MANAGED BY:
MINGGU
18 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Senin, 19 Juni 2017 11:09
CEK LEGALITAS..!! Hati-Hati Iming-Iming Rumah Murah

Pembiayaan Langsung ke Bank, Bukan Pengembang

WASPADA: Program sejuta rumah murah memang menarik. Namun, sebelum membeli, pastikan dulu legalitas pengembangnya.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Meski aturan sudah cukup ketat, kebijakan rumah murah yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo masih rawan dari tangan nakal pengembang abal-abal. Tak jarang, pengembang bodong itu berakhir ke meja hijau untuk bertanggung jawab atas ulahnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda Dadang Airlangga menuturkan, memang tak ada klasifikasi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pengembang yang ingin membangun program rumah murah. “Bebas saja, bisa dari REI (Real Estate Indonesia), Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman), atau individu,” katanya.

Ihwal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) 38/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi Perumahan Umum.

Hanya, lanjutnya, bagi warga yang berminat membeli rumah murah sebaiknya memperhatikan aspek legal pengembang. Karena, untuk membangun program sejuta rumah Jokowi tersebut cukup ketat dalam persyaratan teknis. Dari penyesuaian tata ruang wilayah, izin kepala daerah, hingga klirnya legalitas lahan dan perizinan lain. “Lahannya pun harus dimatangkan dulu baru bisa mendapat subsidi pemerintah. Kalau program rumah murah tapi masih hutan belantara, pasti abal-abal,” terang Dadang.

Soal luasan rumah murah pun mengacu Permen PUPR. Misalnya, tipe rumah 35 dengan luas 60 meter persegi. Begitu pula dengan harga penjualan harus berkisar Rp 110–200 juta. Tak luput, sambungan listrik dan air harus sudah tersedia kala penjualan rumah murah. “Jadi, ketika pembeli menempati sudah tersedia air dan listriknya,” ucapnya.

Pengawasan dari Kementerian PUPR, sebutnya, tak hanya di awal rekomendasi terbit. “Berkontinu, ada verifikasi ulang,” sambungnya.

Saat verifikasi kementerian, bangunan yang dibangun pengembang harus mencapai 50 persen sebaran rumah murah yang diajukan semula. Jika tidak, subsidi pemerintah dalam membangun rumah murah akan diputus. “Misal, ada pengembang yang mengajukan rumah murah presiden 100 unit. Ketika verifikasi kementerian, di lapangan pembangunannya harus sudah 50 unit,” katanya berumpama.

Skema pembiayaan pun langsung ditangani perbankan yang bekerja sama dengan pengembang. Sehingga, jika pembayaran tidak ditujukan ke bank tertentu maka bisnis properti itu dipastikan bukan program rumah murah presiden. “Subsidi pembiayaan langsung lewat bank. Karena bank yang mengatur uang muka dan nilai cicilannya. Bukan langsung ke pengembang untuk pembiayaannya,” pungkasnya. (*/ryu/er/k9)


BACA JUGA

Sabtu, 17 Februari 2018 11:38

Awalnya Anti, Kini Cinta Mati

Semangat Bunga Jelitha Ibrani untuk terus menggaungkan semangat menjaga hutan dan isinya terus bergema.…

Sabtu, 17 Februari 2018 11:37

Anggaran Bertambah, Utang Tetap Ada

SAMARINDA – Polres Samarinda mendapat tambahan anggaran pada 2018. Sebelumnya aparat berseragam…

Jumat, 16 Februari 2018 12:35

Imlek 2569 Kebhinekaan di Nusantara

TAHUN Baru Imlek 2569 (lunar) bertepatan pada Jumat, 16 Februari 2018. Ini merupakan perayaan budaya…

Jumat, 16 Februari 2018 12:33

Agar Manusia Bisa Menjaga Alam

Ketika masalah perburuan hewan mendunia dan nyaris tak ada yang selesai kasusnya, saat itu pula, Bunga…

Kamis, 15 Februari 2018 08:32

Diduga Deklarasi Dibalut Kampanye

SAMARINDA – Sehari setelah pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon, Syaharie Jaang-Awang…

Kamis, 15 Februari 2018 08:26

Belajar Kebijakan Investasi

SAMARINDA – Kaltim Summit III 2018 menjadi energi tersendiri bagi Kaltim sebagai daerah tujuan…

Kamis, 15 Februari 2018 08:22

Pemprov Dukung IAIN Berubah Jadi UIN

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memberikan apresiasi yang tinggi kepada civitas…

Rabu, 14 Februari 2018 10:36

Jangan Ada Travel Bermasalah

PERMASALAHAN internal di Abu Tours and Travel menambah panjang jasa travel umrah yang tersandung kasus…

Rabu, 14 Februari 2018 10:35

Jamaah Umrah Gigit Jari

SAMARINDA – Nasabah mulai mempertanyakan keseriusan Abu Tours and Travel karena mereka tak kunjung…

Rabu, 14 Februari 2018 10:34

Zairin Jadi Plt Wali Kota

SAMARINDA – Teka-teki tentangnama pejabat dari Pemprov Kaltim yang akan menjadi pelaksana tugas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .