MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Senin, 28 Agustus 2017 09:46
Presiden Kecewa Korupsi Dirjen Hubla
Joko Widodo

PROKAL.CO, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi yang kembali terbongkar di Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat marah Presiden Joko Widodo. Dia sangat kecewa. Apalagi, rasuah itu diduga masih berkaitan dengan program prioritas pemerintah. Yakni pembangunan alur pelayaran untuk jalur tol laut.

“Ya sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Dan ini perlu saya ingatkan pada seluruh pejabat agar tidak mengulangi itu lagi,” kata Jokowi di Jakarta, kemarin (27/8).

Dia mengungkapkan kekecewaannya dengan nada tinggi. Tangan kanan Jokowi yang mengepal terlihat memukul-mukulkan ke tangan kiri yang terbuka sekitar enam kali. Mantan wali kota Solo itu terlihat marah mengetahui Dirjen Hubla Antionius Tonny Budiono tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena gratifikasi proyek dan perizinan di Kemenhub.

Jokowi menuturkan perlu ada perbaikan sistem agar celah korupsi tidak ada lagi. Sebab, selama ini bukan satu dua orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) atau terlibat korupsi. Tapi, sudah ratusan. Bahkan ribuan orang yang telah masuk penjara karena korupsi. Bukan hanya yang diusut KPK, tapi juga oleh Tim Saber Pungli. “Tapi ini juga terkait dengan integritas dan moralitas dari pejabat-pejabat kita,” tambah dia.

Terkait perbaikan sistem itu ada saran dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka menyebutkan perlu ada penguatan fungsi inspektorat atau pengawasan internal di kementerian dan lembaga. Sebab, fungsi tersebut lebih dekat dan tahu celah yang memungkinkan korupsi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji mempelajari masukan tersebut. “Kami lagi pelajari. Kami akan lakukan penguatan (pengawasan internal),” ujar Budi yang turut serta melihat pameran foto itu.

Di sisi lain, KPK terus berupaya mengupas lapis demi lapis indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan gratifikasi Tonny Budiono. Mereka segera menyusun strategi pemeriksaan saksi dalam waktu dekat. “Itu dilakukan agar bisa menelusuri pihak lain yang diduga terlibat. Terutama di internal Kemenhub,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Sejauh ini, kata dia, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Yakni, Tonny sebagai penerima gratifikasi dan komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan. Keduanya ditangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (23/8) dan Kamis (24/8).

Informasi yang dihimpun, Tonny sempat mengaku mendapat gratifikasi bukan hanya dari PT AGK. Melainkan dari beberapa pihak lain yang diduga mendapat keuntungan dari proyek-proyek di Ditjen Hubla. Hal itu sangat mungkin terjadi mengingat barang bukti sejumlah uang dan benda-benda berharga yang disita dari Tonny bernilai Rp 20 miliar.

Gratifikasi sebesar itu sangat mungkin diperoleh Tonny dari sejumlah pihak ketiga (rekanan) yang menggarap proyek-proyek perhubungan laut. Salah satunya pekerjaan pengerukan alur pelayaran di beberapa pelabuhan di Tanah Air yang mayoritas nilai kontraknya fantastis. “Informasi yang diberikan tentu akan ditelusuri. Kalau itu diberikan kepada penyidik,” ujarnya.

Selain mengungkap pihak pemberi, KPK tengah menyiapkan strategi lain. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak gratifikasi yang didapat Tonny selama menjabat sebagai Dirjen Hubla atau jabatan lain di Kemenhub. Pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dimungkinkan diterapkan untuk membongkar dugaan tersebut.

“Indikasi awal yang kami dapatkan, pemberian itu diduga terkait dengan jabatannya dan berlawanan tugas dan kewajibannya. Karena itu kami juga gunakan Pasal 12 B. Jadi selain pasal suap, kami juga gunakan pasal gratifikasi,” papar mantan aktivis ICW tersebut.

Penerapan pasal gratifikasi tersebut penting untuk mengembangkan kasus korupsi dan TPPU. Menurut Febri, hal itu menjadi pelajaran bagi semua aparatur pemerintah dan penyelenggara negara. Agar mereka tidak gampang menerima sesuatu yang patut diduga menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam jabatan.

“Kalau dilaporkan ke KPK tentu ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun tersebut gugur. Dalam konteks ini, kami duga penerimaan (gratifikasi Tonny) sudah lewat dari 30 hari,” imbuhnya.

Sementara itu, Kemenhub akan memberikan dukungan kepada KPK untuk mengaudit investigasi terhadap proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas. Bahkan menurut Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan, lembaganya mempersilakan komisi antirasuah itu untuk mengaudit proyek lainnya. “Bentuk dukungan penuh Kemenhub kepada KPK adalah dengan menyiapkan data yang diperlukan,” kata Hengky. 

Ia membeberkan untuk pagu anggaran proyek pengerukan tahun 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebesar Rp 320,6 miliar. “Anggaran tersebut untuk melakukan pengerukan di sembilan lokasi pelabuhan,” bebernya. Untuk pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas pagunya sebesar Rp 47,6 miliar. Sementara itu nilai kontraknya Rp 45,1 miliar. “Posisi saat ini realisasi keuangan dan fisik mencapai 100 persen,” imbuhnya.

Sementara itu Kabag Organisasi dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan AS Panjaitan mengatakan, pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas tahun 2017 sudah selesai dikerjakan. Namun Ollan tidak berani memastikan apakah PT AGK akan mengikuti proses lelang proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau tidak. (jun/tyo/lyn/jpnn/rom/k18)


BACA JUGA

Sabtu, 23 September 2017 09:48

WASPADA YANG DI BALI..!! Gunung Agung Sebentar Lagi Meletus

DENPASAR- Gunung Agung memasuki level paling berbahaya. Ini setelah statusnya dinaikkan dari level III…

Jumat, 22 September 2017 18:32

KPK Harus Segera Tahan Setnov

Desakan agar KPK bertindak tegas terhadap tersangka kasus e-KTP Setya Novanto terus bergulir. Teranyar,…

Jumat, 22 September 2017 18:25

Isu PKI, Ini Kata Anggota MPR...

Pemberontakan Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI) menurut istilah Jenderal Soeharto, atau Gerakan…

Jumat, 22 September 2017 18:20

Hoaks, Golkar Bantah Dukung Ridwal Kamil

Hoaks bikin pengurus Partai Golkar pusing. Ini terkait Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub…

Jumat, 22 September 2017 18:16

Ada Apa Ini? Ketua DPD Getel Kejaksaan Agung

Bukan cuma posisi KPK yang kini tengah "diobok-obok" DPR lewat Pansus Angket KPK, posisi Kejaksaan  Agung…

Jumat, 22 September 2017 18:13

Ditunggu, Eh... Habib Rizieq Batal Pulang Hari Ini

Digembor-gemborkan bakalan balik ke Indonesia Jumat (22/9) hari ini, Imam Besar Front Pembela Islam…

Jumat, 22 September 2017 09:11

Saham PGN Anjlok

JAKARTA - Turunnya harga saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di lantai bursa berdampak pada lenyapnya…

Jumat, 22 September 2017 09:10

Harta Tak Dilaporkan Dikenakan PPh

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Setelah…

Kamis, 21 September 2017 17:03

Nelayan Malaysia Seludupkan Sabu dan Ekstasi lewat Aceh

Sabu asal Malaysia berhasil digagalkan Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal…

Kamis, 21 September 2017 16:56

AWAS! Gerindra Yakin Eks PKI Punya Agenda Besar

Jelang 30 September, isu terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali menyita perhatian publik. Nah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .