MANAGED BY:
MINGGU
23 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Minggu, 16 Juli 2017 08:32
Kepada Calon Gubernur, Mau Dibawa ke Mana Kaltim?

PROKAL.CO, OLEH : AJI SOFYAN EFFENDI

TULISAN ini merupakan refleksi pemikiran dari seorang warga Kaltim. Bisa jadi ini juga pemikiran dan refleksi warga Benua Etam umumnya dalam menyikapi Pemilihan Gubernur Kaltim (Pilgub) 2018–2023 yang akan datang. Sebagaimana yang kita ikuti akhir-akhir ini, baik di media cetak maupun elektronik, baik dalam bentuk above the line maupun below the line, para kandidat bakal calon kepala daerah sudah mencari posisi yang dianggap strategis.

Beberapa baliho sudah di pajang di jalan-jalan utama. Tim sukses juga sudah mulai bekerja. Atmosfer politik menghangat. Marketing politik pun sudah mulai menebar “paket lengkap kandidat“. Akan semakin tinggi intensitasnya menjelang 2018 yang akan datang, atau masih tersisa enam bulan lagi. Para konsultan politik dari Jakarta pun telah menebar jaring agar para calon mempergunakan mereka untuk menang dalam pesta demokrasi tersebut.

Terlepas dari hiruk-pikuk persiapan itu, maka seyogianya dan seharusnya, seorang calon kepala daerah juga harus memikirkan mau dibawa ke mana Kaltim lima tahun ke depan?

Pertanyaan ini penting untuk dijawab, agar warga Kaltim dapat mengetahui dari awal, visi-misi para calon kepala daerah yang sejatinya menyangkut hajat hidup sekira 3,4 juta jiwa di provinsi ini. Pertaruhan cara berpikir calon ke depan menjadi hal yang sangat mendasar. Apakah Kaltim lima tahun ke depan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk.

Berikut ini, catatan yang perlu diperhatikan pracalon kepala daerah ke depan, agar Kaltim menjadi lebih baik. Pertama, reorientasi dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Para calon harus mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk provinsi ini. Hanya mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam maka percayalah, Kaltim akan mengalami kebangkrutan secara sistemik. Bukan hanya hancurnya sumber daya alam tapi juga pertumbuhan ekonomi akan rapuh. Ini sudah terbukti saat penerimaan Kaltim anjlok di APBD 2015 sampai sekarang yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi (migas), serta pertambangan batu bara.

Begitu harga internasional turun maka penerimaan APBN dari sektor tersebut juga menurun. Akibatnya dana transfer ke APBD Kaltim menurun. Imbasnya, program kerja instansi di Kaltim, semua terkoreksi sampai 70 persen. Organisasi perangkat daerah (OPD) enggak bisa ngapa-ngapain lagi karena “lesu darah”. Tidak memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan program pembangunan. Sebab itulah, calon gubernur ke depan perlu memiliki paham bahwa dana transfer APBN yang bersumber dari SDA hanya sebagai pelengkap. Yang utama dalam APBD Kaltim ke depan adalah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Kedua, gubernur Kaltim ke depan, harus mampu melahirkan peraturan daerah (perda) industri hilis SDA. Hanya dengan adanya perda inilah, kita akan mampu mentransformasi ekonomi Kaltim. Tanpa ada proteksi dan hukum yang mengatur industri hilir, maka dapat dipastikan 100 persen tidak ada satu pun investor yang mau mengeksekusi industri hilir tersebut. Pengusaha akan beranggapan, bahwa “tidak ada sanksi juga“. Kalau terus-terusan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa industri hilir yang hanya dianggap “high capital dan high risk”.

Itulah sebabnya, walaupun jargon transformasi ekonomi ini sudah dicanangkan lima tahun yang lalu oleh Bapak Gubernur Awang Faroek Ishak, namun kurang begitu direspons oleh para pengusaha dan investor. Makanya, ke depan jika investor tidak mau membangun industri hilir, maka jangan diberikan izin usahanya. Simpel ‘kan? Efek yang terlihat dengan tidak adanya perda tersebut, setiap 10 menit sekali, kita melihat tongkang-tongkang ditarik tugboat yang memuat batu bara melintasi Sungai Mahakam.

Diketahui satu tongkang yang memuat batu bara tersebut, nilainya adalah Rp 5 miliar. Bayangkan berapa puluh tongkang memuat batu bara selama 24 jam  yang melintasi Sungai Mahakam dan berapa nilai rupiahnya? Maka dalam satu hari bisa mencapai ratusan miliar. Sementara yang masuk ke APBD Kaltim dengan aktivitas angkutan batu bara ini adalah nol.

Ketiga, persoalan infrastruktur. Ini memang masalah klasik. Fakta menunjukkan infrastruktur kita terutama di wilayah antar-kabupaten/kota memang masih perlu diperbaiki. Beberapa jalan yang menghubungkan Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, memang masih hancur dan porak-poranda. Ini menjadi PR terpenting gubernur yang akan datang. Dengan infrastruktur seperti ini, maka jangan harap ada investor yang akan masuk karena biaya investasi akan sangat tinggi. Investor pasti akan menanamkan modalnya ke Pulau Jawa, karena infrastrukturnya sudah sangat mumpuni. Karena itulah, prasyarat untuk datangnya investor ke suatu daerah adalah persoalan infrastruktur harus clear dan bagus.

Keempat, listrik dan air bersih. Walaupun ini tugas wali kota dan bupati, namun gubernur ke depan wajib untuk menuntaskan dua masalah ini. Sebab, langsung bersentuhan dengan hajat hidup warga dan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Koneksi  listrik dan air bersih antar kabupaten/kota juga menjadi tanggung jawab gubernur ke depan untuk menuntaskannya. Gubernur Kaltim ke depan harus dapat memastikan dua persoalan ini akan clear 90 persen.

Kelima, kembalikan urusan wewenang pendidikan SMA/SMK/MAN ke kabupaten/kota. Ngapain provinsi mengurus hal seperti ini. Biarkan paket lengkap pendidikan dasar dan menengah diserahkan kepada bupati dan wali kota. Banyak persoalan-persoalan lain di tingkat provinsi yang menjadi tanggung jawab gubernur, ketimbang mengurusi hal tersebut. Biarlah wali kota dan bupati ada pekerjaan juga untuk mengurusi pendidikan menengah itu. Gubernur sifatnya hanya mendukung jika dianggap penting, oleh sebab itulah kita butuh figur gubernur yang berani melawan arus Undang-Undang Pendidikan tersebut. Kita sangat menyadari kenapa provinsi men-take over jenjang pendidikan SMA sederajat tersebut, ya, karena memang amanat undang-undang dan peraturan. Gubernur hanya menjalankan. Walaupun gubernur juga menyadari tidak suka dengan hal seperti ini.

Oleh sebab itu, pengembalian wewenang pendidikan menengah ini perlu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Apa berani calon gubernur Kaltim ke depan menggugat masalah ini ke MK?

Keenam, jadikan Kaltim sebagai lumbung pertanian dalam arti luas. Kita belum terlambat untuk menjadikan Kaltim sebagai daerah lumbung pertanian menggantikan posisi pertambangan dan penggalian. Gubernur ke depan harus mampu menjadikan Kaltim sebagai basis agroindustri dan agrobisnis  dengan melakukan koordinasi kepada bupati di provinsi ini. Seperti Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, Kutai Timur, yang arealnya masih luas. Maka ke depan harus ada pembangunan dan tekad bersama untuk menjadikan tiga wilayah tersebut sebagai trigger, guna pembangunan sektor pertanian.

Dukungan bantuan dana APBD Kaltim ke tiga wilayah tersebut dalam bentuk  block grant pembangunan agroindustri dan agrobisnis harus menjadi platform gubernur yang akan datang.

Ketujuh, tuntaskan rencana pembangunan yang sudah dirintis oleh gubernur sekarang. Seperti Jalan Tol Balikpapan-Samarinda-Kutim, Jembatan Kembar Mahakam, pembangunan rel kereta api, KEK Maloy, pengembangan pertanian food estate, Bandara APT Pranoto/Samarinda Baru, dan lainnya. Dengan rampungnya proyek tersebut, maka investor akan ngantre datang ke Kaltim. Biaya investasi akan semakin murah (incremental capital output ratio/ICOR) akan semakin kecil. Artinya biaya investasi akan semakin murah dan tingkat profitabilitas pengusaha akan semakin tinggi.

Dengan terbangunnya proyek-proyek itu juga akan mengakibatkan tingkat kesenjangan antardaerah akan semakin kecil/indeks Williamson akan berada di interval 0,4–0,6 yang termasuk kriteria rendah dan moderat. Akibat berikutnya adalah income per kapita penduduk Kaltim akan meningkat, dan tingkat kemiskinan akan turun karena akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap di provinsi ini.

Itulah ketujuh catatan penting yang menjadi PR Gubernur Kaltim ke depan. Untuk itu, visi-misi calon gubernur Kaltim harus memuat ketujuh persoalan tersebut. Masyarakat perlu dilibatkan dalam mengoperasionalkan ketujuh pemikiran itu dalam bentuk focus group discussion (FGD). Kalau sampai pada hari ini para kandidat calon gubernur masih sibuk dengan euforia dan sosialisasi politik itu sah-sah saja dan memang begitu prosesnya. Namun seyogianya tidak melupakan ketujuh catatan itu, karena masyarakat Kaltim tidak mau tahu dengan urusan politik tersebut yang mereka inginkan adalah satu, ”Bawa Kami ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera”. (far/k9)

(*) Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda


BACA JUGA

Minggu, 16 Juli 2017 08:32

Kepada Calon Gubernur, Mau Dibawa ke Mana Kaltim?

OLEH : AJI SOFYAN EFFENDI TULISAN ini merupakan refleksi pemikiran dari seorang warga Kaltim. Bisa jadi…

Senin, 03 Juli 2017 06:50

Menimbang Suara Pekerja Migas

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO(Pemerhati masalah ekonomi kerakyatan dan ketenagakerjaan) GENDERANG nasionalisasi…

Sabtu, 01 Juli 2017 07:57

Balikpapan yang Lebih Dulu Merdeka

ANDA tentu asing dengan MacArthur Landing Memorial National Park. Wajar saja karena objek wisata sejarah…

Jumat, 30 Juni 2017 07:44

Kejar Rayon Abai Prestasi

CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO BULAN ini, bulan musim penerimaan siswa baru. Tahun ajaran baru yang tidak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .