MANAGED BY:
KAMIS
22 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 21 April 2017 10:18
Geser Padi, Gali Emas Hitam
Potensi Batu Bara Besar, Pemprov Siapkan Jalan Tengah
KALAHKAN SAWAH: Aktivitas pertambangan yang bertetangga dengan lahan pertanian di Desa Mulawarman, Kukar.(alan rusandi/kp)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Lahan pertanian di Desa Mulawarman, Kutai Kartanegara (Kukar) yang tergerus pertambangan dijadikan pelajaran bagi Pemprov Kaltim. Dosa masa lalu saat kewenangan sektor pertambangan ditangani pemerintah kabupaten/kota tak ingin diulang. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Amrullah mengatakan, perlindungan lahan pertanian itu diatur dalam Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1/2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2016–2036. Dalam Bab XII Ketentuan Peralihan, izin pemanfaatan pertambangan yang belum tahap operasi produksi harus menaati indikasi arahan peraturan zonasi. Adapun itu, pelarangan pemanfaatan pertambangan di lokasi pertanian yang sudah ditetapkan.

Tak serta-merta demikian, pemprov tetap mencarikan jalan tengah bagi perusahaan yang sudah memegang izin usaha pertambangan (IUP). Sebab, bagaimanapun izin yang dipegang korporasi legal. Pemerintah berkewajiban melindungi. Di lain hal, pemerintah mengatur.  Pemprov tetap memperhatikan ketika konsesi itu punya cadangan besar. Utamanya, terhadap izin yang telah ditingkatkan dari tahap eksplorasi ke operasi produksi (OP). Arahan pemanfaatan pertambangan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat.

Ada dua opsi yang disiapkan kepada pemilik izin. Pertama, melakukan penciutan konsesi atau keluar dari kawasan pertanian. Kedua, melakukan ganti rugi lahan yang ditambang dengan cetak sawah baru di lokasi lain. Bisa ditindaklanjuti dengan kesepakatan pemerintah dan swasta yang dituangkan dalam surat pernyataan dibubuhi materai. “Seperti Jembayan (Muara Bara), menyampaikan cetak sawah 80 hektare,” ujarnya, kemarin (20/4). Amrullah tak spesifik menjelaskan luasan lahan cetak sawah yang mesti disiapkan sebagai ganti rugi areal pertanian yang ditambang.

Sementara itu, data yang dihimpun Kaltim Post, durasi 2011–2015, luas lahan sawah terjadi penurunan. Pada 2011, seluas 154,77 ribu hektare. Terjadi kemerosotan tertinggi pada 2014, tersisa seluas 116,8 ribu hektare. Meski, setahun kemudian kembali meningkat menjadi 129,88 ribu hektare. Angka itu masih jauh dari lahan pertanian yang diplot dalam RTRW Kaltim, yakni 412,32 ribu hektare. 

Dalam Perda RTRW, pemprov komit tak menambah luasan pertambangan. Kawasan peruntukan emas hitam dikunci seluas 5,22 juta hektare atau setara 46 persen luas Kaltim. Angka itu sesuai dengan luasan izin yang telah diterbitkan sekarang. Merujuk data Distamben Kaltim terdapat 1.404 IUP dan 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Seiring waktu luasan pertambangan juga akan menyusut. Itu lantaran masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) yang habis, belum berstatus clean and clear (CnC), dan izin masih berlaku namun tidak beroperasi lagi, sehingga dilakukan pengakhiran. Di samping itu, menyesuaikan aturan. Terlebih, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menuturkan, 826 IUP yang terbentang di sekujur Bumi Mulawarman siap dicabut. Dari situ, lahan yang “diselamatkan” mencapai 2,48 juta hektare. Lahan dari konsesi yang habis atau dicabut akan dikembalikan kepada penerbit izin dalam hal ini negara. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dengan demikian, dalam waktu dekat, luas kawasan pertambangan hanya tersisa 2,74 hektare.

Sebelum perda itu terbit, Pergub 13/2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kaltim telah lebih dulu ditelurkan. “Tidak ada lagi izin baru,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan, adanya klarifikasi tata ruang menjamin tak terjadinya dobel penerbitan izin dalam suatu lokasi. Itu berkaca pengalaman lalu banyak ditemukan tumpang-tindih lahan sesama usaha karena tak ada koordinasi lintas-sektor. Pemegang izin eksplorasi hanya diberi tujuh tahun untuk meningkatkan ke OP. Ketika lewat, dipastikan pelayanan terhadap izin tersebut tak diladeni. “Makanya nanti tinggal fokus mengawasi 578 izin (total IUP sekarang 1.404 dikurangi 826 izin yang akan berpotensi dicabut),” sebutnya.

Diketahui, areal pertanian di Desa Mulawarman, Kukar, pun dilenyapkan pelan-pelan. Berubah menjadi ladang batu bara di bawah konsesi dua perusahaan. Sebelumnya, desa yang dihuni 3 ribu jiwa itu memiliki 526 hektare sawah. Lahan yang subur dengan irigasi mantap karena mampu menghasilkan 5 ton gabah per hektare setiap panen. Desa Mulawarman bahkan pernah ditetapkan sebagai lumbung padi pada 1991.

Sekarang sawah di desa itu tersisa 12 hektare. Plus 68 hektare permukiman, Desa Mulawarman tersisa 80 hektare. Desa Mulawarman pun hampir lenyap karena dikelilingi pertambangan. Warga mengaku kesulitan air bersih, terkena polusi debu, dan tak memiliki mata pencaharian. Mereka memohon direlokasi. Gubernur yang mengunjungi Desa Mulawarman pada Selasa (18/4) mempertimbangkan permintaan itu. (ril/far/k8)


BACA JUGA

Kamis, 22 Juni 2017 13:00

ALAMAKKK..!! Lihatlah, Samarinda “Dihantam” Atas-Bawah

SAMARINDA – Banjir menjadi momok yang mendampingi datangnya Lebaran di Samarinda. Cuaca ekstrem…

Kamis, 22 Juni 2017 12:00
JEJAK CHENG HO DARI TIONGKOK KE INDONESIA (25)

Pempek Pun Diperkirakan dari Tiongkok

KEDATANGAN Cheng Ho dan penumpasan bajak laut menjadikan Bumi Sriwijaya lebih tenang. Akulturasi budaya…

Kamis, 22 Juni 2017 11:11

Pemprov Dorong Percepatan PLTA

JAKARTA - Usaha yang dilakukan Pemprov Kaltara akhirnya membuahkan hasil. Kawasan Industri dan Pelabuhan…

Kamis, 22 Juni 2017 11:05

Rita Lapor Menteri ESDM

SAMARINDA - Polemik pembagian porsi hak partisipasi alias participating interest (PI) milik Kaltim di…

Kamis, 22 Juni 2017 11:04

Kapolda Dukung Penuh Jawa Pos Fit Tenggarong

BALIKPAPAN – Gelaran Jawa Pos Fit Tenggarong hanya menyisakan beberapa pekan lagi. Kapolda Kaltim…

Kamis, 22 Juni 2017 11:01

Senang Kelola Majelis Taklim karena Ingin Cerdaskan Perempuan

Hampir seperempat abad Nur Jannah berkecimpung mengelola majelis taklim di Kaltim. Baginya, seorang…

Rabu, 21 Juni 2017 13:09

HATI-HATI..!! Cuaca Buruk Mengintai Selama Mudik

SAMARINDA - Mendung belum mau angkat kaki dari langit Kaltim. Setidaknya sampai Idulfitri. Badan Meteorologi,…

Rabu, 21 Juni 2017 13:00

YANG MUDIK WASPADALAH...!! Rute Kaltim-Kalsel Paling Rawan

BALIKPAPAN – Poros Balikpapan-Samarinda masih menyandang label jalur tengkorak di Kaltim. Walaupun…

Rabu, 21 Juni 2017 12:12
Istri Gubernur Bengkulu Kena OTT, Diduga Suap Proyek Jalan

MANTAP..!! Quattrick OTT KPK Jelang Lebaran

JAKARTA – Bengkulu layak masuk zona merah korupsi. Sebab, sepanjang dua minggu selama bulan Ramadan…

Rabu, 21 Juni 2017 11:03

700 Lubang Sudah Ditambal, Warga Diminta Atur Waktu Mudik

SAMARINDA- Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Mahmud Samsul Hadi, menuturkan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .