MANAGED BY:
SABTU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Senin, 19 Juni 2017 08:57
Pilih Bayar Jelang Batas Akhir

Kesadaran Wajib Pajak Masih Rendah

-Hermanus Barus

PROKAL.CO, SAMARINDA Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu nadi pendapatan di Kota Tepian. Bersanding dengan pajak penerangan jalan (PJU). Kontribusi PBB-P2 ke pundi-pundi Pemkot Samarinda pun selalu dipatok setiap tahunnya.

“PAD terbesar disumbang PJU. Tapi PBB selalu naik setiap tahunnya,” ucap Hermanus Barus, kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda.

Hingga 12 Juni 2017, realisasi pendapatan yang telah masuk ke kas daerah dari PJU mencapai 41,88 persen dari target yang dipatok atau sebesar Rp 38,351 miliar. Untuk PBB-P2 mencapai Rp 10,347 miliar.

Diakui Hermanus, pencapaian PBB-P2 masih di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan. “Tapi nilai ini sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Biasanya masih berkisar di bawah 20 persen dari target,” terangnya.

Bukan tanpa alasan, pencapaian PAD di triwulan II 2017 masih di bawah 50 persen. Menurut mantan inspektur Inspektorat Daerah (Itda) Samarinda tersebut, pencapaian maksimal pungutan pajak itu baru dapat terlihat di akhir September. “Belum bisa terlihat capaian kalau sekarang. September baru terlihat capaian seluruhnya,” tegasnya.

Contohnya PBB-P2. Surat penetapan pajak terutang (SPPT) diterbitkan dinas yang berkantor di Balai Kota itu medio Februari–Maret. Tenggat waktu untuk membayar maksimal enam bulan setelah SPPT diterbitkan.

Umumnya, masyarakat lebih memilih membayar menjelang batas akhir pembayaran. Terkecuali ketika berurusan dalam jual-beli tanah. Pembayaran PBB-P2 pasti dilakukan sebelum jatuh tempo karena bukti taat pajak itu menjadi salah satu persyaratan

Apalagi, tambahnya, Bapenda terus memutakhirkan data wajib pajak (WP) se-Samarinda serta tarif pajak berdasarkan luas dan lokasi. Hanya, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih berkisar 60 persen dari WP yang ada. “Kalau telat berdasarkan aturan dikenakan denda 2 persen per bulannya dari PBB yang ditetapkan,” tutupnya. (*/ryu/er/k9)


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 09:52

Lalu Lintas Masuk Materi Pendidikan

SAMARINDA – Fenomena pelajar berkendara ke sekolah menjadi dilema. Pasalnya, keinginan menekan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:51

Opsi Angkot Jadi Angkutan Pelajar

SAMARINDA – Fakta tewasnya 15 remaja dalam kecelakaan di Samarinda pada tahun ini membuktikan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:50

Garong Menyerah di Bukit

SAMARINDA – Ari Saputra menjadikan rumah tetangganya di Jalan Pelita IV, Sambutan, sebagai sasaran…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:48

Arena Sabung Ayam Digerebek, Tak Ada Satupun yang Dibekuk

SAMARINDA – “Pak, di daerah kami ramai orang berjudi ayam. Alamat lengkapnya menyusul.”…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:47

Berpura-pura Mualaf demi Fulus

SAMARINDA – Warga sekitar Jalan KH Khalid, Pelabuhan, Samarinda Kota, beramai-ramai menghakimi…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:45

Maksimalkan Keterlibatan Pusat

SAMARINDA – Sejumlah proyek pengendalian banjir kini tengah berjalan. Seluruhnya terkonsentrasi…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:44

Gaya Hidup Pengaruhi Risiko Sakit

SAMARINDA – Menukil data BPJS Kesehatan Samarinda, diabetes, kanker, hingga jantung koroner jadi…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:42

IRT Dominasi Angka Gugatan

SEKITAR 7,7 ribu orang di Samarinda berstatus janda dan duda. Angka itu jadi yang terbanyak kedua di…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:39

Desak Wali Kota Bergerak

SAMARINDA – Masalah tapal batas di Samarinda tak kunjung ada titik temu. Beberapa kali pertemuan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:37

Juri Susuri Sungai Buktikan Loyalitas GMSS SKM

Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS SKM) menjadi kandidat Lomba Komunitas Peduli…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .