MANAGED BY:
SABTU
21 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 11 Juni 2017 13:00
Ribut Participating Interest (PI) 10 Persen di Blok Mahakam
SUDAH-SUDAH...!! Ini Jelang Deadline, Stop Berebut Jatah

PI Blok Mahakam Bisa Berujung ke MA

MASALAH: Perpindahan operator Blok Mahakam, kawasan kaya minyak dan gas bumi (migas) di Delta Mahakam, Kaltim, masih menyisakan kemelut di internal pemerintah daerah (pemda). Mulai komposisi jatah Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar dalam hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen, hingga badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan menjadi mitra Pertamina sebagai operator Blok Mahakam per 1 Januari 2018.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Perpindahan operator Blok Mahakam, kawasan kaya minyak dan gas bumi (migas) di Delta Mahakam, Kaltim, masih menyisakan kemelut di internal pemerintah daerah (pemda). Mulai komposisi jatah Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar dalam hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen, hingga badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan menjadi mitra Pertamina sebagai operator Blok Mahakam per 1 Januari 2018.

Jika dua hal tersebut tak segera diselesaikan namun malah menimbulkan kegaduhan, kapasitas Kaltim untuk terlibat dalam wilayah kerja migas dipertanyakan. Mengingat selain Blok Mahakam, ada tiga wilayah kerja migas di Benua Etam yang akan habis masa kontraknya tahun depan. Yakni, Blok Sangasanga, Blok East Kalimantan, dan Blok Attaka. “Blok Mahakam ini di depan, kalau sukses dan berjalan baik, yang lain pasti mudah. Kalau ini berlarut-larut, bisa rugi semua,” ucap Wahyu Setiadi, anggota Tim Satgas Blok Mahakam.

Dia menuturkan, satgas harusnya bisa menyelesaikan yang belum tuntas dibahas. Mengingat, tim ini tidak hanya dihuni pakar migas, tapi ada juga Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar. “Ada unsur kabupaten dan pemprov, jadi kita selesaikan semua di situ (Satgas Blok Mahakam). Jadi, 60:40, 50:50, itu belum final. Sekarang muncul Permen (Peraturan Menteri ESDM) 37 Tahun 2016, semua daerah sudah ditentukan,” katanya.

Pria berkacamata itu melanjutkan, pembicaraan terakhir terkait Blok Mahakam yang melibatkan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar digelar pada 2 Juni lalu. Namun, belum ada keputusan.

Dia berharap, dalam 1–2 pekan ke depan, sudah ada titik temu. “Semua sedang berproses. Mudah-mudahan porsinya sudah final,” ungkapnya. Setelah PI 10 persen Blok Mahakam dipastikan milik Kaltim, Gubernur Awang Faroek Ishak, ucap Wahyu, sesuai dengan kewenangannya menunjuk BUMD provinsi yang kemudian harus bekerja sama dengan BUMD kabupaten, dalam hal ini BUMD Kukar.

“Step berikutnya adalah membentuk perusahaan patungan antara BUMD Kukar dan BUMD pemprov. Itu nanti yang akan mengelola. Sekarang kan belum terbentuk. Ada yang mengusulkan PT MMP (Migas Mandiri Pratama), ada juga yang mengusulkan MMP Hulu Kutai Mahakam. Jadi satu saja, itulah namanya joint venture. Saya yakin selesai dalam waktu dekat,” bebernya.

Namun, yang perlu diselesaikan terlebih dulu, kata Wahyu, adalah porsi PI 10 persen. “Sekarang tinggal memberikan pengertian kepada dua belah pihak (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar). Situasinya seperti ini, kita dikejar waktu. Karena per 1 Januari 2018, sudah beralih ke Pertamina. Harusnya kita sudah di situ (Blok Mahakam),” ungkapnya. 

Sejauh ini, sembari membahas porsi PI 10 persen dan BUMD, Wahyu menyebut satgas juga fokus pada data room Blok Mahakam ke operator eksisting, yakni Total Indonesie dan Inpex. Termasuk melibatkan Kementerian ESDM dan SKK Migas. “Kebersamaan sudah tumbuh, tinggal membentuk anak perusahaan ini. Saya optimis selesai,” katanya.

Awalnya, ucap Wahyu, pendanaan PI 10 persen adalah hal krusial. Namun, setelah Permen ESDM 36/2016 terbit, Pertamina diberi wewenang untuk membiayai PI 10 persen Kaltim. “Jadi, tinggal membuat joint operation agreement dengan BUMD Kukar dan provinsi. Ini kan sedang negosiasi apa saja hak dan kewajibannya. Kalau ini sudah terbentuk, lebih mudah lagi,” ungkapnya.

Dia berpesan, perundingan PI 10 persen Blok Mahakam agar tidak berujung pada retaknya hubungan pemprov maupun Pemkab Kukar. “Bagi saya, bukan siapa yang lebih besar atau kecil, tapi kita harus utamakan semangat kebersamaan daerah, untuk Kaltim. Jadi, wajib mematuhi ketentuan Permen ESDM 36/2017. Saya harap diselesaikan empat mata antara Pak Gubernur dan Bu Rita (Bupati Kukar Rita Widyasari),” sebutnya.

Sementara itu, praktisi migas Wahdiat Alghazali, tarik-menarik PI 10 persen antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim tidak perlu terjadi. “Seharusnya tunduk saja dengan aturan normatif Permen ESDM 37/2016,” ujarnya. Kemelut yang ada saat ini, disebut Wahdiat lahir dari kesalahan daerah juga yang mencari dana melibatkan swasta.

“Masih ingat ketika Kaltim MoU (memorandum of understanding) dengan PT Yudistira Bumi Energi di mana hak PI Kaltim di Blok Mahakam diberikan ke Yudistira 80 persen. Sedangkan Kaltim dan Kukar hanya dapat 20 persen. Setelah itu, justru Aliansi Rakyat Kaltim Untuk Blok Mahakam (ARKBM) yang menggagalkan MoU ini dengan melaporkan ada indikasi permainan ke KPK,” kenangnya.

Sementara itu, sambung dia, perjanjian 60:40 antara Kukar dan Kaltim lahir sebelum Permen 37/2016 disahkan. Maka sudah sepatutnya perjanjian tersebut, 60:40, yang sebelumnya merujuk UU 32/2009 seharusnya ikut berubah ketika lahir UU 23/2014. Jadi, kewenangan kabupaten sudah ditarik ke provinsi.

“Saya tidak pro sana dan sini. Tetapi, acuan perjanjian yang lama pun rawan gugatan. Maka sebaiknya Ibu Rita mengalah saja dan tetap menerima 40 persen untuk Kukar dan 60 persen untuk provinsi. Mengingat Pemprov Kaltim juga membaginya kesembilan kabupaten/kota di luar Kukar,” jelasnya.

Sebab, lanjut dia, bila Pemkab Kukar tidak mengalah justru menjadi polemik. Karena pemprov akan membawa ke pusat yang akhirnya mengikuti Permen ESDM 37/2016. “Dan Kukar bahkan bisa menerima lebih kecil dari 40 persen. Lalu, BUMD yang menerima PI 10 persen ini bukan BUMD yang sekarang. Yakni, PT MMP dan PT Tunggang Parangan. Tetapi, berdasarkan ‘one company one block’, artinya Kukar dan Kaltim harus ada BUMD baru sebagai penerima PI dengan pembagian yang sudah disepakati tadi,” terangnya.

Atau bisa saja, tutur dia, Kaltim dan Kukar membentuk BUMD dengan pola badan operasi bersama (BOB). Dalam BUMD baru tersebut di dalamnya ada PT MMP dan PT Tunggang Parangan. “Cara mendamaikan cukup minta ke mendagri (menteri dalam negeri) saja sebagai jurinya, atau ke MA (Mahkamah Agung),” jelasnya.

Sebelumnya, pembagian participating interest (PI) 10 persen antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar masih jauh dari final. Belakangan, jatah yang sebelumnya telah disepakati tak mengacu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37/2016. Pemprov Kaltim ingin mendapat jatah lebih di Blok Mahakam.

Bahkan, porsi Pemprov di blok migas itu diklaim seharusnya lebih dari 60 persen jika mengacu Permen ESDM Nomor 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi.

Bupati Kukar Rita Widyasari tetap ngotot kabupatennya harus dapat 60 persen dari jatah PI 10 persen. Dia mempertanyakan alasan Pemprov Kaltim ingin 20 persen jatah Kukar. Menurut dia, selama perjanjian yang dirinya dan Gubernur tanda tangani 18 Desember 2011 belum dicabut, maka Kukar tetap kuat dengan hak 60 persen dari PI.

Sementara itu, Awang Faroek Ishak mengklaim, adanya perubahan pembagian dari 60 persen untuk Kukar dan 40 persen bagi Pemprov Kaltim menjadi sebaliknya bukan asal hitung. Faroek menegaskan, itu berdasar hitungan para ahli. Para ahli yang tergabung dalam Satgas Blok Mahakam tersebut menghitung pembagian tersebut berdasar berapa jumlah pengeboran migas yang offshore dan onshore.

Sebagai informasi, onshore adalah istilah pengeboran migas di wilayah darat, sedangkan offshore untuk pengeboran migas yang berada di 4–12 mil lepas pantai. “Nah, setelah dihitung pengeboran lepas pantai lebih banyak dibanding onshore,” terangnya. “Dan, pengeboran offshore ada di wilayah pemprov,” tambahnya. (riz/rom/k8)


BACA JUGA

Jumat, 20 Oktober 2017 09:29

Masih Tabu Bahas Tarif

SAMARINDA – Tarif pertama kali operasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menuai kontroversi. Banyak…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:28

Modal Sama Jelang Derby

PADANG – Modal sama menuju gelanggang derby. Mitra Kukar dan Borneo FC kemarin memetik kemenangan…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:22

40 Tim Adu Taktik di Ajang Bergengsi

  SAMARINDA – Honda Developmental Basketball League (DBL) kembali lagi. Sepuluh tahun sudah…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:19

“Susu” Ber-pH Tinggi di Sungai Ampal

BALIKPAPAN – Aliran sungai yang berubah warna mengagetkan warga. Puluhan pengendara sampai menepi…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:16

Terakhir Dibuat 1987, Perajinnya Tinggal Dua Keluarga

Dalam deretan kapal-kapal Nusantara, nama Padewakang masih kalah populer dibandingkan Pinisi. Siapa…

Jumat, 20 Oktober 2017 09:11

Dipenjara Masih Bisa Mendua

PARA pria jomblo silakan iri dengan Bejo, bukan nama sebenarnya. Betapa tidak. Walau fisik terpenjara,…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:30
Tol Balikpapan-Samarinda yang Kemahalan

Terancam Ditinggal Pengguna Jalan

SAMARINDA – Tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang diprediksi bakal mencekik penggunanya…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:26

Bakar Barang Bukti Rp 400 Juta

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim berhasil mengungkap…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:23

Kenaikan Tiket Pesawat Masih Diterima Pasar

BALIKPAPAN – Rencana kenaikan tiket pesawat kelas ekonomi ditanggapi santai Angkasa Pura I Bandara…

Kamis, 19 Oktober 2017 09:21

KPK Tanya Peran Khairudin ke Rita

JAKARTA – Untuk kali ketiga, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kutai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .