MANAGED BY:
RABU
13 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Senin, 19 Juni 2017 11:09
CEK LEGALITAS..!! Hati-Hati Iming-Iming Rumah Murah

Pembiayaan Langsung ke Bank, Bukan Pengembang

WASPADA: Program sejuta rumah murah memang menarik. Namun, sebelum membeli, pastikan dulu legalitas pengembangnya.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Meski aturan sudah cukup ketat, kebijakan rumah murah yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo masih rawan dari tangan nakal pengembang abal-abal. Tak jarang, pengembang bodong itu berakhir ke meja hijau untuk bertanggung jawab atas ulahnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda Dadang Airlangga menuturkan, memang tak ada klasifikasi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pengembang yang ingin membangun program rumah murah. “Bebas saja, bisa dari REI (Real Estate Indonesia), Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman), atau individu,” katanya.

Ihwal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) 38/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi Perumahan Umum.

Hanya, lanjutnya, bagi warga yang berminat membeli rumah murah sebaiknya memperhatikan aspek legal pengembang. Karena, untuk membangun program sejuta rumah Jokowi tersebut cukup ketat dalam persyaratan teknis. Dari penyesuaian tata ruang wilayah, izin kepala daerah, hingga klirnya legalitas lahan dan perizinan lain. “Lahannya pun harus dimatangkan dulu baru bisa mendapat subsidi pemerintah. Kalau program rumah murah tapi masih hutan belantara, pasti abal-abal,” terang Dadang.

Soal luasan rumah murah pun mengacu Permen PUPR. Misalnya, tipe rumah 35 dengan luas 60 meter persegi. Begitu pula dengan harga penjualan harus berkisar Rp 110–200 juta. Tak luput, sambungan listrik dan air harus sudah tersedia kala penjualan rumah murah. “Jadi, ketika pembeli menempati sudah tersedia air dan listriknya,” ucapnya.

Pengawasan dari Kementerian PUPR, sebutnya, tak hanya di awal rekomendasi terbit. “Berkontinu, ada verifikasi ulang,” sambungnya.

Saat verifikasi kementerian, bangunan yang dibangun pengembang harus mencapai 50 persen sebaran rumah murah yang diajukan semula. Jika tidak, subsidi pemerintah dalam membangun rumah murah akan diputus. “Misal, ada pengembang yang mengajukan rumah murah presiden 100 unit. Ketika verifikasi kementerian, di lapangan pembangunannya harus sudah 50 unit,” katanya berumpama.

Skema pembiayaan pun langsung ditangani perbankan yang bekerja sama dengan pengembang. Sehingga, jika pembayaran tidak ditujukan ke bank tertentu maka bisnis properti itu dipastikan bukan program rumah murah presiden. “Subsidi pembiayaan langsung lewat bank. Karena bank yang mengatur uang muka dan nilai cicilannya. Bukan langsung ke pengembang untuk pembiayaannya,” pungkasnya. (*/ryu/er/k9)


BACA JUGA

Rabu, 13 Desember 2017 08:00

Gubernur Baru Harus Paham Skala Prioritas

APATIS terhadap politik harus dilawan. Salah satu caranya dengan menggelar berbagai diskusi. Apalagi…

Selasa, 12 Desember 2017 11:14

2017, Sudah 10 Pegawai Pemkot Dipecat

SAMARINDA – Sepanjang 2017, tercatat ada 10 pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda yang diberhentikan.…

Selasa, 12 Desember 2017 11:14

La Bario Terancam Diberhentikan Sementara

SAMARINDA – Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Polresta Samarinda, namun…

Selasa, 12 Desember 2017 11:13

Narkoba Malaysia Hantui Samarinda

BISNIS peredaran narkobatak ubahnya judi. Hanya menjanjikan keuntungan semu. Alih-alih mengeruk untung,…

Selasa, 12 Desember 2017 11:11

Waspadai Momen Ganti Tahun

UJARAN Stop narkoba! hanya menjadi slogan. Gubernur Awang Faroek Ishak sudah menyuarakan Kaltim bersih…

Selasa, 12 Desember 2017 11:11

Ingin Bermanfaat meski Hanya Karya Sederhana

“Saya menghabiskan hidup karena dibiayai pemerintah. Jadi, saya harus balas budi,” Kukuh…

Selasa, 12 Desember 2017 11:09

Warga Samarinda Tak Doyan Makan Ikan?

SAMARINDA – Tingkat konsumsi ikan di Kota Tepian tergolong rendah. Jika standar nasional menetapkan…

Selasa, 12 Desember 2017 11:07

Khawatir Bantuan Alat Tangkap Mubazir

SAMARINDA – Kementerian Kelautan telah menegaskan bahwa tidak ada lagi perpanjangan izin penggunaan…

Selasa, 12 Desember 2017 11:05

SKM Nyaris “Telan” Bocah Perempuan

SAMARINDA – Bocah mungil itu hanya bisa terdiam. Dia masih tampak ketakutan saat berada di pelukan…

Selasa, 12 Desember 2017 11:05

Malam Ini, Puncak HUT KPFM dan D'Corners Café

Satu dekade bukanlah waktu yang sebentar. Begitu banyak suka dan duka dalam perjalanannya. Radio 96,8…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .