MANAGED BY:
MINGGU
18 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Senin, 28 Agustus 2017 09:46
Presiden Kecewa Korupsi Dirjen Hubla
Joko Widodo

PROKAL.CO, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi yang kembali terbongkar di Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat marah Presiden Joko Widodo. Dia sangat kecewa. Apalagi, rasuah itu diduga masih berkaitan dengan program prioritas pemerintah. Yakni pembangunan alur pelayaran untuk jalur tol laut.

“Ya sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Dan ini perlu saya ingatkan pada seluruh pejabat agar tidak mengulangi itu lagi,” kata Jokowi di Jakarta, kemarin (27/8).

Dia mengungkapkan kekecewaannya dengan nada tinggi. Tangan kanan Jokowi yang mengepal terlihat memukul-mukulkan ke tangan kiri yang terbuka sekitar enam kali. Mantan wali kota Solo itu terlihat marah mengetahui Dirjen Hubla Antionius Tonny Budiono tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena gratifikasi proyek dan perizinan di Kemenhub.

Jokowi menuturkan perlu ada perbaikan sistem agar celah korupsi tidak ada lagi. Sebab, selama ini bukan satu dua orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) atau terlibat korupsi. Tapi, sudah ratusan. Bahkan ribuan orang yang telah masuk penjara karena korupsi. Bukan hanya yang diusut KPK, tapi juga oleh Tim Saber Pungli. “Tapi ini juga terkait dengan integritas dan moralitas dari pejabat-pejabat kita,” tambah dia.

Terkait perbaikan sistem itu ada saran dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka menyebutkan perlu ada penguatan fungsi inspektorat atau pengawasan internal di kementerian dan lembaga. Sebab, fungsi tersebut lebih dekat dan tahu celah yang memungkinkan korupsi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji mempelajari masukan tersebut. “Kami lagi pelajari. Kami akan lakukan penguatan (pengawasan internal),” ujar Budi yang turut serta melihat pameran foto itu.

Di sisi lain, KPK terus berupaya mengupas lapis demi lapis indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan gratifikasi Tonny Budiono. Mereka segera menyusun strategi pemeriksaan saksi dalam waktu dekat. “Itu dilakukan agar bisa menelusuri pihak lain yang diduga terlibat. Terutama di internal Kemenhub,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Sejauh ini, kata dia, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Yakni, Tonny sebagai penerima gratifikasi dan komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan. Keduanya ditangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (23/8) dan Kamis (24/8).

Informasi yang dihimpun, Tonny sempat mengaku mendapat gratifikasi bukan hanya dari PT AGK. Melainkan dari beberapa pihak lain yang diduga mendapat keuntungan dari proyek-proyek di Ditjen Hubla. Hal itu sangat mungkin terjadi mengingat barang bukti sejumlah uang dan benda-benda berharga yang disita dari Tonny bernilai Rp 20 miliar.

Gratifikasi sebesar itu sangat mungkin diperoleh Tonny dari sejumlah pihak ketiga (rekanan) yang menggarap proyek-proyek perhubungan laut. Salah satunya pekerjaan pengerukan alur pelayaran di beberapa pelabuhan di Tanah Air yang mayoritas nilai kontraknya fantastis. “Informasi yang diberikan tentu akan ditelusuri. Kalau itu diberikan kepada penyidik,” ujarnya.

Selain mengungkap pihak pemberi, KPK tengah menyiapkan strategi lain. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak gratifikasi yang didapat Tonny selama menjabat sebagai Dirjen Hubla atau jabatan lain di Kemenhub. Pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dimungkinkan diterapkan untuk membongkar dugaan tersebut.

“Indikasi awal yang kami dapatkan, pemberian itu diduga terkait dengan jabatannya dan berlawanan tugas dan kewajibannya. Karena itu kami juga gunakan Pasal 12 B. Jadi selain pasal suap, kami juga gunakan pasal gratifikasi,” papar mantan aktivis ICW tersebut.

Penerapan pasal gratifikasi tersebut penting untuk mengembangkan kasus korupsi dan TPPU. Menurut Febri, hal itu menjadi pelajaran bagi semua aparatur pemerintah dan penyelenggara negara. Agar mereka tidak gampang menerima sesuatu yang patut diduga menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam jabatan.

“Kalau dilaporkan ke KPK tentu ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun tersebut gugur. Dalam konteks ini, kami duga penerimaan (gratifikasi Tonny) sudah lewat dari 30 hari,” imbuhnya.

Sementara itu, Kemenhub akan memberikan dukungan kepada KPK untuk mengaudit investigasi terhadap proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas. Bahkan menurut Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan, lembaganya mempersilakan komisi antirasuah itu untuk mengaudit proyek lainnya. “Bentuk dukungan penuh Kemenhub kepada KPK adalah dengan menyiapkan data yang diperlukan,” kata Hengky. 

Ia membeberkan untuk pagu anggaran proyek pengerukan tahun 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebesar Rp 320,6 miliar. “Anggaran tersebut untuk melakukan pengerukan di sembilan lokasi pelabuhan,” bebernya. Untuk pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas pagunya sebesar Rp 47,6 miliar. Sementara itu nilai kontraknya Rp 45,1 miliar. “Posisi saat ini realisasi keuangan dan fisik mencapai 100 persen,” imbuhnya.

Sementara itu Kabag Organisasi dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan AS Panjaitan mengatakan, pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas tahun 2017 sudah selesai dikerjakan. Namun Ollan tidak berani memastikan apakah PT AGK akan mengikuti proses lelang proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau tidak. (jun/tyo/lyn/jpnn/rom/k18)


BACA JUGA

Jumat, 16 Februari 2018 19:39

Ongkos Pilkada Selangit, Korupsi Tak Terbendung

Sudah jadi rahasia umum, ongkos untuk bisa menjadi kepala daerah sangatlah mahal. Nah kondisi ini mendapat…

Jumat, 16 Februari 2018 19:36

Parpol Gagal, Banyak Calon di Pilkada Kena OTT KPK

Tertangkapnya sejumlah kepala daerah yang mencalonkan diri kembali di Pilkada 2018 merupakan bukti kegagalan…

Jumat, 16 Februari 2018 19:28

Imlek Lepas Burung, Apa Maknanya?

Ada tradisi unik mengiringi perayaan Imlek.  Warga Tionghoa biasanya menjalankan tradisi melepas…

Jumat, 16 Februari 2018 19:22

Adakah Peluang Habib Rizieq Jadi Capres 2019

Di tengah maraknya pemberitaan persaingan Jokowi dan Prabowo, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib…

Jumat, 16 Februari 2018 19:17

Albothyl Berbahaya, DPR Kritik BPOM

Anggota DPR gerah dan mengkritik habis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ini berkait hasil bahaya…

Selasa, 13 Februari 2018 19:58

Belanja di Pasar, Tentara Tewas Didor

TNI berduka. Serangan separatis bersenjata di Papua menewaskan Anggota TNI Satgas Ban Timsus Sinak,…

Selasa, 13 Februari 2018 19:43

Akhirnya, 19 Ribu Guru Honorer Bisa Jadi CPNS Tahun Ini

Setelah sekian lama terkatung-katung, nasib sebanyak 19.317 guru honoreryang mengabdi di daerah terdepan,…

Selasa, 13 Februari 2018 19:39

Airlangga Belum Terpikir Jadi Cawapres

Meski digadang-gadang memiliki kans untuk maju dalam Pilpres 2019, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga…

Selasa, 13 Februari 2018 19:34

Cekcok Mobil Kreditan, Sekeluarga Dibantai

Tak butuh waktu lama, otak kasus pembunuhan sekeluarga di Tangerang Banten berhasil dibongkar. Penyidik…

Selasa, 13 Februari 2018 11:37

Modus..!! Bisa Rukyah, 25 Siswi Ini Diraba-raba Lalu Dimasukan ke Kamar Mandi

SURABAYA -Aksi pencabulan di sekolah kembali terjadi. Kali ini, 25 siswa SMPN 6 Jombang, Jawa Timur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .