MANAGED BY:
JUMAT
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Jumat, 19 Mei 2017 18:19
Nikahi Teman Sekantor, Ini Pandangan MUI
Ilustrasi Foto: pixabay

PROKAL.CO,  

JAKARTA- Menikah dengan teman sekantor sering jadi kontroversi. Khususnya jika bicara soal hak-hak tenaga kerja. Sebab sangat banyak perusahaan yang memberlakukan aturan melarang suami istri bekerja dalam satu kantor.

Lalu bagaimana pandangan Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal ini? Zainut Tauhid Za'adi, Wakil KetuaMUI  memberikan pandangan bahwa dari sisi agama tidak ada larangan menikah dengan teman sekantor sepanjang syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi. Di samping keduanya tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan atau melarangnya.

‎"Ada banyak perusahaan yang tidak membolehkan perkawinan dengan teman sekantor. Ini sering menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Apalagi dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak memberikan aturan jelas," kata Zainut dalam pernyataan resminya, Jumat (19/5).

Dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

"Menurut saya ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ini merupakan pasal karet yang semangatnya tidak memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh tapi lebih berpihak kepada pemilik perusahaan," bebernya.

Karena di dalam pengaturan pasal tersebut seolah-olah memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh yang memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.

Tetapi semua itu dimentahkan kembali dengan adanya ketentuan pengecualian melalui perjanjian kerja atau kontrak kerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan, maka ketentuan dalam pasal 153 tersebut di atas menjadi batal.

"Jadi perjanjian kerja atau kontrak kerja lah yang pada akhirnya menentukan boleh atau tidaknya seorang pekerja/buruh yang memiliki ikatan pernikahan dengan teman sekantornya itu bekerja dalam satu tempat pekerjaan," terangnya.

Zainut membeberkan, kalau mau diteliti lebih jauh pengaturan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 153 ayat 1 huruf f itu sebenarnya bukan mengatur larangan pada aspek pernikahannya tetapi lebih pada hubungan kerjanya. Jadi masyarakat harus bisa mendudukkan permasalahan biar tidak ada kesalahpahaman.

MUI menilai undang-undang ini berpotensi untuk digugat di Mahkamah Konstitusi karena diduga bertentangan dengan Konstitusi yaitu terkait dengan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan layak bagi kemanusiaan dan hak untuk melangsungkan pernikahan.

"MUI mempersilakan kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan uji materi (Judicial Review) ke MK sebagai wujud kepeduliannya terhadap nasib para pekerja/buruh dan sekaligus sebagai bentuk kesadarannya terhadap hukum," pungkasnya. (esy/jpnn)

 


BACA JUGA

Kamis, 21 September 2017 17:03

Nelayan Malaysia Seludupkan Sabu dan Ekstasi lewat Aceh

Sabu asal Malaysia berhasil digagalkan Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal…

Rabu, 20 September 2017 18:58

KPK Yakin Kalahkan Setnov di Praperadilan

Berbagai upaya dilakukan Ketua DPR Setya Novanto untuk lolos dari jerat sebagai tersangka Komisi Pemberantasan…

Rabu, 20 September 2017 18:53

Honorer K2 Merasa Dibuang Pemerintah

Para tenaga honorer kategori dua (K2) merasa pemerintah telah membuang mereka. Ini menyusul…

Rabu, 20 September 2017 18:49

Jokowi Diyakini Takkan Gandeng Puan di 2019

Banyak pihak menggadang-gadang Puan Maharani bakal digandeng Jokowi pada Pilpres 2019. Tapi pengamat…

Rabu, 20 September 2017 18:45

Perempuan Layak Cawapres, Puan, Sri Mulyani atau Susi?

Sejumlah perempuan di Indonesia disebutkan layak maju pada Pilpres 2019. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi…

Rabu, 20 September 2017 11:32

MANTAP..!! Bandar Narkoba Tewas Ditangan Petugas Naik 300 Persen

JAKARTA— Instruksi Presiden Jokowi yang diamini Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak…

Rabu, 20 September 2017 11:26

KPU-Bawaslu Sulit Aplikasikan UU Pilkada, Ini Alasannya

JAKARTA- Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu kesulitan mengaplikasikan Undang-Undang (UU) No…

Selasa, 19 September 2017 09:09

Dua Truk Serbuk Pil Diangkut

JAKARTA – Polri bergerak cepat setelah terungkapnya peredaran pil koplo di Kendari, Sulawesi Utara,…

Selasa, 19 September 2017 09:08

2020, Jumlah Hakim Susut 2.000 Orang

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memprediksi jumlah hakim pada 2020 berkurang dua ribu orang. Tidak ada…

Senin, 18 September 2017 19:17

20 Oktober Honoer K2 Demo Besar-besaran

Menganggap pemerintah tak kunjung memperhatikan nasib mereka, ratusan ribu honorer kategori dua (K2)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .