MANAGED BY:
KAMIS
21 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 16 Juli 2017 12:10
WOWW...!! 2.000 Orang Ikut Dibidik, Tunggakan Pajak Capai Rp 4,2 Triliun
DI AMBANG SANKSI: DJP Kaltimra meminta ribuan penunggak melunasi pajak. (DOK/KP)

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra tak hanya membidik 16 penunggak pajak. Instansi vertikal itu tengah meradar ribuan orang yang diketahui mengemplang pajak. Nilainya pun mencapai Rp 4,2 triliun.

Kepala DJP Kaltimra Samon Jaya mengatakan, ke-16 WP “nakal” ini tunggakannya di atas Rp 100 juta. Bahkan hingga miliaran rupiah. Namun, yang di bawah Rp 100 juta jumlahnya mencapai 2.000 wajib pajak (WP).

Dari 16 penunggak pajak yang dibidik itu merupakan target DJP Kaltimra tahun ini. “Yang pasti jumlah tunggakan pajak di DJP Kaltimra saat ini mencapai Rp 4,2 triliun. Jumlah ini meningkat dari posisi Maret lalu (Rp 3,3 triliun),” ucapnya saat dihubungi, kemarin (15/7).

Saat ini, pihaknya sedang mengumpulkan informasi sebagai penguat bukti, bahwa laporan pajak yang dilaporkan WP penunggak itu tidak sesuai. Serta untuk memastikan finance mereka tinggi atau tidak. Informasi ini sebagai penguat bukti untuk proses melakukan penyanderaan (gijzeling) mereka.

“Seluruh WP ini sudah melewati seluruh proses yang kami upayakan untuk memberikan teguran. Surat ketetapan pajak (SKP) sudah kami layangkan. Bahkan sebagian sudah melewati proses penyitaan. Tinggal bagaimana perilaku mereka. Jika dalam waktu dekat ini tidak ada upaya pelunasan, maka proses gijzeling kami terapkan,” jelasnya.

Tidak main-main, Rabu (12/7) lalu DJP telah menyandera salah seorang WP berinisial EB yang terdaftar di KPP Tanjung Redeb. EB sempat disandera di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. WP tersebut berdomisili di Jakarta Barat dan memiliki usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak di Berau.

Total tunggakan EB diketahui Rp 2,37 miliar. Namun, hanya 16 jam berada di rutan, EB bisa melunasi utang pajak plus membayar biaya penagihan Rp 11 juta. Setelah itu, dia dibebaskan dari sandera pada Kamis (13/7). “Ini pertama kalinya kami menitipkan WP kami di rutan. Ini bukti kami serius kepada pengemplang pajak. Ke-16 WP tersebut berpotensi sama. Ya kita lihat saja nanti,” bebernya. Kata dia, 16 WP itu bisa saja berkurang jika mereka melunasi tunggakan.

Samon menuturkan, pihaknya belum bisa berbicara banyak. Pasalnya, demi kelancaran penyidikan petugas pajak di lapangan. “Kalau diceritakan bagaimana cara kami melakukan penyidikan sudah seperti film detektif,” candanya. Adapun, syarat WP bisa disandera, bila mereka memiliki utang pajak minimal Rp 100 juta dan sudah berkekuatan hukum tetap melalui proses persidangan. 

Samon menjelaskan, proses bagaimana WP bisa dibui jika mereka tidak merespons upaya teguran hingga penyitaan aset. Prosesnya biasa memakan waktu hingga lima tahun sampai WP dititipkan di rutan.

Proses WP bisa disebut penunggak jika mereka memiliki utang pajak yang tidak dilunasi. Kemudian, pihaknya menemukan bukti kuat adanya kekeliruan dalam pelaporan pajak. Misalkan mereka melaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak Rp 100 juta. Tapi, fakta ditemukan di lapangan seharusnya mereka bisa membayar pajak Rp 200 juta.

“Maka, kami akan melayangkan surat imbauan agar WP tersebut melunasi utang pajak atau memperbaiki SPT-nya. Jika tidak digubris sampai tiga bulan, kami akan naikkan proses hingga penerbitan surat ketetapan pajak (SKP), yaitu pokok pajak dan denda yang dibayar,” paparnya.

Setelah terbitnya SKP, prosesnya bisa berjalan lama. Karena, WP masih dibolehkan mengajukan banding. Pihak DJP juga harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Proses ini sudah masuk tahap pengadilan. “Paling tidak prosesnya bisa memakan waktu hingga tiga tahun,” bebernya.

Bila WP tidak juga menggubris atau tidak banding, maka DJP akan memproses penyitaan aset. Masih tak direspons, selama tiga bulan, penyitaan aset dilakukan. Jika jumlah aset tersebut tidak sebanding jumlah utang pajak, maka proses penyanderaan dilakukan. Posisi ini, WP sudah tidak bisa membantah atau mengajukan banding. Kewajiban mereka melunasi tunggakan mereka.

Samon menuturkan, DJP Kaltimra telah melakukan kerja sama dengan aparat terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan kepolisian. “Kami juga bekerja sama dengan rutan dan lapas di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tarakan, dan Nunukan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo menanggapi serius hal ini. Pengusaha di Benua Etam jangan sampai mencoreng nama baik. Namun, dia meyakini pengusaha lokal pasti patuh. Pasalnya, jika tak patuh, otomatis kelancaran berbisnis bakal terganggu. Serta hatinya pun tak ingin membuat malu Kaltim.

“Yang berpotensi menunggak pajak biasanya pengusaha skala besar yang memiliki usaha di Kaltim dan Kaltara. Ya, mereka orang dari daerah lain. Biasa dari Jakarta berinvestasi di sini. Mereka biasanya jarang memikirkan nama baik pengusaha lokal,” beber Slamet.

Ia mengaku, pengusaha yang menunggak pajak itu biasanya memiliki konsultan yang profesional. Bahkan memiliki karyawan khusus di bidang ini. Selain itu, pengusaha tak segan kongkalikong dengan oknum di DJP.

Sebelumnya, pengusaha nakal di Kaltim-Kaltara yang dulu menikmati harta sambil sembunyi dari kewajiban pajak, kini resah. Rupanya, DJP Kaltimra sudah mengetahui identitas sebagian dari mereka. Bahkan, ada list 16 pengusaha yang bakal segera “diciduk”.

Meski belum memerinci ke media siapa saja ke-16 pengusaha tersebut, DJP Kaltim-Kaltara sudah lama mengawasi aktivitas bisnis mereka. Semua terindikasi menghindari pembayaran. “Sudah kami pantau sejak lama,” kata Samon Jaya, Jumat (14/7).

Lantas apa yang bakal menimpa para pengusaha pengemplang pajak itu? Bila cara persuasif diabaikan dan tetap ngotot tak membayar, mereka pasti berakhir di sel. (aji/rom/k15)


BACA JUGA

Rabu, 20 September 2017 10:35

SANGAT TAK DISIPLIN..!! 640 Menit, 6.931 Pelanggar di Jalan

BERKENDARA di jalan raya tak boleh sembarangan. Keselamatan wajib diutamakan. Di Kaltim, kesadaran berlalu…

Rabu, 20 September 2017 10:26

Pemprov-DPRD Berkonspirasi, Akhirnya Masjid Itu Dibangun Juga

SAMARINDA – Rencana pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu, Samarinda, tak terbendung. DPRD Kaltim…

Rabu, 20 September 2017 10:23

Bersama Wakil Rakyat dan Bupati, Minta Dukungan DPD RI

Tak hanya berjuang untuk investasi daerah, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie memperjuangkan…

Rabu, 20 September 2017 08:55

Biaya Logistik Melambung, Perlu Ada Tol Sungai

BALIKPAPAN – Kaltim harus mampu menekan biaya logistik yang terlalu tinggi. Terutama di daerah…

Selasa, 19 September 2017 09:31
3,5 Jam Jaang Bersaksi

Kontroversi Pungli TPK Palaran, Wali Kota Enggan Disalahkan

SAMARINDA – Lagi, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menghindari tampil sendiri dalam kasus pungutan…

Selasa, 19 September 2017 09:26

Pelajar Jadi Alat Bandar

SAMARINDA – Anak yang terjerembab sebagai penyalahguna narkoba bukan berarti masa depannya jadi…

Selasa, 19 September 2017 09:25

Lebih Dekat dengan Idola

BALIKPAPAN – Balikpapan Masters Cup 2017 benar-benar sayang untuk dilewatkan. Tak hanya memanjakan…

Selasa, 19 September 2017 09:23

Sempat Menurun, Kesehatan Wagub Mulai Membaik

JAKARTA – Ponsel milik Musmin Narta Dinata terus berdering sejak Senin (18/9) pagi. Penelepon…

Selasa, 19 September 2017 09:19

MEMBANGGAKAN! Berkat Karyanya, Mahasiswa STT Migas Balikpapan Ini Bisa sampai ke Prancis

Mahasiswa STT Migas Balikpapan kembali membuat prestasi membanggakan. Yoga Pratama membuat terang daerah…

Selasa, 19 September 2017 09:16

Ambil Uang di ATM dengan Pengenal Wajah

SEJUMLAH bank di Tiongkok baru saja meluncurkan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dengan teknologi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .