MANAGED BY:
MINGGU
23 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 29 Juni 2017 08:55
Pengawasan Belum Optimal
Goenoeng Djoko

PROKAL.CO, PENAMBANGAN batu bara wajib melewati sejumlah tahapan. Satu saja yang dilanggar, berarti aktivitas tersebut ilegal.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Amrullah didampingi Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Goenoeng Djoko Hadi menerangkan, setiap izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) memiliki kewenangan mulai menambang, mengangkut, hingga menjual batu bara. Beda dengan dahulu, setiap kegiatan mesti mengantongi izin.

Turut diterangkan tahapan sebelum mulai penambangan. Bagi IUP eksplorasi harus didahului dengan pembuatan feasibility study (studi kelayakan). Bila sudah oke, meningkat status tahapan izin meningkat menjadi OP. Nah, dalam tahapan tersebut, ada beberapa dokumen yang dilengkapi.

Dari dokumen rencana reklamasi, penempatan dana jaminan reklamasi (jamrek), rencana pascatambang, sampai penempatan jaminan pascatambang. Tak ketinggalan, perusahaan menyusun rencana kerja anggaran dan biaya (RKAB). “Lengkap itu, baru bisa menambang,” ujarnya.

Di samping IUP, ada izin lain yang boleh menjual hasil batu bara, bahkan hingga ekspor ke luar negeri. Yakni, izin angkut jual. Kewenangan itu juga dimiliki Pemprov Kaltim. Namun, bila lokasinya lintas provinsi, pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan. Izin angkut jual biasanya diajukan terpisah dari kegiatan pematangan lahan. “Misal di lokasi pematangan, ada ditemukan batu bara, itu bisa diambil. Tapi, ya harus mengajukan izin lagi. Angkut jual cuma bisa dilakukan sekali,” terangnya.

Goenoeng menambahkan, dalam penjualan, perusahaan tak mesti memiliki pelabuhan sendiri. Sebab, bisa dibayangkan berapa banyak jika tiap perusahaan memiliki terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).

Opsi beda, dapat menjalin kerja sama dengan pelabuhan milik perusahaan lain yang tertuang dalam akta perjanjian. Terpenting, asal batu bara itu adalah dari pemilik izin dan merupakan hasil penambangan di arealnya. “Kalau sudah di luar konsesi, jelas ilegal. Dalam UU Minerba (Nomor 4 Tahun 2009), sanksinya jelas. Hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, idealnya satu pelabuhan bisa dimanfaatkan maksimal 10 perusahaan. Sebagai contoh, Balikpapan Coal Terminal. Konsep itu sebenarnya ada pula direncanakan gubernur Kaltim di Samboja, Kutai Kartanegara. Dengan cara begitu, terang dia, dapat mempermudah dari sisi pengawasan. Artinya, batu bara yang sudah dimasukkan ke ponton tidak bisa langsung dijual. “Diparkir di sana dulu, dicek kualitasnya. Ekspornya jadi satu pintu,” kata dia.

Selama ini, untuk bisa menjual batu baranya, perusahaan harus mengantongi laporan hasil verifikasi (LHV) yang diterbitkan surveyor. Di Kaltim, ada tujuh surveyor yang menjadi rujukan. Proses sebelum terbit LHV, terang dia, harus mengurus certificate of analysis (CoA) yang memuat tentang analisis batu bara yang hendak dijual. Sertifikat itu juga diterbitkan surveyor.

Nah, bila kualitas batu bara ketahuan, lalu dihitung kewajiban royalti yang disetorkan pemegang IUP. Proses pembayaran dilakukan awal sebelum pengapalan. Saat koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, pihaknya meminta agar verifikasi pembayaran dilakukan di depan. Sebab, dulu dilakukan seenak hati perusahaan. Lain hal, KSOP juga tak mewajibkan hal demikian. 

Diketahui, semakin bagus kualitasnya, kian tinggi pula royalti yang dibayar ke kas negara. Royalti masuk kategori penerimaan negara bukan pajak. “Tahap akhir pemeriksaan KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan). Mereka yang menerbitkan SKB (surat keterangan berlayar). Kalau mau ekspor, lapor ke Kantor Bea Cukai,” paparnya.

Bagaimana dengan batu bara ilegal yang menjadi legal karena membayar royalti? Bila asal batu bara dari penambangan ilegal, seterusnya akan tetap terlarang. Diakuinya, selama ini pengawasan terhadap batu bara jenis tersebut belum optimal. Penyidik pegawai negeri sipil yang dimiliki Dinas ESDM terbatas. Berbicara itu, pihaknya menyerahkan kepada aparat penegak hukum.

Upaya lain yang dilakukan pemprov, yakni gubernur menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada KSOP. Adapun isinya, sebelum SKB diterbitkan KSOP, perusahaan mesti meminta rekomendasi dari Dinas ESDM. “Artinya, kalau barang itu ilegal tidak kami terbitkan. Jamrek tidak bayar juga tidak terbit. Termasuk utang-utang lain,” jelasnya.

Lagi pula, ketika kewenangan sektor pertambangan masih di pemerintah kabupaten/kota, surat keterangan asal barang (SKAB) diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni Dinas ESDM –dulu Distamben. Sayangnya, pada pembuka 2017 muncul surat edaran dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang berisikan bahwa surveyor yang melakukan verifikasi saat awal, bukan pihaknya. Atas surat itu, Dinas ESDM sudah memberikan keberatan. Tapi, sampai sekarang belum ada jawaban dari kementerian. “Mereka menyosialisasikan surat itu tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Dalam praktik penjualan batu bara ilegal, memang tercium aroma memanfaatkan jetty pelabuhan yang berizin. Sebab, pemilik jetty pasti memiliki IUP. “Kalau disyaratkan royalti, mereka bayar. Syarat SKB (surat keterangan berlayar), salah satunya SKAB dari izin legal,” sebutnya.

Menurutnya, sisi kebocoran PNBP dari penjualan batu bara ilegal, sebenarnya tidak. Toh, royalti batu baranya tetap dibayarkan. Namun, negara dirugikan dari sisi lingkungan. Sudah pasti, lanjutnya, tak ada pengelolaan lingkungan terhadap areal yang diambil batu baranya. “Penempatan dana jamrek dan pascatambang pasti tidak ada juga. Belum lagi pajak lainnya, misal pajak pertambahan nilai sampai keuntungan yang mereka peroleh dari bisnis itu,” terang dia.

Sementara data di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara nasional sejak 2012 royalti yang disetorkan ke negara rata-rata di atas Rp 15 triliun per tahun. Setoran royalti tertinggi terjadi pada 2014 sebesar Rp 18,492 triliun. Sedangkan pada 2012 sebesar Rp 15,518 triliun, kemudian Rp 18,026 triliun (2013), Rp 16,734 triliun (2015), dan Rp 15,129 triliun (2016).

Sumber di Ditjen Anggaran Kemenkeu mengakui, sebenarnya pemerintah pusat mengetahui adanya penjualan batu bara ilegal tersebut. Modusnya mencampur batu bara legal dengan yang ilegal. Bahkan ada pula yang semuanya ilegal, namun dijual oleh perusahaan yang masih berizin. “Ini jelas pidana,” ucapnya. (rom/k15)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .