MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Selasa, 12 September 2017 19:23
Calon Kepala Daerah Tak Bisa Dijerat KPK

Kecuali Terjaring Operasi Tangkap Tangan

PROKAL.CO, PROKAL.CO, JAKARTA- Diwarnai debat internal DPR, KPK akhirnya menyetujui usulan Komisi III DPR calon kepala daerah 2018 yang sudah ditetapkan KPU pada Februari 2018 tidak akan diperiksa lembaga antirasuah jika terkait kasus korupsi.

Pemeriksaan akan dilakukan setelah pilkada selesai, bahkan usai adanya putusan MK jika terjadi sengketa.

“Setelah ditetapkan jadi calon, sepanjang belum memasuki projustitia kami sepakat melakukan hal-hal yang tidak mengurangi muruah yang bersangkutan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung parlemen Jakarta, Senin (12/9).

Namun, Agus menegaskan, hal ini tidak berlaku untuk kasus calon kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

“Kecuali OTT pak, tidak bisa,” tegas Agus.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan dan anggota Komisi III DPR Aziz Syamsudin sebelumnya meminta agar KPK tidak memeriksa calon kepala daerah usai penetapan pasangan calon pada Februari 2018.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, berdasarkan rapat di Komisi III DPR dengan KPK periode sebelumnya, Polri dan Kejaksaan Agung, kesepakatan ini sudah ada.

“Dua periode lalu disepakati bahwa begitu seseorang ditetapkan jadi calon kepala daerah dia tidak lagi diperiksa sampai selesai. Selesainya sampai putusan MK seandainya ada silang sengketa,” ujar Trimedya dalam RDP.

“Supaya tenang kepala daerah maju,” tambahnya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Wenny Warouw menolak. Dia menjelaskan, tidak boleh begitu dalam sebuah proses hukum.

“Kalau memang bukti permulaan cukup, lanjut. Mana bisa ditawar seperti itu,” kata Wenny dalam RDP.

Trimedy menanggapi. Dia menjelaskan, ini bukan untuk menghentikan kasus yang menjerat calon kepala daerah.

“Tapi, sepanjang tahapan pilkada jangan ada pemanggilan dulu. Kalau OTT, itu sudah lain,” katanya. (boy/jpnn)


BACA JUGA

Minggu, 19 November 2017 17:35

Kasus Novanto, Jokowi-JK Bersaing?

Ada sisi lain yang bisa dicermati dari kasus Setya Novanto. Pengamat politik Faris Thalib menilai, Wakil…

Jumat, 17 November 2017 18:42

Lengserkan Setnov, JK Diminta Turun Tangan

Demi menyelamatkan Partai Golkar, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diminta untuk segera turun tangan.…

Jumat, 17 November 2017 18:31

Dikawal KPK Setnov Pindah ke RSCM

Demi mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo…

Kamis, 16 November 2017 09:27

Koran Tidak akan Mati

SURABAYA – Sejak lama, koran diramalkan akan mati karena gempuran media online. Tapi kenyataannya,…

Kamis, 16 November 2017 09:25

Heboh Donor Sperma di Kampus UI

JAKARTA – Kabar menghebohkan muncul di tengah persiapan penyelenggaraan Symposium and Workshop…

Rabu, 15 November 2017 17:57

Saingi Jokowi? Fachri: Bisa Buktikan Korupsi e-KTP Dapat Hadiah Sepeda

Kuis atau pertanyaan berhadiah sepeda lagi tren. Bukan hanya Presiden Joko Widodo yang bisa, Wakil Ketua DPR…

Rabu, 15 November 2017 17:50

Agar Adil, Panglima TNI Berikutnya Idealnya dari AU

Meski menjadi hak prerogatif presiden, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Tubagus…

Rabu, 15 November 2017 09:48

Setnov Dipanggil Lagi

JAKARTA – Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov)…

Rabu, 15 November 2017 09:46

TNI-Polri Dibenturkan soal Papua

INFORMASI tidak benar dan bernada provokatif kerap menjadi bahan hoax untuk menarik perhatian penikmat…

Rabu, 15 November 2017 09:32

Karya Jurnalistik yang Profesional Tetap Utama

SEOUL - Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang semakin canggih, tetapi masa depan perusahaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .