MANAGED BY:
KAMIS
14 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Jumat, 11 Agustus 2017 19:03
Sekolah 5 Hari, Siswa Madrasah Anjlok

PROKAL.CO, PROKAL.CO, JAKARTA- Pemerintah diminta memutuskan secara bijak  kebijakan sekolah lima hari atau yang popular dengan sebutan full day school. Sebab fakta yang ada, jumlah siswa madrasah yang bersekolah pada sore hari setelah paginya bersekolah reguler langsung anjlok. Fakta itu terungkap saat para ulama bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin. Tapi Presiden Jokowi meminta masyarakat agar tidak salah paham dengan kebijakan tersebut.

’’Perlu saya tegaskan, bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah atau full day school,’’ ujar Jokowi.

Sebab, dalam kondisi saat ini tidak semua sekolah bisa langsung menerapkan kebijakan tersebut. Ada sejumlah sekolah yang memang menyatakan siap, namun sebagian yang lain memang belum siap untuk menjalankan sekolah lima hari. Harus benar-benar dilihat bagaimana kondisi di lapangan.

Di sisi lain, Presiden juga mendukung bila ada sekolah sekolah yang siap menjalankan.

’’Jika ada sekolah yang memang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung masyarakat, ulama, maupun orang tua murid, ya silakan diteruskan,’’ lanjutnya. Peraturan hanya akan memperkuat saja apa yang sudah dilakukan.

Mengenai progres pembentukan aturannya, Presiden menyatakan belum bsia berbicara banyak. ’’Ya permendikbud ini nanti diganti dengan Perpres,’’ tambahnya. Sementara, untuk detail progresnya, dia mempersilakan publik bertanya kepada menteri terkait.

Dampak lima hari sekolah (LHS) atau sekolah delapan jam sehari bukan omong kosong. Di sejumlah daerah, banyak madrasah diniyah (madin) kehilangan siswa. Pemerintah dituntut untuk segera mencarikan solusinya.

Mualimin, pengelola Ponpes Al-Hikmah, Lampung, yang juga menyelenggarakan TPA mengatakan selama ini siswanya ada 20 orang.

"Sepekan ini tidak ada satupun yang datang ke musala," katanya saat ada pertemuan pengelola Madin di Bogor kemarin (10/8).

Ternyata setelah ditelusuri, SDN tempat anak itu sekolah, menerapkan sekolah lima hari. Menurut dia anak-anak pulang jam 15.00 dan tidak memungkinkan untuk bisa ikut TPA lagi.

Padahal pendidikan TPA di tempatnya tidak hanya baca Alquran saja. Tetapi juga ada materi tajwid dan fiqih. Dia berharap TPA yang sudah jalan selama tiga tahun itu bisa aktif kembali melayani masyarakat.

Kondisi serupa juga terjadi di Indramayu. Pengurus Yayasan Assafi'iyah, Patrol, Indramayu Muhammad Hafifi mengatakan sebagian SDN di daerahnya sudah menerapkan sekolah lima hari.

Akibatnya banyak Madin yang kehilangan siswa. "Kami sampai buka posko pengaduan FDS (Full Day School, red)," jelasnya. Posko itu diharapkan bisa menampung keluhan pengelola Madin.

Hafifi sendiri mengelola Madin Takmiliyah Ma'arif dengan jumlah siswa 250-an anak. Untung di kecamatannya seluruh SDN masih memakai enam hari sekolah.

Jadi seluruh siswa madin di tempatnya masih utuh. "Tetapi di kecamatan tetangga seperti Loh Sarang dan Anjatan sudah lima hari sekolah," jelasnya.

Ketua Rabhitah Ma'ahid Islamiyah (RMI), Abdul Ghofar Rozin menyebut laporan dan keluh kesah pengelola madrasah diniyah (madin) dan pondok pesantren masuk masuk ke meja RMI semenjak Permendikbud nomor 27 tahun 2017 diberlakukan pada Juni lalu.

Rozin, sapaan akrabnya, menyebut beberapa contoh. Di Madin Nurul Huda, Soka, Poncowarno, Kebumen Jateng. Sejak kebijakan sekolah 5 hari dikeluarkan, para siswanya sudah tidak pernah terlihat di madin lagi.

Dari laporan didapati bahwa para santrinya terlalu lelah karena pulang dari sekolah jam 17.00

Di Madin Miftahul Ulum, desa Kedungjati, Kecamatan Sempor, masih di Kebumen, para santri yang berstatus siswa SLTA tidak bisa lagi hadir karena pulang ke rumah puku 16.30. "Pengajiannya dimulai pukul 16.00, mereka sudah lelah," katanya.

Di Pondok Pesantren Darussalam Bandar Jaya Lampung, jumlah siswa menurun drastis sejak Juni. "Satu kelas habis tinggal 2 orang," katanya. Selain itu masih ada beberapa laporan dari Semarang dan Banyumas.

Rozin menjelaskan bahwa para santri yang mundur rata-rata adalah mereka yang menempuh pendidikan formal sembari menempuh pendidikan di pesantren.

Karena ada beban tambahan di sekolah, mereka memilih meninggalkan pesantren. "Ada yang pamit sendiri, ada yang dipamitkan oleh orang tuanya," katanya.

Menurut Rozin, meskipun pemerintah menetapkan bahwa permendikbud hanya akan berlaku sebagian, tapi kenyataannya, di daerah-daerah, para kepala Dinas Pendidikan maupun Kepala-Kepala sekolah sangat bersemangat untuk mewujudkannya tanpa memikirkan dampak terhadap madrasah diniyah. (jpnn)


BACA JUGA

Rabu, 13 Desember 2017 19:20

Kaum Radikal Diyakini Dukung Lawan Jokowi di 2019

Siapa lawan Jokowi pada Pilpres 2019 belum jelas. Namun yang pasti, siapapun lawan tersebut, dukungan…

Rabu, 13 Desember 2017 19:14

Anehnya Setnov, Bisa Jalan Tak Bisa Bicara

Setya Novanto membuat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kebingungan. Khususnya…

Rabu, 13 Desember 2017 19:08

Setnov Jadi Bisu dan Diare

Sidang pertama untuk Setya Novanto (Setnov) akhirnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)…

Senin, 11 Desember 2017 15:23

17 Dokter Spesialis Mundur, RS Mulai Tolak Pasien

17 dokter spesialis yang bertugas di RS Regional Sumbar mundur sejak akhir pekan lalu. Dampaknya pun…

Senin, 11 Desember 2017 15:15

Bangsawan Bali Bela Ustaz Somad

Meski sebagian orang sempat mendemo Ustad Abdul Somad, tapi sebagaian warga di Bali justru membela ustad…

Senin, 11 Desember 2017 15:09

Tuduh Ustaz Somad Anti Pancasila, Anggota DPD dari Bali Diperkarakan

Saat bersafari di Bali, Sabtu (9/12), Ustaz Abdul Somad yang hendak berceramah sempat mendapat…

Senin, 11 Desember 2017 15:02

Ditunjuk Gantikan Setnov, Aziz Bilang Siap

Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) membuat surat sakti yang isinya menunjuk Aziz Syamsudin sebagai…

Senin, 11 Desember 2017 14:58

Separuh Lebih Anggota Fraksi Golkar di DPR Tolak Aziz Syamsuddin

Bukannya mendapat dukungan, keputusan Ketua Umum Golkar Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai…

Senin, 11 Desember 2017 10:34

Jokowi Abaikan Penegakan HAM

JAKARTA - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah mengabaikan penegakan di bidang Hak…

Senin, 11 Desember 2017 09:24

Novanto Mundur, Tunjuk Azis Ketua DPR

JAKARTA - Jalan Aziz Syamsudin menduduki kursi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI tak berjalan mulus.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .