MANAGED BY:
SABTU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Senin, 19 Juni 2017 11:09
CEK LEGALITAS..!! Hati-Hati Iming-Iming Rumah Murah

Pembiayaan Langsung ke Bank, Bukan Pengembang

WASPADA: Program sejuta rumah murah memang menarik. Namun, sebelum membeli, pastikan dulu legalitas pengembangnya.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Meski aturan sudah cukup ketat, kebijakan rumah murah yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo masih rawan dari tangan nakal pengembang abal-abal. Tak jarang, pengembang bodong itu berakhir ke meja hijau untuk bertanggung jawab atas ulahnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda Dadang Airlangga menuturkan, memang tak ada klasifikasi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pengembang yang ingin membangun program rumah murah. “Bebas saja, bisa dari REI (Real Estate Indonesia), Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman), atau individu,” katanya.

Ihwal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) 38/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi Perumahan Umum.

Hanya, lanjutnya, bagi warga yang berminat membeli rumah murah sebaiknya memperhatikan aspek legal pengembang. Karena, untuk membangun program sejuta rumah Jokowi tersebut cukup ketat dalam persyaratan teknis. Dari penyesuaian tata ruang wilayah, izin kepala daerah, hingga klirnya legalitas lahan dan perizinan lain. “Lahannya pun harus dimatangkan dulu baru bisa mendapat subsidi pemerintah. Kalau program rumah murah tapi masih hutan belantara, pasti abal-abal,” terang Dadang.

Soal luasan rumah murah pun mengacu Permen PUPR. Misalnya, tipe rumah 35 dengan luas 60 meter persegi. Begitu pula dengan harga penjualan harus berkisar Rp 110–200 juta. Tak luput, sambungan listrik dan air harus sudah tersedia kala penjualan rumah murah. “Jadi, ketika pembeli menempati sudah tersedia air dan listriknya,” ucapnya.

Pengawasan dari Kementerian PUPR, sebutnya, tak hanya di awal rekomendasi terbit. “Berkontinu, ada verifikasi ulang,” sambungnya.

Saat verifikasi kementerian, bangunan yang dibangun pengembang harus mencapai 50 persen sebaran rumah murah yang diajukan semula. Jika tidak, subsidi pemerintah dalam membangun rumah murah akan diputus. “Misal, ada pengembang yang mengajukan rumah murah presiden 100 unit. Ketika verifikasi kementerian, di lapangan pembangunannya harus sudah 50 unit,” katanya berumpama.

Skema pembiayaan pun langsung ditangani perbankan yang bekerja sama dengan pengembang. Sehingga, jika pembayaran tidak ditujukan ke bank tertentu maka bisnis properti itu dipastikan bukan program rumah murah presiden. “Subsidi pembiayaan langsung lewat bank. Karena bank yang mengatur uang muka dan nilai cicilannya. Bukan langsung ke pengembang untuk pembiayaannya,” pungkasnya. (*/ryu/er/k9)


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 09:52

Lalu Lintas Masuk Materi Pendidikan

SAMARINDA – Fenomena pelajar berkendara ke sekolah menjadi dilema. Pasalnya, keinginan menekan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:51

Opsi Angkot Jadi Angkutan Pelajar

SAMARINDA – Fakta tewasnya 15 remaja dalam kecelakaan di Samarinda pada tahun ini membuktikan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:50

Garong Menyerah di Bukit

SAMARINDA – Ari Saputra menjadikan rumah tetangganya di Jalan Pelita IV, Sambutan, sebagai sasaran…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:48

Arena Sabung Ayam Digerebek, Tak Ada Satupun yang Dibekuk

SAMARINDA – “Pak, di daerah kami ramai orang berjudi ayam. Alamat lengkapnya menyusul.”…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:47

Berpura-pura Mualaf demi Fulus

SAMARINDA – Warga sekitar Jalan KH Khalid, Pelabuhan, Samarinda Kota, beramai-ramai menghakimi…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:45

Maksimalkan Keterlibatan Pusat

SAMARINDA – Sejumlah proyek pengendalian banjir kini tengah berjalan. Seluruhnya terkonsentrasi…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:44

Gaya Hidup Pengaruhi Risiko Sakit

SAMARINDA – Menukil data BPJS Kesehatan Samarinda, diabetes, kanker, hingga jantung koroner jadi…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:42

IRT Dominasi Angka Gugatan

SEKITAR 7,7 ribu orang di Samarinda berstatus janda dan duda. Angka itu jadi yang terbanyak kedua di…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:39

Desak Wali Kota Bergerak

SAMARINDA – Masalah tapal batas di Samarinda tak kunjung ada titik temu. Beberapa kali pertemuan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:37

Juri Susuri Sungai Buktikan Loyalitas GMSS SKM

Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS SKM) menjadi kandidat Lomba Komunitas Peduli…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .