MANAGED BY:
SENIN
21 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Selasa, 08 Agustus 2017 08:55
Mufakat Jahat Politik Uang

PROKAL.CO, CATATAN: HERDIANSYAH HAMZAH

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan berlangsung Juni 2018 nanti, sudah memunculkan berbagai isu dan perdebatan. Salah satunya terkait biaya pendaftaran (lamaran) sejumlah bakal calon kepada partai politik (parpol).

Biaya yang ditetapkan sejumlah partai pun dipatok beragam. Mulai dari PPP (Rp 20 juta), PKB (Rp 25 juta), PDI Perjuangan (Rp 50 juta), dan Hanura (Rp 75 juta). Apakah biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai politik uang? Apakah ini melanggar aturan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita membaca dengan teliti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, secara eksplisit mengatur mengenai hal ini.

Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota". Artinya, imbalan apapun tidak diperbolehkan dalam proses pencalonan, termasuk biaya yang dipatok bagi bakal calon yang mengajukan lamaran ke parpol tertentu.

Sebab, frase "proses pencalonan" sudah dapat dimaknai sejak masa penjaringan bakal calon oleh parpol. Jika parpol tetap kukuh, maka hal ini tentu saja melabrak aturan yang ada. Parpol terkesan melegitimasi atau membenarkan politik uang yang bersifat transaksional, dengan mematok sejumlah biaya dalam proses pendaftaran bakal calon.

Parpol tidak boleh berlindung di balik alasan biaya administrasi, biaya survei, biaya operasional, dan lain sebagainya. Konsekuensi terhadap pelanggaran ini, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam UU 8/2015, disebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol yang menerima imbalan dalam proses pencalonan, dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Di samping itu, juga dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Sedangkan sanksi pidana diatur kemudian dalam UU 10/2016, khususnya Pasal 187B dan 187C. Tetapi, ini berlaku bagi anggota parpol atau anggota gabungan parpol yang menerima imbalan, dan orang atau lembaga yang memberi imbalan.

Biaya pendaftaran yang dipatok oleh parpol, juga akan berimplikasi secara sosial dan politik, antara lain membatasi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Modal politik jangan diterjemahkan sebagai kekuatan uang. Tetapi, jauh lebih penting soal kecakapan, integritas, rekam jejak dan keberpihakan. Soal pendanaan, negaralah yang harus bertanggung jawab menyediakannya melalui sistem politik yang sedang dibangun.

Selanjutnya, tentu saja menyangkut edukasi politik bagi masyarakat. Upaya untuk melegalkan politik uang secara transaksional ini, tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kemampuan dan kecerdasan politik masyarakat (political efficacy). Perilaku parpol ini akan membentuk pola pikir bahwa politik uang adalah hal yang biasa. Kalau di hulu sudah melegalkan politik uang, terlebih di hilir proses pilkada. 

Situasi ini tentu saja menuntut agar negara melalui aparaturnya mengambil sikap tegas, agar tidak mencederai proses demokrasi yang akan berlangsung. Negara tidak boleh diam. Sebab diam, bermakna turut membenarkan tindakan parpol ini. Negara melalui penyelenggara, setidaknya dapat memberikan imbauan secara tegas kepada parpol, agar politik transaksional melalui biaya pendaftaran bakal calon, tidak melakukan dengan alasan apapun.

Jika tetap dilakukan, maka proses hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Pun demikian dengan parpol. Komitmen praktik politik uang harus ditegaskan kembali. Jangan terkesan seolah-olah buta dengan aturan dengan mempermainkannya. Sebab jika ini terus dilakukan, maka masyarakat bisa saja menarik dukungan dan kian melebarkan jarak ketidakpercayaan yang selama ini sudah semakin tergerus. (*/riz/k15)

(*) Penulis adalah dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.


BACA JUGA

Senin, 31 Juli 2017 08:10

Stop Bullying

OLEH: SARWENDAH INDRARANI, M.Psi(Psikolog) AKHIR-akhir ini, perilaku bullying atau ”perundungan”…

Sabtu, 29 Juli 2017 06:38

Menepis Kutukan SDA Kaltim

BADAI  defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim merupakan sajian harian di…

Jumat, 28 Juli 2017 08:50

Trans Kalimantan: Pemerintah di Mana? (2)

CATATAN: AHMAD ANUF CHAFFIDI SAMPAI saat ini, program Trans Kalimantan masih sebatas dijalankan di Kalimantan…

Jumat, 28 Juli 2017 07:38

Percepatan Wisata Syariah Dongkrak Pendapatan Daerah (2-Habis)

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan) SEBAGAI suatu industri,…

Kamis, 27 Juli 2017 08:49

Trans Kalimantan; Surga yang Dirindukan

CATATAN: AHMAD ANUF CHAFIDDI KETIKA saya masih usia remaja, di awal tahun 80-an, banyak orang-orang…

Kamis, 27 Juli 2017 07:36

Percepatan Wisata Syariah Dongkrak Pendapatan Daerah (1)

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO, MM(Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan, Mahasiswa S-3 Prodi…

Senin, 24 Juli 2017 09:12

"Susu" Pekerja

CATATAN: SUHARYONO SOMARWOTOLAGI-LAGI surprise untuk M Hanif Dhakiri, menteri Ketenagakerjaan RI yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .