MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 14 Agustus 2017 08:41
Sudah Diusulkan, Gubernur Belum Setuju Ada SPP
-Ilustrasi.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim diminta sigap merespons masalah keuangan SMA/SMK sejak dikelola pemprov. Kebutuhan pendanaan pendidikan belum terpenuhi. Sementara pilihan menarik sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) terbentur Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim 3/2010.

“Sekarang sekolah memang dilematis. Tidak bisa tarik SPP karena gubernur minta sekolah gratis. Tapi, kekurangan anggaran tidak dipenuhi dan dicarikan solusinya,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Kaltim Encik Widyani kepada Kaltim Post, Ahad (13/8). Dia menyebut, para pemangku kepentingan mesti bersikap arif dalam melihat persoalan. Disdikbud Kaltim mesti menjelaskan kondisi sesungguhnya di lapangan kepada gubernur.

Sebab, saat ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Defisit keuangan yang dialami sekolah harus dicarikan solusinya agar tidak menurunkan kualitas pendidikan di Kaltim. “Disdikbud seharusnya berperan aktif cari solusi. Harus ada pendekatan ke gubernur biar tahu apa yang sedang terjadi,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Sudirman mengakui, ada banyak masalah setelah pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi.

Itu terjadi karena bertambahnya beban tidak disertai ketersediaan anggaran yang cukup. Defisit keuangan membuat kebutuhan dana BOS untuk SMA/SMK tidak bisa dialokasikan secara maksimal. “Kami sudah usulkan ada SPP ke gubernur, tapi belum disetujui,” ujar Sudirman. Pria yang sebelumnya menjabat kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Disdikbud Kaltim itu menyatakan, keterlibatan orangtua siswa untuk membantu pembiayaan pendidikan di sekolah sejatinya dibolehkan Undang-Undang (UU) 20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU itu menegaskan pendanaan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, melalui APBN dan APBD, tapi juga masyarakat melalui sumbangan partisipasi. Namun, UU itu tidak bisa diterapkan karena Pergub Kaltim 3/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan belum direvisi.

Isinya, pemprov menjamin program wajib belajar 12 tahun. Siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA negeri sederajat di Kaltim tidak boleh dipungut biaya. “Kami sedang menyiapkan usulan berikutnya. Saat ini, masih diproses oleh tim,” ujarnya. (*/him/riz/k15)


BACA JUGA

Senin, 28 Agustus 2017 08:57

Bandara Samarinda Baru Bikin Spekulan Tanah Merajalela

Hadirnya Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sungai Siring, Samarinda Utara, membuat harga tanah di kawasan…

Senin, 28 Agustus 2017 08:51

2018 NJOP Naik, Revisi RTRW Mendesak

TAHUN depan, Pemkot Samarinda berencana menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) di seluruh Kota Tepian.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .