MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 18 September 2017 08:45
Guru Tak Bisa Dipidana

Lupakan Cara Lama Mendisiplinkan Siswa, PGRI Kerja Sama dengan Polri

PROKAL.CO, Di masa lalu, seorang guru sangat dihormati. Tangannya pun dicium. Namun beberapa waktu terakhir, respek itu menjadi pemandangan langka dan memudar.

IBRAHIM

MURID tak segan melawan, demikian pula orangtua murid. Murid dan orangtua terkadang ringan tangan hanya karena masalah sepele. Seperti yang dialami seorang guru di Makassar, Sulsel beberapa waktu lalu. Seorang guru dipukuli oleh orangtua siswa.

Orangtua memukul karena tidak terima anaknya didisiplinkan sang guru. Di tempat lain, seorang guru di Majalengka, Jawa Barat ditahan polisi layaknya pelaku kriminal. Hanya karena guru tersebut mencukur rambut siswanya yang panjang. Salah seorang siswa tidak terima kemudian melabrak.

Kasus berlanjut ke meja hijau. Guru tersebut didakwa Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang Perbuatan Diskriminasi terhadap Anak. Serta Pasal 80 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.  Atas dakwaan itu, guru tersebut dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.  

Tapi oleh Mahkamah Agung (MA), hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni. Hakim MA membebaskan guru tersebut karena mempunyai tugas mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang. Perbuatan atau tindakan tersebut tidak bisa dipidana karena bertujuan mendidik. Agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Putusan MA ini pun disambut antusias Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim. Sekretaris PGRI Kaltim Soetomo mengatakan, yurisprudensi MA yang menetapkan guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya merupakan keputusan bijak. Mengingat guru melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.

PGRI menyambut baik keputusan itu dan menjalin kerja sama dengan Polri. Isinya tentang perlindungan Hukum Profesi Guru. Termasuk pedoman kerja mengenai mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru. ”Jika ada permasalahan antara guru dengan siswa dalam ranah mendidik, maka harus diselesaikan melalui mekanisme internal. Melalui dewan kehormatan guru,” tegas Soetomo, kemarin (17/9).

Mekanisme itu, sebut dia, penting diterapkan. Karena sangat memprihatinkan apabila konflik guru dengan siswa dibiarkan hingga berujung tindakan kekerasan. Seperti memukuli guru atau menyeret. Menurutnya, hal itu sungguh merupakan perbuatan yang tidak terpuji, melampaui batas. Baik itu dari orangtua maupun siswa kepada para pendidik.

”Selama dalam ranah mendidik jangan langsung ke ranah hukum. Tapi jika sudah melakukan pelecehan seksual atau mengonsumsi narkoba itu bukan lagi wewenang dewan kehormatan guru. Sudah masuk pidana silakan laporkan ke kepolisian,” katanya.

Selama ini, tambah dia, tindakan kekerasan yang dilakukan orangtua maupun siswa kepada guru selalu berlindung di bawah Undang-Undang (UU) Nomor 32/2002 tentang Perlindungan Anak.

Padahal sanksi yang diberikan guru masih dalam kategori wajar. Siswanya nakal. Sementara guru sudah berulang kali memberikan nasihat. Namun tidak ditanggapi, maka sanksi lebih berat perlu diberikan agar siswa disiplin dan hormat kepada guru. ”Disiplin itu dilatih. Cubit atau jewer pelan kan masih wajar. Jangan ke sekolah marah-marah langsung perkarakan ke ranah hukum,” tuturnya.

Di Kaltim, khususnya Samarinda, sebut dia, sudah beberapa kali masalah tersebut terjadi. Namun bisa diredam. Masalah orangtua siswa dan guru bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. ”Nota kesepahaman sudah ada dengan Polres Samarinda. Di kabupaten/kota lain juga ada. Sekarang kami sedang merumuskan petunjuk teknis penanganannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Samarinda Abdul Rozak Fakhrudin menyebut, guru punya tugas pokok mendidik dan mengajar siswa. Artinya, guru punya tugas untuk membuat anak didik jadi lebih baik dari sebelumnya. Jika dalam menjalankan tugasnya menegakkan disiplin dengan cara memerahi anak, maka tidak bisa serta-merta dipidanakan. Meskipun cara-cara kekerasan tetap tidak bisa dibenarkan. Karena ada cara yang lebih halus dan lebih baik yang bisa terapkan.

”Saya sangat setuju guru dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dipidanakan. Tapi memang sekarang guru tidak bisa mendisiplinkan siswa dengan cara-cara lama seperti zaman dulu. Seperti disuruh ngepel dan kamar mandi, atau dijemur di lapangan, ada cara yang lebih baik,” tutur Rozak. Kepala SMA 3 Samarinda itu mencontohkan, di sekolah yang dia pimpin, metode sanksi yang diberikan kepada siswa diubah paradigmanya.

Misal siswa terlambat, maka sanksinya harus baca buku atau mengaji dua jam di masjid. Sehingga ada peran menyadarkan siswa terlebih dahulu. Kecuali anak sudah tidak bisa diatur. Tetap sering terlambat, maka orangtua dipanggil ke sekolah. Mereka ditanya apakah cocok anaknya sekolah di SMA 3. Bukan berarti langsung menggunakan cara kekerasan seperti memukul siswa. “Mendisplinkan siswa jangan terlalu keras, tetap harus ada batasannya,” sebutnya.

Dengan hukuman yang lebih mendidik, tambah dia, orangtua juga merasa senang. Itu berlaku di sekolah lain yang sudah menerapkan standar sanksi-sanksi yang diberikan kepada siswa apabila melakukan pelanggaran disiplin. Contoh konkret komitmen menjauhkan kekerasan di lingkungan sekolah bisa dilihat saat masa orientasi penerimaan siswa baru.

Angkatan lebih tinggi ditanamkan agar tidak merasa lebih hebat dari angkatan baru. Mereka sejak awal ditanamkan nilai-nilai kebersamaan. Sehingga tidak ada perbuatan perundungan antara kakak maupun adik kelas. Ada rasa saling menghormati antara guru, siswa, dan semua warga sekolah. Selain itu, lanjut dia, di SMA 3 diterapkan sistem pendekatan dan pengawasan siswa yang lebih komprehensif.

Seperti merajut kebhinekaan dengan berolahraga dan salat berjamaah. Hingga kebersamaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dalam grup ekstrakurikuler tidak ada pemisah angkatan. Semua satu komunitas.

Ditambah penguatan pendampingan secara optimal dari guru bimbingan konseling (BK). Tiap guru BK menangani minimal 150 siswa. Artinya tiap pergerakan selalu dipantau.

Bahkan dijalin komunikasi dalam pengawasan dengan wali kelas maupun guru mata pelajaran. Dia mencontohkan dalam kasus ketika siswa ingin keluar sekolah. Siswa minimal harus mengantongi tiga izin dalam bentuk tanda tangan. Pertama dari guru yang mengajar, wali kelas  atau guru BK, dan terakhir kepala sekolah. Itu pun masih harus diperiksa keasliannya oleh petugas keamanan di pintu gerbang.

“Bentuk pencegahan. Supaya tidak sembarangan keluar masuk sekolah. Sistem itu dibuat untuk meminimalisasi tindak in-disiplin siswa,” pungkasnya. (riz/k18)


BACA JUGA

Selasa, 21 November 2017 07:21

Bisa Jadi Yurisprudensi Baru

BANYAK kerancuan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Tata Usaha Negara (TUN)…

Senin, 20 November 2017 07:48

Tiga Tahun Lagi Rampung

Saat kota lain di Kaltim baru merintis sambungan jaringan gas, Bontang sudah lebih dulu berlari. Tiga…

Senin, 20 November 2017 07:39

Pendapatan Setara DPRD, AIDS/HIV Mengincar

Suasana malam itu, sekitar pukul 21.00 Wita terasa dingin. Hujan baru saja reda, terasa pas kalau mencoba…

Kamis, 16 November 2017 07:37

Sampah Meningkat, Petugas Tidak Seimbang

TANA PASER - Banjir tidak terlepas dari volume sampah yang dihasilkan suatu wilayah. Setiap tahun, penduduk…

Selasa, 14 November 2017 07:41

Tuan Rumah Di-deadline Maret

WAKIL Ketua IV KONI Kaltim Muslimin menilai, pembangunan venue demi menunjang pelaksanaan Porprov VI…

Senin, 06 November 2017 08:26

Solusi Macet Jalan di Tempat

Pada 2020, jumlah kendaraan bermotor di Samarinda diprediksi mencapai 893 ribu unit. Kondisi tersebut…

Senin, 06 November 2017 08:21

Pemkot Samarinda Siapkan Kereta Api, Tapi Kata Pengamat Lebih Cocok Ini...

TRANSPORTASI massal pada era modern sangat penting dan vital karena mendukung pengembangan kawasan.…

Senin, 06 November 2017 08:10

FOKUS TERBAGI, DEFISIT JADI TAMENG

PERBAIKAN dan penataan Perusahaan Daerah (Perusda) Balikpapan menjadi program unggulan pasangan Rizal…

Senin, 06 November 2017 08:07

Prioritas tetapi Tidak Tahun Ini

TARGET baru Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud untuk menuntaskan revisi Perda Perusda tahun…

Senin, 06 November 2017 08:05

Klaim Pernah Setor Rp 9 M

PERUSDA Balikpapan seperti tak pernah lepas dari kritik. Namun, seolah tak mau disalahkan, Direktur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .