MANAGED BY:
SENIN
20 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM REDAKSI

Selasa, 02 Mei 2017 07:53
Ketua KONI Kaltim Saling Mengunci

PROKAL.CO, CATATAN: SOFYAN MASYKUR

MUSYAWARAH Provinsi (Musprov) KONI Kaltim, dijadwalkan 16 Mei 2017 ini, di Samarinda. Dari sekian agenda yang dibahas nanti, yang menarik perhatian bersinggungan dengan figur siapa yang memimpin KONI Kaltim periode 2017-2021 mendatang.

Mengapa Musprov KONI Kaltim tahun 2017 ini menjadi menarik perhatian peserta? Salah satunya, karena munculnya calon ketua umum KONI Kaltim lebih dari satu orang. Beda era pemilihan ketua umum KONI Kaltim saat peralihan dari Ketua Umum H Harbiansyah, dan terpilihnya H Zuhdi Yahya, memang hanya ada calon  tunggal.

Sehingga Zuhdi Yahya dipilih secara aklamasi. Tak heran saat Musprov KONI Kaltim era lalu, seperti mengesankan  kering nuansa, kurang bergairah, jadwal kegiatan Musprov nyaris tenang, sesuai jadwal, bahkan cenderung dipercepat. Peserta juga sering teriak, setuju, setuju, jika pimpinan sidang Musprov mulai menawarkan pilihan-pilihan saat mengambil sebuah keputusan.

Periode kedua 2017 sekarang, ternyata bukan hanya Zuhdi Yahya yang mau tampil  menjadi calon ketua umum KONI Kaltim, tapi ada calon lain, yakni  Syahril Bardin, yang sebelumnya pernah menjabat   sekretaris umum KONI Kaltim. Yang juga memiliki seabrek pengalaman kegiatan di berbagai organisasi, dan sosial  kemasyarakatan.

Hal lain yang menarik, yakni pemilihan ketua umum KONI Kaltim 2017 ini, juga beraroma nuansa politik. Karena berdekatan dengan pemilihan pemilihan Gubernur Kaltim yang baru. Santer terdengar suara yang menyebut bahwa  Zuhdi Yahya didukung oleh Gubernur Awang Faroek Ishak, sedang Syahril Bardin didukung oleh tokoh KONI Kaltim yang juga tokoh politik Harbiansyah dan Rita Widyasari yang juga bergema akan maju sebagai calon gubernur Kaltim lima tahun mendatang setelah berakhirnya era Gubernur Awang Faroek.

Gubernur Awang Faroek wanti-wanti  agar KONI Kaltim tidak diseret ke ranah politik. “Jangan dibawa ke politik. Pilihlah  ketua umum KONI Kaltim  secara aklamasi. Peserta juga jangan sampai buta dengan politik,” ucap gubernur dalam sambutan pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Kaltim, di Ballroom Mesra Samarinda (24/4) lalu.

Munculnya ketegangan pemilihan calon ketua umum KONI Kaltim pada Musprov KONI Kaltim pertengahan Mei ini, dapat dilihat saat berlangsungnya rapat-rapat komisi pada RAT KONI Kaltim 24 April. Jika Komisi B, yang membahas pembinaan prestasi, dan Komisi C, membahas masalah umum dan dana, berlangsung tepat waktu sesuai jadwal, namun Komisi A, yang membahas aspek organisasi, termasuk ketentuan persyaratan pencalonan, penjaringan dan penyaringan calon ketua umum KONI Kaltim lima tahun mendatang nyaris menyedot waktu lama, lepas jadwal.

Betapa tingginya persaingan dan strategisnya pembahasan di Komisi A ini,  dapat dilihat. Misalnya dari setiap pengambilan keputusan, selalu mau dibawa  ke voting (pungutan suara), bukan asas musyawarah mufakat, atau secara aklamasi seperti yang disuarakan Gubernur Awang Faroek saat pembukaan RAT KONI ini. Bahkan saat pemilihan pimpinan sidang Komisi A pun, juga dibawa ke voting.

Poin penting yang menyita perhatian peserta di Komisi A pada RAT KONI Kaltim tadi, adalah seputar persyaratan pengajuan calon ketua umum KONI Kaltim di Musprov pertengahan Mei 2017 ini. Apa itu? Yakni calon ketua umum KONI Kaltim wajib didukung minimal oleh 3 KONI kota/kabupaten, serta 19 cabor, dari seluruh anggota sah KONI Kaltim.

Penafsiran yang berkembang adalah,  mengapa dibedakan status anggota dengan sebutan KONI kota/kabupaten,  dan dengan  status cabor-cabor. Toh, ini hanya istilah, tapi derajat dan status sama, yakni sebagai anggota KONI Kaltim. Karena itu kubu ini minta jika sudah didukung 19 anggota cabor (atau sekitar 30 persen), dari total anggota KONI Kaltim, maka mereka sudah sah mengajukan calon ketua umum KONI Kaltim.

Sedang kelompok lain, menegaskan persyaratan mengajukan calon ketua umum KONI Kaltim wajib didukung 3 KONI kabupaten/kota, dan 19 cabor anggota KONI itu bersifat wajib. Perbedaan persyaratan ini sepertinya menjadi roh perjuangan, sehingga larut dalam perdebatan panjang tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. 

Akhirnya keputusan harus melalui voting, dan  yang menang adalah calon ketua umum KONI Kaltim wajib didukung 3 KONI kabupaten/kota, dan 19 cabor anggota KONI Kaltim. Tampak sekali kubu pendukung calon, ingin mendorong untuk mengunci persyaratan pengajuan calon ketua umum KONI Kaltim pada Musprov pertengahan Mei 2017 ini.

Dan sudah pasti, menyimpan agenda strategis yang dipersiapkan mengapa persyaratan itu menjadi wajib diperjuangkan. Kita hanya mengingatkan, drama persyaratan calon ketua KONI Kaltim itu bukan sebuah harga mati, dan bukan satu-satunya agenda strategis KONI Kaltim lima tahun mendatang. Dinamisasi perkembangan dukung mendukung sosok calon ketua umum KONI Kaltim ini juga  masih relatif sangat dinamis, dan dapat berubah setiap saat sampai Musprov KONI Kaltim nanti.

Kuncinya, bergantung siapa sosok magnet penariknya, sehingga gerbong lokomotif bakal ikut terseret, dan berpindah. Pekerjaan rumah (PR) bagi segenap cabor dan pengurus KONI Kaltim ke depan memang harus juga dibahas mendalam. Seperti contoh, mau dibawa ke mana desain pembangunan, dan  pengembangan olahraga daerah dan nasional ke depan, seberapa jauh efektifnya tugas dan fungsi kelembagaan dan pengurus KONI yang ada.

Seberapa jauh peran KONI terkait  koordinasi, dan komunikasi dengan setiap cabor, termasuk mengatasi masalah yang muncul di cabor-cabor anggota KONI. Seberapa jauh peran KONI dan cabor dalam mendorong terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku   olahraga dan kesejahteraannya. Seperti atlet, pelatih, manajemen, organisasi, dan lain-lain.

Bagaimana hasil monitoring dan evaluasi (monev) tentang sumber pembiayaan olahraga daerah era sulit anggaran sekarang. Bagaimana penerapan secara konkret dan adil, tentang Perda Olahraga soal persentase tertentu dari APBD untuk kegiatan olahraga. Bagaimana monev tentang penerapan secara adil dan merata, keputusan gubernur Kaltim soal bapak angkat, dan program bantuan dana lainnya  untuk membantu olahraga daerah.

Bagaimana pemanfaatan  dan tata kelola aset-aset eks PON  Kaltim 2008 lalu dan peralatan tanding eks PON selama ini. Bagaimana kelanjutan pemanfaatan dan tata kelola Hotel Atlet Sempaja Samarinda yang terkesan mubazir tanpa arah. Keluhan soal indeks-indeks bantuan KONI Kaltim untuk setiap cabor, yang dinilai sudah sangat jauh dari realitas, dan kondisi  objektif seperti sekarang (seperti konsumsi, akomodasi, transportasi, peralatan tanding, event-event), persiapan pelaksanaan Pra Porprov, Porprov, PON, bedah regulasi  olahraga, dan lain-lain.

Secara umum, kinerja Ketua KONI Kaltim Zuhdi Yahya lima tahun berjalan ini  relatif dinilai berhasil, namun tidak berarti calon ketua Umum KONI Kaltim lain lalu ‘keder’  alias tidak berani muncul. Bahkan kita persilakan maju, sejalan dengan era demokratisasi, dan moto daerah yang terkenal, “Tuntung Pandang, Hayam Manyarah, Waja Sampaii Ka Puting”. (riz/k15)

(*) Mantan Korwil Tengah PP PBSI. Tinggal di Samarinda.


BACA JUGA

Jumat, 10 November 2017 09:54

Kenapa Takut Degradasi?

CATATAN: RIZAL JURAID HARI ini “bersejarah”. Persiba Balikpapan akan menjamu Mitra Kukar.…

Rabu, 08 November 2017 09:16

Triliunan Disia-siakan, Belukar di Gedung Ratusan Miliar

CATATAN: SB SILABAN* BERUBAH memang tak mudah. Presiden Joko Widodo mengkritik tingkah birokrasi yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .