MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Jumat, 19 Mei 2017 18:19
Nikahi Teman Sekantor, Ini Pandangan MUI
Ilustrasi Foto: pixabay

PROKAL.CO,  

JAKARTA- Menikah dengan teman sekantor sering jadi kontroversi. Khususnya jika bicara soal hak-hak tenaga kerja. Sebab sangat banyak perusahaan yang memberlakukan aturan melarang suami istri bekerja dalam satu kantor.

Lalu bagaimana pandangan Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal ini? Zainut Tauhid Za'adi, Wakil KetuaMUI  memberikan pandangan bahwa dari sisi agama tidak ada larangan menikah dengan teman sekantor sepanjang syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi. Di samping keduanya tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan atau melarangnya.

‎"Ada banyak perusahaan yang tidak membolehkan perkawinan dengan teman sekantor. Ini sering menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Apalagi dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak memberikan aturan jelas," kata Zainut dalam pernyataan resminya, Jumat (19/5).

Dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

"Menurut saya ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ini merupakan pasal karet yang semangatnya tidak memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh tapi lebih berpihak kepada pemilik perusahaan," bebernya.

Karena di dalam pengaturan pasal tersebut seolah-olah memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh yang memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.

Tetapi semua itu dimentahkan kembali dengan adanya ketentuan pengecualian melalui perjanjian kerja atau kontrak kerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan, maka ketentuan dalam pasal 153 tersebut di atas menjadi batal.

"Jadi perjanjian kerja atau kontrak kerja lah yang pada akhirnya menentukan boleh atau tidaknya seorang pekerja/buruh yang memiliki ikatan pernikahan dengan teman sekantornya itu bekerja dalam satu tempat pekerjaan," terangnya.

Zainut membeberkan, kalau mau diteliti lebih jauh pengaturan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 153 ayat 1 huruf f itu sebenarnya bukan mengatur larangan pada aspek pernikahannya tetapi lebih pada hubungan kerjanya. Jadi masyarakat harus bisa mendudukkan permasalahan biar tidak ada kesalahpahaman.

MUI menilai undang-undang ini berpotensi untuk digugat di Mahkamah Konstitusi karena diduga bertentangan dengan Konstitusi yaitu terkait dengan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan layak bagi kemanusiaan dan hak untuk melangsungkan pernikahan.

"MUI mempersilakan kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan uji materi (Judicial Review) ke MK sebagai wujud kepeduliannya terhadap nasib para pekerja/buruh dan sekaligus sebagai bentuk kesadarannya terhadap hukum," pungkasnya. (esy/jpnn)

 


BACA JUGA

Rabu, 22 November 2017 09:12

Akumindo Belum Paham

JAKARTA – Pemerintah berencana menyinergikan ritel modern dengan warung tradisional. Itu menarik…

Rabu, 22 November 2017 09:11

Khofifah Belum Mengundurkan Diri

JAKARTA - Nama Khofifah Indar Parawansa makin mantap mewarnai bursa Pilgub Jatim. Namun, dia belum mundur…

Rabu, 22 November 2017 09:10

Cinlok, Kakek-Kakek Nikahi Gadis 17 Tahun

 Lahir, mati, jodoh dan rezeki sudah ada yang mengatur. Nah, jikalau soal jodoh, tentu juga hanya…

Selasa, 21 November 2017 12:44

Giliran Istri Novanto ‘Digarap’ KPK

Sehari setelah penahanan Ketua DPR Setya Novanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri…

Selasa, 21 November 2017 08:31

Nomor Ponsel Tak Sesuai NIK, Bisa Minta Blokir

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyerahkan fitur pengecekan nomor induk…

Selasa, 21 November 2017 08:31

TNI-Polri Siap Habiskan KKSB

JAKARTA – Evakuasi warga dua desa yang terisolasi, Kimbely dan Banti, akhirnya selesai. Satgas…

Selasa, 21 November 2017 08:30

Jajaki Pabrik Olah Air Laut Jadi Garam

JAKARTA – Produksi garam nasional digenjot. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menargetkan…

Senin, 20 November 2017 23:55

Menyikapi Dinamika Ekonomi dan Politik 2018

JAKARTA – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyelenggarakan sharing session kepada para…

Senin, 20 November 2017 17:58

Mantap! Tunjangan Pengawas Sekolah Dinaikkan

Selama ini karena alasan rendahnya tunjangan pengawas, banyak kepala sekolah maupun guru enggan…

Senin, 20 November 2017 17:49

Ini Bukti Jokowi Tak Lindungi Setnov

Meski sempat kucing-kucingan dan diwarnai "akrobat hukum", Ketua DPR Setya Novanto akhirnya mengenakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .