MANAGED BY:
JUMAT
28 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 21 April 2017 10:14
Padahal Hak Istimewa Kaum Hawa, Cuti Haid Masih Minim Sosialisasi

PROKAL.CO, Cuti haid. Libur ini diatur undang-undang. Namun, banyak yang belum tahu. Dan banyak pula pekerja perempuan yang tak mendapatkan izin untuk cuti ini. Berikut hasil riset Tim Survei Kaltim Post seputar implementasi cuti haid pada peringatan Hari Kartini, 21 April.

SEJUMLAH perusahaan besar sudah menerapkan cuti haid. Pertamina, Misalnya. Seperti diakui Manager Communication and Relations, PT Pertamina area Kalimantan, Alicia Irzanova. “Satu hari dalam sebulan, perempuan diberi hak cuti haid. Pertamina menerapkan. Namun, tidak banyak yang mengambil cuti karena tidak merasa bermasalah dengan haidnya,” ungkap Alice, sapaannya, kepada Kaltim Post, Kamis (20/4).

Dia mengatakan, aturan tersebut tidaklah berlebihan. Sebab, pada beberapa perempuan saat siklus haid tiba merasakan gangguan yang sangat menyiksa. Bila dipaksa bekerja pun, hasilnya tak akan maksimal. Bahkan, bisa jadi membahayakan saat melakukan aktivitas di lapangan. Jadi, Alice menyebut hak cuti yang diberikan masih dalam batas wajar. Akan tetapi, dia mengakui masih terdapat beberapa kendala. Hal utama saat mengajukan izin kepada atasan laki-laki. “Padahal sudah pasti diizinkan karena memang hak saya. Tapi, jadi sungkan,” kata dia.

Kendala lain, menurut Alice, hak cuti haid ini belum tersampaikan secara luas. Tak heran bila banyak pekerja tidak mengetahui adanya aturan ini.

Selain Pertamina, cuti haid ini juga diterapkan di Bank Negara Indonesia (BNI). Hal tersebut dikatakan Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Samarinda Anita Indriyani. Perempuan yang sebelumnya menjabat pemimpin Bidang Pembinaan, Kantor Layanan BNI Samarinda, ini mengatakan aturan tentang cuti haid sudah diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) antara BNI dan pegawai, khususnya karyawati. Namun, dia mengatakan jarang para karyawati memanfaatkan cuti tersebut.

“Banyak yang menganggap haid tidak terlalu mengganggu. Tapi ada juga yang merasakan sakit sehingga tidak maksimal bekerja. Namun, kebanyakan mengajukan surat izin karena sakit. Tidak spesifik karena haid,” beber Anita.

Dalam PKB yang disepakati, cuti haid diberikan selama dua hari. Lebih dari itu, karyawan diminta menunjukkan surat keterangan dari dokter.

Secara pribadi, Anita berpendapat aturan tersebut agak berlebihan. Apalagi di bidang pekerjaan yang ia geluti yakni layanan jasa perbankan. “Sebenarnya, siklus haid ini anugerah. Memang terkadang tidak nyaman, tapi harus tetap dinikmati. Sebagai perempuan karier yang ingin disamakan haknya dengan laki-laki, kewajiban juga harus dipenuhi,” sebut dia.

Dia mengatakan, hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Apalagi saat pekerjaan tersebut menuntut target-target tertentu.

“Bayangkan saat pegawai bank yang kebanyakan perempuan mengajukan cuti haid bersamaan. Pelayanan ke masyarakat tidak maksimal karena SDM terbatas. Belum lagi persaingan bisnis perbankan saat ini semakin ketat,” paparnya.

Meski demikian, dia tetap menghormati aturan yang telah dibuat. Anita pun memahami, hak istimewa ini diberikan agar para perempuan yang bekerja pun tetap bisa nyaman.

SURVEI

Tim Riset Kaltim Post melakukan jajak pendapat kepada 95 responden pekerja perempuan. Sebanyak 65,3 persen merupakan karyawan swasta. Sisanya pegawai negeri. Beberapa pertanyaan diajukan seputar emansipasi dalam lingkup pekerjaan. Ditambah aturan mengenai cuti haid yang menjadi hak pekerja perempuan.

Dari total seluruh responden, 22,1 persen mengatakan pernah merasa dibedakan di lingkungan kerja. Secara spesifik, sebanyak 45 persen mengatakan bahwa mereka tak dipercaya untuk bekerja menggunakan fisik berlebihan. Sementara itu, 25 persen mengaku perlakuan yang diterima karena dianggap lemah, 11 persen merasa ruang lingkup kerja terbatas, dan 19 persen menyebut terlalu diutamakan.

“Lalu, kami bertanya apakah pernah mendengar bahwa perempuan dalam masa haid diperbolehkan mengambil cuti? Mayoritas responden sebanyak 51,6 persen menjawab tidak pernah,” ucap Koordinator Tim Riset Kaltim Post Rizky Rizkyawandy, beberapa waktu lalu.

Padahal, aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Tepatnya pada Pasal 81. Bahkan, kata dia, 86,3 persen dari responden menyebut bahwa tempat mereka bekerja tidak menerapkan cuti haid. (lihat grafis). (*/roe/far/k8)


BACA JUGA

Kamis, 27 April 2017 13:00

HAYUUU...!! OTT TPK Palaran Melebar, Bareskrim Incar Elite Samarinda

JAKARTA – Bola liar dari operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) yang dilakukan Koperasi…

Kamis, 27 April 2017 12:58

Tujuh Kabupaten/Kota Dukung Makmur Jadi Cawagub, Rita Hadapi Perang Terbuka

SAMARINDA – Angin kencang menggoyang pohon beringin Partai Golkar. Tujuh pengurus kabupaten/kota,…

Kamis, 27 April 2017 12:56

SELAMAT..!! 1.893 Siswa Masuk Unmul

SAMARINDA – Tahap pertama seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) sudah diumumkan…

Kamis, 27 April 2017 10:55

TETANGGA PANAS, JONG-UN SANTAI

MILITER Amerika Serikat dan Korea Selatan (Korsel) pamer kekuatan perang di zona demiliterisasi, Pocheon,…

Kamis, 27 April 2017 10:41
Mampir di Turki setelah Referendum (2-Habis)

Aturan Ketat, Panen Power Bank

Jalan yang basah di depan Hotel Ramada, Istanbul, Turki. Waktu menunjukkan lima menit lagi pukul 06.00.…

Kamis, 27 April 2017 10:37

Petinggi Bell Apresiasi Progres Pulau Kumala

LONDON - Kutai Kartanegara (Kukar) semakin kencang berlari. Kabupaten ini terus membuat catatan manis…

Kamis, 27 April 2017 10:34

Ajak Murid Bercinta, Guru Dilarang Mengajar

SEORANG guru mestinya menjadi teladan bagi para murid atau anak didiknya. Namun, beda halnya yang terjadi…

Rabu, 26 April 2017 13:09

Bareskrim Sasar Penyembunyi Jafar

JAKARTA – Upaya praperadilan dari Jafar Abdul Gaffar bukan halangan bagi Bareskrim Mabes Polri…

Rabu, 26 April 2017 13:00

Ini Dia Efek Positif OTT Komura

SAMARINDA – Ramadan sebulan lagi. Volatilitas harga, utamanya kebutuhan pokok, rawan terjadi pada…

Rabu, 26 April 2017 09:59

Sejak OTT TPK Palaran, Pria Ini Prihatin Nasib TKBM

Hingga kini, proses hukum seputar kasus pungutan liar (pungli) oleh Koperasi Samudera Sejahtera (Komura)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .