MANAGED BY:
JUMAT
15 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 25 Juli 2017 10:14
NAH KAN..!! Ternyata Tol Belum Bebas Hambatan di Tahura

Tanpa Alih Fungsi, Jasa Marga “Bayar” ke Negara

TAMBAH LAHAN DI TAHURA: Proyek jalan tol di sisi Balikpapan.(dok/kp)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Trase Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang membelah Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto kembali menghadapi tembok besar. Ketersediaan lahan yang sudah beralih fungsi dari kawasan hutan konservasi menjadi area penggunaan lain (APL) kurang dari kebutuhan. Seluruhnya berada di Seksi II (Samboja-Palaran) sepanjang 23,26 kilometer.

Dalam SK Menteri Kehutanan (Menhut) bernomor 554/Menhut-II/2013 pada 2 Agustus 2013, daerah milik jalan atau right of way (ROW) yang diberi izin selebar 60 meter. Setelah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) alias investor PT Jasa Marga bersama PT Wijaya Karya (kontraktor pelaksana) melakukan pengecekan lapangan, ROW yang dibutuhkan bervariasi, 60–160 meter.

Walhasil, perlu tambahan kebutuhan tanah yang memerlukan penentuan lokasi baru. Berkaca perubahan alih fungsi hutan terdahulu, syaratnya tak mudah. Izin dari menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mesti di tangan. Luasan kawasan hutan konservasi yang terkena dampak pembangunan dikeluarkan dari kelompok hutan. Perubahan status itu harus masuk dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Alih fungsi hutan itu juga mesti mendapat restu DPR RI.

Sumber Kaltim Post menyebut, saat proses usulan pada 2010, sebenarnya ROW yang diajukan 150 meter. Itu sudah memerhatikan faktor keamanan dan syarat teknis kelayakan jalan tol. Dalam proses terbitnya, izin yang diberikan menteri hanya 60 meter. Bila menilik ROW di luar Seksi II, rata-rata berkisar 100–150 meter. “Luasan ROW itu bergantung kebutuhan. Utamanya, untuk kegiatan galian tebing supaya landai,” ujar M Taufik Fauzi, kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim, dikonfirmasi kemarin (24/7).

Pengajuan izin tambahan lahan untuk ROW sudah diproses PT Jasa Marga. Pemprov Kaltim dalam urusan ini hanya memberikan back-up. Gubernur Kaltim sudah mengeluarkan surat yang ditujukan ke Kementerian LHK. Mantan kepala Dinas PU Bontang ini menerangkan, skema penggunaan lahan yang diusulkan tersebut berbeda dengan yang terdahulu.

Disebutnya, bukan dengan perubahan alih fungsi lahan menjadi APL. Artinya, tak sampai mengurangi luasan hutan konservasi yang tercatat. Tapi, ada semacam kerja sama investor dengan Kementerian LHK. “Membayar semacam jenis pungutan yang tergolong PNBP (penerimaan negara bukan pajak),” terangnya.

Dari sisi waktu dan proses lebih efisien. Usulan yang sudah berproses sejak dua bulan itu, kata Taufik, kini draf SK-nya telah di meja Menteri LHK Siti Nurbaya. Menjadi harapan pemprov dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam rapat di Jakarta, baru-baru ini, persoalan itu sudah tuntas akhir Agustus.

Masalah lain yang mendera jalan tol adalah tanam-tumbuh di kawasan Tahura. Belum itu selesai diganti rugi, tiba-tiba pemerintah dikejutkan dengan tanam-tumbuh baru. “Ini masih kami tunggu opini hukum dari TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejati Kaltim,” tuturnya.

Pejabat Pembuat Komitmen Pembebasan Lahan Tol Balsam Herry Susanto menjelaskan, sampai sekarang belum pembayaran terhadap ganti rugi tanam tumbuh. Opini hukum dari TP4D masih dinanti. “Besok (hari ini) saya berencana berkoordinasi lagi dengan tim kejaksaan,” katanya.

Diakuinya, progres pembebasan lahan Seksi II yang melintasi Bukit Soeharto adalah yang terlambat. Dari panjang 23,26 kilometer, 21 kilometer di antaranya belum bisa dikerjakan karena belum ada kejelasan boleh atau tidak ganti rugi tanam-tumbuh. Tercatat, sampai pertengahan bulan, progres pembebasan lahan di Seksi II hanya sebesar 34,13 persen.

Wakil Ketua TP4D Kejati Kaltim Damly Rowelcis menerangkan, sepanjang tanam-tumbuh itu berlokasi di APL Tahura, itu dapat diganti rugi. Opini hukum itu sebenarnya sudah pernah diberikan hingga berkoordinasi ke Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan hal tersebut. Hanya, untuk tanam-tumbuh baru, TP4D belum bisa memberikan opini hukum. “Itu perlu kami bahas lagi. Karena ada masyarakat yang “sengaja” menanam tanaman baru yang sebelumnya belum ada,” kata asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kaltim itu.

Berstatus proyek strategis nasional, Tol Balsam mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Berbagai persoalan yang masih mendera, presiden sampai turun tangan dengan mengerahkan para pembantu di kabinetnya. Utamanya, terkait kebijakan yang penyelesaiannya di level pusat. Seperti, aset milik Kodam VI/Mulawarman yang kena dampak pembangunan Seksi V (Km 13-Sepinggan Balikpapan). Aset yang tercatat di Kementerian Keuangan itu harus dihapuskan dari daftar kekayaan negara.

Dari lima seksi, progres pekerjaan yang didanai APBD Kaltim paling cepat “larinya”. Diketahui, Seksi I yang menghubungkan Km 13 Balikpapan menuju Samboja, Kutai Kartanegara, didanai dengan skema kontrak tahun jamak alias multiyears contract 2014–2018 sebesar Rp 1,5 triliun.

Sampai pertengahan bulan ini saja, realisasi pelaksanaan fisik mencapai 61,05 persen. Persentase itu di atas rencana 57,88 persen. Pun, kendala sosial berupa pembebasan lahan paling aman, tercatat 99,9 persen. Sementara itu, pembangunan Seksi II, III (Samboja-Palaran II Samarinda), dan IV (Palaran-Jembatan Mahkota II Samarinda) yang didanai BUJT alias investor sudah mulai berjalan, meski progres fisiknya belum melesat. Rata-rata masih di bawah 10 persen. Secara berurutan realisasi masing-masing, 2,26 persen, 3,5 persen, dan 0,88 persen. Meski demikian, target rampung pekerjaan fisik yang terbagi lima seksi itu masih tak berubah, yakni akhir 2018. (ril/far/k8)


BACA JUGA

Kamis, 14 Desember 2017 09:27
Putusan Bebas Abun dan Elly, Jaksa Masih Buat Telaah Hukum

Sekarang Giliran KPK

SAMARINDA – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang membebaskan Hery Susanto Gun alias Abun…

Kamis, 14 Desember 2017 09:23

Antisipasi Manuver di Sidang Setnov

JAKARTA – Setya Novanto (Setnov) tidak bisa berkelit ketika ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor…

Kamis, 14 Desember 2017 09:16

Sembilan Suspek Difteri di Kaltim

SAMARINDA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapat laporan 11 provinsi tentang kejadian luar…

Kamis, 14 Desember 2017 09:14

Masuk Lebih 2 Ribu Setruk

ANTUSIASME tinggi ditunjukkan publik untuk mengikuti program Strukvaganza. Buktinya, jumlah setruk yang…

Kamis, 14 Desember 2017 09:13

Hasil Tangan Kreatif Perempuan Gaza yang Jadi Senjata Diplomasi

Sejumlah tokoh publik di Tanah Air mengirimkan dukungan mereka ke Palestina lewat syal. Ada cerita perjuangan…

Rabu, 13 Desember 2017 09:37

Tak Terbukti Memeras, Abun Bebas

SAMARINDA – Perkara dugaan pemerasan di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran yang disidangkan di…

Rabu, 13 Desember 2017 09:27
Golkar Kaltim Belum Tentukan Arah Dukungan

Pasang Kriteria Ketum Baru

SAMARINDA – Partai Golkar segera menentukan babak baru masa depannya. Seluruh DPD Golkar provinsi…

Rabu, 13 Desember 2017 09:23

IUP Menunggak PNBP Rp 1 T

SAMARINDA – Pemblokiran aktivitas pemegang izin usaha pertambangan (IUP) menjadi cara baru pemerintah…

Rabu, 13 Desember 2017 09:21

Jangan Lupa Simpan Setruk Anda

BAGI Anda yang sudah mengikuti program Strukvaganza, setelah mengirim foto setruk via WhatsApp (WA),…

Rabu, 13 Desember 2017 09:21

17 Dokter Batal Mundur, Pasien Terlayani Kembali

Kisruh dokter spesialis dengan manajemen RS Regional Sulbar berakhir. Rumah sakit kembali hidup. Pasien…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .