MANAGED BY:
MINGGU
23 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 29 Juni 2017 12:54
Jalan Umum Jadi Korban
RUSAK JALAN NEGARA: Truk pengangkut batu bara yang sempat melintas di Jalan Poros Paser-Penajam Paser Utara, awal bulan lalu. (NAJIB/KP)

PROKAL.CO, MARAKNYA penambangan ilegal memicu perusakan aset daerah. Di antaranya, jalan umum. Bahkan, pengangkutan batu bara di jalan milik pemerintah itu juga mengancam keselamatan pengendara lain.

Dari pantauan Kaltim Post, hauling batu bara di jalan umum terjadi di Sangasanga, Samboja, dan Paser. Angkutan batu bara tersebut memakai jalan kabupaten dan jalan nasional.

Padahal Pemprov Kaltim telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Sawit. Dalam regulasi ini, angkutan batu bara dan sawit tak boleh melintas di jalan umum, kecuali angkutan sawit dari usaha perkebunan rakyat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Salman Lumoindong mengungkapkan, Perda 10/2012 itu telah berlaku sejak Juli 2013 setelah ada Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 43/2013. “Harusnya angkutan batu bara menggunakan jalur khusus,” ujarnya.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, hasil perkebunan rakyat diperbolehkan melewati jalan umum, namun setelah mengantongi izin. Peraturan ini dibuat berdasar kekuatan jalan Kaltim yang hanya bisa menahan beban maksimal 8 ton.

Salman menerangkan, penegasan hukum dan pengawasan perda sudah dilaksanakan. Salah satunya sudah dilaksanakan pada awal pertengahan Februari lalu. Tim gabungan telah turun meninjau lokasi. Tim terdiri Dishub, kepolisian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat Kaltim. “Waktu itu dilaksanakan di Paser,” ujarnya.

Idealnya pengawasan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Namun, lagi-lagi tersandung masalah dana. Dalam kesempatan itu, Salman tak menampik penegakan perda masih kurang gereget. Terlihat di lapangan masih banyak truk batu bara beroperasi di jalan umum.

Dia mengungkapkan, hal ini mesti disikapi secara tim. “Karena masing-masing punya tugas, seperti Dishub pengawasan, dan kepolisian di penegakan,” ujarnya. Pihak kepolisian, lanjut dia, akan menangani secara pidana. Sedangkan Dishub, masalah perizinan.

Jika dilaksanakan dengan benar, maka sanksi dari perda tersebut mulai pencabutan kir sampai hukuman kurungan. Bagi para pelanggar akan diancam hukuman penjara maksimal enam bulan dan denda Rp 50 juta.

Dikatakan, keberadaan hauling batu bara itu juga bisa memperpendek usia jalan. Infrastruktur akan mudah rusak, karena dilintasi truk pengangkut emas hitam yang melebihi kekuatan jalan. Rata-rata truk pengangkut batu bara 8 sampai 9 ton. Sementara seluruh jalan di Kaltim masih kelas III yang hanya mampu dilintasi kendaraan bermuatan 8 ton.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kaltim Amrullah didampingi Kepala Bidang Pertambangan Umum Goenoeng Djoko Hadi turut menerangkan. Sebelumnya, Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim meminta revisi perda itu, namun pihaknya menolak.

Amrullah mengatakan, bila disetujui, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. “Bayangkan, ada perda yang mengatur larangan saja masih dilanggar, apalagi kembali diperbolehkan,” ucapnya.

Dia menyebut, pernah berkonsultasi dengan Kementerian ESDM. Memang tidak ada aturan yang mengatur larangan hauling di jalan umum. Menurut dia, hal itu karena alasan percepatan ekonomi.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kaltim Kombes Pol Subandriya menegaskan, penggunaan jalur umum untuk hauling batu bara menyalahi aturan, sanksinya tilang. “Karena sudah tak sesuai peruntukannya,” katanya.

Dia menilai, pemerintah perlu melakukan pendekatan dengan perusahaan yang menaungi para sopir angkutan batu bara itu. “Bisa jadi mereka tidak paham aturan. Tapi bisa saja paham aturan, tapi tetap dilanggar. Ini bentuk permasalahan yang nanti kami kaji,” terang pria kelahiran Sleman itu.

Tak hanya jalan umum yang dijadikan hauling, lokasi tambang ilegal di Sangasanga yang berhasil didatangi Kaltim Post, seluruhnya dekat dengan fasilitas umum (fasum). Padahal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batu Bara.

Dalam lampiran aturan ini di poin penambangan 3b disebutkan, “Jarak tepi lubang galian paling sedikit 500 meter dari batas IUP (rona awal berdekatan dengan permukiman)”. Artinya, perusahaan dilarang menambang bila jarak lokasi tambang dengan fasum tidak sampai 500 meter. (far/k15)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .