MANAGED BY:
SENIN
11 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 13 Mei 2017 12:10
Juni, “Sweeping” Tambang di Kaltim Selesai

Dimulai dari Samarinda, Berakhir di Kukar

CABUT IZIN: Pemprov Kaltim menargetkan Juni penertiban seluruh IUP yang belum CnC rampung.

PROKAL.CO, SAMARINDA –  Penertiban dan penataan tambang batu bara dikebut. Kemarin (12/5) digelar rapat pembahasan masalah ini. Hasil rapat yang dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi itu menargetkan penertiban tambang di Kaltim rampung pada akhir Juni mendatang.

Dia menuturkan, lamanya penghentian dan pencabutan IUP adalah soal kehati-hatian provinsi. “Jangan sampai salah langkah kemudian berujung ke permasalahan hukum,” terangnya.

Komentarnya ini juga merespons laporan gabungan LSM ke Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. Pada 8 Mei lalu, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak dilaporkan dugaan adanya mala-administrasi. Dugaan ini disebabkan pernyataan Gubernur yang sebelumnya berjanji akan mencabut ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus non-clear and clean (CnC). Namun, dalam praktiknya, hingga kini, pernyataan tersebut tidak terwujud.

Rusmadi menjelaskan, izin-izin tambang bukan provinsi yang mengeluarkan. Jika sejak awal IUP diterbitkan provinsi, prosesnya tentu lebih cepat. “Ada beberapa hal khusus, baik kasus maupun dokumen yang mesti dipelajari lebih jauh,” jelasnya.

Setelah rapat kemarin, tim penertiban dan penataan akan melakukan pertemuan internal pada 16 dan 17 Mei. “Kami rapat maraton, baru hasil rapatnya kami laporkan ke gubernur pada Kamis (18/5) di Balikpapan,” terangnya.

Selain kepada Gubernur hasil evaluasi itu disampaikan dalam rapat pleno yang dihadiri Forum Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Jika tak ada perubahan, selanjutnya tim menyambangi kabupaten/kota. “Ini kami lakukan agar keputusan tidak bersifat sepihak. Juga kami undang stakeholder,” ungkapnya.

Urutan kota yang akan disambangi tim adalah Samarinda, Berau, Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kubar, Kutim, dan Kutai Kartanegara (Kukar). Alasan Kukar didatangi terakhir lantaran luas tambang di sana paling besar. Dalam penertiban tersebut akan dievaluasi mana IUP yang dicabut, mana yang dihentikan.

LAPOR OMBUDSMAN

Pada 8 Mei, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dilaporkan delapan LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam ke Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. Mereka adalah Pokja 30, Jatam Kaltim, Walhi Kaltim, Yayasan Bumi, Stabil, Prakarsa Borneo, Jaringan Advokasi Lingkungan, dan KBFC. Koalisi tersebut mendatangi kantor Ombudsman RI Wilayah Kaltim di Balikpapan sebagai cara terakhir meminta Gubernur menepati janji.

“Kami putuskan untuk melapor ke Ombudsman sebagai langkah terakhir untuk membuat Gubernur Kaltim konsisten terhadap pernyataannya baik di media maupun dalam rapat untuk segera mencabut IUP yang berstatus CnC,” ucap direktur Pokja 30, Carolus Tuah.

Kewajiban pencabutan IUP non-CnC tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dan supervisi (korsup) di sektor mineral dan batu bara (minerba). Inisiatornya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2014. Menitikberatkan pada lima permasalahan utama. Yakni, penataan IUP, pelaksanaan kewajiban keuangan, pengawasan produksi pertambangan, pengawasan penjualan dan pengapalan hasil tambang, serta pengolahan dan pemurnian hasil tambang.

Setelah batas waktu evaluasi izin berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, yang berakhir pada 2 Januari 2017, Kaltim masih memiliki 826 IUP atau 58,83 persen dari 1.404 IUP. Dengan jumlah luasan IUP yang berpotensi dicabut 2.488.025,12 hektare.

“Kementerian ESDM jelas menyebutkan bahwa di Kaltim masih terdapat 275 IUP berstatus non-CnC dari 1.181 IUP. Berdasarkan hal itu, Gubernur wajib melakukan pengakhiran/pencabutan terhadap IUP non-CnC maupun IUP yang berakhir masa berlakunya. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada tindakan yang nyata,” kata Tuah.

Tuah menyebut, ada unsur kelalaian dan pengabaian terhadap kewajiban hukum yang dilakukan Gubernur. Pasalnya, tidak ada progres yang dibuat pemprov. Karena itu, perlu dilakukan investigasi. Koalisi mendesak ORI Kaltim segera menindaklanjuti laporan mereka. Sekaligus melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang dimilikinya.

“Koalisi juga mencatat sejumlah persoalan lain yang masih jalan di tempat. Misalnya ada 24 IUP yang beroperasi di kawasan hutan konservasi dengan total luasan (tumpang tindih) mencapai 92,6 ribu hektare. Sebanyak 14 di antaranya berada di Kutai Kartanegara. Ada 15 dari izin yang tumpang tindih tersebut menyandang status CnC,” paparnya.

Sementara itu, di kawasan hutan lindung, terdapat 69 izin dengan luas (tumpang tindih) mencapai 121 ribu hektare. Sebanyak 50 di antaranya berada di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur. Dari 69 izin di atas, 32 di antaranya berstatus CnC.

“Selain itu, masih terdapat tunggakan PNBP di Kaltim sendiri mencapai Rp 1,1 triliun yang tercatat sejak  2003. Perinciannya, iuran tetap (land rent) Rp 295,17 miliar dan royalti sebesar Rp 850,52 miliar,” katanya.

Dinamisator Jatam Kaltim Pradharma Rupang menyebut, semakin lama Gubernur tidak mencabut IUP, dampaknya akan kian besar. Apalagi, persoalan lubang tambang di Kaltim telah merenggut 26 korban jiwa. Padahal, segala upaya telah dilakukan termasuk pembentukan “Task Force Lubang Tambang” oleh Kantor Staf Presiden. Selain itu, ada penandatanganan Pakta Integritas, Pansus Lubang Tambang sampai dengan Rekomendasi dari Komnas HAM.

“Akan tetapi, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak-pihak tersebut. Kebutuhan (pencabutan IUP) ini mendesak. Kami minta Ombudsman mengawal ini dan jangan sampai masuk angin. Gubernur harus konsisten dengan ucapannya,” ujar Dharma.

Ketua Ombudsman RI Wilayah Kaltim Syarifah Rodiah yang saat itu menerima rombongan pelapor, menerangkan bahwa pihaknya tetap akan bersikap independen. Dia berjanji menurunkan tim untuk menindaklanjuti laporan. Tetapi, semua dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Di antaranya, pemeriksaan berkas penerimaan laporan hingga permintaan klarifikasi dengan terlapor.

“Kami pastikan kami tidak akan masuk angin. Sanksinya juga ke kami. Kami akan lakukan prosedur, turunkan tim, dan bekerja sama juga dengan Ombudsman pusat. Ini bentuk keseriusan kami. Pengawasan langsung juga bisa dilakukan kepada kami sejauh mana kinerja kami nanti,” ujar Syarifah.

Jika sesuai prosedur administrasi, maka akan ada tempo 14 hari pasca laporan dari koalisi. Dalam tempo tersebut, Ombudsman bakal melakukan klarifikasi hingga investigasi secara langsung. Syarifah akan menurunkan tiga asisten seniornya untuk menangani laporan ini.

Ombudsman selanjutnya akan melihat apakah ada unsur kelalaian atau pengabaian. Kalaupun ada kelalaian apakah sifatnya substansial? Karena itu, klarifikasi secara lisan dan tulisan dilakukan.

“Klarifikasi ini perlu, apa yang membuat Gubernur menunda pelaksanaan pencabutan IUP. Terkait dugaan mala-administrasi akan terlihat di sana. Bisa jadi ada hal yang menyebabkan mengapa hingga kini Gubernur belum mencabut IUP. Kami juga ingin pemprov konsisten. Kalau memang ada unsur mala-administrasi, Ombudsman akan mengeluarkan surat rekomendasi sesuai aturan yang bersifat mengikat secara hukum,” sebutnya. (*/rdh/*/fch/far/k8)


BACA JUGA

Minggu, 10 Desember 2017 08:48

Adang Masjid, Daftarkan Cagar Budaya

SAMARINDA – Gelombang penolakan pembangunan Masjid Al Faruq di Lapangan Kinibalu terus berlanjut.…

Minggu, 10 Desember 2017 08:42

Lima Kandidat, Manuver Jaang

SAMARINDA – Saat suhu politik yang mendingin jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, Syaharie…

Minggu, 10 Desember 2017 08:41

Keputusan Trump Pengaruhi Dunia Pariwisata

GUNUNG KIDUL – Suara Mahmoud Abbas di ujung telepon Jumat (8/12) malam langsung membuat Presiden…

Minggu, 10 Desember 2017 08:37

Berebut Jadi Istri Pertama demi Warisan Saudagar

GERIMIS yang malu-malu bukan penghalang bagi Karin–nama samaran– untuk mantap melangkahkan…

Minggu, 10 Desember 2017 08:35

Seirama dengan Optimalisasi PAD

STRUKVAGANZA yang digagas Kaltim Post disebut seirama dengan rencana optimalisasi pendapatan asli daerah…

Minggu, 10 Desember 2017 08:34

Tahlilan Tiap Malam Jumat, Susun Kamus Bahasa Daerah

Orang-orang Bawean mewarnai sejarah Malaysia. Mereka merantau, beranak pinak, mempertahankan tradisi,…

Sabtu, 09 Desember 2017 20:50

Pemprov Tak Tahu Tanah Eks Hotel Lamin Indah Jadi RTH

SAMARINDA – Pembangunan Transmart di Samarinda masih “dipeluk” masalah. Belum selesai…

Sabtu, 09 Desember 2017 20:47

Megah di Tengah yang Susah

SAMARINDA– Sudah kelewat banyak argumentasi yang membangun kesimpulan bahwa pembangunan Masjid…

Jumat, 08 Desember 2017 09:40

Mengubur Lokasi Bersejarah

Lapangan Kinibalu yang menjadi lokasi pembangunan Masjid Al Faruq adalah saksi bisu peristiwa penting…

Jumat, 08 Desember 2017 09:32

Dewan Sebut Tak Kuasa Membendung

GUBERNUR Kaltim Awang Faroek Ishak bergeming dengan gelombang penolakan masyarakat terhadap alih fungsi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .