MANAGED BY:
SABTU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Senin, 19 Juni 2017 08:06
DETAK DETIK NASIONALISASI

PROKAL.CO, CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO

BERBICARA detak berkaitan rhytm, langkah ataupun tahapan. Detik berkaitan dengan waktu, Sedangkan nasionalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan sesuatu menjadi milik bangsa dan negara. Jadi detak detik nasionaliasi adalah langkah dan waktu menjadikan sesuatu menjadi milik negara.

Tarik ulur kepentingan dalam proses nasionalisasi aset dan sumber daya alam begitu mengemuka. Ada yang malu-malu, juga ada yang terang-terangan. Serta tidak luput dari sorotan media. Ibarat pesta rakyat, perhelatan nasional ini telah dinanti banyak orang, rakyat dan bangsa Indonesia. Terlebih di Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi.

Detak detik nasionalisasi adalah langkah dan waktu saling berpacu, saling beriringan melaju dan tidak terulang lagi. Nasionalisasi pun begitu adanya. Misal industri-industri yang dinasionalisasi, berkewajiban untuk beroperasi demi kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945. Bahkan tidak bisa terelakkan kadang terkungkung oleh pihak-pihak yang berpengaruh entah apa motifnya.

Menyangkut kepentingan susah didefinisikan, susah dipahami. Bagaikan ruang gelap transksional yang penuh misteri. Kadang terjebak bagi-bagi rezeki kepada para kroni. Juga kadang tak terelakkan adu ego, adu kuat, membunuh karakter. Segala macam intrik yang berpura-pura mengatasnamakan rakyat tapi ujung-ujungnya menyengsarakannya.

Nasionalisasi aset dan sumber daya alam harus sejalan dengan tujuan nasional. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Menuntut semua elemen bangsa, untuk berkomitmen mencapai tujuan nasional secara bersama-sama, bersatu padu, gotong royong membangun negara tercinta. Tidak ada yang kekurangan dan tidak pula yang ultra berlebih. Sehingga memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin. Semua program pembangunan harus memperkokoh kedaulatan, ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) serta berkepribadian.

Sebagai subjek, sumber daya manusia harus dikembangkan sejalan dengan tujuan nasional. Maupun tujuan pendidikan nasional. Dalam UUD 1945 (versi Amandemen),Pasal 31 Ayat 3menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Sementara Pasal 31 Ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Tujuan pendidikan menurut UNESCOdalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, PBB melalui UNESCO  mencanangkan empat pilar pendidikan. Baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Yakni learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.

Padatahun 1963, dalam pidatonya, Bung Karno menegaskan ajaran Trisakti. Yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan harus dijalankan lewat karya dan aksi nyata. Bukan kata-kata maupun propaganda.

Bangsa Indonesia yang memiliki bonus sumber daya alam dan demografi harus benar-benar berdaulat termasuk dalam penguasaan dan pengelolaan SDA yang dimilikinya. Sebagai alat strategis pemersatu bangsa indonesia. Harus terus digelorakan dan diaktualisasikan dalam sebuah karya nyata, terlebih dalam siatuasi krisis terkait ekonomi, demi  kedaulatan maupun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam eksploitasi SDA, Indonesia masih kurang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, perlindungan alam dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Padahal UUD 1945, Pasal 33 Ayat 3 telah mengamanatkan secara jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persoalan yang menyangkut penguasaan lebih dari 80 persen aset dan ekonomi nasional oleh hanya kurang dari 2 persen etnis tertentu, harus diselesaikan secara tepat dan cepat. Agar eksistensi, jati diri dan keaslian kita tidak punah karena tergilas konglomerasi dan globalisasi.

Indonesia belumlah sepenuhnya berdaulat pada pengelolaan SDA. Negara belum sepenuhnya menguasai kekayaan SDA karean sistem pengaturan dan pengawasan perusahaan, penanaman modal dan pengelolaan SDA masih lemah. Sebagai akibatnya, hasil dari pengelolaan SDA masih rendah. Sehingga tidak cukup mengakselerasi pembangunan demi kemakmuran rakyat.

Harus dilakukan revitalisasi pengelolaan SDA dan BUMN-BUMN Indonesia untuk menyejahterakan rakyat. Reformasi atas tata kelola SDA di Indonesia harus dilakukan termasuk mereformasi BUMN/ BUMD, perusahaan swasta, asing dan penanam modal yang mengelola SDA Indonesia. Reformasi itu termasuk mengkaji seluruh regulasi yang telah ada dan yang akan dibuat tentang pengelolaan SDA. Perlu dipastikan, regulasi tentang tata kelola SDA Indonesia proterhadap kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Dibarengi audit menyeluruh atas pengelolaan SDA dalam berbagai aspeknya.

Ke depan harus dilakukan nasionalisasi pengelolaan SDA agar memberikan sumbangan pendapatan negara guna mempercepat pertumbuhan eknomi nasional dan memakmurkan rakyatnya. Nawacita harus dijadikan sub-sistem dari ajaran  Trisaki Bung Karno. Semua elemen bangsa, dari pusat hingga ke pelosok negari harus memahami dan komit untuk melaksanakannya.

Nasionalisasi aset dan SDA merupakan implementasi dari nawacita. Yaitu kemandirian ekonomi. Penguasaan kembali oleh negara dan dialih-kelolakan dari pihak lain kepada BUMN. BUMN harus merevitalisasi stuktur dan fungsinya dengan berorientasi pada bisnis modern kelas dunia. Penentu kebijakan harus komitmen terhadap nawacita dan trisakti ini, jangan ada kusak-kusuk untuk diri dan kroni-kroninya dengan dalih apa pun mengatasnamakan rakyat. Tapi sejatinya bakal menyengsarakannya.

Dalam usaha mewujudkan Trisakti sebagai landasan menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia, sebuah ideologi akan semakin kuat dan diterima oleh lintas generasi. Bilamana didukung oleh proses pembuktian melalui kerja keras pemimpin nasional dengan struktur pemerintahan yang ada. Bahwa pemenuhan tuntutan dan kebutuhan hidup rakyat di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terpenuhi melalui program aksi penjabaran dari nawacita. Dalam membangun landasan Trisakti guna mencapai cita-cita Proklamasi.

Revolusi Mental adalah tahapan utama dan paling menentukan. Bagian terpenting dari proses pembangunan manusia Indonesia  yang memiliki hidup dan dasar serta ciri kehidupan bermoral Pancasila. Konsistensi atas kemandirian dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan harus ditunjukkan dengan menolak segala bentuk imperialisme dan kapitalisme.

Di sisi lain, nasionalisme pun sedang bergelora di Blok Mahakam. Didukung oleh 2000-an pekerja, Budi Satria, ketua Serikat Pekerja Nasional Total Indonesie (SPNTI), bersiap diri berkontribusi membangun negara bersama BUMN migas Indonesia. Sekitar 1.578.800 detik lagi atau 182,5 hari menuju 1 Januari 2018. Maklumat Mahakam (MaMa) 136 telah dirilis sebagai pertanda bulatnya tekad dan komitmen kebangsaan insan-insan migas sebagai elemen anak bangsa.

Bagaikan air bah yang menerjang, menyapu halang rintang yang menghadang. MaMa136 memuat apresiasi atas kekompakan, senasib seperjuangan sekaligus berkomitmen menjamin alih kelola berjalan lancar dan aman. Menuju kemandirian energi nasional. Mereka bersiap untuk membangun hubungan industrial yang setara/sederajat, dinamis dan progresif untuk menjamin ditunaikannya hak-hak dan kewajiban para pihak.

Bahkan, bisa dimaknai sebagai role model alih kelola wilayah kerja migas lainnya. Walaupun mungkin pola kontraknya berbeda, setidaknya dapat dijadikan model komunikasi dan kontribusi serikat pekerja. Menyangkut bagi hasil gross split, negara wajib hadir mengambil tanggungjawab membiayai dan memproteksi para pekerja Indonesia. Semua biaya terkait ketenagakerjaan Indonesia, yang hanya sekitar 7 persen dari keseluruhan biaya operasional harus ditanggung oleh negara. Atau di-cost recovery-kan sehingga memperkokoh pilar ketenagakerjaan Indonesia.

Semakin kuat sejalan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang hasilnya akan memiliki keunggulan komparatif bagi bangsa dan NKRI. Pengawasan harus ekstra ketat agar tidak terjadi penyelewengan. Law enforcement harus ditegakkan secara adil. Rakyat bersama media harus kawal nasionalisasi aset dan SDA agar tidak salah arah, salah sasaran, diselewengkan demi diri dan para kroni. Rakyat dan media harus berani menjadi pembela terdepan sehingga nasionalisasi aset dan SDA benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Dengan demikian detak detik nasionalisasi yang kini sedang berlangsung, mudah-mudahan segera menjadi kenyataan dan menguntungkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Sejalan dengan semangat proklamasi, tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, maupun trisakti; yang telah berpuluh-puluh tahun rakyat menantinya. (riz/k18)

(*)Pemerhati Ketenagakerjaan & Ekonomi Kerakyatan Kaltim


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .