MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

BALIKPAPAN

Kamis, 14 September 2017 08:46
Mediasi Lahan Tol Tanpa Hasil

BPN Konsinyasi 59 Bidang Trans AD ke PN

RAMPUNG TAHUN DEPAN: Terdiri dari lima seksi, Seksi 1 Tol Balsam di Km 13, Balikpapan Utara, mencatat progres pengerjaan paling meyakinkan. Lahan bebas mencapai 99,99 persen.(paksi sandang prabowo/kp)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Pembebasan lahan Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) masih terus berjalan. Berdasarkan data pejabat pembuat kebijakan (PPK) Tol Balsam, Seksi 5 menyisakan masalah pembebasan lahan terbanyak, dari keseluruhan area jalan bebas hambatan itu.

Progres lahan yang bebas baru sekitar 77,09 persen. Salah satu kendalanya, yakni sengketa lahan Trans AD sebanyak 59 bidang. Polemik lahan berlokasi di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Masalah lahan ini melibatkan 19 pihak. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan telah berupaya melakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa.

“Saat satgas melakukan pendataan, ternyata ada tumpang-tindih kepemilikan objek dari sisi administrasi. Total luasan 59 bidang ini sekitar 20,3 hektare dan total ganti rugi sebesar Rp 43 miliar yang terhitung berdasarkan sistem appraisal,” kata Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Balikpapan Irwansyah.

Pihaknya telah berusaha melakukan mediasi. Sayangnya, tak ada pihak yang bersedia sepakat. Mediasi kali pertama dilakukan sekitar pertengahan Juli. Proses mediasi ini juga sesuai dengan permintaan Pemprov Kaltim. Melalui arahan sekretaris daerah (sekda), dilakukan rapat perihal permasalahan lahan Tol Balsam. Khususnya Seksi 5, pada 30 Juni lalu.

Dari pembahasan itu, BPN diminta untuk segera melakukan mediasi terhadap lahan yang bersengketa. ”Sejauh ini, kami sudah lakukan mediasi terhadap 59 bidang selama tiga kali. Terakhir Rabu, 30 Agustus. Dalam pertemuan itu, sekitar 50 orang datang. Kami lakukan mediasi satu per satu,” sebutnya. Dia mengungkapkan, satu bidang bisa mengalami overlapping atau bersengketa dengan tiga sampai lima pihak.

Selama mediasi, ada pihak yang menawarkan jalan tengah. Yakni bagi dana ganti rugi dengan porsi 50:50. Namun, pihak lainnya justru keberatan dan yakin memiliki bukti kuat. Sehingga tidak menerima kesepakatan tersebut. Mediasi kala itu tak membuahkan hasil. Semua berkeberatan atas tawaran satu sama lain. Padahal proses mediasi sudah memakan waktu.

“Kalau masih tidak ada hasil seperti ini, mau tidak mau, kami gunakan Pasal 42. Yaitu menitipkan dana ganti rugi ke pengadilan atau konsinyasi. Alasannya, objek masih menjadi permasalahan sengketa kepemilikan. Jadi saya tegaskan, masalah bukan soal besaran ganti rugi. Terkait dana mereka tahu dan setuju saja. Pihak yang bersengketa juga kami jelaskan tentang konsinyasi,” ucapnya.

Padahal, kata Irwan, keseluruhan pihak yang bersengketa termasuk mudah untuk diundang mediasi. Urusan komunikasi pun mudah, mereka tidak ada yang menghindar. Namun, saat dilakukan mediasi tak ada pihak yang bisa berdamai. Sehingga, pihaknya sudah bertekad bulat untuk menitipkan sengketa lahan Tol Balsam ke pengadilan negeri (PN).

Terutama karena wewenangnya hanya sampai mediasi. Sisanya, PN yang akan memutuskan dengan melihat uji dokumen. BPN bisa jadi saksi dalam proses pengadilan itu.

Konsinyasi diatur dalam UU 2/ 2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan adanya konsinyasi, ganti kerugian dari pemerintah akan dititipkan melalui PN setempat. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 42. Bahwa konsinyasi berlaku bagi warga yang menolak ganti rugi sesuai hasil musyawarah.

”Saat ini kami sedang proses berkas tersebut untuk tahapan konsinyasi. Secepat mungkin kami serahkan ke pengadilan. Sebenarnya setelah menerima berkas tersebut, pengadilan tidak langsung melakukan penetapan. Mereka masih melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah,” ucapnya.

Namun, jika musyawarah ini ternyata masih buntu, Irwan mengatakan, PN akan melakukan persidangan untuk membuktikan mana pihak yang benar.

Mulai dari meninjau administrasi dan pembuktian alibi. Layaknya sidang perdata. Selain itu, proses konsinyasi di PN sudah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 3/ 2016. Di mana sesuai Pasal 13 ayat 1, pengadilan wajib memutus keberatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian paling lama 30 hari sejak perkara diregister di kepaniteraan PN.

”Jadi, prosesnya lebih istimewa, bagi pihak yang tidak puas bisa langsung ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tidak lagi melalui pengadilan tinggi. Hasilnya juga harus keluar selama 30 hari,” sebutnya. Irwan bercerita, tentu warga menginginkan proses ini tidak sampai ke pengadilan. Apalagi masing-masing pihak sudah mengetahui besaran dana ganti rugi. Namun sepanjang ada permasalahan, BPN tidak dapat memutuskan mana yang berhak menerima dan memiliki bukti kuat.

”Kami hanya pelaksana bukan hakim. Maka dari itu butuh lembaga hukum yang bertindak, panitia tidak punya hak menghalangi keputusan PN. Sedangkan BPN nantinya hanya akan memberikan surat sebagai bukti validasi pengambilan dana ganti rugi. Kalau ada perdamaian sebelum penetapan, tetap ada akta perdamaian,” terangnya.

Irwan menyebutkan, konsinyasi bukan sesuatu yang sakral atau luar biasa. Sebab, semua memang sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Konsinyasi bertujuan melakukan pemutusan hubungan antara pemilik surat dan tanah karena proyek tetap harus berjalan dan objek perlu eksekusi. ”Sehingga ketika berkas dititipkan ke PN, kemudian keluar penetapan maka putus hubungan keduanya. Kekuatan hukum surat gugur dan dinyatakan tidak berlaku. Ada pihak merasa lebih puas dengan putusan hakim agar jelas mana yang punya bukti sah dan memiliki kekuatan hukum,” pungkasnya.

Diketahui, pada Senin (11/9), Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melakukan peninjauan langsung Tol Balsam. Itu dilakukan beserta rombongan besar dari berbagai instansi demi memastikan pembebasan lahan tol selesai tepat waktu. ”Saya sudah turun langsung ke lapangan. Pembebasan lahan di jalan tol tidak ada masalah,” kata gubernur saat menggelar konferensi pers di Hotel Royal Suite Balikpapan, Senin (11/9).

”Kami sudah siapkan pengacara. Seksi I-V saya pastikan tidak ada kendala lagi. Jangan dipersoalkan lagi masalah lahan. Ingat ini proyek strategis nasional. Didukung langsung presiden,” tegasnya. (gel/riz/k15)


BACA JUGA

Jumat, 17 November 2017 08:03

Warga Binaan Diusulkan Dipindah ke Samarinda

BALIKPAPAN – Para petugas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Kota Minyak kewalahan…

Jumat, 17 November 2017 07:55

Septic Tank Jadi Taman Baca

TAMAN bacaan yang berada di Blok A, dekat dengan blok anak di Lapas Klas IIA Balikpapan menjadi tempat…

Jumat, 17 November 2017 07:54

WADUH..!! Ratusan Rumah Ibadah Rawan Digugat

BALIKPAPAN – Ratusan rumah ibadah di Balikpapan rawan digugat. Kementerian Agama (Kemenag) Balikpapan…

Jumat, 17 November 2017 07:51

Terancam Tak Digaji Enam Bulan

BALIKPAPAN – Pemkot bersama legislatif harus memastikan APBD 2018 harus sudah disepakati sebelum…

Jumat, 17 November 2017 07:50

Siswa Diajak Lawan Kejahatan Dunia Maya

BALIKPAPAN – Sebanyak 186 siswa SMK Pangeran Antasari Balikpapan diajak melawan kejahatan dunia…

Jumat, 17 November 2017 07:49

ADUH..!! Stadion Mewah Ini Rawan Terbengkalai

BALIKPAPAN – Pemkot harus bergerak cepat. Sebab, akhir tahun ini masa pemeliharaan bangunan utama…

Jumat, 17 November 2017 07:46

Diminta Jadi Lokasi Final Liga 2

KEMEGAHAN Stadion Batakan terbukti memiliki daya tarik. Stadion di Balikpapan Timur itu rupanya diminta…

Jumat, 17 November 2017 07:45

183 Laporan Masuk ORI

BALIKPAPAN – Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltim mencatat, sampai November…

Jumat, 17 November 2017 07:44

Mahasiswi Cantik, Pintar Cari Duit

BERSTATUS pelajar, bukan berarti harus melulu bergantung pada orangtua. Seperti Josephine Nathania Tjiang,…

Jumat, 17 November 2017 07:42

120 Nelayan Ganti Alat Tangkap

BALIKPAPAN – Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan berencana untuk mengganti alat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .