MANAGED BY:
RABU
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Kamis, 10 Agustus 2017 07:31
Perlindungan Pekerja

PROKAL.CO, OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM
(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan Kaltim)

TUJUH puluh dua (72) tahun Indonesia Merdeka, persoalan tenaga kerja masih berkutat di sekitar urusan perut seperti misalnya  kebutuhan hidup layak, upah murah, THR, rendahnya tingkat pendidikan, diklat, dan perlindungan pekerja di dalam maupun di luar negeri. Berikutnya, diskrimanasi/intimidasi kepada aktivis pekerja/pengurus SP, tenaga kerja magang, outsourching, perubahan  holding company, sertifikasi, akses perumahan, kesehatan, jaminan pensiun, demo-demo tuntutan, pekerja anak, update alih kelola beberapa wilayah kerja (WK) migas,TKI luar negeri, tenaga kerja asing dan lain-lain, termasuk persoalan tenaga kerja informal seperti asisten rumah tangga. Ini semua perlu diperjuangkan secara bersama-sama.

Jumlah SP/SB baru Sekitar 2 Persen

Perjuangan pekerja akan sangat efektif manakala berhimpun dalam Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Selian menjadi tameng para pekerja juga menjadi ujung tombak perjuangan yang dilindungi Undang-Undang No.21/2000. Idealnya jumlah SB/SP sekurang-kurangnnya sama dengan jumlah perusahaan, minimal satu SP di setiap perusahaan. Saat ini jumlah SP/SB baru mencapai 7000-an (2 persen) dari 368.000-an  perusahaan yang tercatat di kemenkeu.

Fenomena ini terjadi salah satu diantaranya akibat dari arogansi pengusaha terhadap buruh/pekerja yang berniat untuk berorganisasi. Sikap arogansi, intimidatif ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 6 UU Ketenagakerjaan No.13/2003 maupun UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. 21/2000.  Ke depan harus didorong agar pekerja mau dan berani mendirikan SP/SB yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam pasal 104 UU Ketenagakerjaan No.13/2013 yang antara lain SP/SB agar kepentingan dan perlindungan pekerja terjamin. Di negara maju, Union mempunyai daya dukung dan daya dobrak yang kuat untuk memperjuangan kepentingannya. Ini tantangan bersama agar kemenaker berkolaborasi dengan SP/SB/Federasi/Konfederasi yang sudah eksis terus berkhidmat dan gencar menjalin kerjasama melalui U2U (union to union) maupun U2G (union to government) untuk membidani terbentuknya SP/SB di semua perusahaan, sehingga beberapa tahun ke depan jumlah SP/SB dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 100 persen sama dengan jumlah perusahaan.

Susu Pekerja

Dalam kapita selekta perundang-undangan ketenagakerjaan, terkait pengupahan ada Permenaker tentang Susu No.1/2017 yang mewajibkan semua perusahaan menyusun Struktur Upah dan Skala Upah dengan batas waktu tanggal 23 Oktober 2017. Jika tenggat waktu tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan/pengusaha maka akan dikenakan sanksi tegas. Susu adalah struktur upah adalah Susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi, atau sebaliknya.

Sedangkan, skala upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk setiap jenis/golongan pekerjaan. Pengusaha/perusahaan wajib menyusunnya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan dikomunikasikan/dirundingkan bersama Serikat Pekerja. SUSU wajib diadakan penyesuaian secara berkala agar memiliki competitiveness yang baik.

Soal upah pekerja, kenyataanya hampir 30 persen upahnya untuk membiayai transportasi dari rumah ke tempat kerja, belum lahi kebutuhan akan perumahan.  Melalui  Peraturan Pemerintah No 46/2015, PP No.55/2015 dan Permenaker no. 35/2015 untuk mempermudah para pekerja memiliki rumah melalui kredit rumah, pinjaman uang muka maupun renovasi rumah; sehingga ketenangan bekerja terjamin untuk menyokong produktivitasnya.

Dalam pelaksanaannya perlu dikontrol ketat agar tidak ada penyalahgunaan,  peruntukannya jangan sampai berpindah tangan bukan untuk pekerja. Begitu juga halnya, hak berorganisasi/berserikat merupakan hak azasi pekerja guna memperjuangkan kepentingan dan melindungi hak-haknya. Yang mencakup hak atas pekerjaan, sesuai UUD 1945 Pasal 27(2). Hak atas pengupahan yang layak, sesuai dengan Konvensi ILO No 100/1995 yang telah diratifikasi dengan UU No.87/1957 serta Peraturan Pemerintah NO 8/1981. Hak atas perlindungan sosial  tercermin dalam persyaratan kerja, perlindungan teknis yang tercermin dalam ketentuan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta perlindungan ekonomis, perbaikan pengupahan dan kesejahtera.

Hak berorganisasi dan berserikat termuat dalam Konvensi ILO No.98 yang telah doratifikasi dengan UU No. 25/1997 Ketenagakerjaa maupun perubahannya. Hak untuk berunding bersama yang termuat dalam Konvensi ILO No.98 yang sudah diratifikasi dan terwujud dalam PKB (Perjanjian Kerja bersama); dan Hak Mogok sesuai UU No. 25/1997.

Perlindungan Pekerja

Pekerja mendapat perlindungan berupa 1) JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), 2) KHT (Jaminan hari Tua), 3) Jaminan Pensiun (JP), 4) JKm (Jaminan Kematian). JKK memberikan perlindungan/proteksi pekerja terhadap resiko kecelakaan kerja meliputi perlindungan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta di tempat kerja termasuk perjalanan dinas. JHT memberikan perlindungan pekerja terhadap resiko hari tua dan persiapan menghadapi masa tua dalam bentuk tabungan.

JP memberikan perlindungan pekerja atas hilangnya penghasilan saat mencapai usia pensiun. Dan JKm memberikan perlindungan pekerja terhadap risiko meninggal dunia, bukan karena kecelakaan kerja. JP memberikan manfaat pensiun hari tua, manfaat pensiun janda/duda, manfaat pensiun anak, maupun manfaat pensiun orang tua, dapat diterima secara berkala setiap bulannya dengan nlai maksimal dapat mencapai 40 persen dari upah. JKm memberikan santunan kematian, santunan berkala 24 bulan, biaya pemakaman, bantuan beasiswa untuk 1 (satu) orang anak, dengan total manfaat 36 juta. JKK memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja, perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan upah selama tidak bekerja (6 bulan pertama 100 persen, 6 bulan kedua 75 persen, seterusnya hingga sembuh 50 persen); santunan kematian sebesar 48 kali upah, bantuan beasiswa untuk satu anak, dan bantuan untuk kesiapan kembali bekerja. JHT memberikan jaminan untuk persiapan memasuki hari tua berupa akumulasi iuran (pekerja+perusahaan) ditambah dengan hasil pengembangan. Program perlindungan pekerja ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai UU No. 24 Tahun 2011.

BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program JHK (jaminan kecelakaan kerja), JHT (jaminan hari tua, jaminan pensiun), dan JKm (jaminan kematian). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk: a) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. b). Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. c) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah. d) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta. e) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. f) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. g) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Dan memiliki kewenangan untuk, a) Menagih pembayaran iuran. b) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. d) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. e) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. f) Mengenakan sanksi administratif  kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. g) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

Update dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak Rp 260 triliun. akan dikembangkan ke berbagai instrumen investasi, termasuk pasar modal. Dari 20 persen dana BPJS Ketenagakerjaan yang diinvestasikan di pasar modal. BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan keuntungan hingga 60 persen. Itu menunjukkan bahwa berinvestasi di pasar modal sangat menguntungkan. Sebagai lembaga yang menghimpun dan mengembangkan dana iuran dari para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan harus memastikan dana dikelola dengan baik dan amanah saat diinvestasikan. “Prinsip utama yang harus dikedepankan adalah prudent, bukan sekadar return yang tinggi,” 

Jaminan Kesehatan

Terkait jaminan kesehatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia sesuai UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) yang salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ). Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), PP No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS. Dasar hukum jaminan kesehatan (JKN) yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H : “Berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H : ”Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Update data pendapatan iuran BPJS kesehatan tahun lalu sebesar Rp 67,4 Triliun dengan pembayaran atas manfaat kepada peserta sebesar 70,8 Triliun (terdiri dari pembayaran manfaat Rp 67,7 Triliun dan biaya operasional Rp 3,6 Triliun), terjadi defisit Rp 3,4 Triliun. Hingga saat ini peserta JKN-KIS telah mencapai 175 juta jiwa dari beberapa segmen kepesertaan. Jumlah tersebut baru 70 persen penduduk Indiinesia yang telah menjadi peserta. Namun demikian, disana-sini masih banyak kekurangan pelayanan yang harus diperbaikai BPJS Kesehatan beserta dokter prakterk, klinik, puskesamas maupun rumah-rumah sakit rujukan.  

Di samping itu perlu peningkatan kompensasi wajar dan lebih baik kepada mitra kerjanya. Sangatlah tidak  fair jika kapitasi per peserta hanya Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan biaya obat hanya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) di tingkat klinik pratama maupun praktek dokter. Ini tantangan ke depan yang harus diselesaikan dengan cepat agar tingkat pelayanan bagi peserta lebih baik dan tidak terkesan asal-asalan. 

Tax Holiday sebagai Perlindungan

Pemerintah terlalu sering memberikan tax holiday untuk pengusaha/pekerja dan amatlah sangat pantas manakala pemerintah memberikan tax holiday kepada pekerja terutama yang terkait dengan uang pesangon/pensiun yang bakal dijadikan bekal hidup ex pekerja yang mememasuki purna tugasnya dan umumnya tidak produktif lagi. Mereka ibarat pahlawan pajak yang telah berkontribusi pada saat mereka produktif/bekerja.

Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden tentang Pengawasan ketenagakerjaan no. 21/2010 telah diterbitkan aturan pelaksanannya berupa Permenaker tatacara pengawasan ketenagakerjaan No. 33/2016. Kegiatan pengawasan merupakan fungsi negara dalam penegakkan hukum ketenagakerjaan dengan prinsip layanan publik, akuntabilitas, efektif & efisien, universal, transparan, konsisten dan koheren proporsionalitas, kesetaraan, kerjasama dan kolabrorasi. Tujuannya adalah memastikan dilaksanakannya norma peraturan dilaksanakan di perusahaan/tempat kerja. Yang berfungsi untuk: 1) menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan; 2) memberikan penerangan dan penasehatan kepada pengusaha/perusahaan, buruh/pekerja beserta SB/SP; serta 3) menyiapkan berbagai keterangan, data dan fakta untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kemnaker telah membuka saluran hotline ke Biro Hukum, tilpun nomor 021-5252676, Fax 021-5274929 atau kirim surat ke kemnaker Jalan Gatot Soebtoro Kav 51 Jakarta Selatan maupun melalui call centre 1500133.

Peranan Publik dan Media

Publik/rakyat dapat berkolaborasi denga Media untuk mengawasi persoalan ketenagakerjaan ini agar on track dan tidak dilanggar oleh pengusaha/perusahaan. Rakyat harus berani melaporkan adanya indikasi penyelewengan, harus disertai bukti-bukti, bukan fitnah. Media pun harus balance dalam melakukan peranannya, serta social control sesuai undang-undang pers. Peran kolaboratif rakyat dan media akan mengawal semua proses pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan ini demi kepentingan buruh/pekerja maupun pengusaha/perusahaan.

Dengan demikian maka tujuan pembangunan ketenagakerjaan Indonesia akan semakin maju, menjadi tuan di negerinya sendiri serta memiliki daya saing global yang handal serta mendapatkan perlindungan yang memadai. (harysmwt@gmail.com, www.webkita.net/lhl/k18)


BACA JUGA

Kamis, 28 September 2017 07:35

Tekan Inflasi dengan Cluster Bawang Merah

OLEH: BAMBANG SAPUTRAKOMODITAS ketahanan pangan yang kerap mengalami fluktuasi harga seperti bawang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .