MANAGED BY:
MINGGU
23 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 29 Juni 2017 12:55
Konsesi KCI Banyak yang Incar

PROKAL.CO, KONSESI tambang milik PT BHP KCI di Desa Lolo dan Desa Lempesu di Paser bak gula. Banyak pengusaha yang mengincar. Bahkan, Pemkab Paser pun berharap, pemilik konsesi kembali beroperasi.

Kaltim Post menemui seorang pengusaha batu bara di Tana Paser, Paser, Kamis (6/4) yang sebelumnya telah diatur janji bertemu. Pria yang enggan namanya dikorankan itu juga menambang di konsesi milik PT BHP KCI di Desa Lolo.

Dia menjelaskan, awal mula penambangan di Desa Lolo itu terjadi. Pada medio ’90-an, PT BHP KCI yang memiliki konsesi di Paser melakukan penambangan di Desa Petangis. Lokasi tambangnya diberi nama Blok A. Menambang sejak 1990 dan ditutup pada 2004. Kemudian, lahan seluas 1.800 hektare diserahkan ke pemerintah untuk dijadikan Tahura Lati Petangis.

Namun, saat KCI hendak menambang Blok Bindu Petitit di Desa Lempesu, Kecamatan Pasir Belengkong dan Desa Lolo, perusahaan yang mengantongi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) itu diterpa problem internal. Konon banyak tunggakan pajak yang tak bisa dituntaskan, sehingga perusahaan disanksi tak bisa menambang.

Blok Bindu Petitit juga memiliki luas 1.800 hektare. Lokasinya berada di Pasir Belengkong dan Kuaro. “Yang saya tahu, pemilik saham KCI ini banyak. Mereka seperti pecah kongsi,” kata pria bertubuh subur itu.

Di sisi lain, kata dia, Pemkab Paser sangat berharap KCI bisa kembali menambang di Blok Bindu Petitit. Dengan beroperasinya tambang itu, maka bisa berefek ganda bagi daerah. Dana bagi hasil (DBH) pemkab akan bertambah. Selain itu, masyarakat sekitar juga akan terkena efeknya, seperti peluang kerja dan rumah makan bakal ramai pekerja tambang.

Namun, yang ditunggu pemkab tak juga datang. Akhirnya, para pemilik modal dari Kalsel datang ke Paser. Mereka memanfaatkan kendurnya pengawasan aparat. Pada September 2016 lalu, penambang membuka lahan di Desa Lolo. Akhirnya diikuti oleh sejumlah pengusaha asal Paser termasuk dirinya.

Dia mengungkapkan, salah seorang pemilik saham di KCI yang membuka jalan para pengusaha. Kemudian, ada bagi hasil antara penambang dengan pemilik lahan. Lalu, bagaimana penambang bisa menjual batu bara?

Dia menyebut, perusahaan yang mengantongi izin yang menadah batu bara ilegal dari Lolo dan Lempesu. Kemudian, membayar royalti dan dijual menggunakan bendera perusahaan tersebut. “Cadangan batu bara di Blok Bindu Petitit kabarnya sekitar 40 juta metrik ton,” bebernya. “Ditambang sejak September hingga sekarang, batu bara yang sudah keluar paling hanya seujung kuku,” sambungnya.

Menurutnya, banyak pengusaha yang berharap KCI mendapat sanksi, karena adanya penambangan ilegal akibat lahan mereka tak ditambang. Kemudian, izinnya dicabut. Setelah itu, konsesi batu bara dilelang ke pengusaha lokal. Di daerah, kata dia, pemkab juga sulit bergerak karena perusahaan ini tak memiliki kantor di Paser.

Mantan Kapolres Paser AKBP Hendra Kurniawan membenarkan, penambangan batu bara di konsesi milik PT BHP KCI adalah ilegal. Pihaknya juga sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan pihak terkait. Termasuk mengundang PT BHP KCI, tapi sayang pihak mereka selalu tak hadir.

Pejabat yang dimutasi ke Mabes Polri sejak akhir Mei itu menyebut, PT BHP KCI tidak lagi berkantor di Paser. Sehingga menyulitkan timnya untuk mencari keberadaan perusahaan pemegang izin PKP2B tersebut. “Tapi, saya sudah perintahkan Reskrim Polres untuk terus menyelidiki kasus ini,” katanya.

Hendra tak menampik, bila penambangan batu bara ilegal ini banyak kepentingan yang terlibat. Termasuk orang besar. Baik aparat pemerintah, penegak hukum, warga, maupun pengusaha. Namun untuk membuktikan itu, tim terus bekerja. “Kepentingan yang besar ini melibatkan orang besar,” bebernya.

Saat ditanya orang besar yang dimaksud, Hendra hanya tersenyum. Dia enggan menjelaskan lebih detail. “Sudah, saya punya karier yang harus dijaga. Jadi, tolong bantu saya. Saya juga perlu dukungan semua pihak,” tegasnya. Ia menegaskan, penambangan ilegal di konsesi PT BHP KCI itu sangat merugikan daerah. Mengingat hanya sebagian kecil warga Paser yang terlibat di sana. Sebagian besar berasal dari Kalsel. Baik penambangnya, pekerja maupun sopir truk pengangkut batu bara.

Wakil Bupati Paser HM Mardikansyah juga membenarkan, penambangan di PT BHP KCI adalah ilegal. Sebab, penambangnya bukan pemilik lahan. Melainkan orang lain alias penambang liar.

Meski demikian, dia mengapresiasi aparat Polri yang sudah melakukan penertiban akhir bulan lalu. Sehingga sekarang dia memastikan, tak ada lagi penambangan ilegal di PT BHP KCI. “Penambangan ilegal itu yang rugi daerah. Memang ekonomi menggeliat, tapi dampak lainnya jauh lebih besar. Seperti banjir dan tanah longsor,” ungkapnya. “Apalagi yang menambang dan pemilik truk angkutan batu bara, banyak bukan warga Paser,” sambungnya.

Mardikansyah menuturkan, sebenarnya Pemkab Paser sangat berharap PT BHP KCI kembali menambang di wilayah konsesinya. Dengan begitu, penambang liar tak berani beraktivitas di lokasi sekitar. Selain itu, perusahaan akan bertanggung jawab atas lingkungan. “Yang tak kalah penting, pemkab memperoleh dana bagi hasil dari aktivitas legal itu,” terangnya.

Pemkab, kata dia, mendukung pencabutan izin PT BHP KCI, bila perusahaan tersebut tak beroperasi lagi. Selanjutnya, bekas konsesi batu bara tersebut dilelang ke pengusaha lokal. “Jadi, pengawasannya cukup dari Pemprov Kaltim,” ucapnya.

Anggota Komisi III DPRD Paser Ahmad Rafi'i juga berharap PT BHP KCI kembali menambang. “Daripada lahannya ditambang ilegal. Tak ada dana bagi hasilnya ke daerah. Juga merusak lingkungan,” katanya.

Politikus Partai Partai NasDem itu mengatakan, kepolisian sudah bergerak akhir bulan lalu dengan menertibkan penambang ilegal. Sebelum ada penertiban itu, truk iring-iringan di jalan. Dia pernah menghitung jumlah truk selama 1 jam di Jembatan Layang di Desa Lolo pada pukul 14.00 Wita. Jumlahnya sekitar 25 truk pengangkut batu bara yang melintas dalam satu jam

Sedangkan kini, meski telah ditertibkan, dia meyakini tak 100 persen aktivitas dari penambangan batu bara ilegal terhenti. Penambang bakal melakukan segala cara untuk mengeruk batu bara di konsesi PT BHP KCI. Termasuk mengubah waktu menambang dari siang ke malam hari.

Dia menduga, sulitnya Paser bersih dari penambang ilegal ini, karena keterlibatan oknum aparat. Baik aparat penegak hukum maupun pemerintah. “Malah saya lihat ada koperasi aparat penegak hukum yang ikut menambang dan menjadi beking,” ungkapnya.

Rafi’i mengaku, sudah mencari kantor PT BHP KCI di Jakarta. Tapi sayang, kantornya di Jalan Jenderal Sudirman, Midplaza, Jakarta sudah berubah kepemilikan. Setelah dicari tahu, direksi dari perusahaan ini juga tidak kooperatif. Sehingga, DPRD Paser mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kementerian ESDM, kata dia, memastikan PT BHP KCI adalah korban. Sebab, perusahaan ini sudah melapor ke Mabes Polri dan Kementerian ESDM, bila konsesi mereka ditambang orang lain. “Kami berharap lebih baik PT BHP KCI beroperasi, supaya pemkab mendapat dana bagi hasil,” jelasnya. (far/k15)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .