MANAGED BY:
SELASA
25 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 17 Mei 2017 12:00
RSUD GOYANG..!! Badai Tunggakan Hajar RSUD di Kaltim

Pemkot Samarinda Utang Rp 120 Miliar ke AW Sjahranie

BEBAN: Di RSUD AW Sjahranie Samarinda, dari program Jamkesda, total tunggakan utang 10 pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 150 miliar. Itu belum termasuk pasien gagal bayar eks peserta Jamkesda.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Badai tunggakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menghantam nyaris semua rumah umum daerah (RSUD) di kabupaten/kota di Kaltim. Pusat layanan kesehatan pelat merah “goyang” karena pemerintah daerah belum melunasi jaminan. Rumah Sakit AW Sjahranie, Samarinda, saja menyimpan tunggakan (piutang) dengan angka fantastis; Rp 150 miliar. Ratusan miliar itu “kontribusi” dari 10 kabupaten/kota.

Tak hanya RS AWS yang tengah menanti pelunasan, penelusuran Kaltim Post, beberapa rumah sakit milik daerah bernasib serupa. Yang membedakan hanya angka-angka. Di RSUD Aji Muhammad Parikesit (AMP), Kutai Kartanegara (Kukar), misalnya. Kabag Umum, RSUD AMP, dr Reni Tri Wahyuni, menjelaskan utang Jamkesda dari Pemkab Kukar sebenarnya sudah lunas. Hanya, pada masa peralihan dari Jamkesda ke BPJS Kesehatan, sejumlah pasien yang semula menggunakan Jamkesda, ketika masuk masa BPJS Kesehatan, tidak tercover jaminan. Jika semula Jamkesda ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab Kukar, sementara beberapa pasien yang sudah terlanjur dirawat, ternyata tidak terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akhirnya, para pasien itu harus mendaftar secara mandiri.

Masalahnya, kuota anggota JKN KIS yang ditanggung pemerintah pusat tidak meng-cover pasien yang sudah telanjur dirawat tadi. "Jadi, pada masa peralihan tersebut, di satu sisi Jamkesda juga tidak bisa melakukan pembayaran karena programnya berakhir. Sedangkan BPJS, pasien tadi tidak aktif kepesertaannya," terang Reni.

Pasien yang semula menjadi tanggungan Jamkesda Kukar nilainya mencapai Rp 250,3 juta. Angka tersebut belum termasuk pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan, namun sudah dirawat dalam kondisi darurat. Rata-rata pasien tersebut merupakan karyawan perusahaan yang ternyata tidak didaftarkan dalam BPJS Kesehatan. Jumlah pasien yang tidak ada jaminan tersebut dan menunggak, mencapai Rp 91,3 juta. "Dalam kondisi pasien yang perlu penanganan darurat tidak mungkin kami menolak. Mereka rata-rata juga warga luar Kukar yang bekerja di perusahaan di Kukar. Tapi, tidak memiliki jaminan kesehatan," tambah Reni. 

Kabag Keuangan, RSUD AMP, Hasbi, menuturkan jumlah tunggakan utang dari luar Pemkab Kukar juga ada. Yaitu, Pemkab Kubar dan Pemprov Kaltim. Tunggakan dari Pemprov Kaltim, jumlahnya Rp 140 juta. Sedangkan Pemkab Kubar Rp 420 jutaan. Pemkab Kubar dan RSUD AMP hingga kini masih menjalin kerja sama untuk Jamkesda. Sedangkan Pemprov Kaltim sudah berhenti sejak 2016. "Untuk data (tunggakan) yang Kubar, itu terhitung sejak November 2016 sampai April 2017," terang Hasbi.

Di lain hal, Pemkab Kukar juga berutang ke RSUD AW Sjahranie, Samarinda. Sekkab Kukar Marli tak membantah hal tersebut. Hanya, terang dia, untuk utang kepada AWS pembayarannya hanya terkendala masalah teknis. Pihaknya juga sudah melakukan konsultasi dengan Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan pembayaran. Keterlambatan lantaran terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) akhir 2016 lalu. "Tagihannya juga sudah masuk kok ke Dinas Kesehatan. Kalau tidak salah Rp 25 miliar. Saya lupa persisnya. Itu juga sudah masuk daftar piutang yang akan dibayar. Saat ini, tinggal proses administrasi saja," ujar Marli.

RP 6 M DI KOTA TAMAN

Di RSUD Taman Husada, Bontang, tunggakan dari Jamkesda diperkirakan Rp 6 miliar. Mirna Haryani, petugas di Bagian Klaim Jamkesda, RSUD Taman Husada, kemarin (16/5), menyebut tagihan masih proses verifikasi hingga Mei ini. “Sudah mulai tahap pembayaran (tunggakan) dan tahap verifikasi. Tahap awal sudah dibayar 59 persen,” katanya.

Masalah saat ini, tutur dia, pada tahap verifikasi. Data tidak sesuai dengan yang diklaim. Imbasnya terjadi selisih angka sehingga berkas harus diperbaiki. Juga masalah waktu. “Berkas menumpuk yang tidak cepat diselesaikan petugas kesehatan karena harus melayani pasien juga,” katanya.

Mirna menambahkan, tunggakan Jamkesda ini tentu mengganggu operasional rumah sakit namun masih bisa diatasi. “Pembayaran kan tidak hanya dari Jamkesda, masih ada jaminan yang lain. Jamkesprov juga ada yang masih menunggak, kami dalam tahap menunggu pembayaran,” katanya. Sementara BPJS Kesehatan sudah ada pembayaran. “Jadi intinya saling tutup-menutupi dana operasional dari pembayaran jaminan-jaminan kesehatan tersebut,” jelasnya.

Muhammad Alwi, wakil Direktur Umum dan Keuangan, RSUD Taman Husada, mengatakan prinsipnya rumah sakit mengutamakan keselamatan pasien. Urusan administrasi diselesaikan setelah pasien sehat. “Kita punya kebijakan, setiap langkah yang kami ambil akan kami tanyakan kesanggupan dari pasien, “ucapnya.

Alwi berharap, sistem penyelesaian klaim bisa disederhanakan. Misalnya pada tahap verifikasi agar bisa cepat selesai, sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit. Proses verifikasi makan waktu lama. “Kalau perlu dibuatkan sistem online. Jadi, verifikasi tidak perlu melalui proses penumpukan berkas yang banyak, disederhanakan dengan sistem online,” jelasnya.

SEGERA DILUNASI

Pelaksana tugas Sekkot Samarinda Hermanto memastikan utang Jamkesda ke beberapa rumah sakit akan dilunasi. Hasil asistensi APBD oleh Pemprov Kaltim juga memfokuskan hal tersebut. “Semua utang pasti dibayar dan itu sudah disiapkan anggarannya,” ucapnya.

Meskipun diketahui sejauh ini hal itu masih menunggu proses panitia khusus (pansus) Jamkesda bentukan DPRD Samarinda kelar bekerja. “Tapi, hasilnya tetap harus dilunasi tahun ini. Kemungkinan disiapkan pada APBD perubahan,” tandasnya. Tahun ini, Pemkot Samarinda hanya sanggup membayar Rp 32 miliar untuk tunggakan Jamkesda ke beberapa rumah sakit.

Review terakhir dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, jumlah utang Jamkesda ini ada pengurangan kembali. Dari senilai Rp 154 miliar, kini kembali berkurang menjadi Rp 149 miliar.

Informasi yang dihimpun Kaltim Post, dari total dana tersebut mencapai Rp 120 miliar merupakan utang ke RSUD AW Sjahranie. Pemkot Samarinda juga menempati urutan pertama yang memiliki utang terbanyak ke RS bertipe A tersebut.

Dari RSUD Kudungga, Sangatta, Kutai Timur (Kutim), tunggakan yang harus ditanggung (piutang) adalah dari Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) Kaltim. "Jamkesprov punya utang ke kami atas layanan jaminan kesehatan mereka di rumah sakit ini (RSUD Kudungga). Sampai Februari 2017, tercatat utang mereka kepada kami Rp 400 jutaan," ungkap Kasubbid Hukum dan Humas, RSUD Kudungga, Sangatta, Jumran, kemarin.

Dia menerangkan, selama ini, rumah sakit pelat merah Sangatta tersebut berjalan dengan biaya operasional dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tak lagi mengharap APBD.

Dia mengatakan, ada banyak kebutuhan yang terus dibeli meski keuangan sedang menipis. Di antaranya, peralatan medis, fasilitas kebersihan, obat-obatan, makan-minum pasien, dan beberapa kebutuhan dasar lainnya yang tidak mungkin ditunda-tunda.

MASUK PBI

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Rini Retno Sukesi mengatakan, bagi masyarakat tidak mampu, pemerintah tidak tinggal diam. Agar tetap bergabung dalam program JKN, pemerintah memasukkan mereka sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Biaya premi setiap bulan disubsidi pemerintah. Di samping dibiayai pemprov, juga dialokasikan dari kabupaten/kota. "Data selalu diperbarui. Supaya masyarakat tidak mampu tetap memiliki akses menikmati layanan kesehatan," sebut dia yang sedang di Jakarta.

Mengenai pendataan, Dinas Sosial yang menangani. Diakuinya, sosialisasi perlu terus digencarkan. Bagi yang mampu diarahkan untuk mengikuti jalur mandiri. Sementara itu, yang tak mampu dimasukkan menjadi PBI. "Mereka (Dissos) punya tangan sampai ke kecamatan," tambahnya.

Mengenai piutang rumah sakit ke Jamkesda, Diskes Kaltim bertindak sebagai fasilitator penagihan utang ke kabupaten/kota. Tak terkecuali Jaminan Kesehatan Provinsi yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim. "Kaitannya demi keberlangsungan operasional rumah sakit," kata dia.

Diketahui, program Jamkesda kabupaten/kota di Kaltim yang berhenti menyisakan persoalan. Rumah sakit umum daerah harus menanggung piutang.

Di RSUD AW Sjahranie Samarinda, dari program Jamkesda, total tunggakan utang 10 pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 150 miliar. Itu belum termasuk pasien gagal bayar eks peserta Jamkesda. Mereka adalah dari masyarakat tidak mampu yang tak memiliki asuransi jaminan kesehatan.

Biaya pelayanan gagal bayar itu terhitung sejak Juli 2016 sampai sekarang. Terhadap pasien gagal bayar tersebut, rumah sakit tak bisa berbuat banyak. Ketika yang bersangkutan selesai dilayani pengobatannya kemudian segera dipulangkan.

BLUD itu juga tak bisa berharap banyak dengan Pemprov Kaltim. Keuangan daerah sedang defisit. Untuk menutup “lubang” yang menganga tersebut, RS bertipe A itu melakukan efisiensi.  Sudah setahun setengah dilakukan.

Utamanya menekan biaya operasional. Misalnya, penyediaan air dan listrik dipenuhi sendiri. Bukan air bersih dari PDAM Tirta Kencana Samarinda. Begitu juga listrik, tidak dari PLN. “Air dari water treatment plan (instalasi pengolahan air) milik sendiri. Listrik sudah dengan gas,” terangnya. Dari situ, operasional dari air bisa hemat sampai 70 persen dan listrik hinggap 40 persen.

Hal serupa juga terjadi RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan. Rumah sakit yang juga milik Pemprov Kaltim ini punya setumpuk tagihan yang belum dibayar. Sejak Januari hingga Desember 2016, tagihan belum dibayarkan sebesar Rp 1,3 miliar.(ril/*/ryu/*/*/ifa/qi/mon/far/k8)


BACA JUGA

Minggu, 23 Juli 2017 09:32

Satu Pengusaha Dibidik DJP

BALIKPAPAN – Pengemplang pajak terus diburu. Setelah pekan lalu menerapkan proses gijzeling (sandera)…

Minggu, 23 Juli 2017 09:27

Pesta Paruh Musim

SAMARINDA – Hasil membanggakan didapat Borneo FC kala menjamu Perseru Serui di Stadion Segiri,…

Minggu, 23 Juli 2017 09:23

Tak Bisa Lupakan Jasa Dahlan bagi NTB

SURABAYA – Di sela kegiatannya di Jawa Timur, kemarin (22/7), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)…

Minggu, 23 Juli 2017 09:20

Walau Anggaran Bengkak, Pemprov Kukuh Desain Awal Jembatan Tol Balikpapan-Penajam

BALIKPAPAN – Masalah dalam rencana megaproyek jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU)…

Minggu, 23 Juli 2017 09:18

Absensi Sidik Jari untuk Salat, Kumpulkan Poin Dapat Beasiswa

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari…

Minggu, 23 Juli 2017 09:10

Jual Minuman, Bocah Didenda Rp 2,5 Juta

SEORANG bocah perempuan berusia 5 tahun terisak di hadapan ayahnya. Dengan berlinang air mata, dia menceritakan…

Sabtu, 22 Juli 2017 07:56

Anggaran Jembatan Membengkak Jadi Rp 9,4 T

BALIKPAPAN –  Lama tak terdengar, rencana pembangunan jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser…

Sabtu, 22 Juli 2017 07:54

Bohongi Konsumen dengan Nilai Gizi Palsu

JAKARTA  –  Bareskrim Polri mengamankan 1.000 ton beras oplosan di gudang milik PT Indo…

Sabtu, 22 Juli 2017 07:49

Ingin Segera Kembali ke KPK

KONDISI mata kiri penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (NB) yang belum…

Sabtu, 22 Juli 2017 07:47

Diusulkan Tiap Tahun Tak Dilirik

BALIKPAPAN –  Terpenuhi syarat menyebut Kampung Sloklai di Balikpapan Timur sebagai anak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .