MANAGED BY:
JUMAT
21 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Jumat, 19 Mei 2017 09:55
Ormas Tak Bisa Dibubarkan dengan Keppres

PROKAL.CO, CATATAN: YUSRIL IHZA MAHENDRA (*)

PROFESOR Jimly Asshiddiqie, Rabu (17/5), menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Pembubaran dilakukan melalui keputusan presiden (keppres) dengan tetap memberikan peluang bagi organisasi massa (ormas) tersebut melakukan perlawanan melalui pengadilan. Jika pengadilan memenangkan presiden, ormas itu bubar selamanya. Namun, jika presiden dikalahkan di pengadilan, ormas itu bisa dihidupkan kembali.

Setelah bertemu dengan pemimpin redaksi (pemred) di berbagai media, Presiden Jokowi mengatakan akan “menggebuk” ormas yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan. Yakni, Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan RI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penggebukan itu, menurut beliau, akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk kepada gerakan komunis, jika sekiranya PKI–yang dulunya adalah partai politik, bukan ormas–akan dihidupkan kembali.

Pembubaran ormas, seperti disarankan Prof Jimly, menyimpang jauh dari norma hukum positif yang kini berlaku. Yakni, UU Nomor 17 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur prosedur pembubaran ormas.

Ormas yang sudah disahkan sebagai badan hukum tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh pemerintah, melainkan setelah ada izin/persetujuan pengadilan. Ini semata-mata dilakukan untuk mencegah presiden bertindak sewenang-wenang membubarkan ormas yang mungkin saja berseberangan dengan dirinya.

Dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 45, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas. Karena itu, kita wajib mencegah dibukanya pintu bagi presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum, kecuali ada situasi sangat genting yang memaksa presiden mengambil langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Membubarkan ormas dengan cara “menggebuk”, jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif, dapat membawa implikasi politik yang luas. Sebab, sumpah jabatan presiden mengatakan akan berlaku adil serta memegang teguh UUD, undang-undang, dan segala peraturan dengan selurus-lurusnya. Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan bisa membuka peluang bagi pemakzulan.

Kalau presiden diberi kewenangan membubarkan ormas lebih dahulu, meski ormas itu dapat melakukan perlawanan ke pengadilan, secara diam-diam, kita telah membuka pintu untuk presiden bertindak sewenang-wenang. Jika kedudukan presiden makin kuat karena kesewenang-wenangan itu, lambat laut presiden akan kembali memusatkan kekuasaan di tangannya dan mendikte lembaga lain termasuk pengadilan.

Ingat saja, ketika Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Keppres Nomor 200 Tahun 1960. Ketika Masyumi melawan ke pengadilan melalui Mohammad Roem, pengadilan mengatakan, tidak berwenang mengadili perkara itu. Sebab, membubarkan partai adalah “beleid” atau kebijakan eksekutif yang tidak dapat dinilai oleh badan yudikatif.

Kalau presiden bisa membubarkan ormas melalui keppres, sebagai sebuah penetapan (beschikking) kewenangan mengadili keputusannya ada di pengadilan tata usaha negara.

Pada era Presiden Joko Widodo, alangkah banyaknya putusan tata usaha negara yang berkaitan dengan politik yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mau dilaksanakan oleh pemerintah. Bahkan, yang paling depan tidak mau melaksanakannya adalah Menteri Hukum dan HAM.

Keinginan agar negara kita ini benar-benar menjadi negara hukum yang demokratis adalah keinginan sejak lama yang diperkuat kembali menjelang Reformasi 1998. Kalau kita membuka peluang kembali bagi kesewenang-wenangan, demokrasi dan konstitusi pun akan kembali terkubur. Di atas kuburan itu berdiri tegaklah seonggok batu nisan, yakni batu nisan kediktatoran. Ini yang harus kita cegah agar tidak terulang kembali di negeri ini.

Menyadari bahwa pemerintah tidaklah mudah membubarkan ormas, Jaksa Agung menyarankan presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Maksud kiranya jelas, Perppu bukan diterbitkan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, mengubah UU 17/2003 agar memberikan kewenangan kepada presiden membubarkan ormas tanpa perlu meminta persetujuan pengadilan, persis yang disarankan Prof Jimly.

Saya makin prihatin menyaksikan perjalanan bangsa dan negara kita lebih dua tahun terakhir ini. Arah penegakan hukum makin hari makin tidak jelas. Terlalu banyak pertimbangan di luar hukum yang dijadikan dasar untuk menegakkan hukum. Jadi, tebang pilih penegakan hukum yang dulu banyak dikritik pada era pemerintahan Presiden SBY, kini malah dipraktikkan secara makin meluas.

Ujung dari semua ini adalah makin meluasnya rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya ini dijadikan sebagai lampu kuning bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. (rom/k8)

Dikirim ke Kaltim Post dari Manila, Filipina, 18 Mei 2017

(*) Ketua Partai Bulan Bintang


BACA JUGA

Minggu, 16 Juli 2017 08:32

Kepada Calon Gubernur, Mau Dibawa ke Mana Kaltim?

OLEH : AJI SOFYAN EFFENDI TULISAN ini merupakan refleksi pemikiran dari seorang warga Kaltim. Bisa jadi…

Senin, 03 Juli 2017 06:50

Menimbang Suara Pekerja Migas

OLEH: SUHARYONO SOEMARWOTO(Pemerhati masalah ekonomi kerakyatan dan ketenagakerjaan) GENDERANG nasionalisasi…

Sabtu, 01 Juli 2017 07:57

Balikpapan yang Lebih Dulu Merdeka

ANDA tentu asing dengan MacArthur Landing Memorial National Park. Wajar saja karena objek wisata sejarah…

Jumat, 30 Juni 2017 07:44

Kejar Rayon Abai Prestasi

CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO BULAN ini, bulan musim penerimaan siswa baru. Tahun ajaran baru yang tidak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .