MANAGED BY:
SELASA
25 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 14 Mei 2017 12:34
Tambang Belum Juga Ditutup, Ini Kata Gubernur
TERTIBKAN: Salah satu tambang di Samarinda yang aktivitasnya dekat dengan pemukiman.

PROKAL.CO, SAMARINDA – Menertibkan tambang batu bara tak semudah membalik telapak tangan. Ini kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Responsnya itu menanggapi rencana penutupan tambang batu bara di sejumlah daerah yang dianggap sekadar wacana.

Karena tak kunjung menutup pengerukan emas hitam, Gubernur sampai dilaporkan delapan LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam ke Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. Mereka menganggap, penutupan tambang berjalan terlalu lambat. Masih menurut mereka, penutupan tambang sekadar wacana.

Gubernur menuturkan, provinsi sudah berusaha maksimal menangani masalah tersebut. Komitmen, kata dia, Pemprov Kaltim sangat tinggi terhadap pengelolaan pertambangan batu bara agar tidak merusak lingkungan.

Untuk itu, sebagai bentuk komitmen, Pemprov Kaltim melakukan pengawasan, penataan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha pertambangan batu bara di daerah. Faroek menuturkan, bahkan pihaknya sudah turun ke lapangan meninjau Desa Mulawarman di Kutai Kartanegara (Kukar).

Di sana hampir 90 persen kawasan izin usaha pertambangan mengambil alih lahan pertanian masyarakat. “Padahal desa itu merupakan kawasan transmigrasi untuk pertanian,” ujarnya, saat ditemui beberapa waktu lalu. Menurutnya, itu menentang program pemerintah berupaya mewujudkan swasembada pangan, tetapi ada saja lahan-lahan produktif beralih fungsi.

Kembali ke laporan delapan LSM tersebut, dia meminta masyarakat bersabar. “Ini bukan semudah membalikkan telapak tangan,” terangnya. Ada 1.400-an izin usaha pertambangan (IUP) yang mesti dicabut atau dihentikan. Mesti berhati-hati agar tak menimbulkan masalah hukum kemudian hari. Timnya sudah maraton melakukan rapat koordinasi. “Jadi sabar saja, kami akan lakukan yang terbaik,” kuncinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Amrullah menerangkan, dia telah menyiapkan bahan-bahan untuk rapat koordinasi internal yang akan dilaksanakan di Balikpapan pada Selasa (16/5) malam. “Bahan tersebut adalah daftar IUP yang berstatus non-clear and clean (CnC) dan sudah CnC,” ujarnya.

Hasil rapat pada Selasa malam itu akan diserahkan kepada Gubernur untuk disahkan. Baru kemudian tim menyambangi kabupaten/kota di Kaltim. Menurut Amrullah, keputusan Gubernur itu bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan kabupaten/kota. Jadi tak ada alasan tak mematuhi.

“Ini adalah salah satu keuntungan peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi,” ujarnya. Rapat yang nanti dilakukan tim penertiban dan penataan tambang dengan perwakilan daerah dan stakeholder sifatnya koordinasi.

Pada Jumat (12/5) sudah digelar rapat pembahasan yang dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi. Dia menuturkan, lamanya proses adalah kehati-hatian provinsi. Rusmadi menjelaskan, izin-izin tambang bukan provinsi yang mengeluarkan. Jika sejak awal IUP diterbitkan provinsi, prosesnya tentu lebih cepat. Ada beberapa hal khusus, baik kasus maupun dokumen yang mesti dipelajari lebih jauh.

Urutan kota yang akan disambangi tim terkait rencana penutupan ini adalah Samarinda, Berau, Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kubar, Kutim, dan Kutai Kartanegara (Kukar). Alasan Kukar didatangi terakhir lantaran luas tambang di sana paling besar.

Sementara itu, alasan Samarinda yang paling pertama ditangani, karena ibu kota Kaltim tersebut sudah tidak layak dengan aktivitas pertambangan batu bara. Pemprov tidak mau ada satu izin usaha pertambangan pun di Samarinda. Kota Tepian sangat memerlukan ruang terbuka hijau (RTH).

Kondisi ibu kota sudah sangat memprihatinkan. RTH yang seharusnya mencapai 30 persen luas kota hanya syarat dalam aturan. Faktanya, Samarinda hanya memiliki 0,9 persen RTH. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pertambangan juga jauh lebih rendah dibanding biaya mengurangi daya rusak tambang.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, khusus banjir ibu kota, biaya menanggulangi dampak banjir mencapai Rp 107,9 miliar. Meningkat hingga Rp 602 miliar sepanjang 2011–2013.

Ini belum termasuk biaya rehabilitasi karena kerusakan jalan umum akibat pengangkutan batu bara. Yang kerugiannya mencapai Rp 37,6 miliar.

Selain itu,  delapan LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam yang melaporkan Gubernur ke Ombudsman RI Perwakilan Kaltim adalah Pokja 30, Jatam Kaltim, Walhi Kaltim, Yayasan Bumi, dan Stabil. Juga Prakarsa Borneo, Jaringan Advokasi Lingkungan dan KBFC. Koalisi itu mendatangi kantor Ombudsman RI Wilayah Kaltim di Balikpapan, sebagai cara terakhir meminta Gubernur menepati janji.

“Kami putuskan untuk melapor ke Ombudsman sebagai langkah terakhir untuk membuat Gubernur Kaltim konsisten terhadap pernyataannya baik di media maupun dalam rapat untuk segera mencabut IUP yang berstatus CnC,” ucap Direktur Pokja 30 Carolus Tuah, seperti diberitakan sebelumnya.

Kewajiban pencabutan IUP Non-CnC tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dan supervisi (korsup) di sektor mineral dan batu bara (minerba). Inisiatornya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2014. Menitikberatkan pada lima permasalahan utama. Yakni, penataan IUP, pelaksanaan kewajiban keuangan, pengawasan produksi pertambangan, pengawasan penjualan dan pengapalan hasil tambang, serta pengolahan dan pemurnian hasil tambang.

Setelah batas waktu evaluasi izin berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, yang berakhir pada 2 Januari 2017 lalu, Kaltim masih memiliki 826 IUP atau 58,83 persen dari 1.404 IUP. Dengan jumlah luasan IUP yang berpotensi dicabut 2.488.025,12 hektare.

“Kementerian ESDM jelas menyebutkan bahwa di Kaltim masih terdapat 275 IUP berstatus Non-CnC dari 1.181 IUP. Berdasarkan hal itu, Gubernur wajib melakukan pengakhiran/pencabutan terhadap IUP Non-CnC maupun IUP yang berakhir masa berlakunya. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada tindakan yang nyata,” kata Tuah.

Tuah menyebut ada unsur kelalaian dan pengabaian terhadap kewajiban hukum yang dilakukan Gubernur. Pasalnya, tidak ada progres yang dibuat pemprov. Karena itu perlu dilakukan investigasi. Koalisi mendesak ORI Kaltim segera menindaklanjuti laporan mereka. Sekaligus melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang dimilikinya.

“Koalisi juga mencatat sejumlah persoalan lain yang masih jalan di tempat. Misalnya, ada 24 IUP yang beroperasi di kawasan hutan konservasi dengan total luasan (tumpang tindih) mencapai 92,6 ribu hektare. Sebanyak 14 di antaranya berada di Kutai Kartanegara. Ada 15 dari izin yang tumpang tindih tersebut menyandang status CnC,” paparnya.

Sementara di kawasan hutan lindung, terdapat 69 izin dengan luas (tumpang tindih) mencapai 121 ribu hektare. Sebanyak 50 di antaranya berada di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur. Dari 69 izin di atas, 32 di antaranya berstatus CnC.

“Selain itu, masih terdapat tunggakan PNBP, di Kaltim sendiri mencapai Rp 1,1 triliun yang tercatat sejak  2003. Rinciannya, iuran tetap (land rent) Rp 295,17 miliar dan royalti sebesar Rp 850,52 miliar,” katanya. (*/fch/far/k9)


BACA JUGA

Minggu, 23 Juli 2017 09:32

Satu Pengusaha Dibidik DJP

BALIKPAPAN – Pengemplang pajak terus diburu. Setelah pekan lalu menerapkan proses gijzeling (sandera)…

Minggu, 23 Juli 2017 09:27

Pesta Paruh Musim

SAMARINDA – Hasil membanggakan didapat Borneo FC kala menjamu Perseru Serui di Stadion Segiri,…

Minggu, 23 Juli 2017 09:23

Tak Bisa Lupakan Jasa Dahlan bagi NTB

SURABAYA – Di sela kegiatannya di Jawa Timur, kemarin (22/7), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)…

Minggu, 23 Juli 2017 09:20

Walau Anggaran Bengkak, Pemprov Kukuh Desain Awal Jembatan Tol Balikpapan-Penajam

BALIKPAPAN – Masalah dalam rencana megaproyek jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU)…

Minggu, 23 Juli 2017 09:18

Absensi Sidik Jari untuk Salat, Kumpulkan Poin Dapat Beasiswa

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari…

Minggu, 23 Juli 2017 09:10

Jual Minuman, Bocah Didenda Rp 2,5 Juta

SEORANG bocah perempuan berusia 5 tahun terisak di hadapan ayahnya. Dengan berlinang air mata, dia menceritakan…

Sabtu, 22 Juli 2017 07:56

Anggaran Jembatan Membengkak Jadi Rp 9,4 T

BALIKPAPAN –  Lama tak terdengar, rencana pembangunan jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser…

Sabtu, 22 Juli 2017 07:54

Bohongi Konsumen dengan Nilai Gizi Palsu

JAKARTA  –  Bareskrim Polri mengamankan 1.000 ton beras oplosan di gudang milik PT Indo…

Sabtu, 22 Juli 2017 07:49

Ingin Segera Kembali ke KPK

KONDISI mata kiri penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (NB) yang belum…

Sabtu, 22 Juli 2017 07:47

Diusulkan Tiap Tahun Tak Dilirik

BALIKPAPAN –  Terpenuhi syarat menyebut Kampung Sloklai di Balikpapan Timur sebagai anak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .