

Menjajal Megabus, Pesaing sang Legenda Greyhound

Dihubungkan jaringan jalan yang begitu panjang dari satu kota ke kota lain. Seluruh penjuru daratan…

Senin, 24 September 2018 09:23

Tak Ingin Bebani Warga, Minta Pemerintah Turunkan Harga

Dibanding daerah lain di Kaltim, Bontang dapat dikatakan lebih unggul dalam hal jaringan gas (jargas).…

Senin, 24 September 2018 09:20

Sudah Ditetapkan, Idris Geser Ferdian

PERLAHAN tapi pasti. Dukungan bagi Muhammad Idris sebagai kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)…

Minggu, 23 September 2018 12:55

Tuntaskan Proyek Peninggalan Gubernur

SAMARINDA - Restuardy Daud akhirnya resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim oleh Menteri…

Minggu, 23 September 2018 09:18

Modal Penting Menang Tandang

BANGKALAN – Kemenangan 2-1 berhasil diraih Borneo FC dalam lanjutan Liga 1 menantang Madura United…

Minggu, 23 September 2018 09:14

Paham Kultur, Tarif Progresif Hanya Mal Besar

SUKA ngemal? Berapa kali dalam seminggu? Dua, tiga, empat kali. Atau malah rutin tiap hari. Lantas,…

Minggu, 23 September 2018 09:10

Jadi Sumber Menggiurkan

PARKIR memang menjadi sumber pendapatan yang menggiurkan. Di mana saja. Samarinda juga. Retribusi parkir…

Minggu, 23 September 2018 09:04

Nadia, Keturunan Imigran Palestina yang Bangga Menjadi Chicagoans

Lahir dari keluarga imigran tak membuat Nadia merasa asing di Amerika Serikat (AS). Negeri itu telah…

Sabtu, 22 September 2018 01:42

AYO, BUNGKAM VIETNAM

KUALA LUMPUR  –  Timnas Indonesia U-16 memang baru menjalani satu laga di fase Grup…

Sabtu, 22 September 2018 01:41

Sembilan Caleg Dicoret

SAMARINDA  –   Sebanyak 709 calon anggota legislatif (caleg) berebut 55 kursi DPRD Kaltim…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .