MANAGED BY:
SABTU
24 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Senin, 19 Juni 2017 11:09
CEK LEGALITAS..!! Hati-Hati Iming-Iming Rumah Murah

Pembiayaan Langsung ke Bank, Bukan Pengembang

WASPADA: Program sejuta rumah murah memang menarik. Namun, sebelum membeli, pastikan dulu legalitas pengembangnya.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Meski aturan sudah cukup ketat, kebijakan rumah murah yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo masih rawan dari tangan nakal pengembang abal-abal. Tak jarang, pengembang bodong itu berakhir ke meja hijau untuk bertanggung jawab atas ulahnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda Dadang Airlangga menuturkan, memang tak ada klasifikasi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pengembang yang ingin membangun program rumah murah. “Bebas saja, bisa dari REI (Real Estate Indonesia), Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman), atau individu,” katanya.

Ihwal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) 38/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi Perumahan Umum.

Hanya, lanjutnya, bagi warga yang berminat membeli rumah murah sebaiknya memperhatikan aspek legal pengembang. Karena, untuk membangun program sejuta rumah Jokowi tersebut cukup ketat dalam persyaratan teknis. Dari penyesuaian tata ruang wilayah, izin kepala daerah, hingga klirnya legalitas lahan dan perizinan lain. “Lahannya pun harus dimatangkan dulu baru bisa mendapat subsidi pemerintah. Kalau program rumah murah tapi masih hutan belantara, pasti abal-abal,” terang Dadang.

Soal luasan rumah murah pun mengacu Permen PUPR. Misalnya, tipe rumah 35 dengan luas 60 meter persegi. Begitu pula dengan harga penjualan harus berkisar Rp 110–200 juta. Tak luput, sambungan listrik dan air harus sudah tersedia kala penjualan rumah murah. “Jadi, ketika pembeli menempati sudah tersedia air dan listriknya,” ucapnya.

Pengawasan dari Kementerian PUPR, sebutnya, tak hanya di awal rekomendasi terbit. “Berkontinu, ada verifikasi ulang,” sambungnya.

Saat verifikasi kementerian, bangunan yang dibangun pengembang harus mencapai 50 persen sebaran rumah murah yang diajukan semula. Jika tidak, subsidi pemerintah dalam membangun rumah murah akan diputus. “Misal, ada pengembang yang mengajukan rumah murah presiden 100 unit. Ketika verifikasi kementerian, di lapangan pembangunannya harus sudah 50 unit,” katanya berumpama.

Skema pembiayaan pun langsung ditangani perbankan yang bekerja sama dengan pengembang. Sehingga, jika pembayaran tidak ditujukan ke bank tertentu maka bisnis properti itu dipastikan bukan program rumah murah presiden. “Subsidi pembiayaan langsung lewat bank. Karena bank yang mengatur uang muka dan nilai cicilannya. Bukan langsung ke pengembang untuk pembiayaannya,” pungkasnya. (*/ryu/er/k9)


BACA JUGA

Sabtu, 24 Juni 2017 09:27

Aniaya Pacar, Pria Ini Dituntut Delapan Bulan

SAMARINDA – Terdakwa kasus pemukulan, Muhammad Bragja Britania Suyatna dituntut delapan bulan…

Jumat, 23 Juni 2017 12:45

ASN Bagi-Bagi Stiker Kampanye Bacagub, Itwil Belum Bisa Bertindak

SAMARINDA – Pembagian stiker kampanye bakal calon gubernur Kaltim oleh oknum aparatur sipil negara…

Jumat, 23 Juni 2017 12:00

Penerima Remisi Lebaran di Kaltim-Kaltara Meningkat

SAMARINDA – Hingga H-3 Idulfitri, jumlah tahanan penerima remisi Lebaran di Kaltim-Kaltara melonjak…

Jumat, 23 Juni 2017 09:31

Wanita Ini Jual Diri Lewat Online, Diringkus saat di Hotel

SAMARINDA – Patroli tim cybercrime Satreskrim Polresta Samarinda selama dua pekan membuahkan hasil.…

Jumat, 23 Juni 2017 09:26

Bentuk Kepedulian ke Daerah

SAMARINDA – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Kaltim menggelar bakti sosial…

Jumat, 23 Juni 2017 09:25

Bersinergi Tingkatkan Kualitas Layanan

MENYIKAPI keluhan selama ini, PDAM Tirta Kencana Samarinda pun menyinergikan diri dengan Forum Mediasi…

Jumat, 23 Juni 2017 09:25

Terus Tambah Fasilitas, Mendaftar Bisa lewat Smartphone

Rumah Sakit (RS) Dirgahayu Samarinda di Jalan Gunung Merbabu, nomor 62, saat ini dipimpin Direktur dokter…

Jumat, 23 Juni 2017 07:59

Layanan Kargo PT Pos Indonesia Mulai Dibatasi

SAMARINDA – Kesibukan jelang Idulfitri tak hanya terlihat dari kepadatan arus mudik. Arus pengiriman…

Kamis, 22 Juni 2017 12:34

ISSSH ENAKNYA..!! Koruptor Juga Kebagian Remisi Idulfitri

SAMARINDA – Pengajuan remisi khusus Idulfitri mulai tahun ini berbasis online. Kebijakan ini membuat…

Kamis, 22 Juni 2017 09:38

Sidak Sekprov Diwarnai Bagi-Bagi Stiker Kampanye Maju di Pilgub

SAMARINDA – Kunjungan sekretaris provinsi (Sekprov) Kaltim sekaligus bakal calon gubernur, Rusmadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .