MANAGED BY:
SELASA
24 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Senin, 19 Juni 2017 11:09
CEK LEGALITAS..!! Hati-Hati Iming-Iming Rumah Murah

Pembiayaan Langsung ke Bank, Bukan Pengembang

WASPADA: Program sejuta rumah murah memang menarik. Namun, sebelum membeli, pastikan dulu legalitas pengembangnya.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Meski aturan sudah cukup ketat, kebijakan rumah murah yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo masih rawan dari tangan nakal pengembang abal-abal. Tak jarang, pengembang bodong itu berakhir ke meja hijau untuk bertanggung jawab atas ulahnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda Dadang Airlangga menuturkan, memang tak ada klasifikasi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pengembang yang ingin membangun program rumah murah. “Bebas saja, bisa dari REI (Real Estate Indonesia), Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman), atau individu,” katanya.

Ihwal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) 38/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi Perumahan Umum.

Hanya, lanjutnya, bagi warga yang berminat membeli rumah murah sebaiknya memperhatikan aspek legal pengembang. Karena, untuk membangun program sejuta rumah Jokowi tersebut cukup ketat dalam persyaratan teknis. Dari penyesuaian tata ruang wilayah, izin kepala daerah, hingga klirnya legalitas lahan dan perizinan lain. “Lahannya pun harus dimatangkan dulu baru bisa mendapat subsidi pemerintah. Kalau program rumah murah tapi masih hutan belantara, pasti abal-abal,” terang Dadang.

Soal luasan rumah murah pun mengacu Permen PUPR. Misalnya, tipe rumah 35 dengan luas 60 meter persegi. Begitu pula dengan harga penjualan harus berkisar Rp 110–200 juta. Tak luput, sambungan listrik dan air harus sudah tersedia kala penjualan rumah murah. “Jadi, ketika pembeli menempati sudah tersedia air dan listriknya,” ucapnya.

Pengawasan dari Kementerian PUPR, sebutnya, tak hanya di awal rekomendasi terbit. “Berkontinu, ada verifikasi ulang,” sambungnya.

Saat verifikasi kementerian, bangunan yang dibangun pengembang harus mencapai 50 persen sebaran rumah murah yang diajukan semula. Jika tidak, subsidi pemerintah dalam membangun rumah murah akan diputus. “Misal, ada pengembang yang mengajukan rumah murah presiden 100 unit. Ketika verifikasi kementerian, di lapangan pembangunannya harus sudah 50 unit,” katanya berumpama.

Skema pembiayaan pun langsung ditangani perbankan yang bekerja sama dengan pengembang. Sehingga, jika pembayaran tidak ditujukan ke bank tertentu maka bisnis properti itu dipastikan bukan program rumah murah presiden. “Subsidi pembiayaan langsung lewat bank. Karena bank yang mengatur uang muka dan nilai cicilannya. Bukan langsung ke pengembang untuk pembiayaannya,” pungkasnya. (*/ryu/er/k9)


BACA JUGA

Minggu, 22 April 2018 20:49

Mantan Sekkot Samarinda Calonkan Diri Jadi DPD

SAMARINDA - Mantan Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Hermanto ternyata berniat maju sebagai anggota…

Minggu, 22 April 2018 10:41

Pertengahan Mei Penjara Khusus Perempuan Dibangun

SAMARINDA - Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Samarinda direncanakan pertengahan Mei…

Minggu, 22 April 2018 10:41

13 Persen Melahirkan di Nonfasilitas Kesehatan

SAMARINDA - Nurul Ade (23) akhir tahun lalu baru saja melahirkan putri pertamanya. Bermukim di Kecamatan…

Minggu, 22 April 2018 10:40

Berharap Diakomodasi di APBD Perubahan

SAMARINDA – Meski sudah diuji Komisi Keamanan Jembatan Terowongan dan Jalan (KKJTJ)…

Minggu, 22 April 2018 10:39

TAKSI ONLINE Dibatasi Cuma 200 Unit

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim mengadakan rapat koordinasi Dishub se-Kaltim…

Minggu, 22 April 2018 10:38

Masing-Masing Memiliki Keterampilan Khusus

Matanya awas terhadap setiap informasi yang ditampilkan di layar. Mengamati perpindahan sel tumor primer…

Minggu, 22 April 2018 10:21

Perkuat Hubungan Melalui Olahraga, BPJS TK Gelar Pertandingan Sepakbola dengan Perusahaan Binaan

SAMARINDA - Badan Penyelemggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Samarinda melakukan lawatan…

Sabtu, 21 April 2018 09:56

Tim Labfor Periksa Lokasi Kebakaran

SAMARINDA - Penyebab kebakaran di Jalan Merdeka II, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai…

Sabtu, 21 April 2018 09:55

PDAM Perlu Penyegaran

SAMARINDA – Masa kerja Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Kencana Alimuddin berakhir 1 Juli. Namun,…

Sabtu, 21 April 2018 09:53
Fakta Baru dari Persidangan Korupsi Hibah 3 Yayasan di Kutai Barat

Surat dari Karang Paci, Oknum ASN Disdik Minta Mahar

Dugaan korupsi hibah di tiga yayasan pendidikan di Kutai Barat (Kubar) menggelinding deras di Pengadilan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .