MANAGED BY:
SABTU
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SAMARINDA

Kamis, 18 Mei 2017 12:00
Subsidi Listrik Dicabut, Inflasi Mengancam

Dampak Penyesuaian Tarif Listrik 900 VA Jelang Ramadan

RISIKO PENYESUAIAN: Imbas pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA mulai terasa bulan depan.(DOK/KP)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Penyesuaian tarif listrik 900 VA dibayangi indeks harga konsumen atau inflasi. Hal itu sudah terlihat sejak April lalu. Benua Etam mengalami inflasi sebesar 0,13 persen pasca PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim-Kaltara (Kaltimra) mencabut subsidi sebanyak 363.894 pelanggan listrik daya 900 VA.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim M Habibullah mengatakan, inflasi ini didorong indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Terbesar, kata dia, yakni inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Sebesar 0,75 persen atau memberi andil 0,19 persen pada inflasi umum di Kaltim.

“Bulan lalu, penyesuaian tarif listrik golongan 900 VA tahap kedua yang mendorong inflasi paling kencang. Nah, imbas dari penyesuaian biaya setrum tahap akhir ini baru bisa dilihat bulan depan,” ucapnya kepada Kaltim Post, Rabu (17/5) kemarin.

Dia mengatakan, selain ongkos energi, lonjakan harga pangan juga patut diwaspadai. Sebab, jelang Ramadan hingga Lebaran pada Juni nanti, sejumlah kebutuhan pokok biasanya mengalami kenaikan harga. Meski terbilang stabil, inflasi Kaltim April 2017 lalu masih lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya 0,09 persen. Serta lebih tinggi dari rata-rata inflasi April dalam tiga tahun terakhir.

“Jika dihitung secara tahunan, inflasi Kaltim mengalami kenaikan dari 3,89 pada Maret 2017 menjadi 4,38 persen pada April 2017.  Itu pun lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan nasional yang sebesar 4,17 persen,” jelasnya.

Dilihat dari pembentuknya, inflasi di Kaltim yang terjadi pada April 2017 sangat dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi dari kelompok administered prices.

Terutama dari komoditas tarif listrik. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Muhamad Nur. “Hal itu membuat inflasi Kaltim pada bulan ini tidak lagi sejalan dengan pola historisnya. Padahal, dari kelompok core dan kelompok volatile foods, mengalami deflasi,” bebernya. Dia pun berpendapat serupa dengan pihak BPS. Meskipun laju inflasi itu masih relatif stabil, lanjut Nur, semua pihak tetap perlu mewaspadai beberapa risiko lonjakan harga menjelang periode musiman, Ramadan dan Lebaran.

Selain itu, anomali cuaca dan tren kenaikan harga komoditas energi perlu tetap diwaspadai agar dapat diminimalisasi dampak dari potensi tekanan harga yang ditimbulkan. “BI Kaltim bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) akan terus memantau perkembangan pergerakan, serta perekonomian secara umum, baik domestik maupun eksternal,” katanya.

 Beberapa fokus utama antara lain memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan pokok dan distribusi energi (BBM dan LPG), peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana logistik, serta menjaga efektivitas komunikasi kepada masyarakat mengenai informasi harga pangan.

Selain itu, Nur menyebut, pemerintah daerah sedang berupaya untuk dapat menyajikan informasi perkembangan harga komoditas strategis secara online di seluruh kabupaten/kota di Kaltim untuk mitigasi risiko dapat dilakukan sejak dini. “BI juga secara konsisten melakukan penilaian terkait perkembangan perekonomian dan inflasi terkini, guna menuju sasaran inflasi akhir tahun sebesar 4±1 persen.

Sebelumnya, PLN  Wilayah Kaltimra resmi mencabut subsidi sebanyak 363.894 pelanggan listrik daya 900 VA. Para pelanggan listrik ini dianggap sudah tidak berhak menerima subsidi pemerintah, masing-masing sebesar Rp 110 ribu per pelanggan. Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Kaltim-Kaltara, Wijayanto Nugroho, mengatakan ada 408.650 pelanggan daya 900 VA di Kaltimra. Namun, hanya 44.756 pelanggan yang layak menerima subsidi. Pelanggan ini masuk kategori masyarakat miskin sesuai hasil verifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dia menjelaskan, TNP2K merupakan tim khusus di bawah Sekretariat Wakil Presiden. TNP2K mengenakan hingga 100 kriteria untuk kemiskinan dibanding misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan 14 indikator saja. Sehingga data orang miskin yang dimiliki TNP2K dianggap lebih sahih.

“Setiap tahunnya, secara nasional anggaran subsidi listrik sebesar Rp 67 triliun. Dengan mengurangi jumlah penerima subsidi itu, pemerintah menghemat hingga Rp 38 miliar di Kaltimra,” ujarnya kepada Kaltim Post. Jumlah itu, lanjut dia, merupakan bagian dari penghematan sebanyak Rp 22 triliun secara nasional.

Penghematan ini berasal dari 19 juta pelanggan tarif 900 VA di Indonesia yang dikeluarkan dari daftar penerima subsidi.

Diketahui, PLN melakukan penyesuaian tarif secara bertahap. Untuk tahap pertama, dari Januari hingga Februari 2017, pelanggan listrik golongan 900 VA yang subsidinya akan dicabut dibagi dalam 3 blok.

Blok I dengan pemakaian listrik di atas 60 kWh (kilowatt hour, per seribu watt per jam) dikenakan harga Rp 682 per kWh. Blok II pemakaian antara 20-60 kWh dikenai tarif sebesar Rp 582 per kWh. Sementara Blok III pelanggan dengan konsumsi listrik di bawah 20 kWh maka mendapat tarif Rp 360 per kWh.

Untuk pelanggan yang berlangganan secara prabayar dikenai biaya Rp 791 per kWh. Pada Maret 2017, tidak ada lagi Blok dan seluruh pelanggan 900 VA non-rumah tangga miskin mendapat harga listrik Rp 1.023 per kWh, termasuk juga yang prabayar. Dua bulan berikutnya yaitu mulai Mei 2017 tarifnya menjadi Rp 1.352 per kWh atau sudah pada harga keekonomian listrik per kWh sesuai biaya produksinya.

“Secara nyata, bila saat ini pelanggan 900 VA membayar Rp 74.000 per bulan, maka setelah subsidi total dicabut, masyarakat akan mulai membayar Rp 180.000 pada bulan ini,” ucapnya. (*/roe/riz/k18)


BACA JUGA

Jumat, 26 Mei 2017 11:34

Cari Calon, PDIP Buka Sayembara, Minta Kader Digandeng

SAMARINDA - PDI Perjuangan (PDIP)menjadi partai “seksi” dalam Pemilihan Gubernur Kaltim…

Jumat, 26 Mei 2017 11:11

MALING APESSS..!! Terjebak Macet, Bonyok Dipukuli Massa

MACET kerap dianggap sebagai masalah. Tetapi, bagi korban kejahatan, macet adalah anugerah. Seperti…

Jumat, 26 Mei 2017 09:24

PAYAH..!! RTH Tak Sesuai Standar Nasional

SAMARINDA – Persentase ruang terbuka hijau di Samarinda tak mencapai angka minimal. Dari angka…

Jumat, 26 Mei 2017 09:17

Berkredit, Warga Cenderung Pilih Rentenir

SAMARINDA – Hingga akhir 2016, sekitar 9,77 persen rumah tangga di Kota Tepian menerima kredit…

Jumat, 26 Mei 2017 09:16

Pereka Transaksi Sabu Diringkus

SAMARINDA – “Semakin sering ditangkap, jumlah pelakunya malah tambah banyak,” urai…

Jumat, 26 Mei 2017 09:12
Studi Banding 43 Pegawai Puskesmas Sempaja

DPRD Desak Pemkot Mengevaluasi

SAMARINDA – Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda telah mengklarifikasi semua hal tentang kegiatan…

Jumat, 26 Mei 2017 09:04

ALHAMDULILLAH....Proyek Akses Vital Dapat Prioritas

SAMARINDA – Pembangunan di Kota Tepian tahun ini dipastikan berjalan gontai. Dinas Pekerjaan Umum…

Jumat, 26 Mei 2017 09:03

Target Ajar Kerap Tak Tercapai

SAMARINDA – Terdapat 7.279 guru di Kota Tepian. Jumlah itu terbagi ke beberapa jenjang, yakni…

Jumat, 26 Mei 2017 08:27

Korfball, Cabor Muda Berpotensi

SAMARINDA – Kendati terhitung paling muda, namun prestasi cabang olahraga (cabor) korfball Kaltim…

Jumat, 26 Mei 2017 08:22
Utang Jamkesda di AWS Capai Rp 150 Miliar

Klaim Bukan Salah Rumah Sakit

SAMARINDA - Imbas piutang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) membuat rumah sakit pelat merah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .