MANAGED BY:
JUMAT
28 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 21 April 2017 10:18
Geser Padi, Gali Emas Hitam
Potensi Batu Bara Besar, Pemprov Siapkan Jalan Tengah
KALAHKAN SAWAH: Aktivitas pertambangan yang bertetangga dengan lahan pertanian di Desa Mulawarman, Kukar.(alan rusandi/kp)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Lahan pertanian di Desa Mulawarman, Kutai Kartanegara (Kukar) yang tergerus pertambangan dijadikan pelajaran bagi Pemprov Kaltim. Dosa masa lalu saat kewenangan sektor pertambangan ditangani pemerintah kabupaten/kota tak ingin diulang. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Amrullah mengatakan, perlindungan lahan pertanian itu diatur dalam Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1/2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2016–2036. Dalam Bab XII Ketentuan Peralihan, izin pemanfaatan pertambangan yang belum tahap operasi produksi harus menaati indikasi arahan peraturan zonasi. Adapun itu, pelarangan pemanfaatan pertambangan di lokasi pertanian yang sudah ditetapkan.

Tak serta-merta demikian, pemprov tetap mencarikan jalan tengah bagi perusahaan yang sudah memegang izin usaha pertambangan (IUP). Sebab, bagaimanapun izin yang dipegang korporasi legal. Pemerintah berkewajiban melindungi. Di lain hal, pemerintah mengatur.  Pemprov tetap memperhatikan ketika konsesi itu punya cadangan besar. Utamanya, terhadap izin yang telah ditingkatkan dari tahap eksplorasi ke operasi produksi (OP). Arahan pemanfaatan pertambangan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat.

Ada dua opsi yang disiapkan kepada pemilik izin. Pertama, melakukan penciutan konsesi atau keluar dari kawasan pertanian. Kedua, melakukan ganti rugi lahan yang ditambang dengan cetak sawah baru di lokasi lain. Bisa ditindaklanjuti dengan kesepakatan pemerintah dan swasta yang dituangkan dalam surat pernyataan dibubuhi materai. “Seperti Jembayan (Muara Bara), menyampaikan cetak sawah 80 hektare,” ujarnya, kemarin (20/4). Amrullah tak spesifik menjelaskan luasan lahan cetak sawah yang mesti disiapkan sebagai ganti rugi areal pertanian yang ditambang.

Sementara itu, data yang dihimpun Kaltim Post, durasi 2011–2015, luas lahan sawah terjadi penurunan. Pada 2011, seluas 154,77 ribu hektare. Terjadi kemerosotan tertinggi pada 2014, tersisa seluas 116,8 ribu hektare. Meski, setahun kemudian kembali meningkat menjadi 129,88 ribu hektare. Angka itu masih jauh dari lahan pertanian yang diplot dalam RTRW Kaltim, yakni 412,32 ribu hektare. 

Dalam Perda RTRW, pemprov komit tak menambah luasan pertambangan. Kawasan peruntukan emas hitam dikunci seluas 5,22 juta hektare atau setara 46 persen luas Kaltim. Angka itu sesuai dengan luasan izin yang telah diterbitkan sekarang. Merujuk data Distamben Kaltim terdapat 1.404 IUP dan 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Seiring waktu luasan pertambangan juga akan menyusut. Itu lantaran masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) yang habis, belum berstatus clean and clear (CnC), dan izin masih berlaku namun tidak beroperasi lagi, sehingga dilakukan pengakhiran. Di samping itu, menyesuaikan aturan. Terlebih, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menuturkan, 826 IUP yang terbentang di sekujur Bumi Mulawarman siap dicabut. Dari situ, lahan yang “diselamatkan” mencapai 2,48 juta hektare. Lahan dari konsesi yang habis atau dicabut akan dikembalikan kepada penerbit izin dalam hal ini negara. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dengan demikian, dalam waktu dekat, luas kawasan pertambangan hanya tersisa 2,74 hektare.

Sebelum perda itu terbit, Pergub 13/2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kaltim telah lebih dulu ditelurkan. “Tidak ada lagi izin baru,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan, adanya klarifikasi tata ruang menjamin tak terjadinya dobel penerbitan izin dalam suatu lokasi. Itu berkaca pengalaman lalu banyak ditemukan tumpang-tindih lahan sesama usaha karena tak ada koordinasi lintas-sektor. Pemegang izin eksplorasi hanya diberi tujuh tahun untuk meningkatkan ke OP. Ketika lewat, dipastikan pelayanan terhadap izin tersebut tak diladeni. “Makanya nanti tinggal fokus mengawasi 578 izin (total IUP sekarang 1.404 dikurangi 826 izin yang akan berpotensi dicabut),” sebutnya.

Diketahui, areal pertanian di Desa Mulawarman, Kukar, pun dilenyapkan pelan-pelan. Berubah menjadi ladang batu bara di bawah konsesi dua perusahaan. Sebelumnya, desa yang dihuni 3 ribu jiwa itu memiliki 526 hektare sawah. Lahan yang subur dengan irigasi mantap karena mampu menghasilkan 5 ton gabah per hektare setiap panen. Desa Mulawarman bahkan pernah ditetapkan sebagai lumbung padi pada 1991.

Sekarang sawah di desa itu tersisa 12 hektare. Plus 68 hektare permukiman, Desa Mulawarman tersisa 80 hektare. Desa Mulawarman pun hampir lenyap karena dikelilingi pertambangan. Warga mengaku kesulitan air bersih, terkena polusi debu, dan tak memiliki mata pencaharian. Mereka memohon direlokasi. Gubernur yang mengunjungi Desa Mulawarman pada Selasa (18/4) mempertimbangkan permintaan itu. (ril/far/k8)


BACA JUGA

Kamis, 27 April 2017 13:00

HAYUUU...!! OTT TPK Palaran Melebar, Bareskrim Incar Elite Samarinda

JAKARTA – Bola liar dari operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) yang dilakukan Koperasi…

Kamis, 27 April 2017 12:58

Tujuh Kabupaten/Kota Dukung Makmur Jadi Cawagub, Rita Hadapi Perang Terbuka

SAMARINDA – Angin kencang menggoyang pohon beringin Partai Golkar. Tujuh pengurus kabupaten/kota,…

Kamis, 27 April 2017 12:56

SELAMAT..!! 1.893 Siswa Masuk Unmul

SAMARINDA – Tahap pertama seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) sudah diumumkan…

Kamis, 27 April 2017 10:55

TETANGGA PANAS, JONG-UN SANTAI

MILITER Amerika Serikat dan Korea Selatan (Korsel) pamer kekuatan perang di zona demiliterisasi, Pocheon,…

Kamis, 27 April 2017 10:41
Mampir di Turki setelah Referendum (2-Habis)

Aturan Ketat, Panen Power Bank

Jalan yang basah di depan Hotel Ramada, Istanbul, Turki. Waktu menunjukkan lima menit lagi pukul 06.00.…

Kamis, 27 April 2017 10:37

Petinggi Bell Apresiasi Progres Pulau Kumala

LONDON - Kutai Kartanegara (Kukar) semakin kencang berlari. Kabupaten ini terus membuat catatan manis…

Kamis, 27 April 2017 10:34

Ajak Murid Bercinta, Guru Dilarang Mengajar

SEORANG guru mestinya menjadi teladan bagi para murid atau anak didiknya. Namun, beda halnya yang terjadi…

Rabu, 26 April 2017 13:09

Bareskrim Sasar Penyembunyi Jafar

JAKARTA – Upaya praperadilan dari Jafar Abdul Gaffar bukan halangan bagi Bareskrim Mabes Polri…

Rabu, 26 April 2017 13:00

Ini Dia Efek Positif OTT Komura

SAMARINDA – Ramadan sebulan lagi. Volatilitas harga, utamanya kebutuhan pokok, rawan terjadi pada…

Rabu, 26 April 2017 09:59

Sejak OTT TPK Palaran, Pria Ini Prihatin Nasib TKBM

Hingga kini, proses hukum seputar kasus pungutan liar (pungli) oleh Koperasi Samudera Sejahtera (Komura)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .