MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Rabu, 13 September 2017 07:23
Nilai Produksi Ekonomi Kreatif Bisa Rp 1.000 Triliun
-Triawan Munaf

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah memprediksi kontribusi ekonomi kreatif bisa menembus Rp 1.000 triliun tahun ini. Artinya, sektor tersebut setidaknya bisa tumbuh 8 persen dibandingkan proyeksi tahun lalu.

“Rata-rata, pertumbuhan ekonomi kreatif itu sebesar Rp 70 triliun setiap tahun. Jadi, kalau pertumbuhan Rp 70 triliun itu tercapai, dan saya yakin lebih, akhir 2017 ini akan didapat angka kontribusi Rp 1.000 triliun dari ekonomi kreatif kepada Produksi Domestik Bruto (PDB),” ucap Kepala Badan Kreatif Indonesia (Bekraf), Triawan Munaf di kantornya, Senin (11/9).

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi ekonomi kreatif pada 2015 lalu adalah Rp 852,24 triliun, atau sekitar 7,38 persen dari total PDB. Tiga sektor penyumbang terbesar ekonomi kreatif adalah kuliner sebesar 41,59 persen, diikuti fashion 18,15 persen, dan kriya 15,7 persen.

“Ada sektor-sektor yang sifatnya masih kecil tetapi kami jadikan prioritas. Seperti film, pengembang aplikasi dan game, serta musik,” ujarnya.

Menurut Triawan, ada beberapa kendala dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pertama, masalah pencatatan data di mana kontribusi ekonomi industri masih belum sepenuhnya ditangkap oleh BPS.

“Masih harus dilakukan revisi terhadap cara menghitung kontribusi ekonomi kreatif,” ujarnya.

Misalnya, di bidang musik, penghitungan kontribusi seharusnya tidak hanya berdasarkan penjualan kaset atau cakram padat (CD). Tetapi, harus mengikuti perkembangan zaman seperti berdasarkan pengunduhan lagu di aplikasi, hingga penyelenggaraan konser musik.  “Saya yakin, angka-angka yang sekarang ada di BPS itu sebetulnya bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Kemudian, Indonesia juga perlu membenahi dari sisi ekosistem di masing-masing subsektor ekonomi kreatif, misalnya di sektor pajak. Sejumlah aturan masih belum jelas dan tarif pajak penghasilan yang dikenakan masih terlalu tinggi. Di sisi lain, pemerintah telah melakukan relaksasi terhadap aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang bermanfaat bagi perkembangan industri perfilman.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagai tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X. Dalam beleid tersebut, pemerintah membuka industri perfilman untuk investor asing sebesar 100 persen.

“Sekarang investasi film telah dibuka untuk investor dalam negeri dan luar negeri. Itu yang diperlukan untuk membangun bioskop-bioskop dan kemampuan produksi dan juga distribusi,” ujarnya. (ant/man/k15)


BACA JUGA

Kamis, 21 September 2017 06:57

Start-up Belum Terdata, BI Tetap Memantau

SAMARINDA – Kemunculan start-up di Benua Etam mewarnai geliat bisnis di daerah. Namun, hingga…

Kamis, 21 September 2017 06:56

NAH..!! Menteri ESDM Minta Cabut 600 Izin Tambang

JAKARTA - Izin tambang yang dianggap ilegal karena tak memenuhi kaidah clean on clear (CnC) terus diburu…

Kamis, 21 September 2017 06:53

Beri Peluang Swasta dengan Syarat “Uang Muka”

JAKARTA - Pemerintah bakal segera menelurkan aturan terkait Limited Concession Scheme (LCS) sebagai…

Kamis, 21 September 2017 06:52

Bauran Energi Terbarukan Sudah Lampaui Target

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan laporan kinerja terkait perkembangan…

Kamis, 21 September 2017 06:50

Uang Elektronik Mulai Tenar

ASOSIASI Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) melihat rencana Bank Indonesia (BI) terkait biaya isi ulang…

Kamis, 21 September 2017 06:48

Hanya 11 Persen Industri Punya Hak Paten

JAKARTA - Inovasi dalam dunia bisnis tengah menjadi fokus pengembangan dari pemerintah di berbagai sektor,…

Kamis, 21 September 2017 06:48

Petugas Pajak Kini Bisa Turun ke Lapangan Memeriksa

PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan…

Rabu, 20 September 2017 07:33

Tekan Biaya Logistik, Mesti Ada Tol Sungai

BALIKPAPAN – Kaltim harus mampu menekan biaya logistik yang terlalu tinggi. Terutama di daerah…

Rabu, 20 September 2017 07:27

Ekonomi Masih Bergantung Ekspor

SAMARINDA - Ekonomi Kaltim triwulan II 2017 tumbuh 3,6 persen year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan…

Rabu, 20 September 2017 07:25

Batu Bara Berpotensi Balik Menguat

SAMARINDA - Harga batu bara pada Selasa (19/9) melemah tipis 0,45 persen atau 0,40 poin di USD 87 per…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .