MANAGED BY:
JUMAT
21 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

SELISIK/LAPSUS

Senin, 01 Mei 2017 07:40
Melawan Teror Gagal Ginjal

Pasien Terus Meningkat, Kesehatan Belum Jadi Investasi

CARI TEROBOSAN: Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VIII Ni Mas Ratna Sudewi saat ditemui. Dia mengusung strategi focus ke pencegahan.

PROKAL.CO, Pasien hemodialisa di Kalimantan terus meningkat setiap tahunnya. Sepanjang tahun lalu, fulus yang keluar untuk membiayai pasien ini sebesar Rp 80,3 miliar.

KANTOR BPJS Kesehatan Divre VIII melansir, penyakit kronis masuk dalam pembebanan tertinggi pada 2016. Adapun biaya yang dikeluarkan mencapai angka Rp 101 miliar. Klaim ini untuk menanggung biaya penyakit hipertensi, diabetes mellitus, stroke, hingga jantung. Diketahui, wilayah kerja BPJS Kesehatan Divre VIII mencakup empat provinsi, yakni Kaltim, Kalteng, Kaltara, dan Kalsel.

Menariknya, pencairan tertinggi kedua adalah cuci darah atau hemodialisa. Pada kasus ini, BPJS Kesehatan Divre VIII telah mencairkan dana sebesar Rp 80,3 miliar.Kepala BPJS Kesehatan Divre VIII Ni Mas Ratna Sudewi mengatakan, angka tersebut membuktikan jika kasus hemodialisa terus meningkat setiap tahunnya. Dia menyebut, pada 2014 lalu, gagal ginjal mencapai 1,4 juta kasus dengan biaya klaim sebesar Rp 2,2 triliun. Menurut perempuan kelahiran Bali tersebut, tingginya pencairan klaim hemodialisa hampir terjadi di seluruh wilayah kerja BPJS Kesehatan.

Sehingga besarnya klaim pembayaran terjadi secara nasional. Hingga saat ini, pengobatan sampai perawatan seperti cuci darah masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan. Dia mengungkapkan, sistem pembayaran biaya kesehatan terbagi dalam dua jenis. Pertama, pembayaran untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Yang terbayar di setiap awal bulan, tepatnya tanggal 15. Jumlah besaran pembayaran tergantung dari jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan itu.

Sehingga peserta yang tidak sakit pun akan tetap terbayarkan. Sedangkan pembayaran lanjutan di rumah sakit, terhitung berdasarkan berapa jumlah klaim. BPJS Kesehatan wajib membayarkan klaim dengan rentan waktu maksimal setelah 15 hari kerja sejak berkas lengkap diterima. Maka kecepatan proses pembayaran suatu rumah sakit juga terletak pada kelengkapan berkas yang diajukan rumah sakit.

“Biasanya pencairan tertinggi tergantung dari jenis rumah sakit, misalnya dari rumah sakit dengan tipe tertinggi yakni tipe A,” ucapnya. Selain itu, dia mengakui, pembayaran terus bertambah akibat jumlah peserta semakin banyak. Tercatat hingga awal 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan Divre VIII sebesar 5.921.534 jiwa atau 54,85 persen. Kemudian, jumlah pelayanan kesehatan dari 2014 ke 2015 mengalami kenaikan cukup besar, yaitu 59,8 persen.

“Begitu juga tahun selanjutnya, jumlah peningkatan hampir sama. Butuh gotong royong agar program kesehatan ini berjalan sukses. Bersama-sama wajib dan rutin membayar premi agar dapat saling membantu yang lain,” sebutnya. Ratna mengungkapkan, tingginya jumlah kasus membuat orientasi pelayanan kesehatan telah berubah. Tidak lagi orientasi pada penyembuhan, namun lebih banyak bersifat pencegahan.

Istilahnya, lanjut perempuan berkacamata itu, jangan baru menjadi peserta BPJS Kesehatan setelah merasakan sakit. Perlu deteksi dini dengan metode screening kesehatan agar pengobatan lebih maksimal sebelum telanjur parah. “Hemodialisa dan penyakit kronis non infeksi selalu mendominasi klaim tertinggi. Alasannya karena kasus dari penyakit itu tidak terlepas dari faktor gaya hidup masyarakat.  Sehingga penting sekali untuk melakukan program pencegahan agar jumlah penderita berkurang,” katanya kepada Kaltim Post.

Ratna menjelaskan, BPJS Kesehatan hadir dengan beragam jenis program promotif preventif. Hal ini merupakan bagian dari upaya mengurangi jumlah penderita. Pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengemas pelayanan komprehensif. Mulai dari yang bersifat promotif preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2014.

“Dengan program JKN, seluruh masyarakat saat ini bisa menyentuh fasilitas kesehatan (faskes). Kalau dulu ada yang perlu mikir untuk berobat, sekarang tidak perlu khawatir karena mereka berhak mendapatkan layanan dari promotif sampai rehabilitatif,” tuturnya. Sementara itu, khusus untuk penyakit seperti gagal ginjal atau hemodialisa, pihaknya kerap mengadakan seminar kesehatan sebagai bentuk edukasi.

Sasaran utama seminar ini kepada klub atau komunitas pasien risiko tinggi. “Bukan hanya komunitas hemodialisa, namun ada pula hemofilia, diabetes, dan jantung. Selain seminar, kami memberikan layanan untuk screening riwayat kesehatan khusus untuk ginjal kronis, penderita DM, hipertensi, serta jantung koroner,” ungkapnya.  

Tidak hanya berjalan sendiri, dalam pelaksanaan program pencegahan, BPJS Kesehatan telah menggandeng berbagai pihak agar semua kegiatan berjalan sukses. Seperti ikut serta dalam program Kementerian Kesehatan yakni Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).

Menurut perempuan berusia 51 tahun ini, edukasi dan tindakan promotif preventif berperan utama dalam mengontrol penyakit akibat gaya hidup tersebut.

Sehingga perlu perubahan secara komprehensif dari seluruh pelayan kesehatan. “Harus ada kesadaran dari masyarakat untuk tahu dan melaksanakan kegiatan promotif preventif seperti layaknya investasi kesehatan. Hasilnya memang tidak bisa langsung terlihat. Hal ini juga terjadi di negara maju sekali pun, manfaat dari kegiatan promotif preventif paling cepat terasa setelah 5-10 tahun,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, beragam cara telah dilakukan untuk menggalakkan kegiatan promotif preventif. Termasuk dengan menjalankan pendekatan khusus di setiap daerah, program ini disebut dengan program promotif preventif spesifik daerah. Di mana nantinya terdapat cara pendekatan yang berbeda sesuai dengan tingkat sosial, ekonomi dan budaya masing-masing wilayah. Bahkan, ada pula personil BPJS Kesehatan yang turun dalam promosi kesehatan dengan mobil keliling.

“Namun sesungguhnya pencegahan tidak melulu dengan cara melayani peserta secara langsung. Sebab kini masyarakat juga dapat melakukan screening kesehatan dengan aplikasi di handphone bernama mobile screening,” bebernya. Seluruh peserta JKN dapat mengetahui apa yang terjadi pada tubuhnya melalui aplikasi tersebut. Sebelumnya, pihak BPJS Kesehatan telah memasukan data-data pribadi dan riwayat kesehatan peserta ke dalam aplikasi.

“Sebenarnya keluarga menjadi bagian yang paling penting dalam mengontrol gaya hidup. Jadi butuh peran kepala rumah tangga sampai tokoh masyarakat sangat untuk menyebarkan edukasi gaya hidup sehat,” tutupnya. (*/gel/riz/k18)


BACA JUGA

Kamis, 29 Juni 2017 13:00
Mengungkap Praktik Kotor Pengusaha Hitam di Kaltim

Batu Baranya Ilegal, Tenang...Ada Penadah Emas Hitam

Tambang batu bara ilegal di Kaltim ternyata jadi salah satu penyumbang pendapatan ke kas negara. Duit…

Kamis, 29 Juni 2017 12:55

Konsesi KCI Banyak yang Incar

KONSESI tambang milik PT BHP KCI di Desa Lolo dan Desa Lempesu di Paser bak gula. Banyak pengusaha yang…

Kamis, 29 Juni 2017 12:54

Jalan Umum Jadi Korban

MARAKNYA penambangan ilegal memicu perusakan aset daerah. Di antaranya, jalan umum. Bahkan, pengangkutan…

Kamis, 29 Juni 2017 12:54

Aparat Buru Penambang Ilegal

MARAKNYA dugaan penambangan batu bara ilegal di Kutai Kartanegara (Kukar) tak membuat nyali kepolisian…

Kamis, 29 Juni 2017 08:55

Pengawasan Belum Optimal

PENAMBANGAN batu bara wajib melewati sejumlah tahapan. Satu saja yang dilanggar, berarti aktivitas tersebut…

Kamis, 29 Juni 2017 08:51

Stop Jelang Ramadan

AKTIVITAS penambangan ilegal di konsesi milik PT BHP KCI di Paser telah stop sejak bulan lalu atau dua…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .