MANAGED BY:
MINGGU
22 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 26 September 2017 09:43
Normalisasi Drainase
JADI MOMOK: Petugas mengevakuasi korban banjir di Jalan Beller, Balikpapan pada 29 Agustus lalu. (DOK/KP)

PROKAL.CO, SEBAGIAN besar responden hasil survei Tim Riset Kaltim Post tak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan. Sebaliknya, mereka menginginkan duit Rp 250 miliar itu dialihkan untuk proyek pengendalian banjir. Dari data survei, responden dominan memilih proyek pengendalian banjir menjadi prioritas, yakni 98 persen. Sedangkan 2 persen menyatakan tidak tahu.

Di DPRD Balikpapan, wacana menghentikan rencana pembangunan gedung baru berembus. Namun, masih menjadi pembicaraan yang tabu di kalangan anggota dewan. Sejauh ini, upaya menghentikan itu hanya disambut dengan mengganti desain gedung. Itu dilakukan untuk mengurangi jumlah mata anggaran yang telah ditetapkan Rp 250 miliar. Meski demikian, rencana perubahan desain juga masih tarik-ulur.

Menanggapi hasil survei Kaltim Post, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Nazaruddin menilai, pihaknya perlu melakukan musyawarah dengan semua fraksi. “Selama ini, PU (Dinas Pekerjaan Umum) tidak pernah memberikan angka pasti berapa sebenarnya yang diperlukan untuk penanganan banjir. Yang ada hanya proyek-proyek sementara. Padahal, kami ingin ada proyek multiyears (pengendalian banjir),” kata politikus Hanura itu, kemarin (25/9).

Menurut Nazaruddin, proyek penanganan banjir perlu dianggarkan dengan skema tahun jamak. Sehingga dewan fokus dalam setiap pembahasan APBD. Ada kepastian alokasi anggaran tiap tahunnya. “Menangani banjir jangan setengah-setengah. Kalau memang serius, solusinya penanganan banjir harus dianggarkan multiyears contract (MYC),” sarannya.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh tetap kukuh, gedung baru DPRD kembali masuk di APBD Perubahan 2017. Nilainya Rp 50 miliar. Dengan demikian, tahun ini anggaran proyek gedung bakal dikucurkan Rp 75 miliar. Sebab, pada APBD murni telah dianggarkan Rp 25 miliar. Meski demikian, ungkap dia, penanganan banjir tetap skala prioritas DPRD.

Dia menyebut, kondisi gedung DPRD saat ini jauh dari kata layak. Jadi perlu pembenahan agar dapat menunjang kinerja. “Kan bisa sama-sama kita lihat. Gedung sekarang kondisinya seperti apa. Satu ruangan untuk 13 orang. Kan tidak maksimal kinerja anggota dewan. Jadi yang benar adalah penanganan banjir dan lainnya tetap jalan. Gedung DPRD juga jalan,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan Farid Nurrahman mengatakan, penanganan banjir di Kota Minyak bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, memaksimalkan drainase. Termasuk normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Kedua, pembuatan rekayasa berupa sumur resapan. Hal ini bisa dilakukan di kawasan yang rawan banjir.

“Contoh seperti di Kabupaten Bandung dan Surabaya. Ada sumur resapan yang mampu mengurangi banjir. Sementara untuk pelebaran dan normalisasi Sungai Ampal memang jadi solusi. Tetapi bukan solusi permanen. Karena belum diketahui apakah dengan normalisasi tersebut banjir tidak akan terjadi lagi,” paparnya, kemarin.

Dia menilai, sumur resapan lebih efektif karena secara langsung air akan diserap tanah. Hal ini akan berdampak pada lama genangan yang terjadi di kawasan rawan banjir.

Apalagi banjir di Balikpapan, terang dia, lebih banyak terjadi karena faktor curah hujan yang tinggi. Selain itu, dalam kurun setahun terakhir, masa kering hampir tidak pernah terjadi dalam waktu lama. Balikpapan terus dibasahi. Meski demikian, dia mengakui, fenomena pengupasan lahan untuk perumahan dan permukiman juga memiliki peran.

“Ada tren pembangunan perumahan di kawasan utara Balikpapan. Memang ini sedikit banyak memiliki pengaruh. Namun, hal tersebut bukan penyebab utama. Tapi kondisi sekarang, Balikpapan selalu diguyur hujan yang volumenya tinggi. Maka perlu memanfaatkan drainase secara maksimal. Maka perlu dilakukan normalisasi. Sehingga bisa menekan terjadinya banjir,” paparnya.

Dikatakan, Balikpapan tidak krisis lahan terbuka hijau untuk resapan air. Secara tata ruang, dia melihat lahan serapan untuk air hujan masih luas. Namun yang menjadi masalah adalah pengelolaan air hujan. Bagaimana mengarahkan air yang turun ke drainase kemudian menuju laut. “Pasang surut air tidak terlalu berpengaruh. Jadi yang berperan adalah pengelolaan airnya,” sebut master dari Universitas Greenwich, London, Inggris, itu. (*/rdh/rom/k8)


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 09:29

Masih Tabu Bahas Tarif

SAMARINDA – Tarif pertama kali operasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menuai kontroversi. Banyak…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:28

Modal Sama Jelang Derby

PADANG – Modal sama menuju gelanggang derby. Mitra Kukar dan Borneo FC kemarin memetik kemenangan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:22

40 Tim Adu Taktik di Ajang Bergengsi

  SAMARINDA – Honda Developmental Basketball League (DBL) kembali lagi. Sepuluh tahun sudah…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:16

Terakhir Dibuat 1987, Perajinnya Tinggal Dua Keluarga

Dalam deretan kapal-kapal Nusantara, nama Padewakang masih kalah populer dibandingkan Pinisi. Siapa…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:11

Dipenjara Masih Bisa Mendua

PARA pria jomblo silakan iri dengan Bejo, bukan nama sebenarnya. Betapa tidak. Walau fisik terpenjara,…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:30
Tol Balikpapan-Samarinda yang Kemahalan

Terancam Ditinggal Pengguna Jalan

SAMARINDA – Tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang diprediksi bakal mencekik penggunanya…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:26

Bakar Barang Bukti Rp 400 Juta

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim berhasil mengungkap…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:23

Kenaikan Tiket Pesawat Masih Diterima Pasar

BALIKPAPAN – Rencana kenaikan tiket pesawat kelas ekonomi ditanggapi santai Angkasa Pura I Bandara…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:21

KPK Tanya Peran Khairudin ke Rita

JAKARTA – Untuk kali ketiga, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kutai…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:18
Jejak Badak Bercula Dua di Kaltim

Sekerabat Badak Sumatra, Tinggal 12 Ekor

Setelah gajah mungil, badak dipastikan hidup di Kaltim. Sebuah harta alam yang tak ternilai. Yang berarti,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .