MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 19 September 2017 09:31
3,5 Jam Jaang Bersaksi
Kontroversi Pungli TPK Palaran, Wali Kota Enggan Disalahkan
YAKIN BENAR: Syaharie Jaang menjadi saksi dalam kasus dugaan pungli TPK Palaran di PN Samarinda, kemarin. Setelah sidang, Jaang berdiskusi dengan jaksa penuntut umum. (SAIPUL ANWAR/KP)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Lagi, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menghindari tampil sendiri dalam kasus pungutan liar (pungli) di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda. Dalam sidang lanjutan pungli Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (KSU PDIB) di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda kemarin (18/9), wali kota kembali membawa anggotanya.

Dia memboyong tiga kepala dinas. Yakni, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda Abdullah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Ismansyah, dan Lujah Irang yang kini menjabat kepala Dinas Koperasi dan UKM Samarinda. Itu bukan pertama kali Jaang mengajak pejabat pemkot menghadapi kasus pungli di TPK Palaran.

Sebelumnya, pada Minggu (19/3), atau dua hari setelah Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri dan Polda Kaltim mengungkap kasus pungli, Jaang turut “menyeret” pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rilis di Balai Kota. Dia membantah terlibat dalam kasus ini. Mengingat sehari sebelumnya dia diperiksa di Mako Brimob Detasemen B Polda Kaltim.

Kembali ke persidangan. Jaang dan terdakwa Ketua KSU PDIB Hery Susanto (Abun) dan Nur Astiansyah, sekretaris PDIB, dipertemukan dalam satu ruangan. Wali kota bersaksi di PN Samarinda sekitar pukul 10.00 Wita.Persidangan selesai sekitar pukul 13.30 Wita atau 3,5 jam sidang tersebut berlangsung.

Sidang yang dipimpin majelis hakim AF Joko Sutrisno dengan anggota Henry Dunant dan Burhanuddin itu mencecar wali kota. Itu terkait terbitnya SK Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Bukuan, Palaran, atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda.

Surat itu masuk pada 24 November 2014. Sehari setelah masa jabatannya sebagai wali kota Samarinda pada periode pertama berakhir. Yakni, 23 November 2014. Kemudian, pada 24 Desember 2014 rapat final untuk menjalin kerja sama itu digelar. Hasilnya, terbitlah SK pengelolaan parkir otonom di lahan seluas 500 meter persegi menuju TPK Palaran, Februari 2015.

“Saya menandatangani karena sudah terpilih kembali,” tegas Jaang sambil mengulik dokumen yang dibawanya. Dia melanjutkan, SK telah melalui sejumlah tahapan. Mulai verifikasi lapangan oleh Dishub Samarinda. Setelah verifikasi itu usai, barulah Dispenda–kini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)–menyusun draf bersama bagian hukum Sekretariat Kota Samarinda. Setelah rampung, dokumen tersebut diteruskan ke sekretaris kota (sekkot).

“Jadi, posisi saya keluarkan SK setelah sudah final semua. Sudah dirapatkan, sudah ditinjau, dan secara administrasi dan prosedur sudah ada telaahnya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada,” beber Jaang.

Meski begitu, dia membenarkan, dasar penerbitan SK itu untuk mengatur agar parkir kontainer di Pelabuhan Peti Kemas tidak semrawut. Selain ada potensi pendapatan bagi kas daerah dari izin pengelolaan kantong parkir yang diberikan pemkot kepada KSU PDIB.

Tapi, di lapangan berbicara lain. Oknum KSU PDIB menyalahgunakan SK tersebut untuk memungut biaya masuk di pintu pelabuhan sebesar Rp 20 ribu untuk setiap truk kontainer. “SK yang ada (diterbitkan) bukan untuk melegalkan pungutan parkir di jalan. Tapi di tempat parkir. Itu semata untuk menata kelancaran lalu lintas,” ujarnya di hadapan ketua majelis hakim. Dia pun merunut asal permasalahan lahan tersebut.

Medio September 2012, akses menuju TPK Palaran belum klir dari masalah. Masih ada masalah lahan yang mengadang. “Lahan itu milik Abun,” katanya. Ketua DPD Demokrat Kaltim itu pun membeberkan, sebelumnya pada medio 2012 sempat ada beberapa warga yang menyoal ke Pemkot Samarinda. Terkait adanya pungli kepada truk kontainer yang melintasi akses tersebut. Serangkaian rapat untuk mencari titik temu dilakukan dan dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Nusyirwan Ismail.

 Namun, tidak kunjung menemukan titik temu. Apakah lahan dihibahkan ke pemerintah atau diganti rugi. Singkat kata, karena tidak kunjung mendapat titik temu muncul usulan dari KSU PDIB untuk mengelola kantong parkir yang disampaikan oleh pemohon bernama Ida Rusmaya dan Yohanes Kuleh.

“Tapi, saya tidak tahu detail karena masa jabatan saya dan wakil saat itu sudah habis,” tuturnya. Adapun pencabutan SK, sambung dia, dilakukan karena adanya operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Mabes Polri. “Tapi, secara proses dan tahapan dalam penerbitan SK itu tak ada masalah,” jelasnya.

Dalam sidang pekan lalu, Yohanes Kuleh yang disebut Jaang kemarin memberikan keterangan, dirinya mengundurkan diri pada September 2015. Pada 2010–2012 koperasi itu melayani simpan-pinjam. Lalu, pada 2012, pengelolaan retribusi parkir dikelola koperasi tersebut. Ada kerja sama dengan Abun selaku pemilik lahan. “Dia (Abun) bilang punya lahan yang dilewati tapi belum dibebaskan oleh pemerintah. Dia minta koperasi ada di sana untuk retribusi pungutan,” ucapnya.

Kuleh mengatakan, pada akhir 2012, Pemkot Samarinda yang diinisiasi Wakil Wali Kota Nusyirwan Ismail mempertanyakan kenapa ada pungutan. Kemudian, Abun diberikan opsi untuk melakukan hibah atau membebaskan lahan. “Setelah itu, saya tak tahu lagi. Pungutan tetap ada, sebab keputusan rapat saat itu tak mengatakan berhenti memungut,” katanya.

Kuleh menyebut, dasar koperasi ada di sana karena Abun menunjukkan surat tanahnya di sana. Menurut dia, sebelum koperasi masuk, sudah ada pos PDIB di lahan itu. Dia juga mengatakan, nominal pungutan itu muncul dari terdakwa Noor Asriansyah alias Elly, manajer Unit Pelabuhan Koperasi PDIB.

Sementara itu, Ketua Koperasi PDIB periode 2015 Ida Lismaya mengatakan, adanya pajak ke pemerintah saat dia menjabat. Sebab, kata dia, Abun selaku pemilik lahan meminta untuk mengurus perizinan. Ada syarat administrasi dari pemkot seperti sertifikat lahan, IMB, mapping parkir, advis lalu lintas dari Dinas Perhubungan, company profile, dan permohonan dari koperasi untuk melegalisasi parkir itu.

“Pada Desember 2015, saya dipanggil Bapenda untuk mempresentasikan usulan saya. Di sana ada Dishub juga,” katanya. Setelah pengurusan, pemkot cek ke lapangan. Abdullah, kepala Dishub Samarinda kala itu, ada di lapangan.

Ada beberapa catatan dari Dishub. Misalnya pematangan lahan, rambu lalu lintas, dan penerangan jalan. Kemudian, pajak berlaku sejak Mei tahun lalu. “Kesepakatan 50:50 itu tidak dirapatkan tapi hasil arahan Abun. Bayar Rp 20 ribu itu untuk biaya masuk ke lahan Abun,” tutur dia.

Kepala Disdukcapil Samarinda Abdullah yang kala itu kepala Dishub Samarinda angkat bicara. Menurut dia, yang dipungut itu mestinya di areal yang disyaratkan pemkot. Saat dia mengecek lokasi, advis yang dia keluarkan bukan untuk di badan jalan.

Kata dia, dulu ada tim supervisi yang memantau apakah SK itu sudah berlaku sesuai atau tidak. Ditanya hakim siapa yang punya jalan itu, dia menjawab dengan tegas milik pemkot. Alasannya jalan dicor pemerintah dari depan sampai masuk ke pelabuhan peti kemas. “Itu jalan kota menurut saya,” pungkas dia.

Selanjutnya, mantan kepala Bapenda Samarinda Antonius Lujah Irang bersaksi. Datangnya 25 persen dari pemkot itu, menurut dia, berdasarkan perda, bahwa 25 persen dari omzet. Apakah Bapenda mengecek detail apa saja dari pungutan itu, kata dia, tak ada pengecekan. Tapi, pihak koperasi yang mestinya menghitung. “Tidak mengecek detail, yang penting setoran masuk ke kas daerah,” katanya. (*/him/riz/rom/k8)


BACA JUGA

Rabu, 22 November 2017 09:56

Golkar Kaltim Masih Menimbang

SAMARINDA – Rumor Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Golkar setelah penahanan sang…

Rabu, 22 November 2017 09:47

Merpati Pengantar Narkoba

BERABAD-abad silam, hingga 1940-an, merpati merupakan hewan paling berjasa dalam jalur komunikasi warga.…

Selasa, 21 November 2017 09:28

Banjir Harapan dari Penanganan Banjir

Tujuh belas proyek penanganan banjir dikerjakan dalam waktu hampir bersamaan. Akibatnya, warga menghadapi…

Selasa, 21 November 2017 09:24

Menumpuk karena Anggaran Lambat

BERBAGAI cara diambil pemerintah untuk menangani banjir. Tiga belas proyek pembangunan drainase disiapkan…

Selasa, 21 November 2017 09:23

Polisi Tunggu Petunjuk Ahli

TENGGARONG – Insiden tenggelamnya operator ekskavator di lubang galian tambang di konsesi PT Mega…

Selasa, 21 November 2017 09:20

Belum Banyak Dermaga, Suatu Saat Bisa Berbelanja di Sogo

Samarinda punya bengawan yang sangat menawan. Potensi besar menyedot wisatawan di perairan Sungai Mahakam.  …

Selasa, 21 November 2017 09:17

Suami Terlalu Perkasa, Istri Menyerah

BANGUN pagi seperti menjadi kebiasaan yang sulit bagi Bedu–nama samaran. Sementara Karin–juga…

Senin, 20 November 2017 09:12

Operator Tenggelam di Lubang Tambang

TENGGARONG – Kecelakaan kerja lagi-lagi terjadi di area pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara…

Senin, 20 November 2017 09:08

Buka Rute Bergantung Daya Tarik Kota

SAMARINDA – Pengembangan rute internasional di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan…

Senin, 20 November 2017 09:07

Gagal Melobi Jokowi

PENAHANAN yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi akhir “pelarian” Ketua…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .