MANAGED BY:
RABU
18 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Jumat, 19 Mei 2017 12:10
Dana Tak Kunjung Ada Kepastian, KPU Ultimatum Pemprov

Biayai Pilgub, Alasan Defisit Dinilai Sudah Umum

Noor Thoha

PROKAL.CO, PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 tersisa setahun lagi. Namun kepastian anggaran yang mengucur ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum jelas. Bahkan dampaknya merembet hingga ke KPU kabupaten/kota. Contohnya di Balikpapan. 

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menuturkan, untuk menyelenggarakan Pilgub Kaltim, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 28 miliar. Namun angka ini bisa saja berkurang. Mengingat di level provinsi pembahasan anggaran belum final. KPU provinsi yang semula mengalokasikan biaya sebesar Rp 528 miliar urung dipenuhi pemprov.

Bahkan usulan dipangkas 30 persen sehingga hanya menjadi Rp 350 miliar.

“Kami seluruh KPU se-kabupaten/kota sepakat jika memang provinsi tidak sanggup membiayai, ya sudah tidak ada Pilgub. Enggak masalah," ucapnya usai me-launching Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Kantor KPU Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (18/5). Dia berharap, Pemprov Kaltim segera memberi kepastian kucuran anggaran Pilgub Kaltim 2018.

Jika dalam sebulan ke depan anggaran Pilgub Kaltim belum jelas, Thoha pesimistis tahapan pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan. Dia mengakui, pemprov sempat menawarkan untuk mengucurkan dana Rp 20 miliar terlebih dahulu. Akan tetapi KPU provinsi menolak. Sebab Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum ditandatangani.

"Soal pencairan itu gampang. Yang penting kuncinya itu nilai anggarannya (Rp 350 miliar) disetujui dulu baru kita bisa bergerak. Karena kalau sudah diselenggarakan, lalu tiba-tiba harus di stop. Pasti kami akan digugat oleh partai pengusung cagub-cawagub. Kalau sudah begini bagaimana pertanggungjawabannya?" ungkapnya.

Terpisah, Komisioner KPU Kaltim Mohammad Samsul Hadi menyebut, ketidakjelasan anggaran disebabkan kesulitan anggaran yang dialami pemprov. Namun demikian, dia menyebut seharusnya pemprov jauh-jauh hari ini sudah mempersiapkan diri. Karena pelaksanaan pilgub sudah dijadwalkan sebelumnya.

“Alasan defisit ini sudah umum secara nasional. Pemprov seharusnya sudah tahu jika akan ada pelaksanaan pilgub tahun depan maka sudah seharusnya menyiapkan anggarannya sejak tahun ini," ucapnya. Dikatakan, permintaan pemprov agar KPU merasionalisasi anggaran tidak mungkin dilakukan.

Mengingat biaya Rp 350 saat ini telah dirasionalisasi sebanyak empat kali. "Jadi awalnya kita usul Rp 500 miliar. Diminta rasionaliasi, turun jadi Rp 488 miliar. Lalu diminta diturunkan lagi, kita turunkan Rp 428 miliar. Pemprov minta dirasionalisasi kembali, akhirnya didapat angka Rp 350 miliar ini. Ini sudah tidak mungkin lagi dikurangi," bebernya.

Jadi, angka saat ini sudah sangat realistis. Untuk diketahui, terang dia, KPU harus membiayai para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang berjumlah 7 ribu dari 10 kabupaten/kota. Hadi menuturkan, pembayaran honor para petugas ad hoc ini merupakan pengeluaran terbesar yang harus dikeluarkan KPU.

"Untuk honor petugas ini saja mungkin kurang lebih menghabiskan Rp 120 miliar. Belum lagi untuk pengeluaran operasional, peningkatan SDM dan logistik," pungkasnya. (*/iyo/riz/k18)


BACA JUGA

Selasa, 17 Oktober 2017 12:00

Jembatan Mahakam IV Terancam Molor

SAMARINDA – Dana segar kembali mengucur untuk proyek Jembatan Mahakam IV atau Jembatan Kembar.…

Selasa, 17 Oktober 2017 11:04

Nantikan Keseruan di Perairan Sungai Mahakam

SAMARINDA- Festival Mahakam sebagai agenda rutin tahunan kebanggaan kota Samarinda setiap awal bulan…

Selasa, 17 Oktober 2017 09:35

Pimpinan PKBM Jadi Tersangka

SAMARINDA – Kasus dugaan pembuatan ijazah palsu di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan…

Selasa, 17 Oktober 2017 09:34

Bonceng Adik, Tak Pakai Helm

SAMARINDA – Baru sepekan sejak kematian Zakkiyuddin (17) yang tewas dalam kecelakaan di Jalan…

Selasa, 17 Oktober 2017 09:28

Sulit Berharap Dana Daerah

SAMARINDA – Keterbatasan fiskal daerah menghambat upaya perbaikan ruang kelas. Saat ini, Dinas…

Selasa, 17 Oktober 2017 08:32

Tersangka Korupsi Hibah Rp 18,4 M Ditahan

SAMARINDA – Pengusutan dugaan penyalahgunaan hibah oleh tiga yayasan pendidikan di Sendawar, Kutai…

Senin, 16 Oktober 2017 12:59
Mengenal Dr Rahmawati, SE, MM

Ini Dia Wanita Pertama Kaltim Lulusan PPRA Lemhannas

SAMARINDA- Dr Rahmawati, SE, MM merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas…

Senin, 16 Oktober 2017 09:40

Progres Lambat karena Rencana Tak Akurat

SAMARINDA – Sejak 1998, masterplan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) sudah disusun. Namun,…

Senin, 16 Oktober 2017 09:39

Sembunyikan Motor di Gang Buntu

SAMARINDA – MA (51) jadi sasaran amukan warga sekitar Jalan Gatot Subroto, Gang 17, Kelurahan…

Senin, 16 Oktober 2017 09:38

Pasal Berlapis, Bayangi Sultan

SAMARINDA – Kasus pencurian oleh Sultan (31) berkembang. Dari penelusuran kepolisian, dia sudah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .