MANAGED BY:
JUMAT
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 14 Agustus 2017 08:47
KEMBANG KEMPIS DI TANGAN PROVINSI

BOS Menciut lalu Lambat Cair, Rozak: Bikin Pusing

PROKAL.CO, Kendala anggaran membelit peralihan kewenangan kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kebutuhan ideal biaya pendidikan per siswa per tahun jenjang SMA/SMK se-Kaltim sekira Rp 4,7–5 juta. Sementara yang mengucur hanya Rp 2,1–2,3 juta per siswa per tahun. Opsi menarik SPP diadang peraturan gubernur.

IBRAHIM

MASALAH sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) jenjang SMA/SMK masih jadi perdebatan di Kaltim. Sekolah dilarang menerapkan biaya partisipasi kepada orangtua. Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat maupun provinsi tidak mencukupi. Padahal, sekolah membutuhkan kepastian dan ketersediaan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan. Seperti belajar-mengajar, ekstrakurikuler, mengikuti lomba, menggelar ujian, maupun menggaji honorer.

Pelibatan orangtua dalam pembiayaan pendidikan tingkat SMA/SMK di Bumi Etam terbentur Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim 3/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Isinya, mewajibkan pemerintah menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Kemudian, melarang sekolah memungut dana dari orangtua siswa yang bersifat wajib dan mengikat dengan dalih apapun. Padahal, Undang-Undang (UU) 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), peran masyarakat dibolehkan.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK se-Samarinda Abdul Rozak menuturkan, sekolah saat ini mengalami kesulitan. Bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah pusat maupun provinsi tak mencukupi. Bahkan nominalnya jauh turun dari bantuan yang diterima sebelum pelimpahan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. “Tahun lalu, SMA dapat BOS dari provinsi dan kota totalnya Rp 1,5 juta per siswa per tahun. Sekarang cuma Rp 900 ribu per siswa. Sementara subsidi dari pemkot sudah tidak ada. Perbedaan Rp 600 ribu itu sangat besar dampaknya bagi sekolah,” ujar Abdul Rozak, kemarin (13/8).

Kepala SMA 3 Samarinda itu mengungkapkan, dampak merosotnya bantuan dari pemerintah membuat beberapa kegiatan sekolah digelar seadanya. Bahkan dihapus karena ketiadaan anggaran. Honorer guru maupun pegawai terpaksa dikoreksi tajam. Jika sebelumnya honorer bisa mengantongi Rp 1,4 juta, ditambah insentif Rp 1 juta, maka sejak diambil alih pemprov nominalnya hanya Rp 1,5 juta. “Kami (sekolah) maunya tambah gaji untuk honorer, tapi duitnya enggak cukup,” ujar dia. Penerapan partisipasi orangtua dalam bentuk iuran SPP, lanjut dia, terkendala Pergub Kaltim 3/2010.

Dalam pergub tersebut sekolah dilarang menerapkan pungutan. Namun, menurutnya, aturan tersebut sudah tidak relevan. Karena bantuan pembiayaan dari pemerintah terus berkurang, tiap tahun inflasi membuat harga barang terus naik, dan kebutuhan untuk pendidikan terus meningkat. “Di daerah lain, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah ada SPP. Iuran dalam rangka membantu pendanaan karena pemerintah tidak mampu mencukupi semua kebutuhan. Di sini (Kaltim) dari Disdikbud alasannya belum ada payung hukum,” kritiknya.

Dia menguraikan, total bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk SMA/SMK hanya sekira Rp 2,1-2,3 juta per siswa per tahun. Sementara kebutuhan ideal biaya pendidikan per siswa per tahun jenjang SMA/SMK se-Kaltim sekira Rp 4,7-5 juta. Nominal itu dihitung berdasarkan standar yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang biaya operasional sekolah. (lihat grafis). “Sekarang BOS dari provinsi saja lambat sekali cair. Terakhir Maret, sementara ini sudah Agustus. Pembiayaan tidak lancar bikin sekolah pusing,” keluhnya.

Dikatakannya, sekolah tidak pernah minta macam-macam. Jika pemerintah menjamin kebutuhan sekolah, maka tidak perlu diterapkan SPP. Namun, apabila tidak sanggup maka partisipasi orangtua perlu dilakukan. Skemanya diatur dalam pergub. “Nominal SPP berapa saya belum bisa bicara. Itu ditentukan berdasarkan RKAS (rencana kerja anggaran sekolah). Dihitung berdasarkan kekurangan pembiayaan setelah sekolah dibantu BOS,” pungkasnya. (riz/k15)


BACA JUGA

Senin, 28 Agustus 2017 08:57

Bandara Samarinda Baru Bikin Spekulan Tanah Merajalela

Hadirnya Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sungai Siring, Samarinda Utara, membuat harga tanah di kawasan…

Senin, 28 Agustus 2017 08:51

2018 NJOP Naik, Revisi RTRW Mendesak

TAHUN depan, Pemkot Samarinda berencana menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) di seluruh Kota Tepian.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .