MANAGED BY:
SABTU
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 11 September 2017 10:47
Ketika Jakarta Hendak Dipindah
Anak Tiri Ingin Jadi Ibu Kota

PROKAL.CO, Untuk kesekian kalinya, wacana pemindahan ibu kota negara tersiar di udara. Kaltim bersaing ketat menjadi pusat negara menggantikan Jakarta. Berharap dukungan publik agar tak selamanya berstatus anak tiri republik.

DUA malam yang melelahkan berakhir sudah. Stanislaus Nyopaq, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, baru saja menempuh 900 kilometer hanya untuk menikmati libur kuliah di kampung halaman.

Stanis adalah pemuda berdarah Dayak. Kolom alamat di kartu tanda penduduknya mencantumkan Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu. Pembuka Agustus lalu, dia melewati 300 kilometer jalan darat yang sukar dibilang mulus dari Samarinda menuju Kutai Barat. Mahasiswa Fakultas Hukum itu menyusuri lagi 600 kilometer Sungai Mahakam untuk sampai di kecamatan paling pojok Kaltim.

Selakon dengan Stanis, para pemuda dari kecamatan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, itu menempuh perjalanan panjang untuk kuliah. Mereka pergi ke Samarinda atau melahap jarak yang setara Jakarta-Surabaya.

Tiada kereta api atau jalan tol yang membentang, seperti di antara ibu kota negara menuju Kota Pahlawan. “Kami justru melewati jeram sungai yang berbahaya demi meraih gelar sarjana,” tutur Stanis kepada Kaltim Post, awal pekan lalu sekembali dari prei panjang di Long Apari.

Jauh-jauh ke ibu kota provinsi, Stanis juga bukan kuliah di perguruan tinggi berkualitas jempolan seperti di Pulau Jawa. Patut baginya untuk iri. Di kota-kota besar yang lain, mahasiswa cukup naik busway atau kereta listrik selama beberapa menit untuk mencapai kampus kelas wahid. Merekalah yang kelak menjadi pesaing Stanis saat memasuki dunia kerja.

Ketimpangan menikmati pendidikan hanyalah sepercik api dalam tumpukan sekam pembangunan. Sejak Indonesia merdeka, kebijakan pembangunan yang sentralistik membuat banyak daerah tertinggal. Terbelakang dalam segala hal.

Cita-cita memeratakan pembangunan sebenarnya mengemuka sejak 60 tahun lalu. Presiden Soekarno pernah menetapkan sebuah azam, memindahkan ibu kota ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Hampir setengah abad kemudian, wacana pemindahan pusat pemerintahan terurai lagi.

Mengutip ulasan JJ Rizal, sejarawan muda dari Jakarta, pemindahan ibu kota tidak terlaksana karena Bung Karno tidak benar-benar bermaksud begitu. Pembangunan kompleks Senayan, Monumen Nasional, dan Masjid Istiqlal, justru mengukuhkan Jakarta sebagai pusat negara.

Orde selanjutnya di bawah Presiden Soeharto lebih menyedihkan. Sepanjang 32 tahun, pembangunan berpusat di Pulau Jawa belaka. Sementara itu, Kalimantan sebagai pulau terbesar di Nusantara menjadi sapi perah kebijakan penguasa.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pernah merilis angka mengejutkan. Setengah wilayah Kaltim atau 6,4 juta hektare hutan ludes sepanjang Orde Baru. Rimba Borneo, dengan luas sepadan 10 juta lapangan sepak bola, berubah menjadi kayu bulat. Dari sana lahir sekelompok triliuner di lingkar dekat penguasa.

Segendang tanpa sepenarian, pembangunan Kalimantan justru dilupakan manakala hutan ditebang. Kalimantan akhirnya tertinggal 52 tahun dari Pulau Jawa dalam segala hal saat Soeharto tumbang, 1997 silam.

Masa reformasi yang dilahirkan dengan paksa dari rahim Orba tidak juga memperbaiki kerusakan roda pembangunan. Sistem politik era reformasi pada 20 tahun terakhir terus memperlebar jurang kesenjangan.

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Lutfi Wahyudi, setuju bahwa sistem pemilihan umum satu orang satu suara pada era reformasi meninggalkan konsekuensi. Pemilihan semacam itu membuat wilayah berpenduduk besar yang akan menerima perhatian lebih. Di sanalah suara besar yang melanggengkan kekuasaan. Kebijakan anggaran terus-menerus terkonsentrasi di kawasan padat penduduk. Daerah berpenduduk kecil seperti Kaltim kemudian menjadi anak tiri pembangunan.

Kecamatan Long Apari yang sunyi penghuni menjadi contoh. Kecamatan itu hanya diisi 4.093 jiwa. Anggaran pembangunan tidak mungkin pernah sama bila perbandingannya adalah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dihuni 222 ribu jiwa. Padahal, Long Apari memiliki daratan 3.420 kilometer persegi, sepuluh kali lebih luas dari Surabaya. Dia 375 kali lebih luas dari Kemayoran.

Daratan luas berarti memerlukan infrastruktur lebih banyak. Dana pembangunan yang dibutuhkan harus lebih besar. Namun, lagi-lagi perhitungan politik hanya berangkat dari jumlah penduduk, bukan menyertakan luas wilayah.

Sistem begitu, kata Lutfi, melahirkan komposisi wakil rakyat yang timpang di parlemen. Selaku lembaga yang turut menyusun anggaran, ungkap dia, komposisi DPR RI mengikuti daerah pemilihan berdasarkan pemilih. Kaltim yang sunyi dengan 3,5 juta penduduk hanya punya delapan anggota DPR RI. Seperti provinsi lain dari luar Pulau Jawa, mereka adalah kaum minoritas di parlemen pusat.

Dari 575 anggota DPR RI, 306 senator atau 53 persen di antaranya mewakili Pulau Jawa. Anggaran pembangunan, suka tidak suka, lebih banyak tercurah ke sana.

Bukan skala nasional saja, persoalan “politik jumlah penduduk” merajalela di daerah. Ketika Kaltim menuntut otonomi khusus pada 2013 atas dasar kurangnya perhatian pusat, provinsi lupa bahwa beberapa kabupaten/kota pernah diabaikan. Bukan salah bunda mengandung jika gegap gempita pembangunan daerah lebih banyak bertumpu di Samarinda dan Balikpapan. Di situlah dua kota berpenduduk terbesar, yang ternyata hanya mengambil 1 persen luas wilayah Kaltim.

Kelompok Kerja 30, organisasi antikorupsi di Kaltim, menghitung anggaran kontrak tahun jamak dalam APBD Kaltim. Lebih 60 persen belanja jatuh kepada kedua kota.“Sebut saja pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, Bandara Samarinda Baru, Convention Hall, hingga penanganan banjir Samarinda,” terang Carolus Tuah, koordinator Pokja 30.

Di tingkat kabupaten/kota setali tiga uang. Timpang mencolok dengan mudah dilihat dari pembangunan di berbagai ibu kota kabupaten. Anggaran yang mengucur ke pusat pemerintahan selalu jauh lebih besar dibanding kecamatan sekitar.

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), contohnya, giat mempersolek Tenggarong begitu rupa eloknya. Sederet proyek jumbo sedari jembatan, pulau wisata, taman-taman indah, hingga jalan mulus di mana-mana. Tentu saja hal itu sukar berlaku di 17 kecamatan yang lain.

Sapri Maulana adalah mahasiswa Kukar dari Kecamatan Muara Badak. Sebagai wilayah penyumbang dompet anggaran Kukar, Muara Badak, menggeliat karena aktivitas perusahaan minyak dan gas bumi. Namun, kata dia, “Silakan bandingkan akses dari Samarinda-Muara Badak dengan Samarinda-Tenggarong.”

Jalur Samarinda ke Muara Badak, terang Sapri, sempit dan tidak pernah mulus. Lubang jalan selalu saja mengancam. Berbeda dengan jalur ke Tenggarong. Jalan ke ibu kota sejak lama sudah berlapis cor beton dengan empat lajur selebar 16 meter yang dibangun kabupaten (baca juga: Antara Jakarta dan Kalimantan).

Jika mau dirunut lagi, ketimpangan pembangunan menjalar hingga tingkat politik paling kecil, yakni desa. Sistem satu pemilih satu suara berpotensi membuat kepala desa terpilih lebih “menyayangi” dusun atau rukun tetangga yang gemuk pemilih. Anggaran desa sangat mungkin disalurkan hanya atas dasar jumlah penduduk.

Negara sebenarnya sudah memikirkan persoalan ketimpangan pembangunan ketika reformasi bergulir. Pembentukan daerah otonomi baru diharapkan menjadi obat yang bisa menyembuhkan luka pembangunan dengan cepat. Daerah pemekaran pun lahir di mana-mana.

Stanis, mahasiswa dari Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu), merasakan hal tersebut. Mahulu adalah daerah otonomi baru, hasil pemekaran Kutai Barat. Kabupaten baru berarti ibu kota baru. Di Ujoh Bilang, ibu kota Mahulu, pembangunan mulai berjalan. Sejumlah program infrastruktur disiapkan. “Tanpa menjadi daerah otonomi baru, rasanya mustahil melihat banyak pembangunan di Ujoh Bilang,” terang Novita Bulan, ketua DPRD kabupaten termuda di Kaltim itu.

Daerah otonomi baru berarti lahir pula ibu kota baru. Di situ muncul simpul-simpul ekonomi baru. Terbangun infrastruktur baru. Namun, membentuk ibu kota baru hanya timbunan yang mempersempit jurang ketimpangan di dalam suatu daerah. Padahal, masalah besar yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan pembangunan antarpulau. Daerah di luar Pulau Jawa perlu “Jakarta-Jakarta” yang baru untuk mengejar ketertinggalan.

Masalahnya, konsep membangun ibu kota baru dalam tataran negara adalah hal yang mustahil. Dalam terjemahan serupa, sama saja memekarkan negara. Mekar berarti makar. Haram dalam kerangka NKRI. Tanpa perubahan sistem politik, seperti ide negara federasi yang pernah diajukan pada awal masa reformasi, pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa tetap misteri.

Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah memindahkan ibu kota negara. Wacana pemindahan Jakarta menjadi opsi melandaikan jurang ketimpangan pembangunan yang sedemikian curam. Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diskusi pemindahan ibu kota telah mengudara. Presiden Joko Widodo, yang mulai giat membangun infrastruktur di daerah, meneruskan wacana tersebut dengan memperdalam berbagai kajian.

Pemerataan pembangunan menjadi kata kunci pemindahan ibu kota. Bagi Jakarta, memindahkan pusat pemerintahan hanya bermakna mengurangi beban kota. Namun, bagi daerah yang menjadi ibu kota baru, semisal Kalimantan, dapat berarti pembangunan luar biasa. Ibu kota negara di tempat baru, apalagi di luar Pulau Jawa, adalah simbol iktikad baik pemerintah memeratakan pembangunan.

Atas berbagai ketertinggalan di daerah, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mendukung penuh pemindahan ibu kota. Menurut dia, menjadikan Kalimantan sebagai ibu kota negara dapat menjawab soalan sulit ketimpangan pembangunan. Sedari beberapa bulan silam, Gubernur datang ke berbagai instansi di pusat untuk mengusulkan Kaltim sebagai calon ibu kota negara. Faroek juga tak berhenti berbicara usulan tersebut di berbagai media.

Kaltim disebut lebih unggul dibanding Kalteng yang pernah dicita-citakan Soekarno sebagai lokasi ibu kota (baca juga: Lebih Unggul di Teluk).Menyalin hasil penelitian para pakar tata kota dan teknologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, lokasi terbaik ibu kota negara ditemukan.

Pakar arsitektur ITS, Prof Johan Silas, menjelaskan tiga karakter ibu kota baru. Paling utama adalah kota marina, kota yang membawa ciri negara kepulauan. Kaltim, tentu saja memiliki garis pantai lebih panjang dibanding Kalteng.

ITS juga menyatakan bahwa lokasi ibu kota harus di tengah-tengah wilayah Indonesia. “Titik tengah itu di antara Kaltim dan Sulteng,” kata Johan.

Aspek lain yang menguntungkan Kaltim adalah tersedianya pelabuhan laut dan udara bertaraf internasional. Kedua infrastruktur pendukung pembangunan itu sangat diperlukan dalam pemindahan ibu kota. Pakar perencanaan wilayah dan tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan, Farid Nurrahmah, menyampaikan pandangan.

Menurut dia, kebutuhan besar akan bahan baku untuk membangun ibu kota negara memerlukan beragam pintu masuk. Dua jalur yang dimiliki Kaltim, laut dan udara, bisa menekan pembengkakan biaya mobilisasi. Dari sisi itu, Kaltim lebih unggul dari Kalteng.

Tak semua harus sempurna, ada dampak negatif pemindahan ibu kota. “Lebih mudah dijangkau berarti siap menerima arus urbanisasi,” terang peraih master dari University of Greenwich, London, tersebut. Fenomena ledakan penduduk boleh jadi tidak seimbang dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam pengembangan perkotaan, kasus seperti itu menimbulkan masalah sosial.

Walau begitu, Gubernur Awang Faroek Ishak yakin, Kaltim berpeluang besar. Teluk Balikpapan diajukan sebagai pengganti Jakarta. Bersetepi dengan Selat Makassar, teluk di antara Balikpapan dan PPU itu menyimpan potensi dukungan program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Muara dari semua itu, lanjut Faroek, pemindahan ibu kota menjadi harapan pemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan, pada akhirnya memerlukan jawaban.

Pemindahan ibu kota negara dapat memupuskan status anak tiri bagi berbagai daerah di sebelah timur Indonesia. Ibu kota, menurut sebagian orang, lebih kejam dari ibu tiri. Bagi Kaltim, menjadi ibu kota jauh lebih bermakna ketimbang terus-menerus diasuh ibu tiri. (rom/k8)


BACA JUGA

Jumat, 17 November 2017 09:32

NGERI..!! Overkapasitas Penjara Capai 260 Persen

SAMARINDA – Masalah overkapasitas di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Jumat, 17 November 2017 09:30

Tabrak Tiang Listrik, Setnov Gegar Otak

JAKARTA  – Drama terkait Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali berlanjut. Ketua Umum Partai…

Jumat, 17 November 2017 09:15

Sama-Sama Baik untuk Kaltim

SAMARINDA – Polemik proyek Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Kota Tepian oleh dua…

Jumat, 17 November 2017 09:11

Dirakit hingga Subuh, Terkendala Mahalnya Baterai

Digadang-gadang menjadi mobil listrik pertama di Kalimantan, Enggang Electric Vehicle 1 (Enggang Evo…

Kamis, 16 November 2017 09:51

Ada Bandara APT Pranoto, Manfaatnya Tak Hanya untuk Samarinda

SAMARINDA- Kisruh nota keberatan Pemkot dan DPRD Balikpapan yang menolak rekomendasi perpanjangan landasan…

Kamis, 16 November 2017 09:42

“Bubur” Selimuti Jalan Antardaerah

SANGATTA – Jalan antardaerah bak dilumuri “bubur”. Rabu (15/11) jalur Sangatta-Rantau…

Kamis, 16 November 2017 09:39

Dialog Dibalas Timah Panas

JAKARTA – Upaya Polri–TNI dalam berdialog dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua,…

Kamis, 16 November 2017 09:37

Atletnya Ada Eks Taekwondo, Bisa Jadi Ajang Pelampiasan

Cabang olahraga (cabor) rugbi bukanlah sepak bola yang menjadi primadona di atas bumi Indonesia. Walaupun…

Kamis, 16 November 2017 09:30

Tolak Pisah, Pisau Diajak Berulah

“SIAPA yang berani ceraikan saya,” teriak Bedu, nama samaran, setelah dua langkah keluar…

Kamis, 16 November 2017 08:45

Pilgub Kaltim, Mahyunadi Lobi Rizal

SANGATTA - Ketua DPRD Kutim Mahyunadi yang belakangan viral di media sosial diisukan maju pilgub karena…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .