MANAGED BY:
SABTU
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Jumat, 19 Mei 2017 08:31
Candu Dana Desa (2-Habis)

PROKAL.CO, CATATAN: SUHARYONO SOEMARWOTO

BICARA dana desa, kapabilitas dan kapasitas aparat desa, mulai dari kepla desa, sekretaris dan perangkat-perangkat lain harus ditingkatkan. Mengingat kondisinya belum memenuhi harapan ideal. Terlebih dalam mengelola anggaran yang begitu besar.

 Sebagian besar kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. Karakteristik desa-desa di Indonesia, termasuk di Kaltim, sangat beragam dan kompleks. Sehingga ketika formulasi pembagian dana desa disamakan, maka terjadi ketimpangan dan tidak efektif.

Sebagian besar kabupaten di Indonesia, selaku penyalur dana desa dari pusat ternyata belum membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, peluang penyelewengan atas dana desa dapat diantisipasi. Terlebih nanti kalau jumlah dananya mencapai miliaran rupiah untuk tiap desa per tahun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Sehingga diperlukan jalan pintas (shortcut) untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas aparat desa melalui training-training intensif mengenai tata kelola keuangan negara. Tata kelola administrasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Maupun strategi pengembangan masyarakat desa.

Termasuk pendampingan dari struktural di atasnya. Yang memang sudah memahami seluk beluk pemerintahan. Menurut rilis Kemendes PDTT, dengan alokasi dana desa, hingga saat ini telah dibangun 60 ribu kilometer jalan desa, 60 ribu mandi cuci kakus (MCK), 40 ribu saluran irigasi, 15 ribu polindes, 20 ribu sarana air bersih dan 1.800 pasar.

Dari hasil ini, belumlah nampak adanya upaya-upaya  pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Misalnya pelatihan-pelatihan keterampilan, BLK (Balai Latihan Kerja) Masuk Desa, akses ekonomi, akses permodalan, akses perbankan, akses pemasaran, akses pendidikan nonformal dan akses pendampingan oleh tim ahli.

Pengawasan struktural harus benar-benar dilaksanakan. Agar realisasi dana desa (termasuk APBD dan APBN) sesuai alokasinya. Serta bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat harus peduli terhadap persoalan kebangsaan. Sehingga memiliki peran serta aktif melakukan pengawasan dengan benar, bukan fitnah.

Pengawasan oleh rakyat dapat dilakukan melalui jejaring sosial, media maupun LSM. Media yang independen dan terpercaya harus melakukan kontrol sosial terus-menerus dan dengan nyali yang lebih. Agar semuanya berjalan sesuai harapan rakyat Indonesia. Kontrol sosial itu pada hakekatnya adalah provokasi kebaikan. Kemudian, jika terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan keuangan negara segera diadukan.

Hanya pengadauan yang disertai bukti-bukti yang akan diproses. Dengan bersatunya seluruh elemen-elemen kerakyatan, maka manfaat  dana desa akan sesuai dengan harapan rakyat. Sekaligus akan memakmurkan rakyat. (riz/k18)


BACA JUGA

Sabtu, 13 Mei 2017 02:10

Abah dan Kreativitas yang Dihukum

PADA 7 Mei 2017, Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menggelar apel akbar “Menggembirakan…

Jumat, 12 Mei 2017 09:01

Rangkap Jabatan, Aneh bin Ajaib

CATATAN: SYARIFUDDIN NOOR PERMASALAHAN mengenai rangkap jabatan kerap mencuat dan muncul di permukaan…

Rabu, 10 Mei 2017 09:48

Biayai Pilkada, Tanggung Jawab Siapa?

CATATAN: MUHAMMAD JABAR(*) Kepala Kajian Politik Lingkar Studi Peradaban Unmul PEMILIHAN kepala daerah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .