MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 14 Agustus 2017 08:40
Daerah Terlibat, Sekprov: Mahulu Sudah Siap
Rusmadi

PROKAL.CO, HINGGA kemarin (13/8), Pemprov Kaltim belum final membahas upaya diperbolehkannya SPP di SMA/SMK. Meski belakangan, pemprov memberi sinyal jika jika kabupaten/kota boleh terlibat dalam pembiayaan pendidikan yang dikelola provinsi.

"Kabupaten/kota boleh memberikan bantuan keuangan. Karena sifatnya bantuan keuangan tidak hanya dari provinsi ke kabupaten/kota. Apalagi yang bersekolah ‘kan anak-anak dari daerah bersangkutan. Jadi, ada kewajiban bagi daerah untuk memberikan bantuan anggaran," terang Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi Wongso ditemui usai menghadiri Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Hutan Lindung Sungai Wain, Balikpapan Utara, kemarin.

Dari kabupaten/kota yang ada di Kaltim, ucap Rusmadi, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyatakan siap memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan SMA/SMK. Hal ini bisa diikuti daerah lain. Karena memang, keterlibatan daerah bisa membantu meringankan beban provinsi. “Mahulu itu siap bantu soal pendidikan. Jadi alasannya apalagi bagi kabupaten/kota lainnya. Karena keterlibatan daerah memang penting," lanjutnya.

Soal perubahan peraturan gubernur (Pergub) Kaltim 3/2010, dirinya menyebut, pungutan kepada orangtua disebut sebagai opsi terakhir. Jika memang dalam perjalanannya, segala pilihan yang ada tidak mampu menyelamatkan keuangan sekolah. Sudah jadi kewajiban provinsi untuk memberikan pendidikan gratis. Keterlibatan daerah termasuk di dalamnya.

"Tetapi ‘kan muncul desakan soal bagaimana mereka dari kalangan mampu kok ikut digratiskan. Kan enggak adil. Kalau memang masyarakat secara umum menghendaki (pungutan) ya enggak masalah. Karena potensi masyarakat bisa terlibat cukup besar di sektor pendidikan," ujarnya.

Komitmen Pemprov Kaltim mempertahankan sekolah gratis tetap ada. Tetapi ditegaskan kembali Rusmadi, jika semua itu bergantung permintaan masyarakat. Pemprov saat ini masih dalam fase diskusi. Di mana akan mengambil keputusan sesuai kepentingan bersama.

"Intinya pemprov enggak mau jadi pihak yang disalahkan ketika keputusan diambil. Makanya ini kami sedang bahas secara mendalam. Pendidikan tetap jadi sektor utama dan prioritas kami. Karena memang ada suara mengenai pungutan bagi masyarakat mampu. Kenapa saran tersebut tidak diterima saja, ya masih didalami," katanya.

Pemprov menargetkan masalah anggaran SMA/SMK ini tuntas tahun ini. Keputusan, kata Rusmadi disesuaikan dengan dinamika anggaran yang dimiliki provinsi. "Nanti lihat bagaimana anggarannya ya," tutupnya. (*/rdh/riz/k15)


BACA JUGA

Senin, 28 Agustus 2017 08:57

Bandara Samarinda Baru Bikin Spekulan Tanah Merajalela

Hadirnya Bandara Samarinda Baru (BSB) di Sungai Siring, Samarinda Utara, membuat harga tanah di kawasan…

Senin, 28 Agustus 2017 08:51

2018 NJOP Naik, Revisi RTRW Mendesak

TAHUN depan, Pemkot Samarinda berencana menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) di seluruh Kota Tepian.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .