MANAGED BY:
KAMIS
18 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Rabu, 13 September 2017 07:23
Nilai Produksi Ekonomi Kreatif Bisa Rp 1.000 Triliun
-Triawan Munaf

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah memprediksi kontribusi ekonomi kreatif bisa menembus Rp 1.000 triliun tahun ini. Artinya, sektor tersebut setidaknya bisa tumbuh 8 persen dibandingkan proyeksi tahun lalu.

“Rata-rata, pertumbuhan ekonomi kreatif itu sebesar Rp 70 triliun setiap tahun. Jadi, kalau pertumbuhan Rp 70 triliun itu tercapai, dan saya yakin lebih, akhir 2017 ini akan didapat angka kontribusi Rp 1.000 triliun dari ekonomi kreatif kepada Produksi Domestik Bruto (PDB),” ucap Kepala Badan Kreatif Indonesia (Bekraf), Triawan Munaf di kantornya, Senin (11/9).

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi ekonomi kreatif pada 2015 lalu adalah Rp 852,24 triliun, atau sekitar 7,38 persen dari total PDB. Tiga sektor penyumbang terbesar ekonomi kreatif adalah kuliner sebesar 41,59 persen, diikuti fashion 18,15 persen, dan kriya 15,7 persen.

“Ada sektor-sektor yang sifatnya masih kecil tetapi kami jadikan prioritas. Seperti film, pengembang aplikasi dan game, serta musik,” ujarnya.

Menurut Triawan, ada beberapa kendala dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pertama, masalah pencatatan data di mana kontribusi ekonomi industri masih belum sepenuhnya ditangkap oleh BPS.

“Masih harus dilakukan revisi terhadap cara menghitung kontribusi ekonomi kreatif,” ujarnya.

Misalnya, di bidang musik, penghitungan kontribusi seharusnya tidak hanya berdasarkan penjualan kaset atau cakram padat (CD). Tetapi, harus mengikuti perkembangan zaman seperti berdasarkan pengunduhan lagu di aplikasi, hingga penyelenggaraan konser musik.  “Saya yakin, angka-angka yang sekarang ada di BPS itu sebetulnya bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Kemudian, Indonesia juga perlu membenahi dari sisi ekosistem di masing-masing subsektor ekonomi kreatif, misalnya di sektor pajak. Sejumlah aturan masih belum jelas dan tarif pajak penghasilan yang dikenakan masih terlalu tinggi. Di sisi lain, pemerintah telah melakukan relaksasi terhadap aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang bermanfaat bagi perkembangan industri perfilman.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagai tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X. Dalam beleid tersebut, pemerintah membuka industri perfilman untuk investor asing sebesar 100 persen.

“Sekarang investasi film telah dibuka untuk investor dalam negeri dan luar negeri. Itu yang diperlukan untuk membangun bioskop-bioskop dan kemampuan produksi dan juga distribusi,” ujarnya. (ant/man/k15)


BACA JUGA

Rabu, 17 Januari 2018 07:17

Kuliner Jadi Favorit Pemula

SAMARINDA - Perlambatan ekonomi Kaltim sejak 2013 lalu rupanya tak berlaku merata. Di level usaha mikro…

Rabu, 17 Januari 2018 07:14

Auto2000 Geber Program Undian

BALIKPAPAN - Beragamstrategi dijalankan diler untuk menggenjot penjualan unit roda empat tahun ini.…

Rabu, 17 Januari 2018 07:12

Mini University Cetak 359 Pengusaha Baru

SAMARINDA - Program Mini University yang dirintis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw-BI) Kaltim sejak…

Rabu, 17 Januari 2018 07:11

WIDIH..!! Konsumen Lebih Suka Beras Mahal

BALIKPAPAN - Isu kelangkaan beras medium di beberapa daerah diyakini tak berlaku di Balikpapan. Di Kota…

Rabu, 17 Januari 2018 07:09

Petani Kaltim Belum Juga Surplus

SAMARINDA - Sektor pertanian belum juga menjanjikan untuk Kaltim. Hal itu tergambar dari nilai tukar…

Rabu, 17 Januari 2018 07:07

Krisis Regenerasi, Produk Kalah Saing dengan Kain Cetak

Permukiman penenun sudah terbangun puluhan tahun lalu di Samarinda Seberang. Oleh pemerintah, kawasan…

Rabu, 17 Januari 2018 07:03

43 Persen Penjualan dari Produk Baru

MELUNCURNYA beberapa produk baru sepanjang tahun lalu ternyata sukses menjaga pertumbuhan pasar PT Astra…

Selasa, 16 Januari 2018 07:19

Moratorium Tak Ganggu Produksi Sawit

SAMARINDA - Tahun ini, Pemprov Kaltim menegaskan, moratorium penerbitan izin baru pertambangan, perkebunan,…

Selasa, 16 Januari 2018 07:16

India dan Tiongkok Masih Sasaran Utama

SAMARINDA - Selain dari sisi komoditas, Kaltim juga belum mampu mengubah sasaran utama ekspor. Sampai…

Selasa, 16 Januari 2018 07:13

BI: Aset Virtual Bakal Ganggu Sistem Pembayaran

FENOMENA mata uang virtual seperti Bitcoin dinilai semakin mengusik perekonomian. Bank Indonesia pun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .