MANAGED BY:
SENIN
20 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 21 April 2017 10:18
Geser Padi, Gali Emas Hitam
Potensi Batu Bara Besar, Pemprov Siapkan Jalan Tengah
KALAHKAN SAWAH: Aktivitas pertambangan yang bertetangga dengan lahan pertanian di Desa Mulawarman, Kukar.(alan rusandi/kp)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Lahan pertanian di Desa Mulawarman, Kutai Kartanegara (Kukar) yang tergerus pertambangan dijadikan pelajaran bagi Pemprov Kaltim. Dosa masa lalu saat kewenangan sektor pertambangan ditangani pemerintah kabupaten/kota tak ingin diulang. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Amrullah mengatakan, perlindungan lahan pertanian itu diatur dalam Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1/2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2016–2036. Dalam Bab XII Ketentuan Peralihan, izin pemanfaatan pertambangan yang belum tahap operasi produksi harus menaati indikasi arahan peraturan zonasi. Adapun itu, pelarangan pemanfaatan pertambangan di lokasi pertanian yang sudah ditetapkan.

Tak serta-merta demikian, pemprov tetap mencarikan jalan tengah bagi perusahaan yang sudah memegang izin usaha pertambangan (IUP). Sebab, bagaimanapun izin yang dipegang korporasi legal. Pemerintah berkewajiban melindungi. Di lain hal, pemerintah mengatur.  Pemprov tetap memperhatikan ketika konsesi itu punya cadangan besar. Utamanya, terhadap izin yang telah ditingkatkan dari tahap eksplorasi ke operasi produksi (OP). Arahan pemanfaatan pertambangan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat.

Ada dua opsi yang disiapkan kepada pemilik izin. Pertama, melakukan penciutan konsesi atau keluar dari kawasan pertanian. Kedua, melakukan ganti rugi lahan yang ditambang dengan cetak sawah baru di lokasi lain. Bisa ditindaklanjuti dengan kesepakatan pemerintah dan swasta yang dituangkan dalam surat pernyataan dibubuhi materai. “Seperti Jembayan (Muara Bara), menyampaikan cetak sawah 80 hektare,” ujarnya, kemarin (20/4). Amrullah tak spesifik menjelaskan luasan lahan cetak sawah yang mesti disiapkan sebagai ganti rugi areal pertanian yang ditambang.

Sementara itu, data yang dihimpun Kaltim Post, durasi 2011–2015, luas lahan sawah terjadi penurunan. Pada 2011, seluas 154,77 ribu hektare. Terjadi kemerosotan tertinggi pada 2014, tersisa seluas 116,8 ribu hektare. Meski, setahun kemudian kembali meningkat menjadi 129,88 ribu hektare. Angka itu masih jauh dari lahan pertanian yang diplot dalam RTRW Kaltim, yakni 412,32 ribu hektare. 

Dalam Perda RTRW, pemprov komit tak menambah luasan pertambangan. Kawasan peruntukan emas hitam dikunci seluas 5,22 juta hektare atau setara 46 persen luas Kaltim. Angka itu sesuai dengan luasan izin yang telah diterbitkan sekarang. Merujuk data Distamben Kaltim terdapat 1.404 IUP dan 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Seiring waktu luasan pertambangan juga akan menyusut. Itu lantaran masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) yang habis, belum berstatus clean and clear (CnC), dan izin masih berlaku namun tidak beroperasi lagi, sehingga dilakukan pengakhiran. Di samping itu, menyesuaikan aturan. Terlebih, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menuturkan, 826 IUP yang terbentang di sekujur Bumi Mulawarman siap dicabut. Dari situ, lahan yang “diselamatkan” mencapai 2,48 juta hektare. Lahan dari konsesi yang habis atau dicabut akan dikembalikan kepada penerbit izin dalam hal ini negara. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dengan demikian, dalam waktu dekat, luas kawasan pertambangan hanya tersisa 2,74 hektare.

Sebelum perda itu terbit, Pergub 13/2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kaltim telah lebih dulu ditelurkan. “Tidak ada lagi izin baru,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan, adanya klarifikasi tata ruang menjamin tak terjadinya dobel penerbitan izin dalam suatu lokasi. Itu berkaca pengalaman lalu banyak ditemukan tumpang-tindih lahan sesama usaha karena tak ada koordinasi lintas-sektor. Pemegang izin eksplorasi hanya diberi tujuh tahun untuk meningkatkan ke OP. Ketika lewat, dipastikan pelayanan terhadap izin tersebut tak diladeni. “Makanya nanti tinggal fokus mengawasi 578 izin (total IUP sekarang 1.404 dikurangi 826 izin yang akan berpotensi dicabut),” sebutnya.

Diketahui, areal pertanian di Desa Mulawarman, Kukar, pun dilenyapkan pelan-pelan. Berubah menjadi ladang batu bara di bawah konsesi dua perusahaan. Sebelumnya, desa yang dihuni 3 ribu jiwa itu memiliki 526 hektare sawah. Lahan yang subur dengan irigasi mantap karena mampu menghasilkan 5 ton gabah per hektare setiap panen. Desa Mulawarman bahkan pernah ditetapkan sebagai lumbung padi pada 1991.

Sekarang sawah di desa itu tersisa 12 hektare. Plus 68 hektare permukiman, Desa Mulawarman tersisa 80 hektare. Desa Mulawarman pun hampir lenyap karena dikelilingi pertambangan. Warga mengaku kesulitan air bersih, terkena polusi debu, dan tak memiliki mata pencaharian. Mereka memohon direlokasi. Gubernur yang mengunjungi Desa Mulawarman pada Selasa (18/4) mempertimbangkan permintaan itu. (ril/far/k8)


BACA JUGA

Minggu, 19 November 2017 08:11

Sepinggan Perkuat Rute Internasional, Maskapai Mulai Berhitung

SAMARINDA – Memperkuat rute internasional dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan…

Minggu, 19 November 2017 08:07

Jangan Munculkan Diskriminasi Baru

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta hati-hati dalam eksekusi putusan Mahkamah…

Minggu, 19 November 2017 07:59

Daripada Setnov, Lebih Baik Jenguk Tiang

JAKARTA – Hingga kemarin (11/18), lokasi kecelakaan yang melibatkan Ketua DPR Setyo Novanto (Setnov)…

Minggu, 19 November 2017 07:55

Dari Hobi, Bisa Berbuat Jahat

BERPERILAKU jahat harus dicegah sejak usia dini. Sebab, mengatasi overkapasitas rumah tahanan (rutan)…

Minggu, 19 November 2017 07:54

Pernah Harus Pinjam Celana Kain Penjaga Istana

Tiap kali potong rambut, Jokowi tak pernah neko-neko. Lalu, berapa ongkos yang diterima si tukang cukur?…

Minggu, 19 November 2017 07:50

Nonton Sinetron, Anak Ditelantarkan

HOBI terkadang membuat seseorang lupa akan tanggung jawabnya. Hal itu menimpa keluarga Bedu–nama…

Sabtu, 18 November 2017 07:43

Over Kapasitas, Tambah Lapas Bukan Solusi

SAMARINDA  –  Overkapasitas rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Sabtu, 18 November 2017 07:41

Ngaku Sakit biar Dikirimi Duit

DERING telepon pada siang hari membuat Toto, nama samaran, terkejut. Nomor yang tertera tidak diketahui.…

Sabtu, 18 November 2017 07:38

Biaya Umrah Lebih Murah

BALIKPAPAN  –   Angkasa Pura (AP) I tak ingin terlalu jauh terlibat dalam polemik…

Sabtu, 18 November 2017 07:34

Dipindah ke RSCM, Wajah Setnov Mulus

JAKARTA  –  Tersangka kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Setya Novanto tidak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .