MANAGED BY:
MINGGU
23 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Kamis, 29 Juni 2017 12:54
Aparat Buru Penambang Ilegal
-ilustrasi

PROKAL.CO, MARAKNYA dugaan penambangan batu bara ilegal di Kutai Kartanegara (Kukar) tak membuat nyali kepolisian ciut. Polres Kutai Kartanegara (Kukar) pun tak segan-segan menindak pelakunya.

Kapolres Kukar AKBP Fadillah Zulkarnaen melalui Kasat Reskrim AKP Yuliansyah mengatakan selama ini pihaknya tak main-main dengan kejahatan tambang ilegal. Bila terbukti terjadi pelanggaran, pelaku akan ditindak. Untuk memperkuat itu, Polres Kukar juga berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kaltim.

Ia membeberkan, belum lama ini Polres Kukar mengungkap kasus penambangan ilegal di kawasan hutan yang dilakukan oleh PT Kimco Armindo di Kecamatan Sebulu. Meski mengantongi IUP, namun PT KA nekat melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan, tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Yuliansyah menuturkan, sebenarnya PT KA memiliki konsesi tambang yang berada di kawasan kehutanan. Namun, tidak semua koordinat pada IUP tersebut, memiliki IPPKH. Padahal, perusahaan yang melakukan pertambangan di wilayah kawasan hutan, tak hanya harus memiliki IUP. Tetapi juga IPPKH yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Bahkan, kata dia, dalam kasus illegal mining ini tak hanya setingkat operator yang diamankan. Kepala teknik pertambangan (KTT) turut dijebloskan ke penjara. “Kami sudah tetapkan BU, sebagai KTT menjadi tersangka. Dia sudah ditahan setelah dilakukan penjemputan di Palembang, bulan lalu,” ungkapnya.

Dikatakan, BU telah dipanggil berulang sebagai saksi. Namun, dia tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas. BU ditangkap pada 29 Mei 2017 di rumahnya oleh Unit Opsnal Polres Kukar yang dipimpin Ipda Aksarudin Adam.

Yuliansyah menyebut, peristiwa itu pertama kali terkuak setelah polisi mendapat informasi dugaan penambangan di kawasan hutan tanpa IPPKH. Mendapat informasi tersebut, polisi lalu mendatangi lokasi pada 5 Maret 2017 untuk melakukan pengecekan.

Selanjutnya pada 13 April, petugas gabungan dari Polda Kaltim, Polres Kukar, Dinas ESDM Kaltim, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda melakukan pengecekan.

“Jadi, saat dilakukan pengecekan oleh ahli dari Dinas ESDM Kaltim dan BPKH, ternyata diketahui dari semua lokasi IUP, ada kawasan yang tidak ada IPPKH-nya. Nah, mestinya di lokasi yang tidak ada IPPKH tersebut tidak boleh ditambang. Tapi ternyata juga ada yang ditambang,” beber Yuliansyah.

Akibat perbuatan tersebut, tersangka dijerat Pasal 17 ayat (1) huruf B junto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. Sementara itu, barang bukti yang berhasil disita polisi, yaitu 2.426 metrik ton batu bara di atas ponton sebanyak 4.172 metrik ton, dan satu ponton.

Sementara itu, saat disinggung adanya dugaan penambangan ilegal di Dusun Lampe, Kecamatan Samboja, Yuliansyah akan menelusuri terlebih dulu. Polri dipastikan menerima secara terbuka informasi dari warga. Jangan sampai, kata dia, dugaan-dugaan yang tidak berdasar justru menjadi kabar hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun, penambangan di Dusun Lampe yang diduga dilakukan CV APC, pihaknya sudah meminta sejumlah dokumen terkait IUP. Dalam surat bernomor 503/566/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2015, diketahui CV APC telah melakukan perpanjangan IUP OP.

Dalam dokumen tersebut, pada poin keempat jika pemegang perpanjangan kedua IUP Operasi Produksi (OP), mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan pemurnian dalam IUP untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali. Terhitung mulai ditetapkannya keputusan tersebut pada 4 Mei 2015 hingga 4 Mei 2021.

Lokasi operasi juga berada di wilayah areal penggunaan lain (APL) sesuai surat BKPH IV Nomor 5.204/BPKH IV-2/2010 tanggal 25 Februari 2010. CV APC, kata dia, juga menunjukkan sertifikat clear and clean bernomor 125/Bb/03/2016 yang ditandatangani Dirjen Mineral Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. “Jika ada informasi ada penggunaan lahan atau proses penambangan yang tidak benar, silakan lapor ke instansi terkait seperti Dinas ESDM Kaltim atau kepolisian. Sehingga, tidak simpang siur informasinya,” ujar Yuliansyah.

Adapun, CV GHP yang diduga sebagai penadah batu bara ilegal di Sangasanga, dia belum mendapatkan informasi tersebut. “Pada intinya, kami dari Polres Kukar tidak pernah melakukan pembiaran atas segala bentuk kegiatan ilegal. Namun, segala proses hukum harus sesuai aturan. Kami tidak bisa menindak tanpa bukti atau petunjuk yang cukup,” paparnya.

Ia mengklaim, Polres Kukar telah berhasil mengungkap 10 kasus penambangan ilegal dalam tiga tahun terakhir di kabupaten kaya itu. Dari pengungkapan itu, sudah termasuk lidik dan sidik serta ada pula yang sudah masuk pengadilan. (qi/rom)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .