MANAGED BY:
SABTU
18 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Jumat, 04 Agustus 2017 18:14
Kejaksaan Gagal Revolusi Mental, Jaksa Agung Beban bagi Jokowi
Jaksa Agung M Prasetyo. Foto: dok/JPNN.com

PROKAL.CO, PROKAL.CO, JAKARTA- Kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dalam mengelola institusi kejaksaan dinilai gagal. Kondisi ini menjadi beban bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai tak salah jika sorotan tajam dialamatkan terhadap kejaksaan di bawah kepemimpinan Prasetyo, sebab institusi kejaksaan gagal menjalankan revolusi mental yang menjadi jargon pemerintahan ini. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya oknum jaksa diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan politikus Nasdem itu.

"Ini jelas jadi beban dan sekaligus menganggu ritme kerja Presiden Jokowi terkait komitmennya dalam memimpin pemberantasan korupsi,” ucap Pangi kepada JPNN.com di Jakarta, Jumat (4/8).

Dengan fakta banyaknya jaksa terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, katanya, menjadikan upaya bersih-bersih di institusi kejaksaan hanya retorika dan teori. Sekaligus penanda ada yang salah dengan institusi Korps Adhiyaksa itu.

“Dibutuhkan strong leadership dalam memimpin pemberantasan korupsi, jaksa agung yang bisa menyelesaikan problem fundamental dari level hulu sampai hilir sehingga diharapkan ada daya kejut (down effect) dalam percepatan pemberantasan korupsi," pungkas direktur Voxpol Center itu.

Seperti diketahui, sejumlah jaksa pernah diciduk KPK karena mempermainkan kasus. Bahkan, berdasarkan catatan sedikitnya lima jaksa dijadikan tersangka di era Prasetyo. Mulai Agustus 2016 lalu yakni JaksaFahri Nurmalo, Devyanti Rochaeni terkait penanganan kasus korupsi di Subang, Jawa Barat.

Kemudian, September 2016 KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Fahrizal, sebagai tersangka kasus penjualan gula tanpa SNI di Pengadilan Negeri Sumbar.

Berikutnya, Juni 2017, jaksa Bengkulu Parlin Purba ditetapkan sebagai tersangka suap pengumpulan data atau bahan keterangan terkait pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII di Bengkulu.

Terbaru, KPK baru saja menangkap dan menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudi Indra Prasetya (Rud) sebagai tersangka penerima suap pengamanan kasus terkait proyek dana desa di Pamekasan, Jawa Timur.(fat/jpnn)


BACA JUGA

Jumat, 17 November 2017 18:42

Lengserkan Setnov, JK Diminta Turun Tangan

Demi menyelamatkan Partai Golkar, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diminta untuk segera turun tangan.…

Jumat, 17 November 2017 18:37

Generasi Muda Golkar: Lupa Ingatan, Skenario Setnov Berikutnya

Kecelakaan tunggal yang mengakibatkan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto harus dirawat serius di…

Jumat, 17 November 2017 18:31

Dikawal KPK Setnov Pindah ke RSCM

Demi mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo…

Jumat, 17 November 2017 18:28

What??? Benjol di Kepala Setya Novanto Sebesar Bakpao

Setelah mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik, kecelakaan yang dialami Ketua DPR Setya Novanto…

Kamis, 16 November 2017 09:27

Koran Tidak akan Mati

SURABAYA – Sejak lama, koran diramalkan akan mati karena gempuran media online. Tapi kenyataannya,…

Kamis, 16 November 2017 09:25

Heboh Donor Sperma di Kampus UI

JAKARTA – Kabar menghebohkan muncul di tengah persiapan penyelenggaraan Symposium and Workshop…

Rabu, 15 November 2017 17:57

Saingi Jokowi? Fachri: Bisa Buktikan Korupsi e-KTP Dapat Hadiah Sepeda

Kuis atau pertanyaan berhadiah sepeda lagi tren. Bukan hanya Presiden Joko Widodo yang bisa, Wakil Ketua DPR…

Rabu, 15 November 2017 17:37

Wapres JK: Setnov Jangan Mengada-ada untuk Hindari KPK

Langkah-langkah hukum akrobatik dari Ketua DPR Setya Novanto terus mengundang sorotan. Termasuk oleh…

Rabu, 15 November 2017 17:28

Elite Golkar Jangan Lindungi Novanto

Demi kepentingan Partai Golkar sendiri, elite partai ini diminta jangan melindungi ketua umumnya yang…

Rabu, 15 November 2017 17:23

Panggil Setnov, KPK Tak Perlu Izin Presiden

Ketua Umum Golkar terus mengulur-ulur waktu saat dipanggil KPK. Termasuk mengemukakan dalil KPK perlu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .