MANAGED BY:
KAMIS
22 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 21 April 2017 10:14
Padahal Hak Istimewa Kaum Hawa, Cuti Haid Masih Minim Sosialisasi

PROKAL.CO, Cuti haid. Libur ini diatur undang-undang. Namun, banyak yang belum tahu. Dan banyak pula pekerja perempuan yang tak mendapatkan izin untuk cuti ini. Berikut hasil riset Tim Survei Kaltim Post seputar implementasi cuti haid pada peringatan Hari Kartini, 21 April.

SEJUMLAH perusahaan besar sudah menerapkan cuti haid. Pertamina, Misalnya. Seperti diakui Manager Communication and Relations, PT Pertamina area Kalimantan, Alicia Irzanova. “Satu hari dalam sebulan, perempuan diberi hak cuti haid. Pertamina menerapkan. Namun, tidak banyak yang mengambil cuti karena tidak merasa bermasalah dengan haidnya,” ungkap Alice, sapaannya, kepada Kaltim Post, Kamis (20/4).

Dia mengatakan, aturan tersebut tidaklah berlebihan. Sebab, pada beberapa perempuan saat siklus haid tiba merasakan gangguan yang sangat menyiksa. Bila dipaksa bekerja pun, hasilnya tak akan maksimal. Bahkan, bisa jadi membahayakan saat melakukan aktivitas di lapangan. Jadi, Alice menyebut hak cuti yang diberikan masih dalam batas wajar. Akan tetapi, dia mengakui masih terdapat beberapa kendala. Hal utama saat mengajukan izin kepada atasan laki-laki. “Padahal sudah pasti diizinkan karena memang hak saya. Tapi, jadi sungkan,” kata dia.

Kendala lain, menurut Alice, hak cuti haid ini belum tersampaikan secara luas. Tak heran bila banyak pekerja tidak mengetahui adanya aturan ini.

Selain Pertamina, cuti haid ini juga diterapkan di Bank Negara Indonesia (BNI). Hal tersebut dikatakan Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis BNI Samarinda Anita Indriyani. Perempuan yang sebelumnya menjabat pemimpin Bidang Pembinaan, Kantor Layanan BNI Samarinda, ini mengatakan aturan tentang cuti haid sudah diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) antara BNI dan pegawai, khususnya karyawati. Namun, dia mengatakan jarang para karyawati memanfaatkan cuti tersebut.

“Banyak yang menganggap haid tidak terlalu mengganggu. Tapi ada juga yang merasakan sakit sehingga tidak maksimal bekerja. Namun, kebanyakan mengajukan surat izin karena sakit. Tidak spesifik karena haid,” beber Anita.

Dalam PKB yang disepakati, cuti haid diberikan selama dua hari. Lebih dari itu, karyawan diminta menunjukkan surat keterangan dari dokter.

Secara pribadi, Anita berpendapat aturan tersebut agak berlebihan. Apalagi di bidang pekerjaan yang ia geluti yakni layanan jasa perbankan. “Sebenarnya, siklus haid ini anugerah. Memang terkadang tidak nyaman, tapi harus tetap dinikmati. Sebagai perempuan karier yang ingin disamakan haknya dengan laki-laki, kewajiban juga harus dipenuhi,” sebut dia.

Dia mengatakan, hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Apalagi saat pekerjaan tersebut menuntut target-target tertentu.

“Bayangkan saat pegawai bank yang kebanyakan perempuan mengajukan cuti haid bersamaan. Pelayanan ke masyarakat tidak maksimal karena SDM terbatas. Belum lagi persaingan bisnis perbankan saat ini semakin ketat,” paparnya.

Meski demikian, dia tetap menghormati aturan yang telah dibuat. Anita pun memahami, hak istimewa ini diberikan agar para perempuan yang bekerja pun tetap bisa nyaman.

SURVEI

Tim Riset Kaltim Post melakukan jajak pendapat kepada 95 responden pekerja perempuan. Sebanyak 65,3 persen merupakan karyawan swasta. Sisanya pegawai negeri. Beberapa pertanyaan diajukan seputar emansipasi dalam lingkup pekerjaan. Ditambah aturan mengenai cuti haid yang menjadi hak pekerja perempuan.

Dari total seluruh responden, 22,1 persen mengatakan pernah merasa dibedakan di lingkungan kerja. Secara spesifik, sebanyak 45 persen mengatakan bahwa mereka tak dipercaya untuk bekerja menggunakan fisik berlebihan. Sementara itu, 25 persen mengaku perlakuan yang diterima karena dianggap lemah, 11 persen merasa ruang lingkup kerja terbatas, dan 19 persen menyebut terlalu diutamakan.

“Lalu, kami bertanya apakah pernah mendengar bahwa perempuan dalam masa haid diperbolehkan mengambil cuti? Mayoritas responden sebanyak 51,6 persen menjawab tidak pernah,” ucap Koordinator Tim Riset Kaltim Post Rizky Rizkyawandy, beberapa waktu lalu.

Padahal, aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Tepatnya pada Pasal 81. Bahkan, kata dia, 86,3 persen dari responden menyebut bahwa tempat mereka bekerja tidak menerapkan cuti haid. (lihat grafis). (*/roe/far/k8)


BACA JUGA

Kamis, 22 Juni 2017 13:00

ALAMAKKK..!! Lihatlah, Samarinda “Dihantam” Atas-Bawah

SAMARINDA – Banjir menjadi momok yang mendampingi datangnya Lebaran di Samarinda. Cuaca ekstrem…

Kamis, 22 Juni 2017 12:00
JEJAK CHENG HO DARI TIONGKOK KE INDONESIA (25)

Pempek Pun Diperkirakan dari Tiongkok

KEDATANGAN Cheng Ho dan penumpasan bajak laut menjadikan Bumi Sriwijaya lebih tenang. Akulturasi budaya…

Kamis, 22 Juni 2017 11:11

Pemprov Dorong Percepatan PLTA

JAKARTA - Usaha yang dilakukan Pemprov Kaltara akhirnya membuahkan hasil. Kawasan Industri dan Pelabuhan…

Kamis, 22 Juni 2017 11:05

Rita Lapor Menteri ESDM

SAMARINDA - Polemik pembagian porsi hak partisipasi alias participating interest (PI) milik Kaltim di…

Kamis, 22 Juni 2017 11:04

Kapolda Dukung Penuh Jawa Pos Fit Tenggarong

BALIKPAPAN – Gelaran Jawa Pos Fit Tenggarong hanya menyisakan beberapa pekan lagi. Kapolda Kaltim…

Kamis, 22 Juni 2017 11:01

Senang Kelola Majelis Taklim karena Ingin Cerdaskan Perempuan

Hampir seperempat abad Nur Jannah berkecimpung mengelola majelis taklim di Kaltim. Baginya, seorang…

Rabu, 21 Juni 2017 13:09

HATI-HATI..!! Cuaca Buruk Mengintai Selama Mudik

SAMARINDA - Mendung belum mau angkat kaki dari langit Kaltim. Setidaknya sampai Idulfitri. Badan Meteorologi,…

Rabu, 21 Juni 2017 13:00

YANG MUDIK WASPADALAH...!! Rute Kaltim-Kalsel Paling Rawan

BALIKPAPAN – Poros Balikpapan-Samarinda masih menyandang label jalur tengkorak di Kaltim. Walaupun…

Rabu, 21 Juni 2017 12:12
Istri Gubernur Bengkulu Kena OTT, Diduga Suap Proyek Jalan

MANTAP..!! Quattrick OTT KPK Jelang Lebaran

JAKARTA – Bengkulu layak masuk zona merah korupsi. Sebab, sepanjang dua minggu selama bulan Ramadan…

Rabu, 21 Juni 2017 11:03

700 Lubang Sudah Ditambal, Warga Diminta Atur Waktu Mudik

SAMARINDA- Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Mahmud Samsul Hadi, menuturkan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .